Ditemukan 2063164 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemusyawaratan
Penelusuran terkait : Fatahillah ramli. Dk vs ketua majelis permusyawaratan rakyat ri; H. moch. supriyadi Sh vs i. badan permusyawaratan desa trosobo Kecamatan taman kabupaten sidoarjo. Ii. h. heri achmadi Sh. Iii. panitia pemilihan kepala desa tahun 2018 Desa trosobo Kecamatan taman Kabupaten sidoarjo; - ahmad.sh melawan - 1.panitia pelaksana pencalonan badan permusyawaratan desa (bpd) desa teluk lancar / tim ix (sembilan) - 2.kepala desa teluk lancar kecamatan bantan kabupaten bengkalis - 3.camat bantan - 4.badan pemberdayaan masyarakat dan pemeri
Pengadilan PN BATURAJA Perdata
Register : 05-07-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN BATURAJA Nomor 29/Pdt.G/2021/PN BTA
Tanggal 14 Januari 2022 — Penggugat:
Sarwan Efendi
Tergugat:
1.Panita Pemilihan Kepala Desa Dadi Mulyo
2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadi Mulyo Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur
63 — 40
  • Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor : 140/ 29/ PAN.PILKADES.DM/2021 tanggal 7 April 2021; Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadimulyo Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Nomor : 140/ 29/ KPTS-BPD.DM/ 2021 tanggal 16 April 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Dadimulyo Yang Terpilih; Membebankan biaya perkara pada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.2.590.000,00 (dua juta lima
    Penggugat:
    Sarwan Efendi
    Tergugat:
    1.Panita Pemilihan Kepala Desa Dadi Mulyo
    2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadi Mulyo Kec. Madang Suku II Kab. OKU Timur
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-06-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 153/B/2016/PTTUN.SBY
Tanggal 24 Agustus 2016 — KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA WEDOROKLURAK, KECAMATAN CANDI, KABUPATEN SIDOARJO DAN 1. H. SAFI’I, S.Sos. dkk
52 — 45
  • Menunda Pelaksanaan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2014. tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Tidak Tetap (Belum SK) Blok Brang Kidul Menjadi Sawah Gogol Tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Seluas 139.050 M2 sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap ;-----------------------------------------------------------
    Menyatakan batal Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2014. tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Tidak Tetap (Belum SK) Blok Brang Kidul Menjadi Sawah Gogol Tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Seluas 139.050 M2 ;------------------------------------------------------------------------------5.
    Mewajibkan kepada Tergugat II/Terbanding II untuk mencabut Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2014. tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa Wedoroklurak tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Tidak Tetap (Belum SK) Blok Brang Kidul Menjadi Sawah Gogol Tetap Desa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Seluas 139.050 M2 ;--------------------------------------------------------------------
    KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA WEDOROKLURAK, KECAMATAN CANDI, KABUPATEN SIDOARJO DAN 1. H. SAFII, S.Sos. dkk
    KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA1.WEDOROKLURAK, KECAMATAN CANDI, KABUPATEN SIDOARUJO, berkedudukan di Desa Wedoroklurak, KecamatanCandi, Kabupaten Sidoarjo ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. AGUS SETIONO, SH. ; 2. RACHMAD BASUKI, SH. ; Kesemuanya Warganegara Indonesia, PekerjaanAdvokat & Konsultan Hukum Kantor HukumJUSTICE, beralamat di JI.
    Menyatakan batal Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 02Tahun 2014. tanggal 01 Juli 2014 tentang Persetujuan KeputusanKepala Desa Wedoroklurak tentang Penetapan Sawah Gogol GilirTidak Tetap (Belum SK) Blok Brang Kidul Menjadi Sawah Gogol TetapDesa Wedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Seluas +BG OC 2 uma nna5.
    Mewajibkan kepada Tergugat IV/Terbanding Il untuk mencabutKeputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) WedoroklurakKecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2014. tanggal01 Juli 2014 tentang Persetujuan Keputusan Kepala DesaWedoroklurak tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Tidak Tetap(Belum SK) Blok Brang Kidul Menjadi Sawah Gogol Tetap DesaWedoroklurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Seluas + 139.0506. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ;7.
    Menghukum Tergugat VTerbanding , Tergugat Il/Terbanding Il, ParaTergugat Il Intervensi 1/Para Terbanding Il Intervensi 1, dan TergugatIl Intervensi 2 /Terbanding Il Intervensi 2 untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat bandingditetapkan sejumlah Rp.250.000, (dua ratus lima puluh rupiah) secaratanggung renteng ; 222 29 nnn nn nnn nnn ee nnn eeeDemikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 20-04-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 21-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 105/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 4 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat I : BUPATI BARITO TIMUR
Terbanding/Penggugat : FRISBOY
Turut Terbanding/Tergugat II : KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA DAYU
Turut Terbanding/Tergugat III : KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAYU
50 — 6
  • Pembanding/Tergugat I : BUPATI BARITO TIMUR
    Terbanding/Penggugat : FRISBOY
    Turut Terbanding/Tergugat II : KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA DAYU
    Turut Terbanding/Tergugat III : KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAYU
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 26-07-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 11-12-2013
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2013/PTUN-SRG
Tanggal 1 Oktober 2013 — KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TALAGASARI, KECAMATAN CIKUPA, KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
79 — 37
  • KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TALAGASARI, KECAMATAN CIKUPA, KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 28-07-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 307/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 26 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : Kepala Desa Padasari
Pembanding/Tergugat II : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Padasari
Terbanding/Penggugat : SITIAH binti SAMYAD
Turut Terbanding/Tergugat III : SAHRUDIN bin SARNYA
71 — 0
  • Pembanding/Tergugat I : Kepala Desa Padasari
    Pembanding/Tergugat II : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Padasari
    Terbanding/Penggugat : SITIAH binti SAMYAD
    Turut Terbanding/Tergugat III : SAHRUDIN bin SARNYA
Pengadilan PN BATULICIN Perdata
Register : 09-12-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Bln
Tanggal 9 Januari 2017 — Penggugat:
JUPRI
Tergugat:
1.PANITIA PILKADES DESA SUMBER ARUM
2.PANITIA PENGAWAS KECAMTAN DESA SUMBER ARUM
3.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBER ARUM
Turut Tergugat:
SUHARTONO
87 — 54
  • Penggugat:
    JUPRI
    Tergugat:
    1.PANITIA PILKADES DESA SUMBER ARUM
    2.PANITIA PENGAWAS KECAMTAN DESA SUMBER ARUM
    3.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBER ARUM
    Turut Tergugat:
    SUHARTONO
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 04-02-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 06/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 11 Mei 2016 — - JIMANSYAH, SPD.I Melawan - BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - CAMAT PULAU PETAK KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA NARAHAN BARU KECAMATAN PULAU PETAK KJABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
84 — 44
  • - JIMANSYAH, SPD.IMelawan- BUPATI KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH- CAMAT PULAU PETAK KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH- BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA NARAHAN BARU KECAMATAN PULAU PETAK KJABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
    KURNIATI, SH, berkewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Pelaksana pada BagianHukum Setda Kabupaten Kapuas ;Keenamnya beralamat Kantor di Jalan pemuda KM.5,0 Nomor 1 Kuala Kapuas ;Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 181 / 279/ HUKUM tertanggal 17 Pebruari 2016 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;CAMAT PULAU PETAK ;di Jalan Sei Tatas Nomor 1 RT. 1 Kuala Kapuas,Kalimantan Tengah ; 2050922Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;Hal.2 dari 89 hal.Pkr.No.06/G/2016/PTUN.PLKJsNama Jabatan : KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
    Surat Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor.05/BPD/DSNB/11/2015 tanggal 2 Nopember 2015 Desa Narahan Barutentang penetapan nama calon kepala desa yang ditetapkan sebagai calonKepala desa terpilin kKepala Desa Narahan Baru kecamatan Pulau PetakKabupaten Kapuas 5 222 222 nn one nn nnn nnn nnn non ee nee3. Memerintahkan kepada :
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 20-10-2022 — Putus : 09-05-2023 — Upload : 09-05-2023
Putusan PN SITUBONDO Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sit
Tanggal 9 Mei 2023 — Penggugat:
ABUL HASAN
Tergugat:
Panitia pemilihan kepala desa Selomukti
Turut Tergugat:
1.Panitia pemilihan kepala desa Pilkades Kabupaten Situbondo
2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selomukti
88 — 5
  • Penggugat:
    ABUL HASAN
    Tergugat:
    Panitia pemilihan kepala desa Selomukti
    Turut Tergugat:
    1.Panitia pemilihan kepala desa Pilkades Kabupaten Situbondo
    2.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selomukti
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Perdata
Register : 14-12-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Drh
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
1.OTNIEL TIBALIMETEN
2.PITER TOUWELY
3.GOTLIEF SARDELY
Tergugat:
3.SULCE SAPASURU/L
4.HERMANUS MANAKANE
5.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOHIATALA
138 — 32
  • Penggugat:
    1.OTNIEL TIBALIMETEN
    2.PITER TOUWELY
    3.GOTLIEF SARDELY
    Tergugat:
    3.SULCE SAPASURU/L
    4.HERMANUS MANAKANE
    5.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOHIATALA
    Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Drh sebagai Penggugat III;DanSULCE SAPASURU /7 L, bertempat tinggal di Desa Lohiatala,Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, menurutsurat gugatan dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Drh sebagaiTergugat I;Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 23/Padt.G/2020/PN DrhHERMANUS MANAKANE, bertempat tinggal di Desa Lohiatala,Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, menurutsurat gugatan dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Drh sebagaiTergugat Il;BADAN PERMUSYAWARATAN
    Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untukmentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujuitersebut; Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesarRp.1.205.000,00 (Satu juta dua ratus lima ribu rupiah) secara bersamasama,Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 10-09-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 22/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
FAHRIL ,dkk
Tergugat:
1.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU PANDAN KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN
2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PULAU PANDAN KECAMATAN LIMUN, KABUPATEN SAROLANGUN
99 — 27
  • Penggugat:
    FAHRIL ,dkk
    Tergugat:
    1.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU PANDAN KECAMATAN LIMUN KABUPATEN SAROLANGUN
    2.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PULAU PANDAN KECAMATAN LIMUN, KABUPATEN SAROLANGUN
    BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU PANDAN KECAMATAN LIMUN,KABUPATEN SAROLANGUN, berkedudukan Di Desa PulauPandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1;2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PULAU PANDAN KECAMATAN LIMUN,KABUPATEN SAROLANGUN, berkedudukan Di Desa PulauPandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2;Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, telah membaca:1.Penetapan Plh.
    Tanggal 27September 2018 terhadap Perkara Nomor: 22/G/2018/PTUN.JBI;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/PENHS/2018/PTUN.JBI, Tanggal 27September 2018 tentang Sidang Terbuka Untuk Umum;Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan yangterdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi denganRegister Perkara Nomor: 22/G/2018/PTUN.JBI pada tanggal 10 September 2018, yangpada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa yaitu:Berita Acara Badan Permusyawaratan
    Pulau Pandan;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Penggugat dapatsewaktu waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini masihdalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka Majelis Hakim akan mengambil sikapterhadap permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan tersebut MajelisHakim dalam rapat permusyawaratan
    Membebankan kepada Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesarRp. 259.500, (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);Demikian Penetapan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Kamis, tanggal 27 September2018 oleh Kami ASLAMIA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, A.TAUFIQ KURNIAWAN,S.H.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 03-08-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 219 / B / 2016 / PT.TUN.JKT
Tanggal 7 September 2016 — .; II.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMBANG EMPAS KECAMATAN MIHING RAYA, KABUPATEN GUNUNG MAS.;
38 — 9
  • .;II.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMBANG EMPAS KECAMATAN MIHING RAYA, KABUPATEN GUNUNG MAS.;
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 28-09-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 15-02-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 191/B/2018/PT. TUN. SBY
Tanggal 12 Nopember 2018 — BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TROSOBO, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SIDOARJO. 2. ¬HERI ACHMADI, S.H vs H. MOCH. SUPRIYADI, S.H. dan PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2018, DESA TROSOBO, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SODOARJO
141 — 34
  • BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TROSOBO, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SIDOARJO. 2. HERI ACHMADI, S.H vs H. MOCH. SUPRIYADI, S.H. dan PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2018, DESA TROSOBO, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SODOARJO
    BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TROSOBO, KECAMATAN TAMAN,KABUPATEN SIDOARUJO Berkedudukan di Jalan Raya Trosobo Nomor : 17 KecamatanTaman, Kabupaten Sidoarjo, memberikan kuasa kepadaABDUL HABIR, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat, alamat Jalan Taruna VIIl Nomor : 6 Wage, TamanSidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April2018, SEDAG Al tsseesssesemnnsammnnnnmsmsennnennsemsenennneRR RHRwannnnnennannnne = PEMBANDING I/TERGUGAT 2. HERI ACHMADI, S.H.
    Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Trosobo Nomor :188/4/KEP/II/BPD 2018 tentang Penetapan Calon Kepala DesaTerpilin, Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tanggal25 Maret 2018 (bukti T.I/T. Il. In 16)2.
    Desa mengenai calon terpilihkepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelahmenerima laporan panitia;c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan danpengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejakditerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; danPutusan Nomor : 191/B/2018/PT.TUN.Sby., hal.15 dari 27 hal.d.Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calonkepala Desa terpilin paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejakditerbitkan keputusan
    Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masajabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkandalam jangka waktu 10 (Sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota disampaikan dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati
    Tahapan IV terdiri dari sub tahapan :a. laporan panitia pemilinan mengenai calon terpilin kepada Badan Permusyawaratan Desapaling lambat 7 (tujuh) Hari setelan pemungutan suara;b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati/Walikota palinglambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;c.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 16-01-2020 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 7/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 4 Maret 2020 — BAHARUDDIN B
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LEBANGMANAI, KECAMATAN RUMBIA, KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LEBAGMANAI, KECAMATAN RUMBIA, KABUPATEN JENEPONTO
84 — 69
  • BAHARUDDIN B
    Tergugat:
    1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA LEBANGMANAI, KECAMATAN RUMBIA, KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019
    2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LEBAGMANAI, KECAMATAN RUMBIA, KABUPATEN JENEPONTO
    Nama Jabatan : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)DESA LEBANGMANAI, KECAMATAN RUMBIA,KABUPATEN JENEPONTO;Tempat Kedudukan : Desa Lebangmanai, Kecamatan Rumbia,Kabupaten Jeneponto;dalam hal ini diwakili oleh: Nama : H. BADULU, S.Pd;Kewarganegaraan : Indonesia;Pekerjaan : PNS;Tempat tinggal : Pangi, Dusun Bonto Rannu, Desa Lebangmanai,Kec. Rumbia, Kab.
    Jeneponto;selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lebangmanai;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/11/HKM/2020, tanggal 28Januari 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. MUSTAKBIRIN, S.H.;2. ALAM SYAH BP, S.H.
    Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa LebangmanaiNomor 017/BPD/X1/2019 tanggal 22 November 2019 perihal UsulanPengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilin yangditandatangani oleh Ketua BPD atas nama Calon Kepala DesaTerpilin yaitu Herman, S.Pd. (selanjutnya disebut objek sengketa 2);Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.Mks.
    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 319.000, (Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);Demikianlah ditetapbkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 27 Februari2020, oleh YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis,JOSIANO LEO HALIWELA, S.H., dan BAHARUDDIN, S.H., M.H., masingmasing selaku Hakim Anggota.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 01-07-2008 — Putus : 02-09-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 66/G/2008/PTUN.SBY
Tanggal 2 September 2008 — S U P A R T O melawan KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA KARA, KECAMATAN TORJUN, KABUPATEN SAMPANG & KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KARA, KECAMATAN TORJUN, KABUPATEN SAMPANG
75 — 32
  • S U P A R T O melawan KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA KARA, KECAMATAN TORJUN, KABUPATEN SAMPANG & KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KARA, KECAMATAN TORJUN, KABUPATEN SAMPANG
    KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DESA KARA, KECAMATAN TORJUN,KABUPATEN SAMPANG, berdudukan diBalai Desa Kara, Kecamatan Torjun,Kabupaten Sampang, Selanjutnyadisebut sebagai eae eesimi GIR 41 A Ra NOR RN TERGUGAT II ;Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebutSetelah membaca1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Juli 2008 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya pada tanggal 1 Juli 2008 dibawahregister perkara Nomor : 66/G/2008/PTUN.SBY.; 2.
    Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 16/P2KD.KARA/V 1/2008tersebut yang tidak meloloskanPenggugat sebagao calon KepalaDesa Kara Kecamatan TorjunKabupaten Sampang dinilai jugaoleh Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dengan surat Nomor141/10/402.11/BPD/2008 tertanggal20 Juni 2008 menilai bahwa suratTergugat a quo bertentangandengan Peraturan Daerah Kabupaten14Sampang Nomor : 5. tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan danPemberitahuan Kades yaitubertentangan dengan pasal 5 ayat 1huruf
    Torjun Kabupaten SampangNomor : 141/11/BPD/402.11/2008tentang pencabutan Surat KeputusanBadan Permusyawaratan Desa (BPD)Nomor : 141/76/BPD/434.11/2007ditindaklanjuti dengan surat Nomor141/10/BPD/402.11/2007tertanggal 20 Juni 2008 PerihalPembubaran P2KD kepada BupatiSampang yang disebut bahwa16 Setiap rapat tidak pernahmenghasilkan keputusan sehinggamenimbulkan konflik internal ;1.
    2004 ~ tentangperubahan atas Undangundang No. 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangberbunyiTergugat adalah Badan atau Pejabat' TataUsaha Negara yang mengeluarkan Keputusanberdasarkan wewenang yang ada padanya atau3.2.3.3.38yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat olehorang atau Badan Hukum PerdataBahwa meneliti berkas dalam gugatan aquoternyata sama sekali tidak ada Surat Keputusanyang dikeluarkan oleh Badan PermusyawaratanDesa (BPD) yang biasa dijadikan obyek gugatan,karena Badan Permusyawaratan
    Desa (BPD) DesaKara Kecamatan Torjun Kabupaten sama sekalibelum dan atau tidak mengeluarkan suratkeputusan yang bias digugat dalam perkara iniBahwa karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten tidakmengeluarkan keputusan sebagaimana yang diaturdalam pasal 1 angka 6 Undangundang No. 9tahun 2004 tentang Perubahan atas Undangundang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya tidak berwenang mengadili perkaraint dan mohon
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 15-01-2021 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 16 Maret 2021 —
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO
328 — 173

  • 2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO
    adalah produk hukum dari BadanPermusyawaratan Desa Pademonegoro dan Bukan merupakan produkhukum dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
    DesaPademonegoro, namun keputusan itu sesuai Peraturan Bupati SidoarjoNomor : 5 tahun 2020 aquo adalah Produk Hukum dari BPD Pademonegoroyang menunjukan Badan Permusyawaratan Desa menganut kepemimpinanKolektif Kolegial sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepadaKetua BPD Pademonegoro sangat tidak tepat, karena obyek gugatan sesuaiketentuan adalah produk hukum dari Badan Permusyawaratan Desa, makaseharusnya gugatan di Tujukan Kepada Badan Permusyawaratan DesaPademonegoro dan Bukan hanya
    selurun Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro tidakmenjadi pihak yang di gugat dalam perkara ini.
    Gugatan Penggugat error in persona, seharusnya gugatan diajukan kepadaBadan Permusyawaratan Desa Pademonegoro bukan kepada Ketua BadanPermusyawaratan Desa Pademonegoro;3.
    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp468.000, (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 8 Maret2021 oleh kami ANDRI SWASONO, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis,OKTOVA PRIMASARI, S.H., dan HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H.,masingmasing sebagai Hakim Anggota.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 95/PDT/2017/PT YYK
Tanggal 21 Nopember 2017 — Penggugat: RUKAMTA Tergugat: 1.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. DESA DADAPAYU 2.H. WASIKIN S.Ag 3.WAGIMAN 4.NOVIANA KHOERIAH D. SH 5.NURDIYATI 6.AGUS S 7.SUWADI 8.MUSIYAR 9.SUDONO
85 — 22
  • Penggugat:RUKAMTATergugat:1.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. DESA DADAPAYU2.H. WASIKIN S.Ag3.WAGIMAN4.NOVIANA KHOERIAH D. SH5.NURDIYATI6.AGUS S7.SUWADI8.MUSIYAR9.SUDONO
    ;Advokat dan Asisten Advocat dari Kantor "ONCAN POERBA,SH & Associates" beralamat di Perum Naga Asri Permai GNomor 6, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 8 September 2017 ;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING / PENGGUGAT ;Melawan:1.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadapayu,berkedudukan di Dusun Kauman, Desa Dadapayu, KecamatanSemanu, Kabupaten Gunungkidul ;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDINGI / TERGUGAT ;2. H.
    KepalaDesa Dadapayu, sebagaimana berdasarkan Keputusan Bupati GunungkidulNomor : 141/252/PG/KPTS/2015 Tertanggal O03 Desember 2015 TentangPengangkatan Saudara Rukamta Kepala Desa Terpilin Menjadi KepalaDesa Dadapayu Kecamatan Semanu, dengan masa Jabatan selama 6(enam) tahun, dimana dalam jabatannya selaku Kepala Desa,PENGGUGAT bertugas = menyelenggarakan Pemerintahan Desa,melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa,dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.Bahwa TERGUGAT sebagai Lembaga Badan Permusyawaratan
    Bahwa gugatan dengan titel perbuatan melawan hukum dalam perkaraa quo, PENGGUGAT telah meletaakkan kedudukan hukum PARAPENGGUGAT yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sebagaiAnggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadapayu ;1.2. Bahwa selain itu, khususnya pada posita angka 2 sampai denganangka 5 yang dihubungkan dengan petitum angka 2 sampai denganangka 5, nyatanyata gugatan mempersoalkan tentang tindakanadministratif PARA TERGUGAT yang menurut PENGGUGAT telahmerugikan pihaknya ;1.3.
    BPD baik secara kelembagaan maupunsecara strukruralfungsional juga dilindungi didalam Peraturan MenteriDalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentangBadan Permusyawaratan Desa ;Bahwa selain dari pada itu, PENGGUGAT mendalilkan bawasannyaPARA TERGUGAT telah melakukan serangkaian tindakan yangsecara sewenangwenang merugikan dirinya, nyatanyata bukanlahtindakan PARA TERGUGAT secara pribadi, melainkan kedudukanPARA TERGUGAT yang dilekati oleh jabatan, tugas pokok dan fungsi,serta kewenangan
    Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat bandingditetapbkan sebesar Ro150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017oleh kami Sutarto KS, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Sucipto,SH. dan Maryana, SH., MH. sebagai HakimHakim Anggota, putusan tersebutHalaman 27 dari 28 Putusan Nomor 95/
Pengadilan PN SUMENEP Perdata
Register : 01-07-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 26-04-2023
Putusan PN SUMENEP Nomor 11/PDT.G/2013/PN.SMP
Tanggal 6 Nopember 2013 — SARONGGI, kAB. sUMENEP
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA TANAHMERAH, KEC. SARONGIGI, KAB. SUMENEP
36 — 10
  • SARONGGI, kAB. sUMENEP
    2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA TANAHMERAH, KEC. SARONGIGI, KAB. SUMENEP
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 12-12-2019 — Putus : 27-01-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 307/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 27 Januari 2020 — NIAS SELATAN TAHUN 2019
2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ), DESA ORAHUAHILI, KECAMATAN MAZO, KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2019
152 — 85
  • NIAS SELATAN TAHUN 2019
    2.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ), DESA ORAHUAHILI, KECAMATAN MAZO, KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2019
    Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 320.800(Tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) ;Demikianlah ditetaobkan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Senin,tanggal 27 Januari 2020, oleh kami :EFFRIANDY,S.H., sebagai Hakim KetuaMajelis, JIMMY CLAUS PARDEDE,S.H.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 04-03-2022 — Putus : 29-07-2022 — Upload : 04-08-2022
Putusan PTUN PADANG Nomor 15/G/2022/PTUN.PDG
Tanggal 29 Juli 2022 — Penggugat:
1.SUYADI
2.MOMON
3.DWI WAHYUDI
4.LASRI NOSALIA
5.RORI SUSANTO
6.SARTONO
7.HASAN BASRI
Tergugat:
BUPATI SOLOK SELATAN
Intervensi:
1.NUR FAIZAH
2.ABDUL RAHIM
3.WAHYUDI
4.SUNARDI
5.NGADIONO
6.M. ZEN
7.SAHMURIS
8.ARZAN RAHMAD ILAHI
9.AHMAT TAUFIK YUSALI
151 — 90

  • MENGADILI

    DALAM PENUNDAAN

    • Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 141.3412021 tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Periode 2015 Sampai Dengan 2021 Dan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027 Khusus Lampiran II Surat Keputusan
    Bupati Solok Selatan Nomor : 141.3412021 tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Periode 2015 Sampai Dengan 2021 Dan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2021 Sampai dengan 2027, tertanggal 29 November 2021;

DALAM EKSEPSI

  • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

  1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 141.3412021 tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Periode 2015 Sampai Dengan 2021 Dan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027 tertanggal 29 November 2021
    khusus Lampiran II Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 141.3412021 tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Periode 2015 Sampai Dengan 2021 Dan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2021 Sampai dengan 2027 tertanggal 29 November 2021;
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 141.3412021 tentang Pemberhentian
    Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Periode 2015 Sampai Dengan 2021 Dan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027 khusus Lampiran II Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 141.3412021 tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Periode 2015 Sampai Dengan 2021 Dan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 23-11-2022 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 24-07-2023
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sbw
Tanggal 23 Februari 2023 — KETUA PANITIA PENGAWAS PILKADES DESA BALE BRANG
Turut Tergugat:
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BALE BRANG
47 — 20
  • KETUA PANITIA PENGAWAS PILKADES DESA BALE BRANG
    Turut Tergugat:
    KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BALE BRANG