TOYOTA ASTRA MOTOR >< ENDANG WERDININGSIH

TOYOTA ASTRA MOTOR,ENDANG WERDININGSIH,Perseroan, diwakili oleh Lani Rulianti, bertindakselaku Direktur Utama PT. Inkenas Agung, yangberalamat di Jl. Laksda Yos Sudarso, SungaiBambu Ill, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakilioleh Kuasanya JAH Siregar dan HarivenoHaarmaily, Kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Advokat KEMALSJAH &ASSOCIATES, yang beralamat di Plaza BapindoMenata Mandiri Lt. 22, Jl. Jend.

Toyota Astra Motor. Dimana dalam SuratPemberitahuan tersebut Jabatan TERGUGAT KONVENSVPENGGUGATREKONVENSI tertera adalah Section Head.Bahwa TERGUGAT KONVENSV/PENGGUGAT REKONVENSI menolak denganTegas dailildalil Gugatan pada butir 5 halaman 2. Dimana fakta yangsebernarnya terjadi adalah sebagai berikut ;a.

Memerintahkan dan menetapkan Sita Jaminan berupa "Mobil Toyota Innova E A/TTahun 2011 bernomor Polisi B 1107 UOV warna Beige, Jika TERGUGATREKONVENSVPENGGUGAT KONVENSI tidak segera melaksanakan PUTUSANSELA ini dengan tunai dan seketika kepada PENGGUGATREKONVENSI/TERGUGAT KONVENSLb. DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan GUGATAN REKONVENSI PENGGUGATREKONVENSITERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya.2.

Toyota Astra Motor, yang sebelumnya memang TERGUGATKONVENSIV/PENGGUGAT REKONVENSI lakukan. Bukannya TERGUGATKONVENSVPENGGUGAT REKONVENSI diberikan support dan penghargaan,sebaliknya TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI justru diintimidasi, disingkirkan bahkan di hadiahi sanksi berupa Surat PeringatanlVTerakhir.

Memerintahkan dan menetapkan Sita Jaminan berupa "Mobil Toyota Innova EA/T Tahun 2011 bernomor Polisi B 1107 UOV warna Beige, Jika TERGUGATREKONVENSVPENGGUGAT KONVENSI tidak segera melaksanakanPUTUSAN SELA ini dengan tunai dan seketika kepada PENGGUGATREKONVENSITERGUGAT KONVENSI.b. DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan GUGATAN REKONVENSI PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;2.

TOYOTA ASTRA MOTOR;

TOYOTA ASTRA MOTOR, tempat kedudukan JI.

Kedudukan Penggugat adalah sebagai distributor kendaraan bermotordengan merk Toyota;b. Penggugat melakukan impor kendaraan dalam keadaan CBU danmelakukan pembelian kendaraan dari pabrikan dalam negeri (PTToyota Motor Manufacturing Indonesia);Halaman 4 dari 25 halaman. Putusan Nomor 148 /B/PK/PJK/2012c. Atas impor atau pembelian ini Penggugat dipungut Pajak PertambahanNilai sebesar 10% dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tarifsesuai dengan type kendaraan);d.

Penggugat kemudian melakukan penjualan kendaraan toyota ini keberbagai pihak, salah satunya adalah kepada Kedutaan/PerwakilanNegara Asing;e.

Toyota Astra Motor, NPWP: 02.116.115.3056.000,alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Karet Tengsin, Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorHalaman 6 dari 25 halaman.

Toyota Astra Motor, NPWP: 02.116.115.3056.000,alamat: JI. Jenderal Sudirman No. 5, Karet Tengsin, Jakarta Pusat.Adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyatanyata bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:1.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES tersebut;

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES VS SUNITA

PUTUSANNomor 935 K/Pdt.SusBPSK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara:PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES, yang diwakili olehPetrosio Browsky, dalam hal ini selaku Branch Head PT Toyota AstraFinancial Services, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 15B, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisal Arbi, S.H.

Nomor 935 K/Padt.SusBPSk/2016Januari 2016, Perihal Panggilan Persidangan atas nama PelakuUsaha/Pimpinan PT Toyota Astra Financial Services Kantor CabangMedan, pada hari Rabu/Tanggal 3 Februari 2016;2.

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengeketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 142/PG/ARBl/JSIV/BPSK/BB/II/2016 tanggal 3 Februari 2016, Perihal PanggilanPersidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan PT Toyota AstraFinancial Services Kantor Cabang Medan, pada hari Kamis/Tanggal 11Februari 2016;3.

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian SengeketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 214/PG/ARBII/JSIV/BPSKBB/II/2016 tanggal 9 Februari 2016, Perihal PanggilanPersidangan atas nama Pelaku Usaha/Pimpinan PT Toyota AstraFinancial Services Kantor Cabang Medan, pada hari Selasa/Tanggal 16Februari 2016;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknyauntuk bersidang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

gugatansecara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permohonanPelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (Eksekusi) yang tata caranyatelah diatur didalam Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentangMenjalankan Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200tentang Menjalankan Putusan, maka perbuatan Pelaku Usaha dalam dalammelakukan pengambilan/penarikan unit kKendaraan yang menjadi ("barangjaminan") tersebut merupakan perbuatan eksekusi/penarikan ilegal, yaituberupa: 1 (satu) Mobil Merk Toyota

TOYOTA TSUSHO INDONESIA

TOYOTA TSUSHO INDONESIA, berkedudukan di Mid Plaza 2 Lantai10, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1011, Jakarta Pusat 10220 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 38562/PP/M.IV/16/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang telah

TOYOTA TSUSHO INDONESIA;

Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1486/P J/2018, tanggal 16 Maret 2018:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT TOYOTA

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90623/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 21 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01486/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakDesember 2013 Nomor 00015/407/13/056/15 tanggal 14 Juli 2015, atasnama PT Toyota

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01486/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 Oktober2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa MasaPajak Desember 2013 Nomor 00015/407/13/056/15 tanggal 14 Juli2015, atas nama PI Toyota Tsusho Indonesia, NPWP01.069.247.3056.000, beralamat di Mid Plaza II Lt.3, JalanJenderal Sudirman Kav. 1011, Karet Tengsin, Tanah Abang,Jakarta Pusat10220, adalah telah sesuai dengan

puluh ribu rupiah), serta membayar lunas kewajiban pembayaran angsuran ke 30 s/d 47 yang belum dibayar terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; Selanjutnya sejak bulan Agustus 2015 (angsuran ke-48) sampai angsuran ke-60 (lunas) pembayaran angsuran kembali kepada perjanjian semula ; Menghukum Pemohon Keberatan untuk menyerahkan kepada Termohon Keberatan 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi 1300 G BK 1932 QF, dengan spesifikasi :- Merk/Model/Type : TOYOTA

Toyota Astra Financial ServicesLAWANNetty Sihombing

Toyota AstraFinancial Service, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 15B KotaMedan ;Selanjutnya disebut PEMOHON KEBERATAN (d/h PELAKU USAHA) ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Faisal Arbi, SH, Andi Akbar,SH dan Muhammad Habibi, SH, Advokad/Pengacara pada kantorHukum FAISAL ARBI & REKAN, beralamat di Jalan Amaliun No. 11Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2015;MELAWANe NETTY SIHOMBING, beralamat Jalan Rakyat Gang Beli No. 22 Medan ;Selanjutnya disebut TERMOHON KEBERATAN

Toyota Astra Financial Service(Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan).

Bahwa uang muka untuk membeli mobil Toyota Avanza 1300 G BK 1932QF yang dikeluarkan oleh Termohon keberatan adalah sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)5.

Bahwa Termohon keberatan telah melakukan pembayaran selama 26 bulanyang mana tiaptiap bulan pembayaran angsurannya sebesar Rp. 4.286.000x 26 bulan = Rp. 111.436.000, (seratus sebelas juta empat ratus tiga puluhenam ribu rupiah) di tambah uang muka sebesar Rp. 30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) jadi keseluruhanya berjumlah Rp. 141.436.000, (seratusempat puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam rupiah) uang yang telahdikeluarkan oleh Termohon keberatan untuk membeli mobil Toyota Avanza1300 G BK

Amplop Pengiriman surat dari BPSK Kota Medan kepada PT Toyota AstraFinancial Services, diberi tanda P6 ;7.

TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES melawan BACHTIAR BURHAN

TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES, dalam hal ini diwakilioleh: Roni Achdiat, SH. dan Tedja Lesmana HS, SH.dari Kantor Hukum A.R.T & Co. Lawyers & LegalConsultants, beralamat di Graha Mas Fatmawati, BlokA No. 38, jalan RS.

Toyota Astra Financial Servicesuntuk mengembalikan kendaraan/mobil kepada Penggugat dengansepesifikasi sebagai berikut:Merk/Model/Type : Toyota Rush/F 70 S M/T DU 10Tahun : 2012Warna : PutihNo. Rangka : MHFE2CJ3JCK0594493No. Mesin : DDF8972No. Polisi :B 108 UDYHalaman 3 dari 35 Putusan Nomor 99 /Pat.SusBPSK/2014./PN. Pag.3. Menghukum/mewajibkan Penggugat untuk membayar semua tunggakandari angsurannya dan melanjutkan kembali angsuran dari Penggugatkepada Tergugat sesuai yang diperjanjikan;4.

Toyota Astra Financial Services telahmelakukan perbuatan melawan hukum yang melakukan penarikan obyekperkara secara paksa perbuatan mana bertentangan dengan hukumyang berlaku dan tanpa izin dari Pengadilan Negeri;5. Menghukum/mewajibkan kepada Tergugat/PT. Toyota Astra FinancialServices membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu) per hari terhitung sejak kendaraan/mobil ditarikoleh pihak Tergugat dan sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;6.

Toyota Astra Financial Servicesuntuk mengembalikan kendaraan/mobil kepada Penggugat dengansepesifikasi sebagai berikut:Merk/Model/Type : Toyota Rush/F 70 S M/T DU 10Tahun : 2012Warna : PutihNo. Rangka : MHFE2CJ3JCK0594493No. Mesin : DDF8972No. Polisi :B 108 UDY3. Menghukum/mewajibkan Penggugat untuk membayar semua tunggakandari angsurannya dan melanjutkan kembali angsuran dari Penggugatkepada Tergugat sesuai yang diperjanjikan;4. Menyatakan Tergugat/PT.

Toyota Astra Financial Services kepada BPSKKota Padang Nomor 01/JCAR/2014, diberi dengan tanda PK2A;3. Fotocopy Surat PT. Toyota Astra Financial Services kepada BPSKKota Padang Nomor 02/JCAR/2014, diberi dengan tanda PK2B;4. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor 0569212, diberi dengantanda PK3;5. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 945 tertanggal 22 Januari2013 Notaris Amelya Zahara,SH, diberi dengan tanda PK4A;6.

TOYOTA ASTRA MOTOR

TOYOTA ASTRA MOTOR, berkedudukan di Jl. Laksda YosSudarso, Sungai Bambu II, Jakarta Utra, yang diwakili oleh DarmawanWidjaja, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaA. Kemalsjah Siregar, dan kawankawan, para Advokat, berkantor diPlaza Bapindo, Menara Mandiri Lantai 22, Jl. Jend.

Toyota Astra Motor, dan memulihkan seluruh hakhak yangselama ini diperoleh Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi;. Menyatakan Surat Peringatan 3/terakhir, Surat skorsing dan PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi terhadap Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensiadalah tidak sah menurut hukum sehingga batal demi hukum;Hal. 5 dari 57 hal.Put.Nomor 91 K/Pdt.SusPHI/20166.

Hakim telah salah dalam pertimbangan hukumnya denganmengikuti dalil Termohon Kasasi (Penggugat) yang sebenarnya jugatelah salah dalam menafsirkan penjelasan Pasal 161 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana Termohon Kasasi jugasalah dalam mendalilkan Pemutusan Hubungan Kerja yang dapatdilakukan hanya melalui SP3 tanpa melalui pemberian surat peringatanpertama (SP1) dan terakhir (SP3) atau (SP2) dan terakhir (SP3)sebagaimana tercantum Pasal 49 ayat 4 huruf (b) PKB tahun 20132015PT Toyota

TOYOTA ASTRAMOTOR dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ENDANGWERDININGSIH;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MahkamahAgung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi II : PT.

TOYOTA ASTRA MOTOR tersebut danmembatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 16/Pdt.SusPHI/2015/PN.JKT.PST tanggal 26 Oktober2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukandalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkaradalam semua tingkat

TOYOTA TSUSHO INDONESIA

TOYOTA TSUSHO INDONESIA, tempat kedudukan di MidPlaza 2 Lantai 10, Jalan Jend.

Toyota Tsusho Indonesia, NPWP: 01.069.247.3056.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadidasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehinggamenghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukanoleh Majelis Hakim pada tingkat Banding di Pengadilan Pajak yangnyatanyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum

Toyota Tsusho Indonesia, NPWP: 01.069.247.3056.000, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan

PT TOYOTA TSUSHO INDONESIA

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraanIndonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding padaDirektorat Jenderal Pajak dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU1481/PJ/2018 tanggal16 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TOYOTA

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90619/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 21 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01485/KEP/WPJ.07/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor 00012/407/13/056/15 tanggal 14 Juli2015, atas nama PT Toyota

TOYOTA TSUSHO INDONESIA;

TOYOTA TSUSHO INDONESIA, beralamat di Gedung MidPlaza 2 Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1011,Jakarta Pusat 10220, dalam hal ini diwakili oleh Masahito Kito,selaku Direktur PT Toyota Tsusho Indonesia, selanjutnyamemberikan kuasa kepada:1. Prof. Dr. D. Sidik Suraputra, S.H., Mulyana, S.H., LL.M.,Bobby C.

yang terdaftar di KPP Badan Dan OrangAsing Satu NPWP 01.000.389.5053.000BUT Toyota Tsusho Corporation memiliki 2 (dua) KlasifikasiLapangan Usaha (KLU) yaitu KLU 45231: Bangunan Elektrikaldan KLU 54220: Jasa Perdagangan.

Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula3.11.Terbanding) telah menyatakan bahwa diketahui salah satu klienTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)memiliki BUT di Indonesia yaitu BUT Toyota Tsusho Corporationyang terdaftar di KPP Badan Dan Orang Asing Satu NPWP01.000.389.5053.000;Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan konfirmasi kepada AccountRepresentative BUT Toyota Tsusho Indonesia Corporation sertadata dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, diketahuiHalaman

Putusan Nomor 79/B/PK/PJK/20173. 12.3. 13.bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation memiliki 2 (dua) KlasifikasiLapangan Usaha (KLU) yaitu:(1) KLU 45231: Bangunan Elektrikal(2) KLU 54220: Jasa Perdagangan;Bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation juga diketahui telahmelaporkan SPT PPh Final Pasal 15 Masa Januari 2009 sampaidengan Desember 2009 yang terkait dengan penghasilan dariperwakilan dagang asing, sehingga dapat disimpulkan bahwa BUTToyota Tsusho Corporation tidak hanya melakukan jasa konstruksibangunan

Tsusho Corporation yang terdaftar diKPP Badan Dan Orang Asing Satu (NPWP01.000.389.5053.000) dan BUT Toyota Tsusho Corporationjuga diketahui telah melaporkan SPT PPh Final Pasal 15 MasaJanuari 2009 s.d Desember 2009 yang terkait denganpenghasilan dari perwakilan dagang asing, sehingga dapatdisimpulkan bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation tidak hanyamelakukan jasa konstruksi bangunan elektrikal namun jugamelakukan jasa perdagangan sehingga Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) berpendapat

TOYOTA TSUSHO INDONESIA;

PUTUSANNomor 3119/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1478/PJ/2018, tanggal 16 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TOYOTA

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP01488/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 Oktober2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa MasaPajak Maret 2014 Nomor 00013/407/14/056/15 tanggal 14 Juli2015, atas nama PI Toyota Tsusho Indonesia, NPWP01.069.247.3056.000, beralamat di Mid Plaza II Lt.3, JI.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TOYOTA ASTRA FINANCE SERVICES tersebut

PT TOYOTA ASTRA FINANCE SERVICES VS ABDUL MANAP

Menghukum Teradu mengembalikan 1 unit kendaraan (mobil) Toyota Dyna,Nopol: N 8290 UP, Nomor rangka MHFC1 JU 41 A5017391, Nomor mesin W04 DTPJ 15810, Warna Merah;5. Menyatakan perjanjian Nomor 04113710, melanggar ketentuan UndangUndang RI. Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen bataldemi hukum;Keberatan dalam eksepsi;A.

Menghukum kepada Teradu mengembalikan/menyerahkan kembalikendaraan (mobil) kepada Pengadu berupa 1 (satu) unit kKendaraan(mobil) sebagai berikut: Toyota/Dyna/2010 Nomor Polisi N 8290 UP No mesin WO4DTPJ15810 No Rangka MHFC1JU41A501 7391 Warna Merah3. Menyatakan, surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatanganibersama (Pengadu dan Teradu) pada tanggal 4 November 2010 bataldemi hukum;4.

Toyota Astra Financial Services(Teradu) yang beralamat di JI. Letjen Sutoyo Nomor 11, RT/RW 01/01,lowokwaru Malang. Dengan cara diangsur setiap bulan sebesarRp5.832.000,00 selama 4 tahun (48 bulan), akan Pemohon Keberatandahulu Teradu tanggapi sebagai berikut:a.

Astra Financial Services, tetapi tidak disetorkan, teradu tidakmemberitahu bahwa petugas yang menarik setoran angsuran itu sudahdiberhentikan, sehingga kendaraan disita oleh PT Toyota Astra FinancialServices,.... dan seterusnya, yang akan Pemohon Keberatan dahuluTeradu tanggapi sebagai berikut:a.

Menghukum kepada Teradu untuk mengembalikan/menyerahkankembali kendaraan (mobil) kepada Pengadu berupa 1 (satu) unitkendaraan (mobil) sebagai berikut: Merk/Type/Tahun : Toyota/Dyna/2010 Nomor polisi : N 8290 UP Nomor Mesin : W 04DTPJ15810 Nomor Rangka : MHFC1JU41A5017391 Warna : Merah3. Menyatakan, Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatanganibersama (Pengadu dan Teradu) pada tanggal 4 November 2010batal demi hukum;4.

TOYOTA TSUSHO INDONESIA

TOYOTA TSUSHO INDONESIA, berkedudukan di Mid Plaza 2 Lantai10, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1011, Jakarta Pusat 10220 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 38557/PP/M.IV/16/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang telah

JONI SAPUTRA VS PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

PUTUSANNomor 2289 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telan memutus sebagaiberikut dalam perkara:JONI SAPUTRA, bertempat tinggal di Dusun Sungai Durian RT012/RW 006, Kelurahan Pekan Heran, Kecamatan RengatBarat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;Pemohon Kasasi;LawanPT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES, berkedudukandi Gedung Mega Plaza, Lantai 8, Jalan H.R Rasuna SaidKav.C3 Jakarta, diwakili oleh Gede Widana, selaku

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES tersebut;

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES VS JULIATY

TOYOTA TSUSHO INDONESIA;

/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1482/PJ/2018, tanggal 16 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT TOYOTA

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90621/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 21 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01491/KEB/WPJ.07/2016tanggal 10 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaMasa Oktober 2013 Nomor 00014/407/13/056/15 tanggal 14 Juli 2015, atasnama PT Toyota

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01491/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 10 Oktober2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa MasaOktober 2013 Nomor 00014/407/13/056/15 tanggal 14 Juli 2015,atas nama PI Toyota Tsusho Indonesia, NPWP01.069.247.3056.000, beralamat di Mid Plaza Il Lt.3, JalanJenderal Sudirman Kav. 1011, Karet Tengsin, Tanah Abang,Jakarta Pusat10220, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman

TOYOTA TSUSHO INDONESIA

Toyota Tsusho Indonesia, NPWP: 01.069.247.3056.000, beralamat di MidPlaza 2 Lt. 10, Jl. Jend.

Tsusho Corporationyang terdaftar di KPP Badan Dan Orang Asing SatuNPWP 01.000.389.5053.000;Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan konfirmasi kepadaAccount Representative BUT Toyota Tsusho IndonesiaCorporation serta data dari Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak, diketahui bahwa BUT Toyota TsushoCorporation memiliki 2 (dua) Klasifikasi Lapangan Usaha(KLU) yaitu:(1) KLU 45231: Bangunan Elektrikal(2) KLU 54220: Jasa Perdagangan;Bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation juga diketahuitelah melaporkan

SPT PPh Final Pasal 15 Masa Januari2008 s.d Desember 2008 yang terkait dengan penghasilandari perwakilan dagang asing, sehingga dapat disimpulkanbahwa BUT Toyota Tsusho Corporation tidak hanyamelakukan jasa konstruksi bangunan elektrikal namun jugamelakukan jasa perdagangan sehingga atas penerimaankomisi dari BUT Toyota Tsusho Corporation terutang PPN;Bahwa berdasarkan ketentuan, fakta serta datadatasalama persidangan maka dapat disampaikanhalhalsebagai berikut: Bahwa jasa perdagangan yang dilakukan

Tsusho IndonesiaCorporation serta data dari Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak, diketahui bahwa BUT Toyota TsushoCorporation memiliki 2 (dua) Klasifikasi Lapangan Usaha(KLU) yaitu KLU 45231: Bangunan Elektrikal dan KLU54220: Jasa Perdagangan.Disamping itu BUT Toyota Tsusho Corporation jugadiketahui telah melaporkan SPT PPh Final Pasal 15 MasaJanuari 2008 s.d Desember 2008 yang terkait denganpenghasilan dari perwakilan dagang asing, sehingga dapatdisimpulkan bahwa BUT Toyota Tsusho Corporation

tidakhanya melakukan jasa konstruksi bangunan elektrikalnamun juga melakukan jasa perdagangan sehingga ataspenerimaan komisi dari BUT Toyota Tsusho Corporationterutang PPN.Halaman 25 dari 31 halaman.

TOYOTA TSUSHO INDONESIA

TOYOTA TSUSHO INDONESIA, tempat kedudukan di Mid Plaza 2, Lt.10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1011, Jakarta Pusat 10220;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put38565/PP/M.IV/16/2012, Tanggal 5 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap

Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok dan Hutang Bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 215.523.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), atau menyerahkan 1 (satu) Unit Kendaraan Merk/Model/Type : TOYOTA RUSH/ F 80 S M/T 10, Tahun 2019, Warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHKE8FA3JKK024291, No. Mesin : F801055 secara sukarela kepada Penggugat;8.

Toyota Astra Financial ServicesMelawanRosmawati