• M E N G A D I L I

  1. Menyatakan Anak Muhammad Insan Birahim bin (alm) Jumardan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak, sebagaimana Dakwaan Subsidair;
  2. Menjatuhkan 'uqubat berupa pembinaan terhadap Anak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh selama 25 (dua puluh lima) bulan;

  >Menetapkan masa pembinaan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

  Menetapkan Anak tetap berada dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh;

  Menetapkan barang bukti berupa:

  1. 1 (satu) buah jaket warna pink;
  2. 1 (satu) setel baju piama warna biru motif bunga-bunga;
  3. 1 (satu) buah celana dalam warna putih les kuning;

  Dikembalikan kepada

• Menyatakan barang bukti yang terdiri atas :
  1. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir terkait Dokumen Kontrak dengan nomor surat perjanjian : 23/KTRK-AWAS/PRPJ/DPUK/X/2016, tanggal 07 Oktober 2016 tentang Pengawasan teknis peningkatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan DID Pebaian Tombang ;
  2. 1 (satu) rangkap Dokumen asli, Surat perjanjian pinjam meminjam perusahaan, tanggal 05 Oktober 2015;
  3. 1 (satu) rangkap Dokumen asli dengan nomor

     -------------

  4. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir terkait Dokumen laporan pendahuluan perihal pekerjaan pengawasan teknis peningkatan rehab/pemeliharaan jalan DID Pebaian Tombang, tanggal 31 Desember 2016 ; -
  5. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir terkait Dokumen dengan nomor : 63/PT-MV/Lap.Bln/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016 perihal laporan bulanan I pekerjaan pengawasan teknis peningkatan rehab/pemeliharaan jalan DID Pebaian Tombang ; -

  6. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir terkait Dokumen dengan nomor : 63/PT-MV/Lap.Bln/XI/2016, tanggal 30 November 2016 perihal laporan bulanan II pekerjaan pengawasan teknis peningkatan rehab/pemeliharaan jalan DID Pebaian Tombang ;

  7. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir terkait Dokumen dengan nomor : 66/PT-MV/Lap.Bln/XII/2016, tanggal 31 Desember 2016 perihal laporan bulanan III pekerjaan pengawasan teknis peningkatan rehab/pemeliharaan jalan DID Pebaian Tombang

     ;

  8. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir terkait Dokumen dengan surat pengantar nomor : 1.a/PT-MV/Lap.Mg/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016, tentang laporan Mingguan I perihal pekerjaan pengawasan teknis peningkatan rehab/pemeliharaan jalan DID Pebaian Tombang ; --------------
  9. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir terkait Dokumen dengan surat pengantar nomor : 2.a/PT-MV/Lap.Mg/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016, tentang laporan Mingguan II perihal pekerjaan

     pengawasan teknis peningkatan rehab/pemeliharaan jalan DID Pebaian Tombang ; --------------

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

• Menyatakan uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) yang telah dititipkan oleh terdakwa MUH.

• dan gambar rencana pekerjaan pembangunan PLTS terpusat tahun 2011.17) Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) TA. 2011.18) 1 (satu) bundle foto copy Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral Nomor:08/2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang listrik perdesaan TA. 2011.19) 1 (satu) bundle foto copy gambar shop drawing pembangunan PLTS terpusat Kampung Hawe Dusun Wajur Desa Tueng Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat.20) 1 (satu

  ) bundle asli Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:12/Kep/HK/2013 tanggal 21 Januari 2013.21) 1 bundle dokumentasi PLTS (terpusat) Desa Hawe Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat.22) 1 Bundle map modul operation manual BSB.23) 1 (satu) bundle HPS pekerjaan teknis pembangunan PLTS terpusat TA.2011.24) 1 (satu) bundle asli dokumen penawaran dari CV.

  Karya Jasa Konsultan TA. 2011.25) 1 (satu) bundle dokumen pengadaan langsung jasa konsultan pengawasan teknis pembangunan PLTS terpusat.26) 1 (satu) bundle dokumen pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan jasa konsultan pengawasan teknis pembangunan PLTS terpusat TA. 2011.27) 1 (satu) bundle asli surat perjanjian nomor: DPE.540/PDK/16/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 TA. 2011.28) 1 (satu) bundle Addendum dokumen pengadaan Nomor: DPE.540/PAN.PBJ/06/IX/2011 TA. 2011.29) 1 (satu

  ) bundle rekapitulasi umum rencana anggaran biaya (RAB).30) 1 (satu) bundle dokumen berita acara acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan perencanaan teknis pembangunan PLTS terpusat Tahun 2011.31) 1 (satu) bundle surat perintah kerja dari Dinas Pertambangan dan Energi kepada CV.

  Karya Jasa Konsultan.32) 1 (satu) bundle dokumen pengadaan langsung jasa konsultasi pekerjaan perencanaan teknis pembangunan PLTS terpusat tahun 2011.33) 1 (satu) bundle dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan perencanaan teknis pembangunan PLTS terpusat Tahun 2011.34) 1 (satu bundle rekapitulasi harga Perkiraan Sendiri (HPS) perencanaan teknis pembangunan PLTS Terpusat TA. 2011.35) 1 (satu) bundle dokumen penawaran pekerjaan perencanaan teknis pembangunan

  Circuit Conection Battery 3 set 5.542.709TOTAL 1.148.721.765 Bahwa spesifikasi teknis sistim/peralatan dari PLTS Terpusat, berdasarkandokumen penawaran spesfikasi teknis system peralatan adalah sebagai berikut :1. SPESIFIKASI TEKNIS MODUL SURYA100 Wp (minimal)100 (Seratus) unit Kapasitas individual Jumlah modul surya Kabel Modul NYYHY 2x4mmPower Tolerance +35 %Per ModulVpm : Minimum 18 Vlpm i Minimum 6 AIsc : Minimum 7,54 AVoc : Minimum 22,50 VSertifikat SNI 043850.21995 2. SPESIFIKAS!

  Spesifikasi teknis saksi buat berdasarkan pedoman atau petunjuk teknis(juknis) dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun2011, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi KhususBidang Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 2011 ;2.

  Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan PLTS Terpusatmenggugurkan penawaran CV Kencana Sakti pada tahap evaluasi teknis, karenatidak memenuhi syarat teknis (Gugur).Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Lampiran Ill huruf f tentang evaluasipenawaran, butir 9 huruf g), menyatakan apabila tidak ada peserta yang lulusevaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.10) Berdasarkan hasil evaluasi harga pada tanggal 6 Oktober

  Inverter yang terpasang tidak sesuai spesifikasi teknis yaitu dalam kontrakspesifikasi NIKSA namun yang terpasang NICKSA, sehingga adanyaperubahan spesifikasi teknis berpengaruh terhadap daya yang dihasilkane.

  Tidak dilaksanakan Kegiatan pelatinan untuk OMS dan kegiatan testing untuktenaga teknis setempat (OMS) oleh Saksi FERDINAND A.

• MENGADILI:

  1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
  3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di daftarkan di Kantor Unit Pelaksanaaan Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0256/2013, adalah putus karena perceraian

  Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Unit Pelaksanaaan Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, selanjutnya agar di catatkan dalam register yang di pergunakan untuk itu;

  6.

• MENGADILI:

  1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  3. Menghukum Para Tergugat untuk membatalkan hasil ujian Seleksi Penyaringan Pengisian Perangkat Desa secara serentak tahun 2022, di Kabupaten Kudus, di Kecamatan Mejobo;
  4. Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang merupakan pelaksana teknis dan pengambil kebijakan secara

  teknis pelaksanaan proses kegiatan Pengisian Perangkat Desa secara serentak, di Kabupaten Kudus, di Kecamatan Mejobo, untuk membatalkan hasil ujian dan melakukan pelaksanaan ujian ulang seleksi Pengisian Perangkat Desa secara serentak dikabupaten Kudus, Kecamatan Mejobo;

• Menghukum Tergugat V yaitu Bupati Kudus sebagai penanggungjawab secara utuh atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan kegiatan Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022 yang

• Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 158/DIRUT/0113 Susunan Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT ?

  Dokumen dan Sekretaris Direktorat Perihal : Permintaan nomor naskah, tim Penilaian teknis peserta tender pada pengadaan PDT ?

  teknis, perihal : uji teknis PDT; ------

  Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013; ----

  Surat Kuasa Adhisakti Solusi, Perwakilan presentasi pelelangan ulang pengadan PDT; --------------------------------------------------------------

  Catatan Hasil Pemeriksaan Penilaian Teknis Pengadaan PDT 2013; --------------------------------------------------------------------------------

  f. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT; -----------

  g.

  Catatan Jasil pemeriksaan penilaian teknis PDT (+ ttd vp infratek dan svp ti) ; -------------------------------------------------------------------------

  Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013; ----

  Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013; ----

• Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Ketua Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengelola Lingkungan industri dan Pemukiman Pulogadung, yang kemudian berubah nama menjadi Unit PelaksanaTeknis Badan Pengelola Lingkungan Industri dan PemukimanPulogadung, kemudian berubah lagi menjadi PPUMKMP (Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pemukiman Pulo Gadung) tersebut;

  Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cqKetua Badan Layanan Umum Daerah Badan PengelolaLingkungan industri dan Pemukiman Pulogadung, yangkemudian berubah nama menjadi Unit Pelaksana TeknisBadan Pengelola Lingkungan Industri dan PemukimanPulogadung, kemudian berubah lagi menjadi PPUMKMP(Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah danPemukiman Pulo Gadung) VS RODIYAH, dkk

  sehingga harus dipandang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi Pemerintah Republik Indonesia cq MenteriDalam Negeri Republik Indonesia cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cqKetua Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengelola Lingkunganindustri dan Pemukiman Pulogadung, yang kemudian berubah namamenjadi Unit Pelaksana Teknis

• Susanna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Memperdagangkan perangkat telekomunikasi diwilayah Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persayaratan teknis yang berlaku ;-------------------------------------------------------------------------------------Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda Rp.60.000.000,- ;-----------------------------------------------------------------------Menetapkan jika pidana denda tersebut

  Menyatakan Terdakwa KHOUW GEK HIANG als SUSANNA telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana "memperdagangkan atau menggunakanperangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidaksesuail dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (1) yaitu perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan oleh Terdakwatidak memperhatikan persyaratan teknis dan tidak ada izin sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu tidak dilengkapi dengansertifikasi ijin edar

  Memperdagangkan, membuat, merakit, memasukan ataumenggunakan perangkat telekomunikasi di Wilayah Republik Indonesia yang tidaksesual dengan persyaratan teknis sebabagimana dimaksud dalam pasal 32 (1)perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada wakiu tersebut diatas saat saksi Jamilawati als Mila sedang dudukdidepan counter di Toko Dee milik terdakwa sedang menunggu pembeli HP tibatibadatang saksisaksi Didik Rianto dan Ardiansyah, SH dari Polda Metro Jaya lalu saksisaksi

  Memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau mengunakanperangkat telekomunikasi diwilayah Negara Republik Indonesia yang tidaksesuail dengan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan per UU yangUnsur barang Siapa ; nnn 0m n nn nn nnn nnn nnn nn nnn ne nnn nnn nceMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukumpidana adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang pengertiannya siapasaja, artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana ;Menimbang, bahwa dengan adanya

• Walikota Kota Samarinda
  2.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Samarinda
  3.Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
  4.Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Puskesmas Sidomulyo

• Memerintahkan barang bukti berupa:- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh INDAH YULIANA tanggal 19 Agustus 2016 di Situbondo yang dileglisir sesuai aslinya oleh BPR Jatim Cab Bondowoso; - 1 (satu) bendel fotocopy keter gaji KS, Guru dan penjaga unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo periode Januari 2015 s/d Desember 2015 yang dilegalisir;- 1 (satu) bendel fotocopy keter gaji KS, Guru dan penjaga unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Botolinggo

  Menyatakan barang bukti berupa: Ji (satu) lembar fotocopy surat pernyataan yangdibuat oleh INDAH YULIANA tanggal 19 Agustus 2016 diSitubondo yang dileglisir sesuai aslinya oleh BPRJatim Cab Bondowoso; 1 (satu) bendel fotocopy keter gaji KS, Guru danpenjaga unit pelaksana teknis Dinas PendidikanKecamatan Botolinggo periode Januari 2015 s/dDesember 2015 yang dilegalisir; 1 (satu) bendel fotocopy keter gaji KS, Guru danpenjaga unit pelaksana teknis Dinas PendidikanKecamatan Botolinggo periode Januari

  AUFABinti ISNO pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2015 sampaidengan bulan Agustus 2016 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2015 s/d tahun 2016 bertempat diUnit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan KecamatanBotolinggo Jl.

  UntukHalaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 72/Pid.B/2017/PN Bdwmenutupi ketiga hutangnya tersebut SUGENG RUSLAN mengajukanpinjaman ke BRI Cabang Bondowoso dan akhirnya disetujulsehingga pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2015 SUGENGRUSLAN ke Bank BRI Cab Bondowoso mengambil pencairan uangpinjaman lalu menyerahkannya kepada terdakwa selakuBendahara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas PendidikanKecamatan Botolinggo sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratusempat puluh juta rupiah) untuk pelunasan hutang

  teknis Dinas PendidikanKecamatan Botolinggo periode Januari 2016 s/dDesember 2016 yang dilegalisir;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;6.

• Menghukum Para Tergugat, yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang merupakan pelaksana teknis dan pengambil kebijakan secara teknis pelaksanaan proses kegiatan Pengisian Perangkat Desa secara serentak, di Kabupaten Kudus, Kecamatan Dawe. Desa Kuwukan, untuk membatalkan hasil ujian dan melakukan pelaksanaan ujian ulang seleksi Pengisian Perangkat Desa secara serentak dikabupaten Kudus, Kecamatan Dawe, Khususnya di Desa Kuwukan tersebut;5.

• Rekapitulasi tiket kegiatan Bimbingan Teknis tahun 2012 ; 9.

  AGUS MISNANTO ; 2 lembar kwitansi untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah kegiatan Bimbingan Teknis (Kontribusi) peserta Bimtek tanggal 18 s/d 20 Juli 2014 sebesar Rp. 7.250.000,- yang menerima Drs. AGUS MISNANTO ; 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Bimbingan Teknis (Kontribusi) peserta kegiatan seminar penguatan peran dan fungsi setwan serta Rakernas VII tanggal 07 s/d 10 Mei 2014 sebesar Rp. 4.500.000,- yang menerima Drs.

  AGUS MISNANTO ; 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Bimbingan Teknis (Kontribusi) peserta Bimtek tanggal 18 s/d 20 Juli 2014 sebesar Rp. 4.500.000,- yang menerima ALI SUNOTO ; 1 lembar kwitansi untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah kegiatan Bimbingan Teknis tanggal 18 s/d 20 Juli 2014 sebesar Rp. 3.095.000,- yang menerima ALI SUNOTO ; 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Bimbingan Teknis (Kontribusi) peserta Bimtek tanggal 18 s/d 20 Juli 2014 sebesar Rp. 4.500.000,- yang menerima

  HARI PRASETYO ; 1 lembar kwitansi untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah kegiatan Bimbingan Teknis tanggal 18 s/d 20 Juli 2014 sebesar Rp. 3.095.000,- yang menerima HARI PRASETYO ; 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Bimbingan Teknis (Kontribusi) peserta Bimtek tanggal 18 s/d 20 Juli 2014 sebesar Rp. 4.500.000,- yang menerima SRI WAHYUNI, SH ; 1 lembar kwitansi untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah kegiatan Bimbingan Teknis tanggal 18 s/d 20 Juli 2014 sebesar Rp. 3.095.000,- yang

  DPRD kegiatan Bimbingan Teknis tanggal 18 s/d 20 Juli 2014 sebesar Rp. 3.995.000,- yang menerima HARTUTIK ; 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Bimbingan Teknis (Kontribusi) peserta Bimtek tanggal 18 s/d 20 Juli 2014 sebesar Rp. 4.500.000,- yang menerima KASIYANTO ; 1 lembar kwitansi untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah kegiatan Bimbingan Teknis tanggal 18 s/d 20 Juli 2014 sebesar Rp. 3.095.000,- yang menerima KASIYANTO ; 1 lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Bimbingan Teknis (

  Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsidan DPRD Kabupaten /Kota ;2 lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Bimbingan Teknis (Kontribusi) pesertaBimtek tanggal 18 s/d 20 Juli 2014 sebesar Rp. 4.500.000, yang menerima Drs.

  AGUS)IMISNANTO 72292 o nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ene2 lembar kwitansi untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah kegiatan Bimbingan Teknis(Kontribusi) peserta Bimtek tanggal 18 s/d 20 Juli 2014 sebesar Rp. 7.250.000, yangmenerima Drs. AGUS MISNANTO ;1 lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Bimbingan Teknis (Kontribusi) pesertalkegiatan seminar penguatan peran dan fungsi setwan serta Rakernas VII tanggal 07 s/d10 Mei 2014 sebesar Rp. 4.500.000, yang menerima Drs.

  KASTYANTO ;1 lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Bimbingan Teknis (Kontribusi) pesertaBimtek tanggal 18 s/d 20 Juli 2014 sebesar Rp. 4.500.000, yang menerima TOTOKABDUL KADIR JAELAN I ; 77222222 2 nnn nnn1 lembar kwitansi untuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kasubbag Persidangankegiatan Bimbingan Teknis tanggal 18 s/d 20 Juli 2014 sebesar Rp. 3.095.000, yangmenerima TOTOK ABDUL KADIR JAELAN I ;1 lembar kwitansi untuk pembayaran Belanja Bimbingan Teknis (Kontribusi) pesertalBimtek tanggal

  Pak Abdul Wahiddengan alasan sudah menyangkut masalah teknis ;Bahwa saksi pernah berkoordinasi langsung dengan sdr.

  DPRDkegiatan Bimbingan Teknis tanggal 18 s/d 20 Juli 2014 sebesar Rp. 3.995.000, yang)menerima HARTUTIK ;

• UNIT PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM
  2.BUKTI RANTAU. S.T
  3.WAN RAHIMAH, SKM
  4.MARISI MALAU
  5.RIRIN SRI EKOWATI
  6.SURIWATI MANAO
  7.ROSA DELIMA
  8.ERVINA
  9.JULI FLORENTINA BANGUN

• Penggugat:
  NANANG SUNARJAT,S.IP
  Tergugat:
  1.BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, cq SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, cq ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUKABUMI
  2.UPTD (UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS) PENDIDIKAN KECAMATAN JAMPANG TENGAH KABUPATEN SUKABUMI
  3.DPPKB (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA) KECAMATAN JAMPANG TENGAH
  4.SEKRETARIAT HIMPAUDI (HIMPUNAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ANAK USIA DINI INDONESIA)

• 1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.Menyatakan batal :a.Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 849/KP/2014 tertanggal 5 Juni 2014 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Agroforestri Universitas Mulawarman Tahun 2014;b.Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 850/KP/2014 tertanggal 6 Juni 2014Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kehutanan Periode 2012-2016 Dan Pengangkatan Penjabat Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode 2014-2016;3.Memerintahkan

  Tergugat mencabut :a.Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 849/KP/2014 tertanggal 5 Juni 2014 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Agroforestri Universitas Mulawarman Tahun 2014;b.Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 850/KP/2014 tertanggal 6 Juni 2014Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kehutanan Periode 2012-2016 Dan Pengangkatan Penjabat Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode 2014-2016;4.Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama

  Bahwa Penggugat diangkat sebagai Ketua Unit Pelaksana Teknis AgroforestiUniversitas Mulawarman Tahun 2014 oleh Tergugat berdasar Surat Keputusan RektorUniversitas Mulawarman Nomor : 849/KP/2014 tanggal 5 Juni 2014 TentangPembentukan Unit Pelaksana Teknis Agroforestri Universitas Mulawarman Tahun2014 ;.

  Penggugatsebagai Ketua Unit Pelaksana Teknis Agroforesti Universitas Mulawarman Tahun2014 merupakan pertimbangan sendiri dari Tergugat selaku Rektor tanpa melibatkanSenat Universitas Mulawarman ;Bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Agroforestri Universitas Mulawarmandan pengangkatan Penggugat sebagai Ketua Unit Pelaksana Teknis AgroforestiUniversitas Mulawarman Tahun 2014 adalah untuk pertama kalinya.

  mengenai Unit Pelaksana Teknis yaitu : Pasal 79, Unit Pelaksana Teknis(UPT) terdiri atas Perpustakaan, Balai Bahasa, Kebun dan Hutan Penelitian, PusatKomputer, DL, P2AI, PJM dan PMK serta UPT lainnya.

  Sedangkan pengaturan UnitPelaksana Teknis (UPT) ada dalam pasal 64 Unit pelaksana teknis (UPT)merupakan perangkat pelengkap dibidang pendidikan, penelitian danpengabdian kepada masyarakat yang ada diluar fakultas, jurusan danlaboratorium.

  Unsur Penunjang Unit Pelaksana Teknis meliputi : 1.Perpustakaan,2. Laboratorium, 3. Bengkel, 4. Kebun dan Hutan Penelitian, 5. PusatKomputer, 6.

• Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : DIDIMUS TENIWUD, Sertu NRP 21000333500579, terbukti bersalah melakukan pelanggaran : "Mengemudikan kendaraan bermotor dijalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion".

  2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.

  3.

  NRP21000333500579, terbukti bersalan melakukan pelanggaran lalu lintas: Mengemudikankendaraan bermotor dijalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputikaca spion.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratusribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 14 (empat belas) hari.3.

• M E N E T A P K A N

  1. Menolak permohonan Pemohon;
  2. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan pendampingan kepada anak Pemohon (Septiani Dewi Permatasari binti Kuniman) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;
  3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

• Perusahaan PT.Wira Marga (Copy).c. 1 (satu) Buku Dokumsen Perusahaan PT.Bintang Inti Rekatama (Copy).d. 1 (satu) Buku Profile Perusahaan PT.Satria Konsultan Indonesia (Copy).e. 1 (satu) Buku Dokumen Biaya PT.Tompo Mario (Asli).f. 1 (satu) Buku Dokumen Biaya PT.Genta Prima Pertiwi (Asli).g. 1 (satu) Buku Dokumen Biaya PT.Genta Prima Pertiwi (Copy).h. 1 (satu) Buku Dokumen Biaya PT.Bintang Inti Rekatama (Asli).i. 1 (satu) Buku Dokumen Biaya PT.Bintang Inti Rekatama (Copy).j. 1 (satu) Buku Dokumen Teknis

  PT.Genta Prima Pertiwi (Asli).k. 1 (satu) Buku Dokumen Teknis PT.Genta Prima Pertiwi (Copy).l. 1 (satu) Buku Dokumen Teknis PT.Bintang Inti Rekatama (Asli).m. 1 (satu) Buku Dokumen Teknis PT.Bintang Inti Rekatama (Copy).n. 1 (satu) Buku Dokumen Teknis PT.Tompo Mario (Asli).o. 1 (satu) Buku Laporan Pendahuluan PT.Tompo Mario (Warna).p. 4 (empat) Buku Laporan Pendahuluan PT.Tompo Mario (Copy).q. 10 Buku Laporan Rancangan Rencana PT.Tompo Mario (Copy).r. 15 (lima belas) Buku Laporan Rencana

• M E N G A D I L I

  1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
  2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2022 SP.DIPA-005.04.2.403424/2022 tanggal 17 November 2021 Akun 521811 dan Akun 524113 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama.

• Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : DJUANDA INGRATUBUN, Sertu NRP 31980657930777, terbukti bersalah melakukan pelanggaran : "Mengemudikan kendaraan bermotor dijalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi kaca spion".

  2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.

  3.

  Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: DJUANDA INGRATUBUN, Sertu NRP31980657930777, terbukti bersalah melakukan pelanggaran: Mengemudikan kendaraanbermotor dijalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratusribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 14 (empat belas) hari.3.