Ditemukan 4675988 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Memperjualbelikan narkotika sebagaimana dalam dakwaan
Pencurian dalam keadaan memberatkanâ sebagaimana dalam dakwaan primair
Pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
1. salah menerapkan hukum;
2. tidak mengadili sebagaimana mestinya;
Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwaan kedua
Menyimpan narkotika golongan i bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua
Secara tanpa hak menyediakan narkotika golongan i
Sebagaimana dakwa kesatu
Melakukan penyimpanan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan
Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114
Penyalah guna narkotika golongan i) sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum
Register : 22-06-2022 — Putus : 29-06-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Pti Tanggal 29 Juni 2022 — 1.MOH ARIF FAHRUDIN
2.SHOLIHATUN NIMAH
53 — 18
53 — 18
Register : 12-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 212/Pdt.G/2019/PTA.JK Pemohon melawan Termohon
98 — 37
98 — 37
., tertanggal 9 Desember 2019;Menimbang, bahwa Terbanding juga tidak mengajukan kontra memoribanding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama JakartaPusat Nomor 819/Pdt.G/2019/PA JP., tertanggal 9 Desember 2019;Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk melakukaninzage pada tanggal 11 November 2019 sedangkan pihak Terbanding padatanggal 20 November 2019, namun ternyata sebagaimana diuraikan dalamsurat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat
PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingpada tanggal 8 November 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama JakartaPusat Nomor 819/Pdt.G/2019/PA.JP., tanggal 30 Oktober 2019 Masehibertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 Hijriah, pada saat dibacakanputusan tersebut Pembanding dan atau Kuasanya hadir, dengan demikianpermohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat 9 (sembilan) hari, makapermohonan banding diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai dengantata cara sebagaimana
upayaupayamenjelaskan mengapa dia melakukan upaya banding, karena putusanPengadilan Agama Jakarta Pusat tidak sesuai dengan hati nurani dankeinginannya; Bahwa, tetapi sebaliknya meskipun sudah dibantu oleh kuasa hukumnya,pihak Pembanding principal tidak melakukannya dengan membantah danatau mengajukan bukti baru bahwa hubungan rumah tangganya denganTerbanding harus diputuskan oleh Pengadilan; Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak melihatkesungguhan dari Pembanding Principal, sebagaimana
maksud dari suratAlBagarah 227:Aple Arete aul Ole grub a je GO) 5Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Dalam Hal Bukti Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah secarakonprehensif mempertimbangkan dari segala aspek, baik bukti tertulis,saksi maupun pengakuan Terbanding, sebagaimana terurai dalamputusannya halaman 27 sampai dengan 34, ternyata menurut MajelisHakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat a quo
Putusan Nomor 212/Padt.G/2019/PTA JK.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, denganmengambil alih pendapat Majelis Pengadilan Agama Jakarta Pusat a quomenjadi pertimbangan sendiri, maka karenanya putusan Pengadilan AgamaJakarta Pusat a quo, harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor
Register : 23-05-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 16-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 58/Pdt.G/2017/PTA.JK Tanggal 10 Juli 2017 — Maryana binti Abdul Manap VS A. Rajat bin Kapi
67 — 44
67 — 44
Nomor 58/Pdt.G/2017/PTA.JKbanding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masatenggang 10 (sepuluh) hari.
memberikankesaksiannya di persidangan bahwa anak tersebut selama ini ikut Terbandingdalam keadaan sehat dan tetap ceria dan bersekolah dekat dengan rumahTerbanding;Menimbang, bahwa saksi Pembanding dan Terbanding serta keterangandari Ibu Pembanding tersebut di atas, mengemukakan secara faktual anaktersebut dalam kondisi baik dan sehat saja, namun hak hadhanahnya belumditetapkan kepada siapa anak tersebut ditetapbkan pemeliharaannya, olehkarenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan danmemutuskan sebagaimana
Nomor 58/Pdt.G/2017/PTA.JKMenimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti bukti secarahukum tentang kesanggupan memelihara anak tersebut, sehingga sangatberalasan dan dapat dibenarkan secara hukum anak tersebut dipeliharaPembanding (ibunya) dan kepentingan anak yang harus menjadi kriteriumdalam menetapkan pemeliharaan anak dimaksud, bukan kepentingan/kehendakpara pihak berperkara, kewajiban kedua orang tua memelihara dan mendidikanak sebaikbaiknya, sebagaimana diamanatkan Pasal 45 (1) UndangUndangNomor
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2788 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 20 Maret 2017 — MATIAS DABI;
428 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
428 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti formal sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, tetapi ... [Selengkapnya]
Bahwa suatu surat Putusan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 197 ayat (1) KUHAP harus memuat beberapa syaratsyarat yangharus dipenuhi diantaranya adalah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan, Pertimbanganyang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alatpembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadidasar penentuan kesalahan Terdakwa selain itu juga harus memuatpasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar
Atas haltersebut Pengadilan Tingkat Pertama tidak melaksanakan caramengadili sebagaimana mestinya atau dengan kata lain cara mengadilitidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang sebagaimanadimaksud dalam pasai 253 ayat (1) huruf b KUHAP;.
No. 2788 K/Pid.Sus/2016Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, sehingga Judex Facti berpendapat bahwa unsur melawan hukumdinyatakan tidak terpenuhi adalah tidak tepat.
Unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 juga termasuk unsur melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Bahwa, kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa yangtidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar tersebut di atas;Bahwa, memperhatikan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa,maka penerapan dakwaan Subsidair
Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tidak tepat dan yangbenar adalah menerapkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama) pertimbangan melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana
Register : 10-10-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 163/Pdt.G/2019/PTA.JK PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
91 — 126
91 — 126
No. 163/Pdt.G/2019/PTA.JKkepada Penggugat/Pembanding Il/Terbanding , melalui Pengadilan AgamaTigaraksa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019;Bahwa Pembanding /Terbanding II telah mengajukan memori bandingtanggal 6 September 2019, sebagaimana tanda terima Memori Banding Nomor5398/Pdt.G/2018/PA JT, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019 yangdibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan AgamaJakarta Timur dan memori banding a quo telah diberitahukan kepadaPembanding II/Terbanding
Menyatakan perkawinan antara Pembanding (dahulu Penggugat Rekonvensi)dengan Terbanding (dahulu Tergugat Rekonvensi) yang dilangsungkan padatanggal 09 Juli 2005, dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama KecamatanTanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana denganKutipan Akta Nikah Nomor xxx/47/VII/xxxx, telah putus karena perceraiandengan segala akibat hukumnya;4. Menetapkan dan menyatakan (hadhonah) anakanak yang bernama:a.
Anak ke I, lakilaki (umur 13 Tahun), sebagaimana Kutipan AktaKelahiran Nomor xxxxx/UJT/xxxx, tertanggal 24 April xxxx, yangdikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ProvinsiDKI Jakarta;b. Anak ke Il, perempuan (umur 7 Tahun), yang lahir pada tanggal 22Desember xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomorhal 3 dari 25 hal. Anonimisasi Put.
diuraikan dalam surat keterangan yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor5398/Pdt.G/2018/PA JT, tanggal 9 September 2019;Bahwa Pembanding Il/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya, telahdiberitahukan untuk melakukan inzage melalui Pengadilan Agama TigaraksaNomor 5398/Pdt.G/2018/PA JT, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, danPembanding II/Terbanding melalui Kuasa Huumnya telah melakukan inzage,sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama
sehinggasubstansi perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu /katan lahir batin dengan tujuanmembentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta tujuan perkawinansebagaimana di kehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untukmewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah(bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi.
Register : 20-06-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 22-08-2022
Putusan PN PATI Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pti Tanggal 10 Agustus 2022 — AHMAD ASYHARI alias HERI bin JAMIN
140 — 64
140 — 64
MENGADILI:1.Menyatakan Terdakwa Ahmad Asyhari Alias Heri Bin Jamin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan secara tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Alternatif;2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
Putus : 09-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5969 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 9 Nopember 2022 — SUNARTI, S.E. binti BEDJO SUDARMO
127 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
127 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 28-08-2019 — Putus : 20-09-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 129/Pdt.G/2019/PTA.JK Tanggal 20 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 62
61 — 62
Sedangkan Tergugat yang sekarangsebagai Terbanding datang menghadap di muka sidang;Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukanpermohonan banding pada tanggal 18 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalamAkta Permohonan Banding Nomor 5225/Pdt.G/2018/PA.JT. tanggal 18 Juli2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama JakartaTimur, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandingtanggal 22 Juli 2019 ;Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding hal
Dengan demikian, permohonan penyitaan jaminan yang diajukan olehPembanding cukup beralasan untuk ditolak;Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya angka 7, Pembandingmemohon agar dijatunkan putusan serta merta (UVB) terhadap perkaratersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam sengketa perkaratersebut tidak memenuhi syaratsyarat untuk dapat dijatunkan putusan sertamerta (UVB) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 180 HIR Jo.
SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001, sehingga oleh karenanyapermohonan tersebut cukup beralasan untuk ditolak;Menimbang, bahwa petitum memori banding yang substansi pokoknyabersesuaian dengan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sebagaimana telahdiuraikan diatas, maka petitum memori banding tersebut dinyatakanberlandaskan hukum sehingga dinyatakan telah dipertimbangkan;Menimbang, bahwa kontra memori banding yang substansi pokoknyamemohon
agar Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menguatkan putusanPengadilan Agama Jakarta Timur a quo dinyatakan berlandaskan hukumsehingga dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Tumur a quo haruslahdibatalkan, dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding mengadili sendiri yangamarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan tingkat banding dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidangperkawinan
, maka berdasarkan Pasal 89 (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah duakali dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biayaperkara pada tingkat pertama dan banding dibebankan kepada Pembanding;Mengingat Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPeradilan Agama serta penjelasannya dan segala peraturan perundangan,serta hukum Syara/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;HIm. 8 dari 10 him.
Register : 30-06-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 49/Pdt.G/2016/PTA.JK Tanggal 2 Agustus 2016 — Lies Rachmadinni binti Mohammad Halili;
Arofa Noor Inriani bin Rusdi Alamsyah;
49 — 29
49 — 29
W9A/1317/HK.05/6/2016.tanggal 30 Juni 2016.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan olehPenggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurutcara cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan,maka permohonan banding tersebut dapat diterima.Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan olehPengadilan Agama Jakarta Pusat mengenai hadhanah dan nafkah anaksepenuhnya disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan TinggiAgama
3.000.000, (tiga juta rupiah) tiap bulan, selain biaya pendidikan dankesehatan sudah patut wajar untuk kebutuhan seorang anak untuk saat ini.Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh PengadilanAgama Jakarta Pusat telah tepat dan benar, maka keberatan keberatanPenggugat / Pembanding dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkanlagi.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan olehPenggugat / Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana
Register : 10-05-2016 — Upload : 05-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.JK Andi Rakhmat Bestari bin Madiun Sukadji;
Sona Febriani binti dr. Sumarsono, MHA;
69 — 36
69 — 36
Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA JK.DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkanoleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0201/Pdt.G/2014/PA JP., tanggal16 Desember 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal1487 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2.
Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA JK.memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusatpada tanggal 10 Maret 2016;Bahwa, Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage olehPengadilan Agama Jakarta Pusat melalui Menteri Luar Negeri RI dengan surat NomorW9A1/972/Hk.05/II/2016, tanggal 17 Februari 2016, akan tetapi relaas tersebutsampai tanggal 30 Maret 2016 belum diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat,sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera PengadilanAgama
Jakarta Pusat Nomor W9A1/1676/HK.05/III/2016, tanggal 30 Maret 2016;Bahwa, Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage melaluikuasa hukumnya pada tanggal 25 Februari 2016 dan Terbanding telahmelakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan MemeriksaBerkas (/nzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta PusatNomor 0201/Pdt.G/2014/PA JP., tanggal 29 Februari 2016;Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanTinggi Agama Jakarta pada tanggal
Nomor 33/Pdt.G/2016/PTA JK.berlangsung tidak diperoleh buktibukti yang menunjukkan bahwaPenggugat mempunyai sifatsifat yang menyebabkan terhalang untukdiberikan hak pemeliharaan atas diri anak itu, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya denganmempertimbangkan hal tersebut maka gugatan Penggugat petitum angka4 (empat) patut dikabulkan;Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengankenyataan, bahwa Penggugat bersifat temperamental, hal tersebut ternyatapada
Bahwa, mengenai perkara ini ternyata Pembanding berdomisili di NegaraSingapura, sedang filosofi hukum dibentuknya UndangUndang Nomor7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, adalah dalam memberikankeringanan dan memberikan perlindungan hukum kepada kaum wanitayang secara kodrati sebagai pihak yang lemah.
Upload : 04-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 74/Pdt.G/2017/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
58 — 6
58 — 6
Register : 10-04-2017 — Upload : 08-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 47/Pdt.G/2017/PTA JK Penggugat melawan Tergugat
41 — 18
41 — 18
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000, (tigaratus enam belas ribu rupiah);Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan AgamaJakarta Timur tersebut;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukanpermohonan banding pada hari Kami's, tanggal 23 Februari 2017 sebagaimana tercantum dalamAkta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Permohonanbanding tersebut diberitahukan
kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 7 Maret 2017;Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Maret 2017,sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding, Nomor 3821/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 8 Maret2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan salinannyatelah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017;Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memoribanding tertanggal
20 Maret 2017, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding,Nomor 3821/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 21 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani olehPanitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan salinannya telah diberitahukan kepada Pembandingpada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017;Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage masingmasing pada tanggal 9 Maret 2017 dan 7 Maret 2017, akan tetapi baik Pembanding maupunTerbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan
a quo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapatbahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara ini secara redaksi kurang tepat,yakni mengenai penanggalan hijriyah tertulis 21 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, dan oleh karena itudiganti dan dibaca sebagai 21 Jumadil Awal 1438 Hijriyah;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana
Register : 12-04-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA JK Tanggal 10 Mei 2017 — Ayu Noviana Istikarnasari Binti Sukarno VS Wasim Bin Darsono
63 — 27
63 — 27
tersebuttelah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Februari 2017;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telahmengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan banding tersebutdiberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 1 Maret 2017;Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding padatanggal 24 Maret 2017 sebagaimana
SelanjutnyaPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alin pertimbangan tersebut menjadipertimbangan sendiri, Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlumenambah pertimbanganpertimbangan sebagaimana di bawah ini;Him. 4 dari 8 hlm. Anonimisasi Put.
Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JKMenimbang, bahwa dari buktibukti yang ada sebagaimana terungkappada persidangan yaitu bukti tertulis dari Terbanding , bukti P.3 dan P.4 yaitu fotocopy Akta Jual Beli Nomor 122/2010 dan foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 8430yang diakui Pembanding dan keterangan saksi Terbanding yaitu SAKSITERBANDING PERTAMA dan SAKSI TERBANDING KEDUA, keduanyamenerangkan, bahwa rumah dan tanah yang terletak di Kota Jakarta Timur,diperoleh selama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding
Harta bersama tersebutdibagi antara Pembanding dan Terbanding, masingmasing memperolah separohdari harta bersama tersebut dan bilamana dari harta bersama tersebut tidak bisadibagi dua, maka diadakan lelang oleh Kantor Lelang Negara;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempertahankanputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan menguatkan dengan perbaikanamar putusan tersebut, sehingga sebagaimana akan disebut dibawah ini;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding yangpada
Nomor 51/Pdt.G/2017/PTA.JKMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkatpertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankankepada Pembanding;Mengingat pasalpasal dari peraturan perundangundangan yang berlaku,dan dalildalil syari yang berkaitan dengan perkara
Register : 04-03-2019 — Upload : 17-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 39/Pdt.G/2019/PTA.JK PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
51 — 25
51 — 25
Perselisihan Pembanding dan Terbanding sesungguhnyatelah memenuhi ketentuan Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990 jo YurisprudensiNomor 15/K/AG/1980, sebagaimana telah Pembanding jelaskan dalam memoribanding Pembanding.
pada halaman 26 bernama SAKSIKEDUA, diganti menjadi sebagaimana tercatat dalam berita acara sidangdalam halaman 113 (seratus tiga belas), bahwa saksi II yang diajukan olehTerbanding adalah bernama SAKSI KEDUA.
terbukti dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor675/JT/KLTB/WNI/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas kependudukandan Catatan Sipil Kota DKI Jakarta, dan anak ke dua bernama ANAK KANDUNGKEDUA, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2012, sebagaimana teroukti dalamKutipan Akta Kelahiran Nomor 1.895/JT/KLTB/WNI/2012 yang diterbitkan oleh KantorSuku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota DKI Jakarta.
Saat Terbanding bekerja kedua anak tersebut bersama keluarga besar Terbanding, mereka dalamkeadaan ceria bermain sebagaimana anakanak seusianya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi daripihak Pembanding, masingmasing mengatakan bahwa ke dua anak yanglahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding dalam keadaan sehatdan baikbaik saja.
Sedangkan keterangan pihak Terbanding telahbersesuaian dengan keterangan pihak saksisaksi yang diajukannya, telahpula bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya, keadaan ke dua anakyang dalam keadaan sehat dan baikbaik saja;Menimbang, bahwa alasan selanjutnya sebagaimana yang diajukanoleh Pembanding adalah bahwa Terbanding memiliki emosi yang tidaksetabil, suka marah meledakledak.
Register : 20-04-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 15-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 48/Pdt.G/2018/PTA.JK Tanggal 4 Juni 2018 — PEMOHON melawan TERMOHON
56 — 106
56 — 106
terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor043/SK/II/2017/PA.JP. tanggal 3 Februari 2017, dahulu disebutsebagai Termohon , sekarang Pembanding;melawanTERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,tempat Kota Jakarta Selatan, dahulu disebut sebagai Pemohon,sekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat lainyang bersangkutan;DUDUK PERKARAMemperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, KantorUrusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, dan KantorUrusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon yang selanjutnya disebutsebagai Pembanding, mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Februari2017, sebagaimana
Nomor 48/Padt.G/2018/PTA.JKFebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusatpada tanggal 2 Maret 2017, yang memuat keberatankeberatan Pembandingterhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, memori banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Juni 2017;Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0503/Padt.G/2016/PA.JP tanggal 9 Maret 2018;Bahwa Pembanding telah diberitahu
untuk melakukan inzage pada tanggal21 Maret 2018, dan Pembanding tidak malakukan inzage, sebagaimana diuraikandalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta PusatNomor 503/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 11 April 2018;Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage padatanggal 27 Maret 2018, dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimanadiuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Pusat Nomor 503/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 11
Keberatan ini pun tidakdapat dibenarkan, karena Hakim secara ex officio dapat mewajibkan kepadabekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukansesuatu kewajiban bagi bekas isteri sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 huruf(c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat putusanMajelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara ini dapat dikuatkan;Menimbang
Register : 15-12-2016 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 116/Pdt.G/2016/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
39 — 23
39 — 23
., para Advokat pada Kantor LawOffice Zen Smith & Partners, yang berkantor di JalanRaya Ragunan Nomor 17 Jati Padang, Pasar Minggu,Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 5 November 2016, dahulu sebagai Penggugatsekarang sebagai Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkanoleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0707/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal19 Oktober
No.116/Pdt.G/2016/PTA.JKsebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikandan kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan banding Pembanding/Tergugat dapat diterima denganmenguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur a quo, dengan adanyapenambahan pertimbangan dan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89
ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertamadibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara (Penggugat) dan dalamtingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI.
Register : 04-03-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 11-05-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Yyk Tanggal 21 Agustus 2019 — PIDANA
- Albert Joseph Wienata Alias Koh Albert
898 — 1112
898 — 1112
Menyatakan Terdakwa ALBERT JOSEPH WIENATA Alias KOH ALBERT yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA SAMA MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR/TIDAK LENGKAP DAN TIDAK MENYETORKAN PAJAK YANG TELAH DIPUNGUT sebagaiman diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i jo.
Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 sesuai dengan Dakwaan Penutut Umum.2 .
Register : 16-04-2018 — Upload : 05-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 44/Pdt.G/2018/PTA.JK PEMOHON melawan TERMOHON
133 — 0
133 — 0
Register : 05-10-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Pti Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat
melawan
Tergugat
67 — 18
67 — 18
HIR gugatan diputus dengantanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadimyaTergugat (verstek), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalildalilgugatannya;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatanpokok Penggugat, terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakah antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinantersebut sah menuruthukum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 sebagaimana
perbedaankeyakinan yang telah disadari olen Penggugat dan Tergugat sendiri sebelummelangsungkan perkawinan sehingga haruslah diberi waktu dan kesempatanyang cukup bagi Penggugat dan Tergugat untuk instropeksi diri dan kembalimengingat tujuan perkawinan sehingga dapat dicari solusi terbaik untuk pokokpermasalahan rumah tangga mereka, oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis terdapat perbedaanpendapat dalam memutus perkara ini sebagaimana
diuraikan diatas, makasesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undangundang no 14 tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan Undangundang no 3 tahun 2009 tentangMahkamah Agung, setelan musyawarah diambil keputusan dengan suaraterbanyak dalam hal ini putusan yang dicuapkan adalah pendapat dari HakimKetua dan Hakim Anggota yakni mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;Halaman 8 Putusan Nomor 84/Pdt/G/2020/PN PtiMengingat ketentuan dari UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun1974 sebagaimana telah diubah
Register : 06-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 207/Pdt.G/2019/PTA.JK Penggugat melawan Tergugat
360 — 120
360 — 120
perkara sebesarRp1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Penggugat hadir sedangkan Tergugat dan atau Kuasanya tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama JakartaTimur a quo;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah diberitahukanpada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 yang telah diterima langsung olehKuasa Hukum Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukanpermohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana
Pengadilan Agama JakartaTimur Nomor 5643/Pdt.G/2018/PA.JT., tanggal 31 Oktober 2019;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mengeluarkanSurat Keterangan Pengajuan Perkara Banding Nomor 5643/Pdt.G/2018/PA.JTtanggal 31 Oktober 2019 adalah sudah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan relaas pemberitahuanpernyataan banding pada hari Rabu tanggal 6 November 2019;Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak mengajukanmemori banding sebagaimana
Keterangan yang dibuat oleh Panitera PengadilanAgama Jakarta Timur Nomor 5643/Pdt.G/2018/PA.JT., tertanggal 2 Desember 2019;Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk melakukaninzage pada tanggal 8 November 2019 sedangkan pihak Terbanding padatanggal 6 November 2019, namun baik Pembanding maupun pihak Terbandingtidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 5643/ Pdt.G/2018/ PA.JT..
,tanggal 31 Oktober 2019 adalah sudah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa masa permohonan banding yang diajukan olehKuasa Hukum Pembanding sudah berjalan hari ke 30 (tiga puluh), sesuaidengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura,maka permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa karena permohonan banding harus dinyatakan tidak dapatditerima, maka mengenai materi hukum
lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankankepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan