Ditemukan 4699362 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Memperjualbelikan narkotika sebagaimana dalam dakwaan
Pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
Pencurian dalam keadaan memberatkanâ sebagaimana dalam dakwaan primair
1. salah menerapkan hukum;
2. tidak mengadili sebagaimana mestinya;
Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwaan kedua
Secara tanpa hak menyediakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwa kesatu
Melakukan penyimpanan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan
Menyimpan narkotika golongan i bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua
Penyalah guna narkotika golongan i) sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum
Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 3512 — 1398
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id Pasal 15 Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatanjahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yangsama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampaidengan Pasal 14;.
Hal ini muncul bukan karenakebiasaan atau kelaziman institusional Kejaksaan Agung dalam mengirimsurat panggilan, tetapi disebabkan ketentuan Pasal 15 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tidak jelas, tidak cermat dan tidak memberikanpedoman yang tegas berlandaskan kepastian hukum;27.Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas jelaslah kiranya bahwa normaUndangUndang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia sebagaimana mestinya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepanit dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana penjelasanPasal 1 butir 3 Ketentuan UU PTPK adalah orang perorangan ataukorporasi.
Pasal 15 UU PTPK sudah memenuhi /ex certa, danmemberikan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD1945, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28 ayat (4).V.
Register : 02-12-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 146/Pdt.P/2019/PN Pti Tanggal 16 Desember 2019 — HADI SUKOCO
47 — 12
47 — 12
pertimbangan hukum yang teruraidiatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati berpendapat bahwa cukupberalasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankankepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana
Register : 12-04-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA JK Tanggal 10 Mei 2017 — Ayu Noviana Istikarnasari Binti Sukarno VS Wasim Bin Darsono
67 — 29
67 — 29
tersebuttelah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Februari 2017;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telahmengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan banding tersebutdiberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 1 Maret 2017;Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding padatanggal 24 Maret 2017 sebagaimana
SelanjutnyaPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alin pertimbangan tersebut menjadipertimbangan sendiri, Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlumenambah pertimbanganpertimbangan sebagaimana di bawah ini;Him. 4 dari 8 hlm. Anonimisasi Put.
Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JKMenimbang, bahwa dari buktibukti yang ada sebagaimana terungkappada persidangan yaitu bukti tertulis dari Terbanding , bukti P.3 dan P.4 yaitu fotocopy Akta Jual Beli Nomor 122/2010 dan foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 8430yang diakui Pembanding dan keterangan saksi Terbanding yaitu SAKSITERBANDING PERTAMA dan SAKSI TERBANDING KEDUA, keduanyamenerangkan, bahwa rumah dan tanah yang terletak di Kota Jakarta Timur,diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding
Harta bersama tersebutdibagi antara Pembanding dan Terbanding, masingmasing memperolah separohdari harta bersama tersebut dan bilamana dari harta bersama tersebut tidak bisadibagi dua, maka diadakan lelang oleh Kantor Lelang Negara;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertahankanputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan menguatkan dengan perbaikanamar putusan tersebut, sehingga sebagaimana akan disebut dibawah ini;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding yangpada
Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JKMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkatpertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankankepada Pembanding;Mengingat pasalpasal dari peraturan perundangundangan yang berlaku,dan dalildalil syari yang berkaitan dengan perkara
Register : 04-03-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 11-05-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Yyk Tanggal 21 Agustus 2019 — PIDANA : TERDAKWA SRIGID MARINI alias INGGID
348 — 132
348 — 132
Menyatakan Terdakwa SRIGID MARINI Alias INGGID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA SAMA MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR/TIDAK LENGKAP DAN TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPUNGUT sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i jo.
Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.2.
Register : 04-03-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 4 Juli 2019 — Pemohon:
Irsan Bratadjaya bin Abbas Adhar
Termohon:
RR. Dwi Indah Karmijanti binti R.S.H. Moeljono
76 — 33
Irsan Bratadjaya bin Abbas Adhar
Termohon:
RR. Dwi Indah Karmijanti binti R.S.H. Moeljono
76 — 33
yang sah dan telah dikaruniaiseorang anak perempuan yang sudah remaja; Bahwa rumah tangga keduanya semula rukunrukun saja, akan tetapi sejakJanuari 2018 terjadi percekcokan dan semenjak itu Pembanding tidakberada di rumah bersama dengan Terbanding; Bahwa Saksi mengetahui penyebab percekcokan tersebut karenaPembanding telah memiliki wanita lain dan telah dinikah sirri; Bahwa Saksi masih berharap keduanya bisa rukun kembali dan mintawaktu untuk merukunkan keduanya;Menimbang bahwa selain Saksisaksi sebagaimana
JK.Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidaksependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan tidak menerima permohonan ijin ikrar talak yang diajukan olehPemohon/Pembanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikandi bawah ini:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telahmembaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkasperkara a quo yang terdiri dari surat permohonan Cerai Talak pada tanggal 5Juli 2018, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi
pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan denganHukum bagi hakhak perempuan pasca perceraian, maka pembayarankewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mutah serta nafkahmadhiyah dapat dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak (vide RumusanHukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 angka (1);Dalam Konvensi dan Rekonvensi:Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana
Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5921 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 6 Oktober 2022 — JIMMY SUTOPO
287 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
287 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tahun 2006 3279 — 1702
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;Subsidair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU PTPK jo.
Bahwa perkara Pemohon dilimpahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Timurkepada Pengadilan Jakarta Timur, sebagaimana disebutkan dalam SuratPelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B.028/01.13/Ft.1/01/2006 tanggal 06 Januari 2006.5. Bahwa Pemohon telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangarPengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Januari 2006 dengandakwaan: Primair : "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 ayat (1) so.
Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena apayang dimohonkan mengenai penangguhan penahanan tidak termasuk dalamUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasna TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dengan demikian kedudukan hukum Pemohon dalam permohonanpengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalamPasal
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, sebagaimana kesimpulandalam butir 2 di atas, maka keseluruhan alasan permohonan yang diajukanoleh Pemohon adalah keliru dan tidak berdasar, sehingga permohonantersebut harus dinyatakan ditolak;5.
Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupakemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalampenjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwapengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yangmeringankan.
Upload : 14-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 107/Pdt.G/2016/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
54 — 10
54 — 10
No.107/Pdt.G/2017/PTA.JKDUDUK PERKARAMemerhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuatdalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2318/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 8 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13Ramadhan 1438 H., dengan amar putusannya sebagai berikut:DALAM KONPENSI :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian;Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Konpensi (Pembanding)terhadap Penggugat Konpensi (Terbanding);Menetapkan Penggugat Konpensi (Terbanding) sebagai
Penggugat Konpensi selain dan selebihnya tidakdapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);DALAM REKONPENSI : Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untukmembayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 466.000,(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut,Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2017,sebagaimana
Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2017 dalamRegister Perkara Banding Nomor 107/Pdt.G/2017/PTA.JK dan telahdiberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor:W9A/1482/HK.05/8/2017 tanggal 28 Agustus 2017;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusanPengadilan Agama Jakarta Barat tersebut telah diajukan Pembandingdalam tenggang waktu banding, yaitu pada hari kesebelas dari masabanding, dan permohonan banding tersebut telah diajukan menurut caracara sebagaimana
(tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tiga aspek permasalahannafkah anak sebagaimana tersebut di atas, maka untuk dapat memenuhikebutuhan hidup yang layak bagi seorang anak yang masih berusia 2tahun 7 bulan, agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik tanpa adakekurangan sesuatu apapun, maka patut dan adil apabila kepadaTergugat sekarang sebagai Pembanding dihukum untuk memberikannafkah kepada anaknya setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000, (tiga jutarupiah) dengan kenaikan setiap tahun
sebesar 10 % di luar biayapendidikan dan kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor2318/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 8 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengantanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriah, tersebut dapat dikuatkan denganperbaikan amar;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor
Register : 02-11-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 12-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 86/Pdt.G/2016/PTA.JK Tanggal 1 Desember 2016 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
43 — 36
43 — 36
Menghukum Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk membayar biaya pemeliharan anak sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 4 di atas kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah biaya inflasi 15 % setiap tahunnya;6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);III.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharan anak sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 4 di atas kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp.1000.000,-(satu juta rupiah);6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
YANG MANA ESAPengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telahmenjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antaraPEMBANDING, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,Tempat Kediaman di Jakarta Selatan, dahulu sebagaiTergugat/PembandingmelawanTERBANDING, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,Tempat Kediaman di Jakarta Selatan, dahulu sebagaiPenggugat/TerbandingDUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana
kontra memori banding;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan TinggiAgama Jakarta Nomor: W9A/2069/Hk.05/1 1/2016 tanggal 7 Nopember 2016,perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakartadalam Register Perkara Banding pada Nomor: 86/Pdt.G/2016/PTA JK tanggal 2Nopember 2016;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadian Tinggi AgamaJakarta yang akan memeriksa dan mengadili dalam banding atas putusanPengadilan Agama Jakarta Selatan a quo sebagaimana
akan diuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakartapada dasarnya sependapat atas pertimbanganpertimbangan dan putusanPengadilan Agama jakarta Selatan Nomor: 100/Pdt.G/2016/PA.JS tertanggaltanggal 20 April 2016 Masehi, bertepatan tanggal 12 Rajab 1437 Hijrah, yangmengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana akandiuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakartasetelah mempelajari berkas perkara serta putusan
dikabulkan serta Pembanding/Tergugat dihukum ataudiperintahkan untuk membayar biaya nafkah hadhanah atau pemeliharaan anakkepada Penggugat/Terbanding, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)setiap bulan selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan ditambah kenaikan15 % (lima belas persen) setiap tahun karena adanya inflasi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
Menghukum Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk membayarbiaya pemeliharan anak sebagaimana tersebut pada amar putusanangka 4 di atas kepada Penggugat setiap bulannya sebesarRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dankesehatan, ditambah biaya inflasi 15 % setiap tahunnya;6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarahingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratusenam belas ribu rupiah);Ill.
Register : 23-05-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 16-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 58/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 10 Juli 2017 — Maryana binti Abdul Manap VS A. Rajat bin Kapi
69 — 48
69 — 48
Nomor 58/Pdt.G/2017/PTA.JKbanding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masatenggang 10 (sepuluh) hari.
memberikankesaksiannya di persidangan bahwa anak tersebut selama ini ikut Terbandingdalam keadaan sehat dan tetap ceria dan bersekolah dekat dengan rumahTerbanding;Menimbang, bahwa saksi Pembanding dan Terbanding serta keterangandari Ibu Pembanding tersebut di atas, mengemukakan secara faktual anaktersebut dalam kondisi baik dan sehat saja, namun hak hadhanahnya belumditetapkan kepada siapa anak tersebut ditetapbkan pemeliharaannya, olehkarenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan danmemutuskan sebagaimana
Nomor 58/Pdt.G/2017/PTA.JKMenimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti bukti secarahukum tentang kesanggupan memelihara anak tersebut, sehingga sangatberalasan dan dapat dibenarkan secara hukum anak tersebut dipeliharaPembanding (ibunya) dan kepentingan anak yang harus menjadi kriteriumdalam menetapkan pemeliharaan anak dimaksud, bukan kepentingan/kehendakpara pihak berperkara, kewajiban kedua orang tua memelihara dan mendidikanak sebaikbaiknya, sebagaimana diamanatkan Pasal 45 (1) UndangUndangNomor
Register : 12-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 212/Pdt.G/2019/PTA.JK Pemohon melawan Termohon
103 — 37
103 — 37
., tertanggal 9 Desember 2019;Menimbang, bahwa Terbanding juga tidak mengajukan kontra memoribanding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama JakartaPusat Nomor 819/Pdt.G/2019/PA JP., tertanggal 9 Desember 2019;Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk melakukaninzage pada tanggal 11 November 2019 sedangkan pihak Terbanding padatanggal 20 November 2019, namun ternyata sebagaimana diuraikan dalamsurat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat
PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingpada tanggal 8 November 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama JakartaPusat Nomor 819/Pdt.G/2019/PA.JP., tanggal 30 Oktober 2019 Masehibertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 Hijriah, pada saat dibacakanputusan tersebut Pembanding dan atau Kuasanya hadir, dengan demikianpermohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat 9 (sembilan) hari, makapermohonan banding diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai dengantata cara sebagaimana
upayaupayamenjelaskan mengapa dia melakukan upaya banding, karena putusanPengadilan Agama Jakarta Pusat tidak sesuai dengan hati nurani dankeinginannya; Bahwa, tetapi sebaliknya meskipun sudah dibantu oleh kuasa hukumnya,pihak Pembanding principal tidak melakukannya dengan membantah danatau mengajukan bukti baru bahwa hubungan rumah tangganya denganTerbanding harus diputuskan oleh Pengadilan; Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak melihatkesungguhan dari Pembanding Principal, sebagaimana
maksud dari suratAlBagarah 227:Aple Arete aul Ole grub a je GO) 5Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Dalam Hal Bukti Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah secarakonprehensif mempertimbangkan dari segala aspek, baik bukti tertulis,saksi maupun pengakuan Terbanding, sebagaimana terurai dalamputusannya halaman 27 sampai dengan 34, ternyata menurut MajelisHakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat a quo
Putusan Nomor 212/Padt.G/2019/PTA JK.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, denganmengambil alih pendapat Majelis Pengadilan Agama Jakarta Pusat a quomenjadi pertimbangan sendiri, maka karenanya putusan Pengadilan AgamaJakarta Pusat a quo, harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor
Register : 15-12-2016 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 116/Pdt.G/2016/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
41 — 24
41 — 24
., para Advokat pada Kantor LawOffice Zen Smith & Partners, yang berkantor di JalanRaya Ragunan Nomor 17 Jati Padang, Pasar Minggu,Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 5 November 2016, dahulu sebagai Penggugatsekarang sebagai Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkanoleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal19 Oktober
No.116/Pdt.G/2016/PTA.JKsebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikandan kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan banding Pembanding/Tergugat dapat diterima denganmenguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur a quo, dengan adanyapenambahan pertimbangan dan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89
ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertamadibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara (Penggugat) dan dalamtingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI.
Register : 04-03-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 11-05-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Yyk Tanggal 21 Agustus 2019 — PIDANA
- Albert Joseph Wienata Alias Koh Albert
964 — 1112
964 — 1112
Menyatakan Terdakwa ALBERT JOSEPH WIENATA Alias KOH ALBERT yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA SAMA MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR/TIDAK LENGKAP DAN TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPUNGUT sebagaiman diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i jo.
Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 sesuai dengan Dakwaan Penutut Umum.2 .
Register : 06-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 207/Pdt.G/2019/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
379 — 124
379 — 124
perkara sebesarRp1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Penggugat hadir sedangkan Tergugat dan atau Kuasanya tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama JakartaTimur a quo;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah diberitahukanpada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 yang telah diterima langsung olehKuasa Hukum Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukanpermohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana
Pengadilan Agama JakartaTimur Nomor 5643/Pdt.G/2018/PA.JT., tanggal 31 Oktober 2019;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mengeluarkanSurat Keterangan Pengajuan Perkara Banding Nomor 5643/Pdt.G/2018/PA.JTtanggal 31 Oktober 2019 adalah sudah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan relaas pemberitahuanpernyataan banding pada hari Rabu tanggal 6 November 2019;Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak mengajukanmemori banding sebagaimana
Keterangan yang dibuat oleh Panitera PengadilanAgama Jakarta Timur Nomor 5643/Pdt.G/2018/PA.JT., tertanggal 2 Desember 2019;Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk melakukaninzage pada tanggal 8 November 2019 sedangkan pihak Terbanding padatanggal 6 November 2019, namun baik Pembanding maupun pihak Terbandingtidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 5643/ Pdt.G/2018/ PA.JT..
,tanggal 31 Oktober 2019 adalah sudah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa masa permohonan banding yang diajukan olehKuasa Hukum Pembanding sudah berjalan hari ke 30 (tiga puluh), sesuaidengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura,maka permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa karena permohonan banding harus dinyatakan tidak dapatditerima, maka mengenai materi hukum
lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankankepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan
Register : 01-08-2018 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA JK PENGGUGAT melawan TERGUGAT
69 — 52
69 — 52
Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor.3795/Pdt.G/2016/PA.JT, tanggal 18 April 2017;Menghukum Pembanding/Pelawan/Tergugat asal untuk membayar segalabiaya yang timbul dalam perkara ini serta dalam perkara Banding;Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan kepada Pembanding padatanggal 9 Juli 2018, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage,namun Pembanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana
No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK28 Juni 2018, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage namunTerbanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana surat keterangan dariPanitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 30 Juli 2018;Permohonan banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA.JKpada tanggal 1 Agustus 2018 dan pendaftaran perkara banding tersebut telahdiberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9A/296
maksud Pasal 35 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia, gugatan hartabersama tersebut setelah terjadi perceraian dalam hal ini setelah terjadi ceraithalak dalam perkara Nomor 3880/Pdt.G/2015/PA JT tanggal 3 Agustus 2016dengan Akta Cerai Nomor 2303/AC/2016/PA.JT tanggal 14 September 2016sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
No.80/Pdt.G/2018/PTA.JKMenimbang, bahwa menyangkut 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, warnasilver metalik yang didalilkan tidak terbukti sebagaimana telah dipertimbangkanMajelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mana yang masukkategori harta bersama dan mana yang tidak masuk atau ditolak, oleh karenaitu menjadi keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa hartaharta yangditemukan di lapangan pada saat ini adalah berupa harta bersama Terbandingdengan Pembanding yang diperoleh selama perkawinan
diatur dalam Pasal 29UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya mengenaiharta benda yang didapat dalam perkawinan oleh karena itu Pembanding sebagaimantan suami dan Terbanding sebagai mantan istri masingmasing mendapatbagian sebagaimana dalam Alquran Surat An Nisa ayat 32: glial y CjaaiiSI Los Capea eLailly cis) Low Cua la ll aes gle pSazany 4p ail iced Le I gh YsLagle coud USs GIS ail G) Aled Go alDan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepadasebahagian
Putus : 12-02-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 Tanggal 12 Februari 2019 — YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN VS DJONI SUKOHARDJO
480 — 354 — Berkekuatan Hukum Tetap
480 — 354 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap alasanalasan Pemohon Kasasitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasitersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan menelitimemori kasasi tanggal 5 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Juli2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal iniPengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa walaupun pengajuan keberatan a quo telah melewati tenggangwaktu sebagaimana
Pendidikan Pelita Harapan sertaMahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayarbiaya perkara pada semua tingkat peradilan;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2788 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 20 Maret 2017 — MATIAS DABI;
447 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
447 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
Bahwa suatu surat Putusan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 197 ayat (1) KUHAP harus memuat beberapa syaratsyarat yangharus dipenuhi diantaranya adalah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan, Pertimbanganyang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alatpembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadidasar penentuan kesalahan Terdakwa selain itu juga harus memuatpasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
Atas haltersebut Pengadilan Tingkat Pertama tidak melaksanakan caramengadili sebagaimana mestinya atau dengan kata lain cara mengadilitidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang sebagaimanadimaksud dalam pasai 253 ayat (1) huruf b KUHAP;.
No. 2788 K/Pid.Sus/2016Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, sehingga Judex Facti berpendapat bahwa unsur melawan hukumdinyatakan tidak terpenuhi adalah tidak tepat.
Unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 juga termasuk unsur melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Bahwa, kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa yangtidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar tersebut di atas;Bahwa, memperhatikan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa,maka penerapan dakwaan Subsidair
Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tidak tepat dan yangbenar adalah menerapkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama) pertimbangan melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana
Register : 10-04-2017 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 47/Pdt.G/2017/PTA JK Penggugat melawan Tergugat
42 — 20
42 — 20
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000, (tigaratus enam belas ribu rupiah);Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan AgamaJakarta Timur tersebut;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukanpermohonan banding pada hari Kami's, tanggal 23 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalamAkta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Permohonanbanding tersebut diberitahukan
kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 7 Maret 2017;Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Maret 2017,sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding, Nomor 3821/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 8 Maret2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan salinannyatelah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017;Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memoribanding tertanggal
20 Maret 2017, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding,Nomor 3821/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 21 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani olehPanitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan salinannya telah diberitahukan kepada Pembandingpada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017;Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage masingmasing pada tanggal 9 Maret 2017 dan 7 Maret 2017, akan tetapi baik Pembanding maupunTerbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan
a quo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapatbahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara ini secara redaksi kurang tepat,yakni mengenai penanggalan hijriyah tertulis 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, dan oleh karena itudiganti dan dibaca sebagai 21 Jumadil Awal 1438 Hijriyah;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana
Register : 21-02-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 23-10-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 27 April 2017 — Verny Risanella Binti Sjaifuddin VS drg. Darnus Sp. KGA Bin Turki
60 — 36
60 — 36
Selengkapnya sebagaimana memori banding Pembanding;Menimbang bahwa berdasarkan = memori bandingnya tersebut,Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjatuhkanputusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi sekarang Pembanding;.Menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding uang mut'ahsebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah);3.
Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkaraini;ATAU;Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding juga telahmenyampaikan Kontra Memori bandingnya sebagaimana tertuang dalamKontra Memori Banding tertanggal 03 Februari 2017 yang pada intinya tetappada permohonannya semula serta menyetujui sebagian putusan PengadilanAgama Jakarta Timur
2016/PA.JT tanggal 07 Februari 2017;Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Banding Nomor 28/ Pdt.G /2017/PTA.JK pada tanggal 21 Februari 2017 dan telah diberitahukan kepadaPembanding dan Terbanding dengan surat Nomor WAA969/Hk.05/2/2017tanggal 22 Februari 2017;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembandingtelah diajukan dalam tenggang waktu 13 hari setelah perkara aquo diputus dandengan caracara sebagaimana
No.28 /Pdt.G/2017/PTAJKMenimbang bahwa tempat tinggal Pembanding / Termohon setelahpersidangan ketiga yaitu pada tanggal 04 Agustus 2016 sebagaimana telahdiuarikan tersebut di atas yaitu berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaJakarta Pusat, namun Pembanding / Termohon tidak mengajukan eksepsi ataukeberatan perkaranya diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Timur, untuk ituPengadilan Tinggi Agama berpendapat untuk terlaksananyaperadilansederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan Tinggi Agama
No.28 /Pdt.G/2017/PTAJKRp. 14.275.000.000, agar dibagi dua sama besar masingmasing memperolehsetengahnya yaitu sebesar Rp. 7.137.500.000, (tujuh milyar seratus tiga puluh tujuhjuta lima ratus ribu rupiah);Menimbang bahwa tuntutan Pembanding agar hartaharta yang telahdisebutkan Pembanding dapat dibagi dua sama besar serta dinilai dengan sejumlahuang (dihargai) sebagaimana kehendak Pembanding tersebut di atas, menurutPengadilan Tinggi Agama tuntutan Pembanding dalam masalah ini tidak jelas aliaskabur
Register : 28-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 10-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 54/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 19 Juni 2017 — Pemohon melawan Termohon
65 — 35
65 — 35
umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada KementerianPerhubungan, alamat tempat tinggal di Kota Jakarta Timur,dalam hal ini memberi kuasa kepada (kuasa), Advokat danPenasihat Hukum, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 34/SK/Gt/Bdg/DHIIII/17 tanggal 10Maret 2017, sebagai Terbanding semula Termohon;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat lainyang bersangkutan;DUDUK PERKARAMemperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana
Pdt.G/2017/PTA JK.DALAM REKONVENSI Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp 316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang diucapkanpada tanggal 20 Februari 2017 tersebut oleh pihak Pemohon melalui kKuasanyadiajukan permohonan banding pada tanggal 01 Maret 2017, yang selanjutnyadisebut Pembanding, sebagaimana
Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur padatanggal hari itu juga, memori banding tersebut kemudian telah diberitahukan dandiserahkan kepada Terbanding pada tanggal 27 Maret 2017;Bahwa Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingtertanggal 13 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan AgamaJakarta Timur pada tanggal hari itu juga;Bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage),sebagaimana
telah mengajukan replik atas jawaban Termohon,kemudian Pemohon telah pula mengajukan surat bukti berupa foto copy sahBuku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi Pemohon sekarang Pembandingternyata tidak mengajukan bukti saksi yang mengetahui tentang telah terjadipercekcokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yangdijadikan alasan permohonan Pemohon; Bahwa percekcokan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dijadikansebagai alasan permohonan perceraian oleh Pemohon harus dibuktikandipersidangan, sebagaimana
Ketua Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak akanmengajukan alat bukti lagi, hal ini mengakibatkan dalil dari permohonanPemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak terbukti menurut hukum,sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3383/Pdt.G/2016/PA.JT., tersebutdapat dikuatkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana