Ditemukan 75623 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marhaban martabak martobat martabet murtabat martaban
Penelusuran terkait : Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu Dengan tipu muslihat Ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama“
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 14-02-2023 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 2/G/2023/PTUN.PGP
Tanggal 22 Juni 2023 — Penggugat:
SULIKA
Tergugat:
Kepala Desa Keposang

140 — 51
  • Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 atas nama Sulika, tanggal 21 Desember 2022;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Keposang Kecamatan Toboali, sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Keposang Nomor : 141/83/D.KPSG/2022 atas nama Sulika, tanggal 21 Desember 2022;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 29-11-2019 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 235/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 30 Juni 2020 — Penggugat : MUHAMMAD IRSAN, SH., Sp.N. Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
3066 — 2547
  • Mewajibkan Tergugat memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula dalam jabatan sebagai Notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 22-10-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 100/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 12 Februari 2019 — Penggugat:
M U S T A R A M
Tergugat:
Kuwu Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon
79 — 160
  • MUSTARAM sebagai Perangkat Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
  • Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadap harkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukan sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Balerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat terhadapharkat dan martabat Penggugat sebagai warga negara yang berkedudukansebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan DesaBalerante Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; .
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 18-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 250 / B / 2016 / PT.TUN.SBY
Tanggal 8 Desember 2016 — DARMAJI vs KEPALA DESA BANARAN KULON
72 — 28
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat/Pembanding seperti sebelum diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Banaran Kulon Nomor 140/07/K/411.502.20/2015 tanggal 01 Juni 2015 ; --------------------------------5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------------------------------
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 14-03-2023 — Putus : 23-06-2023 — Upload : 23-06-2023
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 11/G/2023/PTUN.BL
Tanggal 23 Juni 2023 — Penggugat:
RIO ALIF WIRATAMA
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Lampung
223 — 0
  • Atas Nama Rio Alif Wiratama Pangkat Bripda NRP 99100397 Jabatan Bamin Urren Subbagrenmin Biddokkes Polda Lampung;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: Kep/810/XI/2022 Tanggal 22 November 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Rio Alif Wiratama Pangkat Bripda NRP 99100397 Jabatan Bamin Urren Subbagrenmin Biddokkes Polda Lampung;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan kembali harkat dan martabat
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Khusus
Register : 09-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Sim
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon:
Mustaria Saragi
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Polsek Tanah Jawa
92 — 90
  • quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  • Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka pada tanggal 28 Mei 2019 dan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/326/VIII/2019/Reskrim tertanggal 6 Agustus 2019 dan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/326.a/VIII/2019/ Reskrim tertanggal 15 Agustus 2019;
  • Mengembalikan Kedudukan, Harkat Dan Martabat
    YahyaHarahap (Ibid, hal 102) juga menyatakan bahwa jika diperhatikan denganseksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggungJawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakanhukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkahmelakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan,harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagailandasan tindak lanjut penyidikan.
    Mengembalikan Kedudukan, Harkat Dan Martabat Pemohon kepada semula;5.
    Mengembalikan Kedudukan, Harkat Dan Martabat Pemohon kepada semula;5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh JustiarRonal, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh M.Ramli Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.Panitera Pengganti HakimM. Rami.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 05-02-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTUN MEDAN Nomor 18/G/2016/PTUN-MDN
Tanggal 28 Juni 2016 — TENGKU REZA MAULANA : REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
95 — 50
  • Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara ;---------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.344.000,- .(Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah.) ;------------------------------------------------------------
    Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagaiMahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara ;4.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 11-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 8/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
Muhamad Sudiyana
Tergugat:
Kepala Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang
92 — 47
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sesuai Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;----------------------------------------

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 205.000,- (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);---------------

    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak hakdan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sperti semulasesual dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkaraini; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugatdipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Februari 2018yang isinya sebagai berikut : 1.
    Muhamad Sudiyono Sebagai Perangkat Desa Dalam JabatanKepala Seksi pemerintahan Desa Pucungrejo, tertanggal 23 Oktober 2017; Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakanbatal dan diperintahkan untuk dicabut, maka tuntutan gugatan Penggugatuntuk mengembalikan hakhak, harkat dan martabat serta kedudukanPenggugat seperti semula sebagai Kepala Seksi Pemerintahan DesaPucungrejo sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, berdasarhukum untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Khusus
Register : 06-03-2023 — Putus : 07-06-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN TARAKAN Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Tar
Tanggal 7 Juni 2023 — Penuntut Umum:
KOMANG NOPRIZAL SAPUTRA, S.H.
Terdakwa:
SARWAN SYAHRANI PANGLORO ALS SARWAN BIN DEDI FAHMY
84 — 69

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa SARWAN SYAHRANI PANGLORO Als SARWAN Bin DEDI Fahmy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 47/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
HERIBERTUS PALA, SST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
182 — 75
  • tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  • Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/441/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat
    276 huruf c dan Pasal277 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017, bertentangan denganketentuan Pasal 28 1 UUD NRI Tahun 1945, bertentangandengan Pasal 1 ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, tidak ada hukumantambahan berupa pemberhentian Penggugat dari statuspegawai negeri sipil atau pemberhentian Penggugat dari statussebagai apatur sipil negara dan ketentuan Pasal 87 ayat (4)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara tidak merupakan keharusan sepanjang perbuatan itutidak menurunkan harkat dan martabat
    serta mengangkat kembali Penggugat atau merehabilitasikedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri SipilPemerintah Kabupaten Manggarai Timur sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakanmembatalkan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutHalaman 58 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 47/G/2018/PTUNKPG.objek sengeta serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasidan/atau mengembalikan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikanharkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semulasebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuaiketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; 5.
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Umum Perusakan
Register : 04-11-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN SAMPIT Nomor 471/Pid.B/2014/PN Spt
Tanggal 28 Januari 2015 — MUHKLIS Als MALIS Bin DIBEL (Alm);
113 — 7
  • Memulihkan dan merehabilitasi hak dan martabat Terdakwa MUHKLIS Als MALIS Bin DIBEL dalam segala kedudukannya;7. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit mobil dump truk merek Toyota Hino warna hijau dengan NoPol KH 8286 FB;Dikembalikan kepada PT. MSM I;8. Membebankan biaya perkara kepada negara;
    Memulinkan dan merehabilitasi hak dan martabat Terdakwa MUHKLIS AlsMALIS Bin DIBEL dalam segala kedudukannya;7. Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) unit mobil dump truk merek Toyota Hino warna hijau denganNoPol KH 8286 FB;Dikembalikan kepada PT. MSM I;8. Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Sampit pada hari KAMIS tanggal : 22 Januari 2015 olehSAPUTRO HANDOYO,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, HANIFZAR,S.H., M.H.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum
Register : 22-04-2022 — Putus : 22-04-2022 — Upload : 13-05-2022
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 302/Pid.C/2022/PN Rap
Tanggal 22 April 2022 — Penyidik Atas Kuasa PU:
MUHAMMAD YUNUS
Terdakwa:
1.SUPARMAN SINAGA
2.MANGIRING SAHAT PARGAULAN SITINJAK ALIAS PARGAULAN SITINJAK
14 — 2
  • Maringan Sahat Pargaulan Sitinjak Alias Pargaulan Sitinjak tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Ringan;
  • Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan tersebut;
  • Memulihkan Hak-hak Para Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat, serta Martabat ;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 4 (empat) batang kayu broti berukuran 2x1,5 inchi dengan panjang sekira
Pengadilan PTUN MEDAN
Register : 19-06-2014 — Putus : 03-11-2014 — Upload : 05-06-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 43/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 3 Nopember 2014 —
69 — 21
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Para Penggugat seperti semula sebagai Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Periode 2013-2018 :---------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp 394.000,- ( Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah ) ; ---------------------------------------------------------------------------------
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 5 Desember 2019 — HARMAN SAHUPALA,SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di BTN Tiara Rawlah RT.001/RW.009 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku.----- ---------------------------------------------- Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-------------------------------------------- 1. HENRY S.LUSIKOOY, SH.M.H.;------------------------------------------------ 2. SEMUEL RIRY, SH.MH.;----------------------------------------------------------- Keduanya bekewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat yang berkantor di kantor Pengacara / Law Office 95 (Siwalima) yang beralamat di Jln. Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Provinsi Maluku,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 22/SK/LO-95/VIII/2019, tertanggal 5 Agustus 2019;--------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.----------------------------------------- M E L A W A N WALIKOTA AMBON, tempat kedudukan di Jl. Sultan Hairun Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.------------- Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-------------------------------------------- 1. S. SLARMANAT, S.H.,M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon; ---------------------- 2. L. M. MANUPUTTY, S.H., Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 3. M. LUHULIMA, S.H,. Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon; 4. TATI RAHARENG, S.H., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.------- 5. M. IRWAN SYAH., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.----------------------- 6. CANDRO AITONAM, S.H., Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon.--------Semuanyaberkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl. Sultan Hairun No. 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 183/6705/SETKOT, tertanggal 5 Agustus 2019.---------- Selanjutnya disebut sebagai Tergugat. -------------------------------------------
181 — 110
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kota Ambon; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 434.000,00 (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
    Tergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa,sehingga menerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukumbagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yangmenjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dankewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusantersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yangberlaku dan akibat dari itu batalnya keputusan tersebut danmengembalikan hakhak si penerima keputusan dalam kedudukan,jabatan, harkat dan martabat
    Negeri Sipil adalahberalasan hukum untuk dikabulkan; Menimbang, bahwaberkaitan dengan tuntutan Penggugat agar MajelisHakim mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabatPenggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasPerhubungan Kota Ambon, Majelis Hakim menilai bahwa mencermati objeksengketa (Vide Bukti P1 = T1)menunjukanbahwa Jabatan Penggugatmerupakan Staf pada unit kerja Dinas Sosial Pemerintah Kota Ambon, haltersebut menunjukan bahwa kedudukan, harkat dan martabat
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkatdan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kota Ambon;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp. 434.000,00 (Empat ratus tiga puluhempat ribu rupiah). Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada hari, tanggal SENIN, 25 NOVEMBER 2019,oleh KamiSANNY PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 14-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 21/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 19 Desember 2019 — POLLATU JOSEPHINA, S.E., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)., Bertempat Tinggal di Jalan Dr. Sitanala., RT. 004., RW. 003., Kelurahan Wainitu., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -------------------------------------- 1) HENRY S. LUSIKOOY, S.H., M.H. ; ----------------------------------------------------- 2) SEMUEL RIRY, S.H., M.H. ; ---------------------------------------------------------------- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara/Law Office 95 (Siwalima)., Beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo., RT. 003., RW. 02., Kelurahan Kudamati., Kecamatan Nusaniwe., Kota Ambon, Provinsi Maluku; ---------------------------------- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/LO-95/VIII/2019., Tanggal 5 Agustus 2019 ; ------------------------------------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ....................................................... PENGGUGAT ; M E L A W A N WALIKOTA AMBON., Berkedudukan di Jalan Sultan Hairun., Kelurahan Hunipopu., Kecamatan Sirimau., Kota Ambon., Provinsi Maluku, dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 183/6707/SETKOT, Tanggal 22 Agustus 2019, masing-masing atas nama : ------------------------------- 1. Nama : S. SLARMANAT, S.H. M.H. ; ----------------------------------------- N I P : 19650405 199403 1 010 ; ----------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ; ----------------- 2. Nama L. M. MANUPUTTY, S.H.; ---------------------------------------------- N I P : 19840923 201001 1 011 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 3. Nama M. LUHULIMA, S.H.; ----------------------------------------------------- N I P : 19790523 221001 2 014 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ 4. Nama TATY H. RAHARENG, S.H.; ------------------------------------------ N I P : 19811107 200701 2 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 5. Nama M. IRWAN SYAH, S.H.; ------------------------------------------------- N I P : 19901115 201903 1 016 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ----------------------- 6. Nama CANDRO AITONAM, S.H.; -------------------------------------------- N I P 19950525 201903 1 012 ; ---------------------------------------------- Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ; ------------------------ Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon, Jalan Sultan Hairun Nomor 1, Ambon, Provinsi Maluku; ----------------------------------------------------------- Selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT ;
239 — 85
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Ambon;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
    Tergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa,sehingga menerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukumbagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yangmenjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dankewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusantersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yangberlaku dan akibat dari itu batalnya keputusan tersebut danmengembalikan hakhak si penerima keputusan dalam kedudukan,jabatan, harkat dan martabat
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 30-03-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 282/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
ABDULLAH PANJAITAN
Tergugat:
KEPALA DESA SEMPALI
97 — 80
  • ABDULLAH PANJAITAN tanggal 4 Juli 2019;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 02-01-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 11-04-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 01/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 4 April 2018 — Nama : ABDUL JABAR RUMBOUW Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Kotasiri, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten seram Bagian Timur. Tempat tinggal : RT.00/RW.00, Negeri Kotasiri, Kecamatan Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus,Nomor: 27/ADV.MK/SKK/XII/2017, tanggal28 Desember2017,memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H. 3) ANDRE PADANG PUTUN, S.H. 4) ROZA TURSINA NUKUHEHE, S.H.I 5) ALI RUMAU,S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,PekerjaanAdvokat, berkantor pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI,S.H.,M.H.& ASSOCIATESberalamat Kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: Nama Jabatan : BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR; Tempat Kedudukan : Jalan Ampera Nomor: 1, Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur,Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/60, tanggal23 Januari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) CHERLY USAMAN, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda - Kab. Seram Bagian Timur. 2) ABDUL IFRIN MONY, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum Setda - Kab. Seram Bagian Timur. 3) M. FAHRUDIN TIANOTAK, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda - Kab. Seram Bagian timur. 4) RUDI JAYA MADJID, S.H.,Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum Setda -Kab. Seram Bagian Timur. 5) TAUFIK ARIEF, S.H., Staf Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum Setda - Kab. Seram Bagian timur Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ampera Nomor: 1 Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
178 — 84
  • Memerintahkan Tergugat untuk memulihkanhak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Kota Siri Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus seribu rupiah)
    dari 50 Halaman Putusan Nomor 01/G/2018/PTUN.ABNBahwa berdasarkan uraian dan alasan di atas, maka apabila SuratKeputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Seram Bagian Timur Nomor :300 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri DanPengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Kota Siri KecamatanGorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, Tanggal 29 September2017, dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon, maka Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi harkatdan martabat
    objek sengketa diterbitkan yaitu setelah tanggal 29 September2017, tidak termasuk sebagai bahan pengujian (toetsing groenden) sepertipengakuan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 4 yangmenyebutkan bahwa :...sedangkan Penggugat baru ditetapkan sebagaitersangka oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah pada tanggal30 Nopember 2017...dst dengan demikian petitum angka 4 yang dimohonkanuntuk memerintahkan Tergugat untuk memulihkanhak Penggugat dalamkemampuan, kedudukan, harkat dan martabat
    Memerintahkan Tergugat untuk memulihkanhak Penggugat dalamkemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagaiKepala Pemerintah Negeri Kota Siri Kecamatan Gorom Timur KabupatenSeram Bagian Timur5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 501.000. (lima ratus seribu rupiah)Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon padahariSENIN, tanggal O2April2018, olehKamiINDARYADLS.H.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 11-10-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN Mtr
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.ADI HELMI.SH.
2.SARI YUNI PRAMANTHI,SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
MILAWATI, S.Farm,Apt
124 — 59

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa MILAWATI, S.Farm, Apt. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
    3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat nya;
    4. Menetapkan barang bukti berupa:
    • 10 (sepuluh) pot cream malam;
    • 4 (empat
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-08-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 10-10-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 48/G /2013/PTUN.Smg.
Tanggal 9 Januari 2014 — SURAHMAD Melawan KEPALA DESA KRINCING KECAMATAN SECANG KABUPATEN MAGELANG
89 — 34
  • Memeritahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Kepala Dusun Bangsren, Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;---------------------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 323.500,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-------------------------------------------------------------------------------
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat, nama baikdan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Dusun Bangsren ;5.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — NURKOMALASARI vs BUPATI DOMPU
61 — 17
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/290/BKD/2015, tanggal 21 September 2015, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Nurkomalasari;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 259.000,- (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
    suatu keputusan;Menimbang, bahwa fakta mengenai Penggugat dahulunya merupakantenaga honorer yang telah bertahuntahun mengabdi di Pemerintah KabupatenDompu, yang kemudian telah menempuh proses pemberkasan dan validasi,telah menempuh seleksi/test Calon Pegawai Negeri Sipil, telah mengikuti dandinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan, serta telah pulamendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai NegeriSipil, tentu telah berakibat pada ditempatkannya Penggugat dalam harkat,martabat
    (vide Bukti P4, Bukti P5 = Bukti T9, Bukti P6 = Bukti T10, BuktiP8 = Bukti T15, Bukti P9 = Bukti T18, Bukti P10 = Bukti T20, Bukti P16,Bukti P22, Bukti T7, Bukti T8, dan Bukti T26);Menimbang, bahwa harkat, martabat dan penghidupan Penggugatsebagaimana haknya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah diterima dandinikmati dalam rentang waktu' sejak diterbitkannya Surat Keputusanpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai denganditerbitkannya obyek sengketa.
    sebuahambiguitas baik dalam tataran teknis kepegawaian, yakni berkenaan denganTMT pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun tataranPutusan Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR Halaman 77yuridis, yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlakusetelah pembatalan obyek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusanpengangkatan CPNS yang baru;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, makaMajelis Hakim menilai telah cukup dibatalkannya obyek sengketa, yangmengembalikan harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dankedudukan Penggugat pada keadaan semula berdasarkan Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 814.2/290/BKD/2015, tanggal 21 September 2015,Putusan Nomor 96/G/2017/PTUN.MTR Halaman 79tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas namaNurkomalasari;5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;6.