Ditemukan 128019 data
CHENDRY CHAESAR
Tergugat:
BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA 1
108 — 38
Penggugat:
CHENDRY CHAESAR
Tergugat:
BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA 1
33 — 9
MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
153 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk KANTOR CABANG TANJUNG BALAI tersebut
PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk KANTOR CABANG TANJUNG BALAI VS HENDRA GUNAWAN
PUTUSANNomor 770 K/Pdt.SusBPSK/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara:PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tok KANTORCABANG TANJUNG BALAI, yang diwakili oleh Pimpinan CabangWinarno Pranghutomo, berkedudukan di Jalan Jend SudirmanNomor 237, Tanjung Balai, Asahan, dalam hal ini memberi kuasakepada Seno Tripraptono, dan kawankawan, Para Junior LegalOfficer, Assoviates
2000 yang dibuat oleh Tjong DeddyIskandar Sarjana Hukum Notaris di Tanjung Balai;e Fasilitas Kredit Investasi sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal28 Agustus 2000 yang dibuat oleh Deddy Iskandar Sarjana HukumNotaris di Tanjung Balai;e Perpanjangan Kredit sesuai Akta Perpanjangan kredit Nomor 25 tanggal26 Oktober 2001 yang dibuat oleh Ramses Sipahutar Sarjana HukumNotaris di Tanjung Balai;e Persetujuan tambahan (suplesi) Kredit sesuai Akta PersetujuanTambahan (suplesi) Kredit Nomor 2 tanggal
10 Desember 2001 yangdibuat oleh Ramses Sipahutar Sarjana Hukum Notaris di Tanjung Balai;e Perpanjangan fasilitas Kredit sesuai Akta Perpanjangan kredit Nomor 52tanggal 27 Mei 2003 yang dibuat oleh Ramses Sipahutar Sarjana HukumNotaris di Tanjung Balai;Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkanbeberapa agunan berupa sebagai berikut:e Sebidang tanah sesuai SHM Nomor 48 seluas 995 m2 atas nama AhmadGumri;e Sebidang tanah sesuai SHM Nomor 47 seluas 1.845 m?
Ahmad Gumri (alm) sebagai debitur diBank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Tanjung Balai yaitu dengan mencarikejelasan tentang hutang hutang tersebut dengan mendatangi kantor BankHal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt.SusBPSK/201514.Rakyat Indonesia Tbk Cabang Tanjung Balai pada tanggal 22 Januari 2015untuk meminta penjelasan tentang hutang hutang H.
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK RAKYATINDONESIA (Persero), Tok KANTOR CABANG TANJUNG BALAI tersebut;Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 770 K/Padt.SusBPSk/20152.
54 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
BALAI LELANG ARTHA GASIA
BALAI LELANG ARTHA GASIA, berkedudukan di GedungPusat Pegadaian Lantai Jalan Kramat Raya No.162 JakartaPusat ;Turut. Termohon Kasasi, dahulu Turut Tergugat/TurutTerbanding Ill ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugatHal. 1 dari 14 hal. Put.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Yupa
65 — 16
Pemohon:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Yupa
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Muh. Anwir
22 — 13
Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Muh. Anwir
31 — 3
MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318KABUPATEN MAROS (90511)PENETAPANNomor 106/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatandalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya Ir.Kristian Simak, M.Si dkk
PUTRA ATILLA
Termohon:
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PEKANBARU
47 — 25
Pemohon:
PUTRA ATILLA
Termohon:
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PEKANBARUB/2487/VIII/RES.1.3/2018/Sat Reskrim, tanggal 30 Agustus 2018pemasukan bawang merah tersebut kepada PPNS Balai KarantinaPertanian (BKP) Kelas Pekanbaru untuk dilakukan penyidikan olehPPNS BKP Kelas Pekanbaru.d.
Dari penjelasan tersebut di atas, ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184KUHAP telah dipenuhi PPNS Balai Karantina Pertanian Kelas Pekanbaru, sehingga dengan demikian patut dan beralasan hukumuntuk menetapkan Sdr. Putra Atilla bin M. Rusan a quo PEMOHONsebagai Tersangka..
Menanggapi dalil PEMOHON pada angka 5 halaman 13 yang padapokoknya menganggap bahwa PENETAPAN TERSANGKATERHADAP PEMOHON TIDAK BERDASARKAN PERMULAANYANG CUKUP, dapat dijelaskan sebagai berikut:1) Bahwa PPNS Balai Karantina Kelas Pekanbaru telahmendapatkan 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat 1KUHAP, maka PPNS Balai Karantina Kelas Pekanbarumenetapkan Sdr. Putra Atilla Bin M.
Rusan in Casu PEMOHONHalaman 33 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sakpatut diduga sebagai orang yang bertanggung jawab atasPemasukan Media Pembawa berupa Bawang Merah.Dari penjelasan tersebut di atas, ketentuan Pasal 183 KUHAPtelah dipenuhi PPNS Balai Karantina Pertanian Kelas Pekanbaru,dengan demikian patut dan beralasan hukum untuk menetapkan SdrPutra Atilla Bin M.
Rusan a quo PEMOHON sebagai Tersangka.Bahwa semua tindakan PPNS Balai Karantina Pertanian Kelas Pekanbaru dalam menetapkan Sdr Putra Atilla Bin M. Rusan in CasuPEMOHON menjadi Tersangka telah sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang diatur dalam KUHAP, hal tersebut merupakan risiko dari perbuatan SdrPutra Atilla Bin M.
79 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
,DKK VS KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT;
Putusan Nomor 296 K/TUN/2014Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat;melawan:KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIANSUMATERA BARAT, tempat kedudukan di Jalan RayaPadang, Solok Km. 40, Sukarami, Kabupaten Solok, ProvinsiSumatera Barat;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. PURWADI, S.H., Kepala Bagian Perjanjian dan BantuanHukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;2. JHON INDRA G.
Putusan Nomor 296 K/TUN/2014Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat Nomor1152/PL.120/1.12.3/6/2013 perihal Pengosongan Rumah Dinas OlehPensiunan, tanggal 4 Juni 2013 beserta lampirannya Nomor1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013 atas nama Ir. Husni Surya,Ir. Herman Rafii, Syofjendi Noor, Ir.
Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka SuratKeputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian SumateraBarat Nomor 1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tentang Pengosongan RumahDinas Oleh Pensiunan, tertanggal 4 Juni 2013 adalah sebuahkeputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) danlansung berlaku sejak dikeluarkan oleh perjabat yang membuatnya(einmalig);3.
Bahwa Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian SumateraBarat Nomor 1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tentang Pengosongan RumahDinas Oleh Pensiunan, tertanggal 4 Juni 2013 jelas sudah bersifatkonkret, induvidual dan final dengan dasar sebagai berikut: Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena yangdisebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak,tetapi berwujud dan nyatanyata secara tegas menyebutkan agarHalaman 3 dari 57 halaman.
AtasanTermohon Kasasi/Tergugat Kepala Balai Pengkajian danPengembangan Teknologi Pertanian di Bogor menulis surat yangdalam persidangan dikenal dengan Bukti T36 tertanggal 26 Juni 2013.Dari tanggal penerbitan surat Bukti T36, berarti jawaban T35 melaluiT36 diterima Termohon Kasasi/Tergugat + 20 hari, setelah TermohonKasasi/Tergugat menerbitkan Bukti T1, tanggal 4 Juni 2013.
11 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 29 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Tjb., tanggal 24 Juni 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara:- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
KANTOR CABANG TANJUNG BALAI, dk.
308 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS(BBWS BRANTAS), dk vs AGUS SALIM, dkk
PUTUSANNomor 703 K/Pdt/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS(BBWS BRANTAS), berkedudukan di Jalan Raya MengantiNomor 312, Wiyung, Kota Surabaya 60234 yang diwakili olehDr. Ir. Muhammad Rizal, M.Sc., selaku Kepala Balai BesarWilayah Sungai Brantas, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDr.
rugi yang ditentukan oleh tim penilaiindependen yang ditunjuk oleh Termohon Keberatan sesuai UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum;Bahwa oleh karena itu, penetapan Judex Facti/Pengadilan NegeriTrenggalek harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiriperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALA BALAI
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Yupa
52 — 16
Pemohon:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Yupa
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
DIAN HARZEYLA
54 — 14
Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
DIAN HARZEYLAPENETAPANNomor 03/Pdt.PKons/2021/PN BarDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN, berkedudukandi Makassar, yang diwakili oleh JUMARDI, ST.
,MT,Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatanselaku Kuasa Pengguna Anggaran Bali Pengelola KeretaApi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasakepada HASMAN SYUHAS, S.T., dkk, Staff Balai PengelolaKereta Api Sulawsi Selatan / PPK Pengadaan Tanah WilayahKabupaten Barru dan Pangkep, beralamat di LingkunganPekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau,Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Barru pada tanggal
Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar Parepare di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dari KantorATR/BPN Kabupaten Barru Nomor : AT.01.02/989/73.11/VIII/2020 tanggal 27Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P 10;Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian danPengangkatan dari dalam Jabatan Administor di Lingkungan KementerianPerhubungan Nomor : SK.1017 Tahun 2021 dari Menteri Perhubungan tanggal 7April 2021, selanjutnya diberi tanda P 11;Fotocopi Keputusan Kepala Balai
31 — 6
MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318KABUPATEN MAROS (90511)PENETAPANNomor 107/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatandalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya Ir.Kristian Simak, M.Si dkk
36 — 14
MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318 KABUPATEN MAROS (90511)PENETAPANNomor 103/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;Terhadap :Manja, alamat tidak
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Syahrir Harisman
87 — 0
Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Syahrir Harisman
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
Termohon:
SEBASTIAN HUTABARAT
114 — 57
Pemohon:
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
Termohon:
SEBASTIAN HUTABARATyang menyatakan bahwa secarahierarkhis Balai Wilayah Sungai dan UPT/Balai dibawahKementerian PUPR adalah Badan Publik Tingkat Pusat danHalaman 15 Putusan Perkara Nomor 6/G/KI/2021/PTUNMDNKomisi Informasi Provinsi menyatakan tidak berwenang untukmenerima, memeriksa dan memutus sengketa yang diajukanpada Komisi Informasi Provinsi yang bersangkutan.
Komisi InformasiProvinsi Sumatera Utara dalam kesimpulannya menyatakanbahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidakberwenang untuk menerima, memeriksa dan memutussengketa informasi karena Termohon / Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi SumateraUtara (merupatan UPT/Balai di bawah KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) adalah lembagaTingkat Pusat dari suatu lembaga yang hierarki.
KomisiInformasi Provinsi Sumatera Utara dalam kesimpulannya menyatakanbahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak berwenanguntuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi karenaTermohon/ Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara (merupatan UPT/Balai di bawahKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) adalahlembaga Tingkat Pusat dari suatu lembaga yang hierarki.
Dengan yurisprudensi Putusan KomisiInformasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 17/PTS/KIPSU/VI/2016maka seharusnya secara mutatis mutandis juga diberlakukan kepadakasuS a quo karena Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Ilmerupakan Badan Publik Tingkat Pusat dalam hal ini secara hierarkisdi bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatberstatus sama dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional(BBPJN) Wilayah Provinsi Sumatera Utara yaitu UPT/Balal.
Wilayah Sungai Sumatera II adalan Badan PublikTingkat Pusat;Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi beberapa putusan Komisi InformasiProvinsi yang menyatakan bahwa secara hierarkhis Balai Wilayah Sungaidan UPT/Balai dibawah Kementerian PUPR adalah Badan Publik TingkatPusat dan Komisi Informasi Provinsi menyatakan tidak berwenang untukmenerima, memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan pada KomisiInformasi Provinsi yang bersangkutan.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Dahlan
48 — 22
Pemohon:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Dahlan
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Aulia Rakhman, S.H.I
90 — 50
Pemohon:
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Termohon:
Aulia Rakhman, S.H.I
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
Termohon:
SYAFRUDDIN
52 — 51
Pemohon:
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
Termohon:
SYAFRUDDIN