Ditemukan 429542 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kematian kelautan kebaruan keshatan kepatuhan
Penelusuran terkait : Kesatuan masyarakat adat kasepuhan vs presiden republik indonesia;; Perkumpulan unit pengelola kegiatan negara kesatuan ri (asosiasi upk nkri) vs presiden ri;
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-06-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 39/Pid.Pra/2023/PN Mdn
Tanggal 20 Juli 2023 — KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
8 — 5
  • KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
    2.KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 24-01-2012 — Putus : 27-09-2012 — Upload : 01-11-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 06-K/PM.I-01/AD/I/2012, 27-09-2012
Tanggal 27 September 2012 — PRATU LASRO SITANGGANG
80 — 28
  • Menetapkan barang bukti berupa surat :- 1 (satu) lembar surat Keterangan dari Batalyon 114/SM Nomor : SK / 699 / X / 2011 tentang Tindak Pidana Militer Desersi Terdakwa A.n Pratu Larso Sitanggang NRP 31050139020186, Jabatan Tabakpan Ru 1 Ton lll Kipan E Yonif 114/SM, Kesatuan Yonif 114/SM, terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
    Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barangInventaris milik Kesatuan Yonif 114/SM dan Terdakwa tidak pernah memberitahukantentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui Surat ataupun Via telepon.k.
    Bahwa Saksi 2 mengetahui pada saat Terdakwa meningglkan kesatuan tidak adamembawa barang Inventaris milik Kesatuan Yonif 114/SM.Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak hadir oleh karenanyaketerangan dalam BAP penyidikan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :1.
    yang sah tanpa jinsejak tanggal 31 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 selama 48hari secara teruS menerus.13.Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan yang sah tanpa ijin sejak tanggal 31Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 Terdakwa tidak pernahmemberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan Yonif 114/SM.14.Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan yang sah tanpa ijin sejak tanggal 31Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011, secara umum diketahuibahwa
    Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan yang sah tanpa jinsejak tanggal 31 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 selama 48hari secara teruS menerus.2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan yang sah tanpa ijin sejak tanggal 31Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 Terdakwa tidak pernahmemberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan Yonif 114/SM.3.
    Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan yang sah tanpa jinsejak tanggal 31 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 selama 48hari secara teruSs menerus.2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan yang sah tanpa ijin sejak tanggal 31Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 Terdakwa tidak pernahmemberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan Yonif 114/SM.3.
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 19-04-2018 — Putus : 04-05-2018 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN SURAKARTA Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Skt
Tanggal 4 Mei 2018 — Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Surakarta
53 — 19
  • Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Surakarta
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Pidana Khusus
Register : 05-08-2022 — Putus : 30-08-2022 — Upload : 31-08-2022
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Ktg
Tanggal 30 Agustus 2022 — Pemohon:
DAMAIYANTI PAMELLA PANJAITAN, SH
Termohon:
PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA CQ KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA KOTAMOBAGU
38 — 17
  • Pemohon:
    DAMAIYANTI PAMELLA PANJAITAN, SH
    Termohon:
    PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA CQ KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA KOTAMOBAGU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-06-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/Pdt/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (Perusahaan Hutan Negara Indonesia) cq KEPALA WILAYAH UNIT I PERUM PERHUTANI JAWA TENGAH cq Administratur/Kepala KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANI KEDU UTARA VS SRI AMINAH, DKK
72 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (Perusahaan Hutan Negara Indonesia) cq KEPALA WILAYAH UNIT I PERUM PERHUTANI JAWA TENGAH cq Administratur/Kepala KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANI KEDU UTARA VS SRI AMINAH, DKK
    PUTUSANNomor 162 PK/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI(Perusahaan Hutan Negara Indonesia) cqKEPALA WILAYAH UNIT PERUM PERHUTANIJAWA TENGAH cq Administratur/Kepala KPH(Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANI KEDUUTARA, diwakili oleh Denaldy M.
    karena Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat adalah ahiwaris dari Siti Alsum yang berhak atas objek sengketa, sehingga perbuatanTergugat II dan Tergugat III menguasai objek sengketa merupakan perbuatanmelawan hukum;:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI (Perusahaan HutanNegara Indonesia) cq KEPALA WILAYAH UNIT PERUM PERHUTANI JAWATENGAH cq Administratur/Kepala KPH (Kesatuan
    Nomor 162 PK/Pdt/2019JAWA TENGAH cq Administratur/Kepala KPH (Kesatuan PemangkuHutan) PERHUTANI KEDU UTARA, tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 17 Juni 2019 oleh Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-07-2012 — Putus : 07-05-2012 — Upload : 13-07-2012
Putusan PN SURAKARTA Nomor 204/Pdt.G/2011/PN.Ska
Tanggal 7 Mei 2012 — H Boyamin Saiman, dkk vs PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA DI JL. KEPATIHAN SURAKARTA
63 — 13
  • H Boyamin Saiman, dkk vs PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA DI JL. KEPATIHAN SURAKARTA
    SUDIBYANTO,SH dan AGUS SUDARSONO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada KARTIKA LAWFIRM, yang beralamat di Jalan Alunalun Utara No. 1 (Bagsal Patalon) Surakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2011 selanjutnya disebutSODAGAL....... ss eeseeeeeceenceessecesecesceesseecsaecssceesceeeseecsaecesceesaeessaecsaeeeceeeeeessaessaeeeeeeeeaee es PENGGUGAT;Lawan :PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNGREPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWATENGAH Cq.
    Dengandemikian jelas antara satu dalil dengan dalil lainnya saling bertentangan dan bertolakbelakang atau tidak sejalan sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuurlibel).DALAM POKOK PERKARA : e Bahwa Jawaban dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkandan mohon secara muntatis muntadis terurai dan dibaca dalam jawaban pokok perkaradibawah ini.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 29 Juli 2019 — H. TAUFHAN ANSAR NUR DAN KAWAN
2595 — 1652 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Makassar menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tidak pidana korupsi secara bersama-sama. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar. ... [Selengkapnya]
  • Bahwa adanya putusan Mahkamah Agung yang saling bertentanganterhadap perkara yang sama dan terkait sebagai satu kesatuan perkarasebagaimana diuraikan di atas terutama pertentangan dalam halmenentukan adanya kerugian keuangan negara, maka konsekuensinyaselain menimbulkan diskriminasi hukum dalam memperoleh keadilan, jugapertentangan dan perbedaan tersebut menimbulkan ketidak adilan bagiPemohon Peninjauan Kembali ;5.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-10-2014 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 198 / Pdt.G / 2014 / PN.Skt.
Tanggal 15 Oktober 2014 — Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq. Kepala Kepolisian Resort Surakarta Cq. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Surakarta ; 2. Komisaris Polisi Hamka Mappaita ; 3. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq. Direktur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah
24 — 4
  • Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq. Kepala Kepolisian Resort Surakarta Cq. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Surakarta ; 2. Komisaris Polisi Hamka Mappaita ; 3. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Cq. Direktur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 04-07-2024 — Putus : 08-08-2024 — Upload : 15-10-2024
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 38-K/PM.III-17/AL/VII/2024
Tanggal 8 Agustus 2024 — Oditur:
EMAN JAYA, S.H.
Terdakwa:
STEVANUS HENDRIK ROYKE ROMPAS
6 — 0
  • Terdakwa Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784 Jabatan Ur Rengar Progar Kesatuan Lanal Melonguane TMT 6 Oktober 2023 s.d. 26 April 2024;
b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi a.n. Terdakwa Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784 Jabatan Ur Rengar Progar Kesatuan Lanal Melonguane Nomor: R/01/XI/2023 tanggal 05 November 2023;
c. 1 (satu) lembar daftar fotokopi kartu tanda prajurit TNI AL Nomor: 126/BA/KTA/IX/2022 a.n.
Terdakwa Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784 Jabatan Ur Rengar Progar Kesatuan Lanal Melonguane Nomor: R/01/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023;
e. 1 (satu) lembar Surat Danlanal Melonguane Nomor: R/367/XI/2023 tanggal 06 November 2023 perihal pelimpahan perkara a.n. Terdakwa Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784;
f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan tanggal 27 April 2024 a.n.
Terdakwa Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784 Jabatan Ur Rengar Progar Kesatuan Lanal Melonguane;
g. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa a.n. Serda Keu Stevanus Hendrik Royke Rompas NRP 121784 Jabatan Ur Rengar Progar Kesatuan Lanal Melonguane.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5.
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus
Register : 30-12-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Bil
Tanggal 21 Januari 2020 — Pemohon:
MOCH SOLEH Bin KASNADI
Termohon:
PEMERINTAH KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT PASURUAN, Cq. Kasatresnarkoba
37 — 4
  • Pemohon:
    MOCH SOLEH Bin KASNADI
    Termohon:
    PEMERINTAH KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT PASURUAN, Cq. Kasatresnarkoba
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-08-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 10-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 63/Pid.Pra/2018/PN Mdn
Tanggal 13 September 2018 — KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
10 — 4
  • KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
    2.KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
Pengadilan PN SURAKARTA
Register : 30-01-2014 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 29-01-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 06/Pid.Pra/2013/PN.Ska
Tanggal 29 Juli 2013 —
28 — 10
  • Boyamin Saiman.M E L A W A N :PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
    ., kesemuannya adalah Advokat dan Advokat Magang pada KARTIKALAW FARM yang beralamat di Jalan Alunalun Utara Nomor 1 (Bangsal Patalon)Surakarta, telp/fax. (0271) 634626, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2013dan talah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Juli 2013;Selanjutnya disebut Sebagal......... eee eeescecssececsseceessecees ceeeeecseeeecseeeeesteeeeseeeeaees PEMOHON;MELAWAN:PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 30-07-2010 — Putus : 15-12-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 108/G/2010/PTUN.JKT
Tanggal 15 Desember 2010 — Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPP IWAPI);1.Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,2.2. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPP IWAPI)
59 — 31
  • Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPP IWAPI);1.Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,2.2.Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPP IWAPI)
    DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIKKEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Medan MerdekaUtara Nomor 7 Jakarta 10110, Dalam hal inimemberikan kuasa kepada1.Nama : PERWIRAJabatan : Kepala Biro Hukum Kemdagri;2.Nama : ERMA WAHYUNI, S.H., M.Si;Jabatan :Kabag. Penyelesaian Sengketa danBantuanHukum pada Biro Hukum Kemdagri;3.
    Wilayah Ilpada Biro HukumKemdagri ;Kesemuanya memilinh alamat dan berkedudukan padaKementerian Dalam Negeri Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politikdi Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 JakartaPusat 10110 , berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 220/1161. tertanggal 19 8 2010,Selanjutnya disebutsebagai ........ eee cee eeeTERGUGAT;DEWAN PIMPINAN PUSAT IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA(DPP IWAPI) periode 20072012 Hasil Munas keIll Tahun 2007, beralamat di Kantor DPPIWAPI, Jl
Pengadilan PN KAB MADIUN Pidana Khusus
Register : 04-04-2022 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 13-06-2022
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mjy
Tanggal 26 April 2022 — Pemohon:
TRI WAHYUDI Bin SAKIMUN
Termohon:
1.Kepala Unit PPA Polres Kabupaten Madiun
2.Kepala Kesatuan Reskrim Polres Kabupaten Madiun
3.Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Madiun
53 — 21
  • Pemohon:
    TRI WAHYUDI Bin SAKIMUN
    Termohon:
    1.Kepala Unit PPA Polres Kabupaten Madiun
    2.Kepala Kesatuan Reskrim Polres Kabupaten Madiun
    3.Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Madiun
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Upload : 22-12-2015
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 80-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015
Kesatuan : Pomdam II/Swj)
94 — 24
  • Kesatuan : Pomdam II/Swj)
    PENGADILAN MILITER TINGGIIMEDAN PUTUSANNOMOR : 80K/PMTI/BDG/AD/TX/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer TinggiI Medan, yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa danmengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : HADISUYOSO.Pangkat / Nrp : Kapten Cpm / 523026.Jabatan : Pasi Lidkrim Pamfik Denpom II/1 Bengkulu (sekarang PamaPomdam II/Sw)).Kesatuan : Pomdam I/Swj)Tempat / tgl lahir : Lamongan / 27 Juli
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 11 April 2019 — KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
2.KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
75 — 38
  • KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
    2.KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
    Kepala Kesatuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resort KotaBesar Medan (Kapolrestabes) Beralamat Kantor di Jalan H.M. Said No. 1Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;Dalam hal ini diwakili kuasanya : 1. AKBP DADI PURBA, SH/KASUBBIDBANKUM POLDA SUMUT, 2. KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, SH. / KAURHAM BIDKUM POLDA SUMUT, 3. KOMPOL SYAIFUL BAHRI, SH / ADVOKATMUDA 1 BIDKUM POLDA SUMUT, 4 AKP MILA MUFIDA, SH / PAUR LUHKUMBIDKUM POLDA SUMUT DAN 5.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 25-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 29-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 106/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 19 Desember 2019 — KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
15 — 11
  • KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
Pengadilan PN PEMALANG Perdata
Register : 11-09-2019 — Putus : 11-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN PEMALANG Nomor 112/Pdt.P/2019/PN Pml
Tanggal 11 Oktober 2019 — Pemohon:
ATIKA ZAHRA NUR AULIYA
23 — 6

  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menggantikan akte kelahiran yang semula dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dili Provinsi Timor Timur dikeluarkan lagi yang baru sesuai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang kelahiran nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat
    dalam daftar registrasi kelahiran di wilayah sesuai dengan domisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersangkutan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  • Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 181.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;
    • Bahwa Akte Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilKabupaten Dili Provinsi Timor Timur pada tahun 1996 masih dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia, adapun pada saat ini Provinsi tersebuttelah melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadiNegara Timor Leste sejak tahun 1999, maka akte kelahiran Pemohon sudahtidak berlaku.
    Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentangkelahiran nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahirandi wilayah sesuai dengan domisili di Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang bersangkutan sebagaimana ketentuan perundangundangan yang berlaku;d.
    Bahwa Akte Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor CatatanSipil Kabupaten Dili Provinsi Timor Timur pada tahun 1996 masih dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adapun pada saat ini Provinsitersebut telah melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia danmenjadi Negara Timor Leste sejak tahun 1999.
    Republik Indonesia namun pada saat ini Provinsi tersebuttelah melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadiNegara Timor Leste sejak tahun 1999, maka akte kelahiran Pemohon sudahtidak berlaku dan untuk memperoleh penggantian akte kelahiran Pemohontersebut harus ada penetapan pembatalan akte kelahiran dari PengadilanNegeri;Menimbang, bahwa untuk pembatalan Akta Kelahiran dilaksanakanberdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohonsebagaimana diatur dalam Pasal
    Dili dikabulkan, maka kepada Pemohon diberikan jjin untuk menggantikanakte kelahiran yang semula dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KabupatenDili Provinsi Timor Timur, dikeluarkan lagi yang baru sesuai dengan wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia dan memerintahkan kepada Pemohonuntuk melaporkan pencatatan tentang kelahiran Pemohon tersebut kepadaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatatdalam daftar registrasi kelahiran di wilayah sesuai dengan domisili Pemohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-10-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1075 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — Administratur/Kepala KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANI KEDU UTARA lawan SRI AMINAH, DKK dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA TENGAH cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN WONOSOBO cq. CAMAT KEJAJAR cq. KEPALA DESA DIENG, KECAMATAN KEJAJAR, KABUPATEN WONOSOBO
69 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Administratur/Kepala KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANI KEDU UTARA tersebut;
    Administratur/Kepala KPH(Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANI KEDU UTARAlawanSRI AMINAH, DKKdanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAMNEGERI cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT IPROPINSI JAWA TENGAH cq. BUPATI KEPALA DAERAHTINGKAT II KABUPATEN WONOSOBO cq. CAMAT KEJAJARcq. KEPALA DESA DIENG, KECAMATAN KEJAJAR,KABUPATEN WONOSOBO
    Administratur/Kepala KPH(Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANI KEDU UTARAyang beralamat di Jalan Veteran Nomor 30, Magelang, JawaTengah, diwakili oleh DR. Ir. Mustaha Iskandar, S.H.,MDM.
    Administratur/Kepala KPH(Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANI KEDU UTARA tersebut harusditolak:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka PemohonKasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKTUR UTAMAPERUM PERHUTANI (Perusahaan Hutan Negara Indonesia) cq.KEPALA WILAYAH UNIT PERUM PERHUTANI JAWA TENGAH cq.Administratur/Kepala KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) PERHUTANIKEDU UTARA tersebut:;Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 1075 K/Pdt/20172.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 06-09-2022 — Putus : 04-10-2022 — Upload : 04-10-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Jkt.Brt
Tanggal 4 Oktober 2022 — Pemohon:
1.SUPRIHATIN
2.MEYTA SETYAWATI SUKAMTO
3.CHRISTIAN PRIAMBADA
Termohon:
PEMERINTAH NEGARA KESATUAN R.I Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA Cq POLRES METRO JAKARTA BARAT
21 — 2
  • Pemohon:
    1.SUPRIHATIN
    2.MEYTA SETYAWATI SUKAMTO
    3.CHRISTIAN PRIAMBADA
    Termohon:
    PEMERINTAH NEGARA KESATUAN R.I Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA METRO JAYA Cq POLRES METRO JAKARTA BARAT