Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (UitvoerbaarBij Voorraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa "setiapkali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar BijmVoorraad) harus disertal dengan dengan penetapan sebagaimana diaturdalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan : Adanyapemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusisehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyatadikemudian

Dengan demikian jelas bahwa tanpaadanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa, makapelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dijalankan.17.

didahului olehpemain yang mengocok kartu;halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2019/PN Kgn Bahwa apabila dari salah satu pemain memiliki kartu yang palingtinggi maka dialah sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uangtaruhan yang diletakan ditengah antara masingmasing pemain, laluputaran permainan dilanjutkan kembali dengan permainan dan peraturanyang sama ; Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis QyuQyu tersebutadalah apabila ada dari salah satu pemain memiliki kartu yang jumlahsetiap kartu nilainya

yangditentukan maksimal penambahan taruhan Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)pemain yang menambah taruhan yang pertama setelah mendapatkan tiga kartuadalah pemain yang mengocok kartu, selanjutnya pemain disebelah kanannyajuga menambah taruhan ditengah apabila merasa kartu yang dipegangnya jugatinggi begitu seterusnya hingga seluruh pemain menambah taruhannya;Menimbang, bahwa pemenang dalam permainan judi jenis QyuQyutersebut adalah apabila ada dari salah satu pemain memiliki kartu yang jumlahsetiap kartu nilainya

keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan danmembenarkannya;Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) UndangUndang RINomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapatketentuan dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan,oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telahdiberikannya itu dibacakan di persidangan dan Pasal 162 ayat (2) KUHAPberbunyi jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah,maka keterangan itu disamakan nilainya

Berdasarkan ketentuan tersebut, makaketerangan saksisaksi yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpahberdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalamBAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut UmumHalaman 8 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2021/PN Kotdi persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpahyang diucapkan di sidang;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkantelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut

1) KUHAP dinyatakan bahwa:Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia ataukarena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karenajJauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yangberhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannyaitu dibacakan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi jikaketerangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itudisamakan nilainya

dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang;Menimbang, bahwa keterangan saksi MIRSA AULIAH S.Si, Apt Binti H.ARSYAD yang dibacakan tersebut, sebelumnya telah diberikan dibawah sumpahsebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 03 Pebruari 2014, sehinggaMajelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut disamakan nilainya denganketerangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa, yang dihubungkan

Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dinyatakanbahwa: alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat,petunjuk dan keterangan terdakwa;Menimbang, bahwa Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keteranganahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyilika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, makaketerangan itu disamakan nilainya

MANGATUR P SIMBOLON anakdari SIMBOLON sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan diPenyidik, oleh karena disumpah setelah memberikan keterangannya olehPenyidik, maka keterangan ahli tersebut, disamakan nilainya denganketerangan ahli di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan;Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukanalat bukti berupa keterangan saksisaksi, dan keterangan Terdakwa yang salingbersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperolehadanya

.2.492.625.000, (dua miliyar empat ratus sembilan puluh dua juta enamratus dua puluh lima ribu rupiah);10.Menyatakan kekayaan dari Tergugat dan kekayaan Turut Tergugat sertakekayaan Turut Tergugat Il, sebagai pembayaran hutangnya kepadaPenggugat;Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 21/PDT/2018/PT BGL.11.Menyatakan harta kekayaan dari Tergugat dan kekayaan Turut Tergugat serta kekayaan Turut Tergugat Il, untuk dapat dilakukan sebagaipembayaran sisa perhitungan hutangnya kepada Penggugat, apabilaternyata nilainya

Mitsubizi L300, dengan NopolBD9108AQ;e Kendaraan roda empat Merek Suzuki, dengan Nopol BD1244CE;e Kendaraan Roda empat Merek Mitsubizi Strada L200;15.Menghukum Tergugat, Turut Tergugat , Turut Tergugat Il, untukmenyerahkan hartanya, sebagai pembayaran hutangnya kepadaPenggugat;Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 21/PDT/2018/PT BGL.16.Menghukum Tergugat, Turut Tergugat , Turut Tergugat Il, untukmenyerahkan harta kekayaan lainnya, apabila ternyata harta kekayaanyang telah di lakukan penyitaan, nilainya

mampu berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian dan untuk itudiperlukan tambahan alat bukti yang lain untuk mencukupi batas minimal pembuktian.Hal inisejalan dengan yurisprudensi MARI No.1124K/Pdt/1984 yang menyebutkan bahwa denganadanya persetujuan pembagian dan penentuan peruntukkan harta terperkara, tidakberdasarkan , tidak sematamata berdasarkan surat TI.B akan tetapi berdasarkan keterangansaksisaksi .Dengan demikian sekiranya pun dengan penyangkalan terhadap bukti TIII.1mengakibatkan nilainya

Dengan demikian sekiranya pun dengan penyangkalan terhadap bukti TUI.1 mengakibatkan nilainya berkualitas sebagai bukti permulaan tulisanberdasarkan Pasal 1875 Jo.Pasal 1871 KUH Per,maka dengan adanya keterangan saksisudah tercapai batas minimal pembuktian untuk membuktikan kebenaran keterangan persetujuan yang terkandung dalam Akta dibawah Tangan, berdasarkan hal tersebutdiatas namun di persidangan Tergugat III tidak mengajukan jawaban untukmenyangkal gugatan penggugat dan Tergugat I, Tergugat II

Prima Mitrajaya Mandiri (PT.PMM) melakukan pemadaman api sekitar 4 (empat) jam;Bahwa pada saat melakukan pembakaran ladang tersebut Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada pihak perusahaan bahwa akanada kegiatan pembakaran ladang yang berdampingan dengankebun sawit; Bahwa yang Saksi ketahui bahwa pohon sawit yang telah terbakaryaitu sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) pohon seluas + 2,4(dua koma empat) hektar; Bahwa untuk kerugian berapa nilainya Saksi tidak ketahui, karenayang Saksi ketahui

KHE Desa Muara Kaman llir Kecamatan Muara Kaman;Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pembakaran ladangtersebut tetapi Saksi tidak kenal dengan orang yang membakar;Bahwa pemilik ladang yang dibakar tersebut Saksi tidak tahu danyang melakukan pembakaran ladang tersebut ada 3 (tiga) orangtetapi Saksi tidak kenal namanya; Bahwa yang Saksi ketahui pohon sawit yang telah terbakar yaitusebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) pohon dengan luas + 2,4(dua koma empat) hektar; Bahwa untuk kerugian berapa nilainya

dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs), sehinggapertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakanmenjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyatanyata tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan dalildalil serta alasanalasan hukum sebagai berikut:Tentang Koreksi Negatif Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan Eksporsebesar Rp2.128.151.133,00 direklasifikasi menjadi koreksi positif DasarPengenaan Pajak Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya

Putusan Nomor 410/B/PK/PJK/2016Bahwa selanjutnya atas Koreksi Negatif Terbanding terhadap DasarPengenaan Pajak Penyerahan Ekspor sebesar Rp2.128.151.133,00direklasifikasi menjadi koreksi positif Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendirisebesar Rp2.128.151.133,00 tersebut tidak dapat dipertahankan;Bahwa UU PPN antara lain mengatur halhal sebagai berikut:Pasal 1 angka 2:Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukurnnyadapat berupa barang bergerak

Sistem pembagian yang nilainya kilogramnya diterimakan kepada masyarakatmelalui RT masingmasing;57Yang nilainya ons dan gram diserahkan panitia kepada ketua RT untukdikelola untuk biaya operasional;Mengingat dari hitungan ons dan gram setelah terkumpul ada beberapa sakdan mau di bagi lagi kepada masyarakat kesulitan sehingga oleh panitiadiserahkan kepada masyarakat melalui RT sebanyak 1 sak/ 15 kg danmasalah pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada RT masingmasing;Pada akhir tahun panitia menyampaikan

Sistem pembagian yang nilainya kilogramnya di terimakan kepadamasyarakat melalui RT masingmasing;6. Yang nilainya ons dan gram di serahkan panitia kepada ketua RT untukdikelola untuk biaya operasional;7.

Maryono;Bahwa hasil musyawarah desa yang membahas raskin pada 9 Januari 2008dengan cara pembagian dibagi rata untuk seluruh warga (bagito), yaitu : Hasil pembagian untuk masingmasing KK adalah memperoleh hitungankilogram, ons dan gram; Yang nilainya kilogram diterima oleh KK seluruh warga desa; Yang nilainya ons dan gram diserahkan panitia agar dilelang dan yangmenebus harga pokoknya juga panitia, sedangkan sisa harga lelangdigunakan untuk operasional;Bahwa setahu saksi mekanisme pendistribusian

(satusak tidak utuh 15 Kg) kadangkadang ada yang satu sak berisi 14 Kg danseterusnya;Sistem pembagian yang nilainya kilogram diterimakan kepada masyarakatmelalui RT masingmasing;Yang nilainya ons dan gram diserahkan panitia olen ketua RT untuk dikelolaguna biaya operasional;Mengingat dari hitungan ons dan gram setelah terkumpul ada beberapa sakdan mau dibagi lagi kepada masyarakat merasa kesulitan sehingga olehpanitia diserahkan kepada masyarakat melalui RT sebanyak 1 sak/15 Kg danmasalah pengelolaannya

Dan berdasarkan hasil datapenimbangan barang bukti, masingmasing tabung tersebut memilikikekurangan isi sebanyak 230 g s/d 5510 g, sehingga nilainya tidakmasuk dalam batas kesalahan yang diizinkan (BKD). Barang buktitersebut tidak sesuai dengan berat bersih yang tertera pada labelnya.Dan keterangan ahli R.

Dan berdasarkan hasil data penimbangan barangbukti, masingmasing tabung tersebut memiliki Kekurangan isi Sebanyak 230 gs/d 5510 g, sehingga nilainya tidak masuk dalam batas kesalahan yangdiizinkan (BKD).

tidak hadir di persidangan walaupun telahdipanggil secara patut, sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik,Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa: keterangan saksisebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidangpengadilan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi jika keterangan itusebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya

Pasal 188 ayat (1) dan (2)KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi MICHAEL SOKOY Anak dariMARTHEN SOKOY, saksi NORMAN Bin SUNI dan saksi TOTO SUTIKNO AliasGONDRONG Bin WAKIJAN sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan diPenyidik, oleh karena sudah disumpah setelah memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangansaksisaksi tersebut, maka keterangan saksisaksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di persidangan;Menimbang

Adapun tanahkedua org tua Tergugat telah membelinya dari Patta Djafa (almarhum)yang dumaksud adalah ayah Penggugat sebesar Ro.2.000.000, ( dua jutarupiah) dengan cara Patta Djafa tiga kali menerima uang dari orang tuasaya (tergugat I) selanjutnya tergugat mengatakan itulah sebabnya PettaDjafa tinggal di arango sini karena dia telah menjual tanah tersebut diulangi lagi dengan harga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) bayangkan sajabetapa besar nilainya uang saat itu jika dibandingkan dengan saat ini,lanjut

yg menyuruhnya menempati objek sengketa sbb:9.1 Karena Andi Ratna petta Suruga tidak berhak terhadap tanah tersebut9.2.Karena Andi Ratna petta Suruga sudah puluhan tahun meninggaldunia sebelum kesepakatan gadai menggadaikan terjadi.Maka Tergugat telah terbukti melakukan kebohongan dan telah terbuktimelakukan perbuatan melawan HUKUMBahwa Tergugat telah merampas hakhak kami ahli waris dari H.AndiMuhammad Djafar alias A.Muh.Djafar Sehingga merugikan kami secaramoril dan materil yang tidak terhitung nilainya

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakanbahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (UitvoerbaarBijm Voorraad) harus disertai Dengan penetapan sebagaimana diaturdalam butir 7 SEMA No.3Tahun2000 yang menyebutkan: Adanyapemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusisehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabilaternyata dikemudian

Dengan demikian jelas bahwa permohonanputusan serta merta tanpa adanya jaminan yang nilainya seimbangdengan objek sengketa tidak boleh ada pelaksanaaan putusanprovisionilnya.30.

danmembenarkannya;NomorMenimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) UndangUndang RI8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapatHalaman 15 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Kotketentuan dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, olehkarena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telahdiberikannya itu dibacakan di persidangan dan Pasal 162 ayat (2) KUHAPberbunyi jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah,maka keterangan itu disamakan nilainya

Berdasarkan ketentuan tersebut, makaketerangan saksisaksi yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpahberdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalamBAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umumdi persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpahyang diucapkan di sidang;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telahdilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksisaksi, namunmasih mengalami kesulitan

Tindakan Penggugat Konvensi yangtelah melaporkan Tergugat Konvensi I ke Kepolisian secara tidak beralasantersebut jelasjelas merupakan penghinaan yang amat sangat nyata terhadapTergugat Konvensi I;Bahwa akibat penghinaan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi I secaranyata telah menderita kerugian immaterial berupa hilangnya waktu, pikiran dannama baik yang nilainya sebesar Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah).

baik secaratertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatanatau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduanfitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun;2 Bahwa pengaduan atau laporan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensitersebut mengakibatkan Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi I merasaterhina atau merasa nama baiknya tercemar, sehingga Tergugat IKonvensi secara nyata telah menderita kerugian immaterial berupahilangnya waktu, pikiran dan nama baik yang nilainya

keteranganSaksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP menentukan bahwadalam hal jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan berhalangan hadir dipersidangan, maka keterangan Saksi tersebut di dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan; Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa jika keterangan itusebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya

HULMAN dan Berita AcaraPengambilan Sumpah pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 atas nama HERMAN SURATMANBin JASMADI yang dibacakan dalam persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan Saksidibawah sumpah yang diucapkan di persidangan; n Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan SaksiSaksi dan keteranganTerdakwa serta barang bukti dan surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain,kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikute Bahwa benar Terdakwa

patut untuk dikabulkan;Petitum kedelapanMenimbang, bahwa Penggugat memohon agar putusan ini dapat dijalankanterlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun Tergugat melakukan upayahukum Verzet, banding maupun Kasasi ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 180 (1) HIR, Pasal 332 Rv, SEMA No. 3Tahun 2000 serta SEMA 4 Tahun 2001 menyatakan bahwa untuk penjatuhanputusan serta merta harus dipenuhi syaratsyarat sebagai berikut : Selain harus didasaran pada Akta Otentik harus pula dipenuhi adanyajaminan yang nilainya

sama dengan nilai barang / obyek yang akandieksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabilaternyata dikemudian hari dijatunkan putusan yang berbeda / membatalkanputusan Pengadilan tingkat pertama ;Menimbang, bahwa hingga dibacakannya Putusan ini pihak Penggugat tidakmenyerahkan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek yangdisengketakan sehingga terhadap Petitum nomor 8 yaitu agar Putusan inidinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum

Diharuskannya adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilaibarang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihaklain, apabila ternyata di kemudian hari dijatunkan putusan yangmembatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

karenayakendatipun telah terdapat penetapan dari Pengawas Ketenagakerjaan ProvinsiSumatera Selatan (vide bukti P10) namun Majelis Hakim berpendapat tuntutanPenggugat mengenai pembayaran jaminan hari tua tersebut tidak beralasan hukumsehingga haruslah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 Rbg serta Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan SertaMerta, oleh karena gugatan perkara a quo tidak adanya Akta Autentik dan tidakadanya pemberian jaminan yang sama nilainya

Faktur Penjualan yang memuatketerangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuandalam ayat ini disebut Faktur Pajak StandarPenjelasan Pasal 13 ayat (9)Walaupun Faktur Pajak atau dokumentertentu yangkedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudahmemenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar PajakPertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalamFaktur Pajak atau dokumen tertentu. yang kedudukannyadipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengankenyataan yang sebenarnya mengenai

ayat ini dapat mengakibatkan Pajak PertambahanNilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkansesual dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f.Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yangpengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat inidisebut Faktur Pajak Standar;Bahwa dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN ditegaskan lagibahwa walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yangkedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudahmemenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar PajakPertambahan Nilainya