• Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 026 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang Dugaan Praktek Korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0608 Sibulusalam;

• Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum TIPIKOR Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 092 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / XII / 2018, tanggal

  17 Desember 2018 perihal Tertib Administrasi;

• Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum TIPIKOR Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 004 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal ...

  Paran Batu;

• Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum TIPIKOR Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 003 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal ...

  TIPIKOR Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 024 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang Dugaan Praktek Korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0606 Tanjung;

• Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum TIPIKOR Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 038 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / XI /

  Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang Dugaan Praktek Korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD N. 0610 Pintu Padang;

• Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum TIPIKOR Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 002 / DPW / LI-TIPIKOR / RI / TBS / X / 2018, tanggal ...

• M E N G A D I L I

  1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
  3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan 687/I/2008 yang diterbitkan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 22 Pebruari 2008 tercatat atas nama TJOA, Erik Susanto dan

  Mirasari, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

• Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai, kepada Asisten Tata Praja dan Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta / Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk

  itu;

• Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Asisten Tata Praja dan Aparatur Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta / Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya;
• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya

• MENETAPKAN:

  1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

  2. menyatakan Pemohon adalah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

  3. menyatakan Pemohon berhak dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN);

  4. membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)

  Bahwa kemudian ditegaskan dalam Pasal 69B UndangUndang Nomor19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagai berikut:(1) Pada saat UndangUndang ini mulai berlaku, penyelidik ataupenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatussebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktupaling lama 2 (dua) tahun sejak UndangUndang ini berlakudapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negarasepanjang memenuhi

  Dalam KetentuanUmum Pasal 1 angka 6 UU 19/2019 telah ditentukan nomenklaturPegawai KPK adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksuddalam peraturan perundangundangan mengenai aparatur sipilnegara.

  Bertolak pada ketentuan ini diatur lebih lanjut statuskepegawaian KPK sebagai sebagai aparatur sipil negara (ASN)dalam norma Pasal 24 yang selengkapnya menyatakan:(1) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2L ayat (Il huruf c merupakan warganegara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagaipegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggotakorps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesiasesual dengan

  Foto kopi sesuai aslinya Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi PemberantasanKorupsi menjadi Aparatur Sipil Negara, selanjutnya diberi tanda bukti P5;6.

  Menyatakan Pemohon berhak dan memenuhi syarat untuk diangkatmenjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN);4.

• MENETAPKAN:

  1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

  2. menyatakan Pemohon adalah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

  3. menyatakan Pemohon berhak dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN);

  4. membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah)

• 1(satu) eksamplar Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0039/KEP/DU/231016/VIII.2016, Tanggal 18 Agustus 2016 tentang pengangkatan Aparatur Sipil Negara an. drh. FITRI SUSANTI.
• 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 038 PEG VIII BPOM 2016, Tanggal 19 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara an. drh. FITRI SUSANTI.

• 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 038 PEG VIII BPOM 2016, Tanggal 19 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara an. drh. FITRI SUSANTI.
• 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 019.PEG.IX.BPOM 2016, Tanggal 08 September 2016 perihal Pemberitahuan untuk dapat menerima 1 (satu) orang personil Aparatur Sipil Negara an. drh.

• 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KPTS/11.01/2016, Tanggal 1 November 2016 tentang pengangkatan calon aparatur sipil negara an. DIAN RIZKY ANGGRAINI.
• 1 (satu) lembar Daftar gaji an. DIAN RIZKY ANGGRAINI Dilampirkan dalam berkas perkara;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

• MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEMENPAN & RB) CQ. PANITIA SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN CPNS FORMASI TENAGA HONORER KATEGORI 2 TAHUN 2013

  Satriawijaya No. 1 Pandeglang Banten; 22222 eon nnn nnn nnn nnn non non nen nen nneSelanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 13/G/2014/PTUNSRGll MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASIBIROKRASI (KEMENPAN & RB) CQ.

• (Nama : FERDI TRIATMOJO) Kwitansi, terima dari FADLI MABRURI, diterima oleh OLIVIA tanggal 25 April 2020 sejumlah Rp. 35.000.000,- Surat Perjanjian Penitipan Uang, tanggal 25 April 2020 (FADLI MABRURI) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00217/SK/IX/BKN/III/2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Keputusan Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, tanggal 23 November 2020.

  (Nama : DARMAWANSYAH) Kwitansi, terima dari AGUSTIN, diterima oleh OLIVIA tanggal 19 Februari 2020 sejumlah Rp. 25.000.000 Surat Perjanjian Penitipan Uang, tanggal 19 Februari 2020 (AGUSTIN) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00217/SK/IX/BKN/III/2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Keputusan Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, tanggal 23 November 2020.

  (Nama : JADID ACHMADI) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : SEK.2-6128.SK.X Tahun 2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Keputusan Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, tanggal 18 Januari 2021. (Nama : RYAN IRAWAN) Surat Badan Kepegawaian Negara Penetapan NIP CPNS Pusat Nomor AG-12011000078, tanggal 11-01-2021.

  (Nama : RYAN IRAWAN) Kwitansi, terima dari RIPKI HIDAYAT, diterima oleh OLIVIA sejumlah Rp. 35.000.000,- Surat Perjanjian Penitipan Uang, tanggal 22 Juni 2020 (RIPKI HIDAYAT) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00217/SK/IX/BKN/III/2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Keputusan Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, tanggal 23 Desember 2021.

  (Nama : ARIFIN MUDIAWAN) Kwitansi, terima dari SHELLA PERMATA, diterima oleh OLIVIA sejumlah Rp. 50.000.000, Surat Perjanjian Penitipan Uang, tanggal 14 September 2020 (SHELLA PERMATA) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00217/SK/IX/BKN/III/2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Keputusan Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara, tanggal 23 Desember 2020.

• seluruhnya;

• Menyatakan menurut hukum perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 565/I/PPA/2007, tertanggal 27 Desember 2007, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
• Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Asisten Tata Peraja Dan Aparatur

  Sekretariat Daerah Propinsi DKI Jakarta, dimana perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dahulu dicatatkan, dan tempat Domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT, agar diterbitkan AKTA PERCERAIAN yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia untuk Kepentingannya;

• Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Asisten Tata Peraja Dan Aparatur Sekretariat Daerah Propinsi

• Ahmad Badung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pengawasan Aparatur Negara (LPAN) Sulawesi Barat, tanggal 01 Desember 2011 berlaku sampai 30 Juni 2012 1 (satu) lembar surat tugas atas nama Jhoni M. Ahmad Badung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pengawasan Aparatur Negara (LPAN) Sulawesi Barat, tanggal 01 Januari 2011Dirampas untuk dimusnahkan6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

  Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar surat tugas atas nama Jhoni M Ahmad Bandung dariDewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pengawasan Aparatur Negara(LPAN) Sulawesi Barat, tertanggal 01 Desember 2011 berlaku sampai30 Juni 20121 (satu ) lembar surat tugas atas nama Jhoni M Ahmad Bandung dariDewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pengawasan Aparatur Negara(LPAN) Sulawesi Barat, tertanggal 01 Januari 20124, Menghukum terpidana membayar ongkos perkara sebesarRp. 1.000, (seribu rupiah).

  Ahmad Badung dariDewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pengawasan Aparatur Negara(LPAN) Sulawesi Barat, tanggal 01 Desember 2011 berlaku sampai 30Juni 20121 (satu) lembar surat tugas atas nama Jhoni M.

  16.00 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi Safri Nur diLingkungan Tamo Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae TimurKabupaten Majene yang mengaku sebagai tim pemeriksa independendari salah satu Lembaga Pengawasan Aparatur Negara (LPAN)Sulawesi Barat untuk memeriksa laporan pertanggungjawabankelompok nelayan Tamo Indah yang dipimpin oleh saksi Safri Nur yangmenerima dana bantuan sebesar Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah) dari pemerintah pusat melalui Dinas Perikanan dan KelautanKabupaten Majene ;Bahwa

  Ahmad Badung dariDewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pengawasan Aparatur Negara(LPAN) Sulawesi Barat, tanggal 01 Desember 2011 berlaku sampai 30Juni 2012e 1 (satu) lembar surat tugas atas nama Jhoni M.

  Anmad Badung dariDewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pengawasan Aparatur Negara(LPAN) Sulawesi Barat, tanggal 01 Januari 2011Dirampas untuk dimusnahkan6.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Negeri Majene pada hari RABU, tanggal 17 April 2013oleh KamiNURJAMAL, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMATDAHLAN, SH dan RAHMI DWI ASTUTI, SH.

• Josia Abdisaputera di Gereja Bethel Indonesia Nafiri Allah, Green Ville, Jakarta pada tanggal 24 Nopember 2007 dan telah dicatatkan kepada Kepala/Asisten Tata Praja dan Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 4604/I/2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

• Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Cq Kepala/Asisten Tata

  Praja dan Aparatur Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang atas perkara a quo;

• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00( tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

• MENGADILI:

  DALAM EKSEPSI

  • Menolak eksepsi Tergugat;

  DALAM POKOK PERKARA

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor : 461 Tahun 2017, Tanggal 8 Agustus 2017, Tentang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Atas Nama Refly O Moningka, SSTP;<

  /li>

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor : 461 Tahun 2017, Tanggal 8 Agustus 2017, Tentang Pengangkatan Pemindahan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Atas Nama Refly O Moningka, SSTP;

  Mewajibkan Tergugat untuk mendudukan kembali Penggugat pada kedudukan atau Jabatan semula akibat dikeluarkannya surat keputusan yang menjadi objek sengketa;

  Menghukum Tergugat untuk

  Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 461 Tahun2017, Tanggal 8 Agustus 2017, Tentang Pengangkatan Pemindahan DanPemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan AdministratorDilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Atas Nama Refly OMoningka, SSTP;halaman 2 dari 7 halaman pts. Nomor perkara 50/G/2018/PTUN Mdo.3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati MinahasaNomor 461 Tahun 2017, Tanggal 8 Agustus 2017, Tentang PengangkatanPemindahan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam JabatanAdministrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Atas NamaRefly O Moningka, SSTP;4. Mewajibkan Tergugat untuk mendudukan kembali Penggugat padakedudukan atau Jabatan semula akibat dikeluarkannya surat keputusanyang menjadi objek sengketa;5.

• Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : a)2 (dua) lembar Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tanggal 17 Mei 2019. b) 1 (satu) lembar Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : S.KEP/771/1094/PANPEL.BKN/ V/2019 tanggal 24 Juni 2019. c) 1 (satu) lembar Surat Badan Kepegawaian Negara tanggal 24 Juni 2019. d) 1 (satu) lembar Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : CV 26-30/V 144-3/99 tanggal 4 November 2019.

  f) 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 3 September 2020. g) 1 (satu) lembar struk atau tanda bukti pengiriman Nomor Z761-CRM BCA Magelang 3 tanggal 31 Januari 2021. h) 1 (satu) lembar struk atau tanda bukti pengiriman Nomor ZK4L-CRM Giant SPM PKL 1 tanggal 11 Februari 2021. i) 1 (satu) lembar struk atau tanda bukti pengiriman Nomor ZK4L-CRM Giant SPM PKL 1 tanggal 14 Februari 2021.

  k) 1 (satu) lembar Foto copy Skep Dewan Pimpinan Pusat Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara No:063-KTA/SK-KNA/V/2021. l) 2 (dua) lembar Foto copy Keputusan Hasil Rapat Nasional tanggal 18 Mei 2021. m) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara. n) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas tanggal 20 Mei 2021. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

• Nama : HERMALINA NONIA WUARLELA ;Tempat/Tanggal Lahir : WALERANG / 10 MEI 1968 ;Agama : KRISTEN PROTESTAN ;Pekerjaan : APARATUR SIPIL NEGARA ;Alamat : SPN PASSO RT.008/RW.002 DESA PASSO KEC. BAGUALA, KOTA AMBON, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

  DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadappermohonan Pemohon:Nama : HERMALINA NONIA WUARLELA ;Tempat/Tanggal Lahir : WALERANG/ 10 MEI 1968 ;Agama : KRISTEN PROTESTAN ;Pekerjaan : APARATUR SIPIL NEGARA ;Alamat : SPN PASSO RT.008/RW.002 DESA PASSOKEC.

  Hisikia Loly ; Bahwa benar Pemohon tinggal di SPN Paso karena Pemohon bekerjasebagai Aparatur Sipil Negara di Sekolah Polisi Negara Passo Maluku ; Bahwa saksi tahu mereka sebagai suami isteri sejak tahun 2005sampai alm. Hiskia Loly meninggal dunia ; Bahwa benar mereka sebagai suami isteri memperoleh seorang anakIshak Alfredo Loly atau biasa dipanggil Nando ;2.

  Hisikia Loly ; Bahwa benar Pemohon tinggal di SPN Paso karena Pemohon bekerjasebagai Aparatur Sipil Negara di Sekolah Polisi Negara Passo Maluku ;Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 37/Pdt.P/2019/PN.Amb, Bahwa saksi tahu mereka sebagai suami isteri sejak tahun 2005sampai alm.

• MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA di Jakarta Cq. MENTERI KEUANGAN di Jakarta, Cq. KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. KEPALA KANTOR REGIONAL IV BKN di Makassar Cq. GUBERNUR SULAWESI UTARA di Manado Cq. LEGAL MANDATORY, BUPATI MINAHASA di Tondano tersebut ;

  MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA di Jakarta Cq. MENTERI KEUANGAN di Jakarta Cq. KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. KEPALA KANTOR REGIONAL IV BKN di Makassar Cq. GUBERNUR SULAWESI UTARA di Manado Cq. LEGAL MANDATORY, BUPATI MINAHASA VS MARTHEN LUTHER MAUKAR

  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta (Cq.Menteri Keuangan di Jakarta Cq. Kepala Badan AdministrasiKepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta Cq. KepalaKantor Regional IV BKN di Makassar Cq. Gubernur SulawesiHal. 10 dari 9 hal. Put. No. 1348K/Pdt/2009Utara di Manado Cq.

  MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA di Jakarta Cq.MENTERI KEUANGAN di Jakarta, Cq. KEPALA BADAN ADMINISTRAS!KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. KEPALAKANTOR REGIONAL IV BKN di MakassarCq. GUBERNUR SULAWESI UTARA di Manado Cq.

• Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sepertiga bagian dari gaji sebagai Aparatur Sipil Negara kepada Penggugat Rekonvensi dan sepertiga bagian dari gaji sebagai Aparatur Sipil Negara kepada anak anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulan tunai saat penerimaan gaji;3.

• M E N G A D I L I

  DALAM PENUNDAAN

  • Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;
  • Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda daya berlakunya Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si.

  sampai dengan adanya Putusan dalam Perkara a quo berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur

   NIP. 19620208 198603 1 026 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Sarmi Nomor: SK. 821.2592, Tanggal 18 Oktober 2019 Memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas Nama Hendrik Worumi, S.Sos.,M.Si.

   Menteri Dalam Negeri;Be Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi;3. Gubernur Papua;(vide Mengutip Bukti Surat Komisi Aparatur Sipil NegaraNomor: B3806/KASN/11/2019, Tanggal 11 November 2019).Bahwa, berdasarkan Surat KASN No.

   SK. 821.2592, Tanggal18 Oktober 2019 Memberhentikan Aparatur Sipil Negara Atas NamaHendrik Worumi, S.Sos.,M.Si.

   perilaku dankepedulian untuk kepentingan masyarakat;e) Mengelola Pegawai Aparatur Sipil Negara secara efektifdan efisien;f) Mempertahankan atau memisahkan Pegawai Aparatur SipilNegara berdasarkan kinenya yang dihasilkan;g) Memberikan kesempatan untuk =mengembangkankompetensi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;h) Melindungi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari pengaruhpengaruh politik yang tidak pantas atau tidak tepat;!)

   Bahwa dalam gugatan penggugat tidak terang atau tidak jelas isinya,bahwa yang diajukan sebagai obyek sengketa a quo adalah KeputusanBupati Sarmi Nomor : SK. 821.2592, tanggal 18 Oktober 2019memberhentikan dan Mengangkat Aparatur Sipil Negara Atas NamaHendrik Worumi, S.Sos.,M.Si.

   Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Sekretaris DaerahKabupaten Sarmi yang tidak melaksanakan disiplin sebagai Aparatur SipilNegara (ASN);4.

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan RAHMAWATI BINTI ABD.RAUF telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2023 di Kabupaten Polewali Mandar karena sakit;
  3. Menetapkan RASDIANA binti ABD.RAUF (Pemohon / Saudari seayah) sebagai ahli waris dari Pewaris (RAHMAWATI BINTI ABD.RAUF) khusus sebagai syarat untuk mencairkan Saldo BPJS Ketenaga Kerjaan Aparatur Pemerintah Desa atas nama Pewaris (RAHMAWATI BINTI ABD.RAUF);
  4. Membebankan

• Saranadan Prasarana Aparatur Dinas PSDA Propinsi Jawa Barat TahunAnggaran 2011, berikut berita acara serah terima pekerjaan;1 (satu) eksemplar FakturFaktur dan Kuitansi PembayaranPekerjaan Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan PembersihKegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur DinasPSDA Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011;1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor : 027/860/SPKPegUm, tanggal 09 Juni 2011 Pekerjaan Perbaikan Lantai KegiatanPemelinaraan Sarana dan Prasarana Aparatur

  Kepegawaian dan Umum Dinas PSDA Propinsi Jawa BaratTahun Anggaran 2011;1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran KegiatanPeningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur KantorDinas PSDA Rpo.

  Dokumen Mamin Dinas/Rapat KegiatanPelayanan Administrasi Aparatur Dinas PSDA Rpo.

  sebanyak 15 eksemplar;Dokumen Surat Perintah Membayar (termasuk SPP) KegiatanPeningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur DinasPSDA Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 sebanyak 12eksemplar;11 (sebelas) lembar kuitansi Tanda Bukti Pembayaran BelanjaLangsung Kegiatan Honor Tenaga Ahli pada Kegiatan PeningkatanKesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas PSDA PropinsiJawa Barat Tahun Anggaran 2011;Hal. 12 dari 24 hal.

  lima ribu rupiah);1 (satu) eksemplar tanda bukti pembayaran Belanja LangsungBelanja Pengadaan Pakaian Olahraga Kegiatan PeningkatanKesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas PSDA PropinsiHal. 13 dari 24 hal.

• Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Dinas PSDA.

  dan Prasarana Aparatur Dinas PSDA Prop.

  Pekerjaan BelanjaModal Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Meubelair KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PSDAProp.

  pembayaran Pekerjaan PengadaanPerlengkapan Kantor Kegiatan Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Dinas PSDA Prop.

• SPMU Perjalanan Dinas Luar Daerah NOMOR SPMU TANGGAL JUMLAH055/PK/Aparatur/2006 2 Februari 2006 64.595.000,00246/PK/Aparatur/2006 4 April 2006 106.715.000,00416/PK/Aparatur/2006 18 Mei 2006 39.700.000,00782/PK/Aparatur/2006 22 Agustus 2006 74.855.000,00926/PK/Aparatur/2006 20 September 2006 26.275.000,00 2 November 200611 Desember 200626 Desember 2006Jumlah1184/PK/Aparatur/20061406/PK/Aparatur/20061544/PK/Aparatur/200685.225.000,0043.015.000,0079.315.000,00519.695.000,00 Hal. 7 dari 173 hal.

  SPMU Perjalanan Dinas Luar Daerah; NOMOR SPMU TANGGAL JUMLAH055/PK/Aparatur/2006 2 Februari 2006 31.150.000,00184/PK/Aparatur/2006 30 Maret 2006 1.770.000,00246/PK/Aparatur/2006 4 April 2006 18.650.000,00416/PK/Aparatur/2006 18 Mei 2006 16.600.000,00782/PK/Aparatur/2006 22 Agustus 2006 10.900.000,00926/PK/Aparatur/2006 20 September 2006 25.750.000,001184/PK/Aparatur/2006 2 November 2006 13.600.000,001406/PK/Aparatur/2006 12 Desember 2006 22.865.000,001544/PK/Aparatur/2006 26 Desember 2006 21.250.000,00Jumlah

  SPMU Perjalanan Dinas Luar Daerah NOMOR SPMU TANGGAL JUMLAH055/PK/Aparatur/2006 2 Februari 2006 64.595.000,00246/PK/Aparatur/2006 4 April 2006 106.715.000,00416/PK/Aparatur/2006 18 Mei 2006 39.700.000,00782/PK/Aparatur/2006 22 Agustus 2006 74.855.000,00 Hal. 45 dari 173 hal.

  Putusan No. 944 K/PID.SUS/2013 926/PK/Aparatur/200620 September 200626.275.000,00 1184/PK/Aparatur/20062 November 200685.225.000,00 1406/PK/Aparatur/200611 Desember 200643.015.000,00 1544/PK/Aparatur/200626 Desember 200679.315.000,00 Jumlah 519.695.000,00 b.

  SPMU Perjalanan Dinas Luar Daerah NOMOR SPMU TANGGAL JUMLAH055/PK/Aparatur/2006 2 Februari 2006 31.150.000,00184/PK/Aparatur/2006 30 Maret 2006 1.770.000,00246/PK/Aparatur/2006 04 April 2006 18.650.000,00416/PK/Aparatur/2006 18 Mei 2006 16.600.000,00782/PK/Aparatur/2006 22 Agustus 2006 10.900.000,00926/PK/Aparatur/2006 20 September 2006 25.750.000,00 1184/PK/Aparatur/20062 November 200613.600.000,00 1406/PK/Aparatur/200612 Desember 200622.865.000,00 1544/PK/Aparatur/200626 Desember 200621.250.000,00