Subjek adalah seorang anak lakilaki berusia 6 (enam) tahun yang cukupaktif komunikatif dan eskresif. Secara intelegensi dan emosional terlihatHal 4 dari 22 Hal PUTUSAN SELA Nomor : 140/Pid.Sus/2016/PN.Armberkembang sesuai dengan perkembangan anak seusianya. la cukupmampu memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan yangdisampaikan kepadanya, secara spontan tanpa terkesan ditutupi ataurasa malu yang diungkapkan.

Mental dari segi usia, subjek masih sangat muda, untuk melihat,mendengar dan mengalami kondisi seperti ini maka situasi saat inisudah membuat subjek, suka atau tidak suka adalah menjadi bagiandidalamnya. Perkembangan psikologis untuk saat ini terlinat biasa saja,diamati sekilas, dalam pengertian, bahwa dalam hal ini sudah cukuplama dialaminya, sehingga sudah menjadi sebuah keadaan yang biasasaja bagi dirinya.

Sejak kecil, intensitas pertemuan antara subjek danayahnya memang sudah sangat kurang mengingat subjek dan ibunyatinggal berbeda tempat dengan ayahnya.

subjek hak atas tanahsesuai dengan peraturan perundang undangan, dan eksistensiKelompok Tani Kami Kutai dalam lalu lintas hukum di persidangansebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah tidak ada (nonexistence) ;1.2 Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama perkaraa quo tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan peristiwa peristiwa hukum yakni kondisi dan situasi pada saat pembentukankelompok kelompok tani di Kecamatan Bengalon yang seluruhnyadidirikan dengan tata cara dan prosedur

Dengan demikian kedudukan Pembanding dalamperkara a quo patutlah dinyatakan sebagai subjek hukum yang berhakuntuk mempertahankan hak atas tanah Pembanding tersebut ;2. Terhadap ad.2.

Dari rumusan tersebut secara tegastelah tidak disebutkan Kelompok Tani selaku subjek hukum yang dapatmemiliki tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi hukum di atas makapertanyaannya adalah: Apakah Penggugat (Kelompok Tani Kami Kutal)termasuk dalam pengertian subjek hukum yang dapat memiliki hak atastanah?

hukum yang dapat bertindaksebagai subjek hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim berpendapat eksistensi Kelompok Tani Kami Kutai dalam lalulintas hukum di persidangan sebagaimana yang diklaim dalam gugatansebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah adalah tidak ada(nonexistence), oleh karenanya bentuk dari subjek hukum KelompokTani Kami Kutai dinyatakan tidak sesuai dan tidak kompatibel dengan hakatas tanah yang diklaim untuk dimiliki Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dari subjek hukumKelompok Tani

Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangandan mengikuti proses peradilan.3. Subjek mengalami pencabulan karena adanya bujuk rayu daritersangka untuk menjadi pacarnya serta adanya unsur ketidakmampuanmenolak paksaan dari tersangka.4.

Dampak yang ditimbulkan atas kejadian pencabulan munculnyakesedihan yang dialami subjek namun subjek kesulitan untukmengekspresikannya.Selain itu, terlampir pula Kutipan Akta Kelahiran Nomoratas nama (EE yang lahir pada tanggal 7 September 2006;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelaminAnak Korban sebanyak lebih dari 1 (Satu) kali yaitu pada hari Jumat tanggal5

Dapat dan patut diduga kuat peristiwa pencabulan yangdialami subjek memang terjadi dilakukan oleh Boas, Ilham, dan Anton.2. Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintaiketerangan dan mengikuti proses peradilan.3. Subjek mengalami pencabulan karena adanya bujuk rayudari tersangka untuk menjadi pacarnya serta adanya unsurketidakmampuan menolak paksaan dari tersangka.4.

Dampak yang ditimbulkan atas kejadian pencabulanmunculnya kesedihan yang dialami subjek namun subjek kesulitanuntuk mengekspresikannya.Selain itu, terlampir pula Kutipan Akta Kelahiran NomorEES 2tas cana EER yang lahir pada tanggal 7September 2006;Bahwa setelah kejadian itu, Anak Korban tidak pulang selama 3 (tiga) harikarena takut dimarahi oleh orang tua dan akhirnya pulang pada tanggal 9September 2021;Bahwa Anak Korban tidak izin kepada orang tua ketika pergi;Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak

Dapat dan patut diduga kuat peristiwa pencabulanyang dialami subjek memang terjadi dilakukan oleh Boas, Ilham, dan Anton.2. Subjek memiliki Kompetensi psikologis untuk dimintaiketerangan dan mengikuti proses peradilan.s. Subjek mengalami pencabulan karena adanya bujukrayu dari tersangka untuk menjadi pacarnya serta adanya unsurketidakmampuan menolak paksaan dari tersangka.Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Rhl4.

Tidak berkwalitas sebagai subjek Bahwa Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Nanga Tamansebagai salah satu subjek gugatan yakni sebagai Tergugat sehubungandengan sengketa fisik tanah halaman sekolah SMP Negeri 01 NangaTaman, tidak dapat ditarik sebagai subjek gugatan karena KepalaSekolah bukan sebagai Badan Hukum;2.

Dengandemikian gugatan Penggugat tanggal 4 Juni 2014 adalah keliru subjek(error in subjecto);3.

Tidak berkwalitas sebagai subjekBahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga KabupatenSekadau sebagai salah satu subjek gugatan yakni sebagai Tergugat IIsehubungan dengan sengketa fisik tanah halaman sekolah SMP NegeriHalaman 6 dari 15 hal.Put. Nomor 1829 K/Pdt/201601 Nanga Taman, tidak dapat ditarik sebagai subjek gugatan karenaKepala Dinas bukan sebagai Badan Hukum;2.

Dengan demikian gugatan Penggugat tanggal 04 Juni 2014adalah keliru subjek (error in subjecto);3.

Tidak berkwalitas sebagai subjekBahwa Bupati Sekadau sebagai salah satu subjek gugatan yakni sebagaiTergugat Ill sehubungan dengan sengketa fisik tanah halaman sekolahSMP Negeri 01 Nanga Taman, tidak dapat ditarik sebagai subjek gugatankarena Bupati Sekadau bukan sebagai Badan Hukum;2. Subjek gugatan keliru;Bahwa fisik tanah merupakan hibah dari saudara Henk Hartoyo padatanggal 27 Nopember 1986 kepada Pemerintah Daerah Tingkat IlSanggau dengan luas + 20.000 m?

Oleh karena Subjek bukan Terdakwa maka unsur pasal apapun tidak tepatdan atau tidak relevan dibahas;Hakim dalam putusan a quo menyatakan Terdakwa adalah subjeknya dalamunsur Pasal 120 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Hakim menetapkan dalampertimbangannya Terdakwa adalah subjek unsur pasal yang didakwakanberdasarkan faktafakta hukum yang TIDAK BENAR;Fakta hukum dimaksud adalah:1.

AMIT adalah subjek yang diakui dan dinyatakan didalam persidangan oleh M. AGUS SOFYAN BIN MANSUR danMUHAMAD YUNUS bin ZAINUDDINsebagai orang yang menyuruhnyamenjemput penumpang di Pelabuhan Tanjung Uban menggunakan kapalspeedboat tersebut. Bukan Terdakwa!

Keterangan saksi:Terdakwa sebagai subjek dan/atau perbuatannya tidak didukung saksisebagai subjek yang melakukannya;Persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP adalah:1.Untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harusdidukung oleh dua orang saksi,Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dan seorang saja makakesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satualat bukti yang lain;Demikian pula soal keterangan saksi sebagai bukti hukum;Tidak semua keterangan

No. 135 K/Pid.Sus/2016Keterangan ahli di persidangan tidak membuat keterangan sebagai ahli atasfakta sesungguhnya subjek keberadaan Terdakwa dan perbuatan yangdidakwakannya serta alat bukti yang ada;. Surat;Tidak ada bentuk surat apapun yang membuktikan adanya petunjukperbuatan Terdakwa;. Petunjuk;Petunjuk sebagai bukti Terdakwa bukan subjek dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan atau Terdakwa tidak melakukan perbuatansebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum adalah;1.

Hubungan Kejadian dengan rangkaian kejadian demi kejadian sebagaiperbuatan yang dilakukan subjek pelaku yang didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah TIDAK MEMBUKTIKAN adanya hubunganTerdakwa di dalam rangkaian kejadian dan atau perbuatan dimaksud;.

Bahwa Subjek dan Objek sengketa Putusan Pengadilan Negeri PalangkaRaya Nomor : 60/Pdt.G/PN. PLR, tanggal 19 April 2010 Jo PutusanPengadilan Tinggi Nomor : 30/PDT/2010/PT.PR tanggal 19 Agustus 2010serta Putusan Kasasi Nomor : 223 K/PDT/2011 tanggal 14 Juni 2011 yangHalaman 12 dari 17 Hal Pts No.27/PDT/2018/PT.PLKtelah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah berbeda Subjek danobjeknya dengan putusan Perkara Perdata Nomor : 186/Pdt.G./2017/PN.Plktanggal 15 Maret 2018;3.

Bahwa Subjek dan Objek sengketa Putusan Pengadilan Negeri PalangkaRaya Nomor : 60/Pdt.G/PN. PLR, tanggal 19 April 2010 Jo PutusanPengadilan Tinggi Nomor : 30/PDT/2010/PT.PR tanggal 19 Agustus 2010serta Putusan Kasasi Nomor : 223 K/PDT/2011 tanggal 14 Juni 2011 yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai berikut :a. Subjek Perkara : Penggugat : Swasta SAHAWIT E.

Bahwa Subjek dan Objek perkara perdata pada Putusan Nomor186/Pdt.G/2017/PN.Plk tanggal 15 Maret 2018 adalah sebaqgai berikut :a. Subjek Perkara :Halaman 13 dari 17 Hal Pts No.27/PDT/2018/PT.PLK Penggugat :SAHAWIT E. UNJUNG, pekerjaan swasta bertempat tinggaldi Jalan Yos Sudarso, RT/RW 03/IX, Kelurahan Menteng, Kecamatan JekanRaya, Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat; Tergugat :1.

atau pihakyang menjadi para pihak dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut terbukti sama dengan subjek yang terdapat dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dari dalildalil gugatan dan memori bandingPembanding semula Penggugat dan juga dari surat kuasa Penggugat kepadakuasanya tanggal 27 November 2017 dapat diketahui bahwa Subjek pokok dalamPutusan Nomor: 60/Pdt.G/2009/PN.PLR tanggal 19 April 2010 Jo Putusan Nomor30/PDT/2010/PT.PR tanggal 19 Agustus 2010 Jo Putusan 223 K/PDT/2011tanggal

yang menurutnya masuk ke dalam tanah SHMNomor 4899 atas nama Terbanding semula Tergugat Tatiana Trikora yangputusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa demikian pula dengan perkara a quo subjek pokoknyayakni Penggugat adalah SAHAWIT E.

Oleh karena itu, perubahan nama pada dasarnya dilakukanterlebin dahulu pada akta kelahiran yang merupakan akta pencatatan sipil;Menimbang, bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon terkait namayaitu nama ALKENDRI PERKASA berdasarkan bukti P1 dan P4 sampaidengan P6, serta nama ALKEN berdasarkan bukti P2, P3, dan P7;Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas tersebut,maka akan dianalisis legalitas subjek hukum atas nama ALKENDRI PERKASAdan ALKEN;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat

, diperoleh fakta hukumbahwa subjek hukum ALKENDRI PERKASA eksistensi hukumnya diakuiberdasarkan bukti surat P5 yaitu Ijazah Madrasah Ibtidaiyah tertanggal 14 Juni2018, sedangkan subjek hukum ALKEN eksistensi hukumnya diakuiberdasarkan bukti Surat P2 yaitu Kartu Keluarga tertanggal 18 Mei 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pdt/2018,terdapat norma hukum bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua)bukti hak yang bersifat autentik maka berlaku kaidah bahwa sertifikat

Para Saksi;Menimbang, bahwa bukti surat terdahulu yang menetapkan identitasWENI hanya ada pada bukti surat P2 dan P3 yang menuliskan nama seorangindividu bernama WENI, sedangkan identitas subjek hukum DEA ada pada buktisurat P8 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P9 berupa Paspor;Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi yang dihubungkandengan bukti surat P8 dan P9, diperoleh fakta hukum bahwa nama WENImerupakan nama panggilan dari Saksi DEA dan subjek hukum yang bernamaWENI merupakan

subjek hukum yang sama dengan subjek hukum DEAsehubungan dengan adanya kesalahan penulisan identitas nama lbu Pemohondalam bukti surat P3 berupa akta kelahiran;Menimbang, fakta hukum berdasarkan bukti surat P6 berupa suratketerangan desa, bahwa Kantor Desa Sarang Burung Danau telah melakukanpengecekan data identitas nama Ibu Pemohon dan memberikan rekomendasiuntuk melakukan perbaikan nama Ibu Pemohon pada dokumen akta kelahiranPemohon;Menimbang, bahwa patut dipandang bahwa persona WENI tidak pernahada

dan hanya ada akibat adanya kesalahan penulisan nama Ibu Pemohonyang dilakukan oleh Kakek Pemohon dan Petugas Desa Sarang Burung Danau,Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 185/Padt.P./2021/PN Sbsserta subjek hukum yang diakui secara hukum dan faktual adalah DEA selakuwarga Desa Sarang Burung Danau yang merupakan Ibu dari Pemohon;Menimbang, bahwa tujuan dari UndangUndang AdministrasiKependudukan sebagaimana tertuang dalam Penjelasan UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 juncto UndangUndang Nomor 24 Tahun

Subjek yang sama pada Perkara Nomor1441/Pdt.G/2017/PA.Bgr. dengan perkara pada Perkara Nomor1379/Pdt.G/2015/PA.JB. yang telah diputus terdahulu pada tanggal19 Desember 2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama nomor56/Pdt.G/2017 tertanggal 19 Mei 2017 dan telah didaftar upayahukum kasasi.XXXXXXXXXXXXX, AK Bin XXXXXXXXX ST XXXXXXXXXTempat/Tgl.

Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan ulang ke PN Bogor atau PNlainnya yang ada hubungannya dengan perkara No. 56/Pdt.G/2015/PN BgrHalaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2017/PA.Begr.untuk subjek yang sama, obyek yang sama, pokok perkara yang sama yangtelah diputuskan oleh PN Bogor serta telah mempunyai kekuatan hukumpositip dan inkracht;2.

Bahwa Turut Tergugat dalam membaca posita gugatan dari Penggugat,kurang memahami isi gugatan secara keseluruhan dan hanya menitikberatkan pada posita butir 9 yaitu kalimat perbuatan melawan hukum, akantetapi mengabaikan isi dan maksud dari suatu gugatan yang didalamnyaterjadi peristiwaperistiwa hukum yang melanggar hak subjektif Penggugat,bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan sikap kehatihatianyang sepatutnya dalam masyarakat; Bahwa subjek atau pokok isi gugatan adalah Gugatan Harta

dalam perkara harta bersama dan termasukobjek yang sama yang disengketakan Penggugat daalam perkara ini;Menimbang, bahwa tentang bukti T.3 fotokopi Putusan Nomor56/Pdt.G/2017/PTA.JK. yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi AgamaDKI Jakarta, telah dinazegelen pos dan setelah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugatdan Tergugat merupakan subjek dalam perkara harta bersama dan termasukobjek yang sama yang disengketakan Penggugat daalam

, bahwa tentang bukti T.5 fotokopi Surat Kuasa Khususpengajuan kasasi perkara Nomor 1379/Pdt.G/2015/PA.JB., telah dinazegelenpos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang membuktikanHalaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 1441/Pdt.G/2017/PA.Begr.bahwa Kuasa Hukum Penggugat sebagai kuasanya dalam perkara Penggugatdan Tergugat pada subjek dalam perkara harta bersama dan termasuk objekyang sama yang disengketakan Penggugat dalam perkara ini masih dalapemeriksaan upaya hukum kasasi

Menyatakan saudara kandung Pemohon yang bernama SUPRIYADI binCOKRO DIMEJO dalam keadaan keterbelakangan mental secarapermanen sehingga menyebabkan yang bersangkutan tidak dapatbertindak sebagaimana mestinya sebagai subjek hukum;3. Menetapkan Pemohon: SUDARMO bin COKRO DIMEJO sebagai WallPengampu dari SUPRIYADI guna mewakili, bertindak untuk danatasnamanya dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuanyang berlaku;4.

Yangmenyatakan bahwa segala permintaan akan pengampuan, harus dimajukankepada Pengadilan Negeri, Pasal mana harus ditafsirkan bahwa oleh karenaPemohon selaku pemohon yang mengajukan permohonan agar ditetapkansebagai curator maupun Supriyadi selaku subjek hukum yang dimohonkan agarHal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 0297.

bukti (P4) berupa SuratKeterangan Medis, Majelis telah menemukan fakta bahwa Supriyadi bin CokroDimejo saat ini mengalami penyakit dalam bentuk gangguan jiwa yang sangatberat yang berdampak pada gangguan memori dan ingatan secara total;Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangansaksisaksi, Majelis berpendapat bahwa Supriyadi yang mengalami gangguanjiwa yang sedemikian rupa sifatnya, secara hukum dapat dikatagorikan sebagaiorang yang berada dalam posisi awaridh alahliyah atau subjek

dunia kecuali Pemohon, maka Majelisberpendapat bahwa ketentuan mendengar keterangan seluruh kerabat dariSupriyadi selaku curandus dapat dianggap cukup dan dicukupkan padaketerangan alat bukti saksi dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dan dihubungkan dengan fakta, bahwa Pemohon telah ternyata mampumenjalankan kewajiban perawatan dari Supriyadi selama masa sakitnya, makaMajelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa Pemohon dapatdinyatakan sebagai Subjek

Hukum yang cakap untuk mewakili segalaperbuatan hukum sebagai wali pengampu (curator) yang terkait dengan seluruhhak yang melekat pada diri Supriyadi;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut,serta dengan memperhatikan pasalpasal tersebut di atas, permohonanPemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa selanjutnya, oleh Majelis juga akan dipertimbangkanprinsip hukum, bahwa hak wali pengampu (curator) sebagai Subjek hukum yangHal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 0297.

., Universitas Trisakti tidak dapat diklasifikasikansebagal badan hukum oleh karena ketiadaan dasar hukum yanga)Bahwa berkaitan dengan apa yang diuraikan di atas, maka syaratmutlak dalam mengajukan gugatan adalah berisikan kepentinganlangsung/melekat dari si Penggugat yang merupakan subjek hukumdan gugatan tersebut diajukan kepada orang atau badan hukum yangterhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak.Dengan demikian dapat disimpulkan Universitas Trisakti adalah bukanbadan hukum sebagaimana yang

diatur oleh UndangUndang dankarena bukan merupakan badan hukum maka pihak yang menamakandirinya Universitas Trisakti tidak memenuhi syarat untuk dapatmendaftarkan ciptaan atas logo Trisakti sebagai pemegang hak ciptaatas Logo Trisakti apalagi sebagai pencipta Logo Trisakti karena tidakmempunyai kepasitas sebagai subjek hukum (persona standi inijudicio);Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, untuk memenuhi ketentuan hukum acara perdata dalam praktek di pengadilan, gugatanharus ditujukan oleh Penggugat

Dengan demikian pendaftaran ciptaan ataslogo Trisakti yang dilakukan oleh Universitas Trisakti/Tergugat adalah tidak sah karena dilakukan oleh suatu lembagapendidikan (in casu Universitas Trisakti/Tergugat ) yangmenurut hukum bukan merupakan subjek hukum.

tidak mengabulkanpermohonan pendaftaran hak cipta atas Logo Trisakti tersebutKarena pendaftaran tersebut dilakukan tidak sesuai dengansyaratsyarat sebagaimana yang ditetapkan oleh UndangUndang Hak Cipta, khususnya Pasal 37 dan Pasal 39 UU Haka4), enwCipta:1221.Bahwa seharusnya Tergugat Il terlebih dahulu memeriksadengan teliti kebenaran dari keberadaan Terqugat , karenaTergugat menurut hukum bukaniah subjek hukum yang dapatmelakukan pendaftaran dan juga bukan merupakan penciptamaupun pemegtang hak

sebagai subjek hukum yangmempunyal hak dan kewajibannya: Bahwa dilain pihak, dalam dalildalil berikutnya, Penggugatmenyatakan bahwa Terguagat adalah bukan Badan Hukum; Bahwa dari fakta yang diuraikan di atas, dimana disatu pihakPenggugat mengakui Tergugat sebagai subjek hukum dipihak lainPenggugat tidak mengakui Tergugat sebagai subjek hukum, makagugatan Penggugat yang demikian adalah gugatan yang kabur atautidak jelas, dan karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima

Aloanamnesa dari ibu, subjek menjadi takut keluarrumah meski hanya bermain.2. Sdri. FATIHA NUR DIYANA MALIHA Binti MIFTAHUL ULUM:Halaman 21 dari 43 Putusan No. 35/Pid.Sus/2019/PN PtiBerdasarkan tahapan OBSERVASI subjek tertutup dan hanyadiam saat disuruh bercerita apakah mengenal baik denganterdakwa.

yang menijilatjilat vaginanya kemudianmemasukkan 2 jari ke dalam vagina, anak merasa kesakitantetapi dibujuk supaya tidak menangis, akhirnya subjek diamsaja.

Ketidakpahaman subjek dan ancaman untuk tidak berceritamenjadikan subjek tidak mengadu kepada ibunya sampaiakhirnya subjek merasa kesakitan saat buang air kecil, sehinggaibunya baru mengetahui kalau telah terjadi sesuatu ternadapanaknya. Akhirnya ibunya memeriksa keluhan anaknya terhadapvaginanya yang terlihat memerah.

Fungsi kognitig Pada sesi ini tidak dilakukan tes IQ karena keadaandan kondisi subjek yang tidak memungkinkan karenamenangis terus. Dari cara subjek bercerita, subjek mempunyaikemampuan mengolah informasi cukup sesuai tarafusianya.2). KepribadianHalaman 22 dari 43 Putusan No. 35/Pid.Sus/2019/PN PtiSubyek adalah orang yang cukup ceria tetapi cenderungtertutup, komunikatif terbatas pada orang yang sudahdikenal saja.3).

Subjek mengalami trauma ringan akibat dari perlakuanoleh lakilaki tersebut.Halaman 24 dari 43 Putusan No. 35/Pid.Sus/2019/PN Pti2). Subjek mempunyai ketakutan dengan lakilaki dewasayang mirip sosoknya seperti pak DUL3). Akibat dari trauma itu anak lebih banyak diam dan menarikdiri dari lingkungan sosial yang mana lingkungan sosial iniadalah media permainan buatseorang anak.4).

secara spesifik dan final mendeskripsikan adanya2.2hanya 3 (tiga) Subjek Hukum yang mengajukan gugatan padaperkara in casu, yaitu:2.1.1 Subjek hukum persona bernama SUMANTI UNTUNGSURONTO yang oleh SURAT GUGAT spesifik diposisikansebagai PENGGUGAT I.2.1.2 Subjek hukum persona bernama Dr.

Tak lebih daripada itu.SURAT GUGAT tidak memposisikan subjek hukum apapun sebagaiPENGGUGAT.Kendati SURAT GUGAT tidak memposisikan subjek hukum apapunsebagai PENGGUGAT; ternyata SURAT GUGAT justrumempositakan adanya res takjelas yang oleh SURAT GUGATdidalilkan sebagai PENGGUGAT (bukan PENGGUGAT , bukanPENGGUGAT Il, bukan PENGGUGAT Ill, dan bukan pula PARAPENGGUGAT).Bahkan PENGGUGAT yang didalilkan SURAT GUGAT itu, yangtidak jelas gerangan Subjek Hukumnya itu, oleh SURAT GUGATdidalilkan pula sebagai

Siapa sesungguhnya gerangan Subjek Hukum yang olehSURAT GUGAT didalilkan sebagai PENGUGAT?Tetap tidak jelas.

Tidak Jelas.Siapa pula Subjek Hukum yang oleh PETITUM SURAT GUGATdiposisikan sebagai TURUT TERGUGAT ?

memposisikan/ mendeskripsikan subjek hukum apapun sebagaiTergugat); tak jelas siapa Subjek Hukum yang dimohonkan untukmemperoleh hak atas pembayaran (karena rumusan Petitum itu tidakmendalilkan subjek hukum apapun untuk menjadi receiver ataspembayaran ganti rugi yang dikehendaki); dan tak jelas pula besaranrupiah yang dimohonkan untuk dibayar (karena penulisan besaran rupiahyang tidak dikenali oleh norma peraturan perundangundanMenurut pemahaman TERGUGAT Il, kondisi di atas belum mendekatiurusan

Judex juris telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum mengenai subjek hukum,Bahwa dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata dibedakan "Orang"sebagai Subjek Hukum dengan Badan Hukum" sebagai Subjek Hukum,dengan meletakkan pengaturan dalam Bab dan Pasal yang terpisah,dimana Orang sebagai Subjek Hukum diatur dalam Buku KUHPerdatasedangkan Badan Hukum sebagai Subjek Hukum diatur dalam Buku lItitel...

SS 10titel IX Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665;Bahwa sebagaimana halnya orang sebagai subjek hukumm, BadanHukum sebagai subjek hukum dapat mempunyal hakhak dan kewajibankewajiban, serta dapat pula mengadakan hubunganhubungan hukumbaik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum. yang lainmaupun antara badan hukum dengan orang, karenanya badan hukumdapat mengadakan peraniianperanjian juatbeli, tukar menukar, sewamenyewa dan segala macam perbuatan dilapangan harta kekayaan;Bahwa namun demikan

, judex juris dalam pertimbangan hukumnya tidakmembedakan subjek hukum orang dengan subjek hukum badanhukum, karena dalam pertimbangan hukumnya, judex juris selalu mengidentikkan Budi Santoso Saroyo sebagai subjek hukum orang denganperseroan sebagai subjek hukum badan hukum;Bahwa pertimbangan hukum yang demikian merupakan kesalahan beratdalam penerapan hukum mengenai subjek hukum:Bahwa disamping tidak adanya perbedaan mengenai subjek hukum tersebut di atas, judex juris juga dalam pertimbangan hukumnya

Santoso Saroyoselaku Direktur Utama perseroan dengan perseroan itu sendiri dalampertimbangan hukum judex juris, telah mengakibatkan pertimbanganhukum judex juris tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum judex facti dalam persidangan tingkat pertama telah TEPAT dan BENAR, sebagaimana diuraikan...~*~ 11uraikan dalam pertimbangan hukum pada halaman 47 sebagai berikut :Menimbang, bahwa Termohon juga mencampuradukkan pengeriansubjek hukum orang pribadi dan subjek

Tiga Satu Tiga Dwima adalah menjadi tanggung jawabTermohon sebagai subjek hukum:Oleh karena itu tanggapan Termohon yang menyatakan bahwa utangdalam Akta No. 60 adalah rekayasa dan ada benturan kepentingan harusditolak karena tidak beralasan;CG.

LAMPIRAN I15 KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNGNOMOR : 108/KMA/SK/VI/2016TANGGAL : 17 Juni 2016Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2016MODEL AKTA PERDAMAIANAKTA PERDAMAIANNomor 38/Pdt.G/2021/PN MnkPada hari ini Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, dalam persidangan PengadilanNegeri Manokwari yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:MarlinaSyahrulSuhardiYostan, dalam hal pihak adalah subjek hukum orang perseorangan

Esau Sessa (Jalan Baru), KabupatenManokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal10 Mei 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwaritanggal 7 Juni 2021 Nomor 96/SK/HK.07/2021/PN Mnk, dalam perkaraperdata di Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mnhk,yang berkedudukan sebagai Penggugat ;Saleh, dalam hal pihak adalah subjek hukum orang perseorangan,bertempat tinggal di Jalan Irman Jaya (Komp.

Esau Sessa (Jalan Baru),Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 10 Mei 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Manokwari tanggal 7 Juni 2021 Nomor 96/SK/HK.07/2021/PN Mnhk,dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Manokwari Nomor38/Pdt.G/2021/PN Mnk, yang berkedudukan sebagai Penggugat II;Saleh, dalam hal pihak adalah subjek hukum orang perseorangan,bertempat tinggal di Jalan Toba No. 1 Sanggeng, RT.001/RW.007, KelurahanSanggeng, Distrik

Esau Sessa (Jalan Baru), KabupatenManokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal10 Mei 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwaritanggal 7 Juni 2021 Nomor 96/SK/HK.07/2021/PN Mnk, dalam perkaraperdata di Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mnhk,yang berkedudukan sebagai Penggugat III;Sandra Saleh, dalam hal pihak adalah subjek hukum orang perseorangan, bertempattinggal di Jalan Pemda IV Koptaraja, RT.0O01/RW.004, Kelurahan Vim, DistrikAbepura

EsauSessa (Jalan Baru), Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2021 dan telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 7 Juni 2021 Nomor96/SK/HK.07/2021/PN Mnk, dalam perkara perdata di Pengadilan NegeriManokwari Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Mnk, yang berkedudukan sebagaiPenggugat IV;Santi Saleh, dalam hal pihak adalan subjek hukum orang perseorangan, bertempattinggal di Jalan Toba No. 1 Sanggeng, RT.001/RW.007, Kelurahan Sanggeng,Distrik

Putusan Nomor 360/B/PK/PJK/2016merupakan Subjek Pajak.

Menteri Keuangankarena PT PPA hanya akan memperoleh Insentif Kinerja Perusahaan dariMenteri Keuangan sebesar persentase tertentu yang diterapkan MenteriKeuangan dari selisin lebih Hasil Pengelolaan Aset bersih dikurangi dengan nilaiaset;Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b UndangUndang PajakPenghasilan, Menteri Keuangan merupakan unit tertentu dari badan pemerintah,sehingga bukan merupakan Subjek Pajak Penghasilan, mengingat MenteriKeuangan bukan merupakan Subjek Pajak Penghasilan

demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Pajak Penghasilan dan penjelasannya serta dari buktiberupa laporan keuangan Pemohon Banding, Majelis berpendapatbahwa PT PPA merupakan Subjek Pajak dan oleh karenanyabunga yang dibayarkan oleh Pemohon Banding merupakan objekpemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;.

Atas pernyataan pada halaman 32 paragraf ke7 dan 9 di atas,Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan pendapat sebagaiberikut:Syarat kumulatif untuk dapat dikecualikan sebagai Subjek Pajaktidak tepat untuk diterapbkan terhadap PT PPA, karena bungapinjaman yang Pemohon Peninjauan Kembali bayarkan bukanmerupakan penghasilan PT PPA, melainkan penghasilan negarac.q. Menteri Keuangan. Sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf bUndangundang Pajak Penghasilan, negara c.g.

Menteri Keuangan bukan merupakan Subjek Pajak.Karena pinjaman tersebut adalah milik negara c.q. MenteriKeuangan maka biaya bunga yang dibayarkan oleh PemohonPeninjauan Kembali bukan merupakan penghasilan PT PPAmelainkan penghasilan yang diperoleh negara c.q. MenteriKeuangan. Penghasilan yang diterima oleh PT PPA hanya berasaldari Insentif Kinerja Perusahaan yang dihitung dari persentasetertentu dari selisih lebin Hasil Pengelolaan Aset bersih dikurangidengan nilai aset.

Berkah Anugerah Abadi(BAA);Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang demikianadanya nyatanyata mempersamakan, menggabungkan danmencampuradukkan subjeksubjek hukum yang berbeda dan berdiri sendiri,padahal masingmasing subjek hukum menyandang hak dan kewajibannyaHalaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT.BJMmasingmasing.

Bahwa badan hukum dalam Bahasa Indonesia diartikansebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta otentikdan dalam badan hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dankewajiban atau disebut juga sebagai subjek hukum.

Sebagaimana hal ini dikuatkan dengan keteranganAhli NOR HAFIDAH yang menerangkan dibawah sumpah di depanpersidangan sebagai berikut: Bahwa subjek hukum adalah perorangan dan badan hukum;Bahwa badan hukum~ adalah organ/lembaga, contohnyaorgan/lembaga PT dan pemerintahan; Bahwa pendirian PT harus ada akta pendirian; Bahwa dalam perjanjian yang menyandang hak dan kewajibanadalah subjek hukum; Bahwa kalau perorangan bertindak mewakili perusahaan harus adapenyebutan, kalau tidak ada penyebutan mewakili

BARACOOL selaku Terbandingsebagaimana Bukti Surat bertanda T.1, juga sama sekali tidak identikdengan seseorang manapun yang secara hukum sebagai subjek hukumtersendiri/terpisah, serta menyandang hak dan kewajibannya sendiri.Bahwa Bukti Surat bertanda P.2.A, P.2.B, P.3.A, P.3.B, P.4.A, P.4.B, P.5.A,P.5.B, P.5.C, dan P.5.D, membuktikan juga bahwa Pembanding PT.

Sehingga singkat kata, subjek hukumdari diri seorang manusia yang ada didalam sebuah korporasi seperti halnyayang ada didalam badan hukum PT. EGL (Pembanding/Penggugat) maupunPT. BARACOOL (Terbandin/Tergugat) masingmasing adalah subjek hukummandiri yang terpisah dan berbeda dengan subjek hukum lain, sertamenyandang hak dan kewajibannya masingmasing.

Lanaga anak dari Termohon Eksekusi Leni Soba(Tergugat 47)Syanty Kaonseng anak dari Termohon Eksekusi SandrakKaonseng (Tergugat 22)Demikian para Pelawan lainnya adalah orangorang yang TermohonEksekusi dalam perkara yang terurai diatas Yuridis Gugatan cacathukum;Eksepsi Nebis In IdemBahwa oleh karena yang mengajukan perlawanan adalah anakanak dan atau orangorangnya para Tergugat, Termohon Eksekusiterurai diatas, secara yuridis baik subjek dan objek perkara yangsama dalam suatu putusan berkekuatan hukum

Syanty Kaonseng anak dari Termohon Eksekusi Sandrak Kaonseng(Tergugat 22)Demikian para Pelawan lainnya adalah orangorang yang TermohonEksekusi dalam perkara yang terurai diatas Yuridis Gugatan cacat hukum;Eksepsi Nebis in Idem.Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan perlawananadalah anakanak dan atau orangorangnya para Tergugat, Termohon Eksekusiterurai diatas, secara yuridis baik subjek dan objek perkara yang sama dalamsuatu putusan berkekuatan hukum tetap terurai dalam Gugatan PerlawananPelawan

hukum bertindak sebagai pihak dalam perkara Perdata danapakah subjek tersebut (Pelawan) ada kaitan dengan perkara sebelumnya makadapat dibuktikan dengan putusan sebagaimana didalilkan Terlawan dan hal initidak lepas dengan pertimbangan atas putusan tersebut tatkala diajukan sebagaibukti, maka Majelis Hakim simpulkan akan jelas dan tepat dipertimbangkanbersama dengan pokok perkara ;Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Nebis In Idem sebagaimanadidalilkan Terlawan, majelis Hakim simpulkan Eksepsi yang

Putusan Peninjauan Kembali Reg.No.639/PK/Padt/1994, tertanggal 25Juni 1997, yang ditandai T.2;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti Nomor PutusanPeninjauan Kembali dikaitkan dengan dalil Pelawan maupun Terlawan dikaitkandengan bukti yang diajukan Terlawan ternyata terdapat ketidak cocokanNomornya dan oleh karena kedua Putusan Peninjauan Kembali (Bukti yangditandai T.1, 1T.2) tidak didukung dengan alat bukti lain yang membuktikanhubungan subjek ataupun kesamaan antara subjek Perlawanan ini

denganSubjek Putusan Peninjauan Kembali (bukti T.1, T.2) Maka Majelis Hakimsimpulkan oleh karena tidak dibuktikan Terlawan kesamaan Subjek ataupunhubungan Subjek maka tidak tepat untuk menerapkan asas Nebis in Idemdalam perlawanan ini olehnya Eksepsi Terlawan tentang Nebis in Idem sertaadanya cacat hukum karena adanya kesamaan Subjek ataupun adanyahubungan Subjek beralasan untuk ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan tidak mengajukan satu alatbukti pun sehingga Majelis Hakim simpulkan apa

Bahwa dalam gugatan Penggugat jelas terlinat kekaburan maupunkekeliruan, baik yang menyangkut subjek maupun objek gugatan;2.

Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak perubahan gugatan tertanggal8 Mei 2012, karena Penggugat sengaja merubah subjek hukum yang akanberdampak pada surat kuasa yang dibuat oleh kuasa Tergugat, sehinggaperubahan subjek hukum pada gugatan Penggugat menyebabkan gugatanmenjadi tidak kabur, oleh karenanya gugatan tersebut patut untuk ditolakdan atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;3.

Nomor 1696 K/PDT/2013Agung RI Nomor 547 K/Sip/1973 yang menyatakan perubahan gugatanmengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang dan tidakmenghilangkan sebagian besar subjek hukum yang dilibatkan, begitu pulamenurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971 yangmenyatakan mengijinkan perubahan gugatan atas tambahan asal itu tidakmengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknyauntuk membela diri;Bahwa tidak adanya kejelasan tentang objek sengketa yang

Nomor 1696 K/PDT/2013Tergugat yang sangat prinsip tidak dipertimbangkan atara lainkesalahan Penggugat/Terbanding merubah subjek hukum (Tergugat I).Bahwa penulisan subjek hukum Tergugat dengan menyebutkan namaIrwan Ghozali sangat berbeda dengan subjek hukum Panitia PemilihanKetua FSP KEP SPSI PT NNT, sebab jelas sangat merugikan ParaTergugat, yang seharusnya jika tidak dirubah subjek hukumnya, makaPanitia Pemilihan PUK FSP KEP SPSI PT.

hukumyang akan berdampak pada surat kuasa yang dibuat oleh kuasa Tergugat,sehingga perubahan subjek hukum pada gugatan Penggugat menyebabkangugatan menjadi tidak kabur.Bahwa tidak adanya kejelasan tentang objek sengketa yang sesungguhnya,Hal 14 dari 20 hal.

Bhayangkara tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh dr.SUPERIDA GINTING,M.Ked (KJ) SpKJ, dengan kesimpulan pemeriksaanbahwa Subjek ( MIA YOSEFIN LUMBAN BATU ) telah mengalami pencabulanterlinat dari perilaku agresif yang dialami subjek saat pemeriksaan serta hasilpemeriksaan pembicaraan anak korban spontan, relevan dan kesan dapatdipercaya.Halaman 4 dari 15 halaman.

SUPERIDA GINTING, M.Ked (KJ) SpKJ dengan kesimpulanpemeriksaan bahwa subjek (MIA YOSEFIN LUMBAN BATU) telahmengalami pencabulan terlihat dari prilaku agresif yang dialami subjeksaat ini..

SUPERIDA GINTING, M.Ked (KJ) SpKJ dengankesimpulan pemeriksaan bahwa subjek (MIA YOSEFIN LUMBANBATU) telah mengalami pencabulan terlihat dari prilaku agresif yangdialami subjek saat ini yang pada kenyataannya berbeda daripernyataan orangtua anak korban serta keterangan para saksi tentangprilaku dari korban anak..

SUPERIDA GINTING,M.Ked (KJ) SoKJ dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa subjek (MIAYOSEFIN LUMBAN BATU) telah mengalami pencabulan terlihat dariprilaku agresif yang dialami subjek saat ini sangat bertolak belakangmaka seharusnya majelis hakim harus memberikan pertimbangan yanglebin cermat dan berupaya untuk menggali secara aktif atas faktafaktaperbuatan terdakwa guna menemukan kebenaran materil..

SUPERIDAGINTING, M.Ked (KJ) SpKJ dengan kesimpulan pemeriksaan bahwasubjek (MIA YOSEFIN LUMBAN BATU) telah mengalami pencabulanterlinat dari prilaku agresif yang dialami subjek saat ini belum cukupmemenuhi nilai pembuktian untuk menyatakan terdakwa terbuktimelakukan tindak pidana pencabulan apalagi majelis hakim tidakpernah memeriksa dr. SUPERIDA GINTING, M.Ked (KJ) SpKJ secaralangsung dipersidangan untuk memberikan keterangan yangmenguatkan hasil pemeriksaannya..

II dalam perkaraperdata ini menjadi kurang pihak, yakni subjek Tergugat tidak lengkap ; wonnn= Bahwa dikarenakan subjek Tergugat dalam gugatan Penggugat. dan Penggugat. Il dalam perkara perdata ini tidak lengkap, maka GugatanPenggugat. dan Penggugat. II patut dinyatakan tidak dapat diterima.3.

G/2016/PNSim ;Bahwa secara nyatanyata subjek pihakpihak di dalam perkara perdata.No. 29/Pdt. G/2016/PNSim, adalah sama dengan subjek pihakpihak di dalamperkara perdata Gugatan Penggugat. dan Penggugat. II dalam perkara ini ;Bahwa secara nyatanyata bidang tanah objek yang dipersengketan didalam perkara perdata. No. 29/Pdt. G/2016/PNSim, adalah sama denganbidang tanah objek yang dipersengketakan di dalam perkara perdata GugatanPenggugat. dan Penggugat.

II dalam perkara ini ;Bahwa dikarenakan subjek pihakpihak dan bidang tanah objek yangdipersengketakan di dalam perkara perdata gugatan Penggugat. danPenggugat. II dalam perkara ini, adalah sama dengan subjek pihakpihak danbidang tanah objek yang dipersengketakan dengan di dalam perkaraperdata. No. 29/Pdt. G/2016/PNSim, maka Gugatan Penggugat. danPenggugat. II, patut dinyatakan Nebis In Idem ;Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat. dan Penggugat.

Tentang Subjek Tergugat yang tidak Lengkap :3. Tentang Gugatan yang keliru) dan tidak cermat menyangkutPenggabungan Subjek Penggugat :4. Tentang Subjek Tergugat yang keliru ;5. Tentang Kapasitas kewenangan mengajukan Gugatan ;6.

G/2016/PNSim, sementara subjek gugatan lainnya yang notabene adalah keturunan Alm.Tula Sipayung/Almh. Renem Br.