ASNAR, lahir Malinau 8 Agustus 1960, Warga Negara Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Kantor Kasbang Pol PPKabupaten Tana Tidung, bertempat tinggal Desa Tideng Pale, KecamatanSesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara;SYAHRIN, S.E., lahir di Tarakan, 21 Oktober 1975, Warga NegaraIndonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Kantor PMDKabupaten Tana Tidung, bertempat tinggal Desa Tideng Pale, KecamatanSesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara;Halaman 1

S, ST., lahir di Tarakan, 27 Maret 1983,Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan RumahTangga Bagian Umum Setda Kabupaten Tana Tidung, bertempat tinggalJalan Mantawa Rt. Tideng Pale, Kecamatan Sesayap Kabupaten TanaTidung, Kalimantan Utara;. ROS EVINDL S.E., lahir di Bebatu, 10 Februari 1980, Warga NegaraIndonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Pj.

TEDY KONGSO SUSENO, SE., lahir 13 Januari 1985, Warga NegaraIndonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Pj. KasubagPerbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung,bertempat tinggal Jalan Amantawa Rt. 002 Tideng Pale, Kabupaten TanaTidung, Kalimantan Utara;SYAHRUL YAKUB, S.E., lahir di Tarakan, 20 September 1973, WargaNegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan KasubagAnggaran Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tana Tidung, bertempattinggal Jalan Tana Abang Rt.

Bahwa Objek Sengketa berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitutentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV diLingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung terhadap 49 (empatpuluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil termasuk didalamnya ParaPenggugat;c. Objek Sengketa tersebut telah ditujukan terhadap 49 (empat puluhsembilan) orang Pegawai Negeri Sipil termasuk didalamnya ParaPenggugat;2.

PP No. 9 Tahun2007 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, PP No. 100 jo. PP No. 13Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JabatanStruktural, PP No. 99 Tahun 2000 jo. PP No. 12 Tahun 2002 tentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Perpres RI No. 3 Tahun 2006tentang Tunjangan Jabatan Struktural;.

yang memeriksa perkara Pra Peradilan ini menyatakanpenyidikan yang dilakukan oleh oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipilpada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan Wilayah Sumatera batal demi hukum (null and void);C.

Bahwa selain itu Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai saksidan/atau tersangka oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Sumatera (Termohon) terhadap Laporan KejadianNomor: LK.05/BPPHLHKSWII/I/08/2018 tanggal 6 Agustus 2018;10.

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil padaBalai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Batal Demi Hukum dantidak punya dasar Hukum;2. Penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil padaBalai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II tidak punya dasar hukum;3.

Negeri Sipil padaBalai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II Batal Demi Hukumdan Tidak Punya Dasar Hukum;Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini, Pemohon padapokoknya mengajukan alasan bahwa :Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pengamanan dan PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera memilikikewajiban untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada PenuntutUmum dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Barang Bukti apa yang dihubungkan dengan Pemohon dansejauh mana keterlibatan Pemohon dengan barang bukti yang disangkakantersebut; Pemohon memohon agar menyatakan proses penyidikan yang dilakukanoleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pengamanan danPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumateraselaku Termohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan menyatakanpenyidikan yang dilakukan oleh oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil padaBalai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Saksi SUNARTI;e Bahwa setahu saksi, terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara inikarena masalah penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);e Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebutbenar;e Bahwa kejadian awalnya adalah mulai pada bulan Juni sampai bulanNovember tahun 2014;e Bahwa tempat kejadiannya adalah di Desa Golang, Kecamatan Sawahan,Kabupaten Madiun;e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah Kepala Desasaksi ; Bahwa awalnya saksi kenal dengan

terdakwa di warung ibu saksi;e Bahwa di warung tersebut terdakwa ngomong kalau bisa memasukanseseorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);e Bahwa kemudian, saksi memberitahukannya ke pak SARTONO;e Bahwa setahu saksi, syaratsyaratnya untuk masuk CPNS saat itudiantaranya : pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, pas photo 4x6sebanyak 2 (dua) lembar, pas photo KTP, foto copy ljazah, foto copytranskip nilai, foto copy KK, foto copy SKCK, foto copy Kartu Kuning, fotocopy Surat Registrasi Bidan;

Negeri Sipil (CPNS) apa dan dimana, saksi tidaktahu;Bahwa kemudian, terdakwa meminjam uang kepada saksi dengan alasanuntuk menalangi orang lain yang masuk Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) melalui terdakwa;Bahwa uangnya seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus riburupiah);Bahwa penyerahan uang kepada terdakwa dilakukan secara bertahap,yang seingat saksi adalah :Pada tanggal 16 Juli 2014 bertempat bertempat di rumah saksi korbansebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);Pada tanggal

Negeri Sipil), kemudianterdakwa meminjam uang kepada saksi SUNART;Menimbang, bahwa oleh karena antara terdakwa dengan saksiSUNARTI sering bertemu dan saksi SUNARTI mempercayai terdakwayang saat itu terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Golan, makakemudian saksi SUNARTI memberikan/meminjami uang kepada terdakwasecara bertahap yang menurut keterangan terdakwa untuk keperluanCPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang rencananya akan dikembalikansetelah pengumuman CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sekitar

Negeri Sipil), lalu meminjamuang kepada saksi SUNARTI;Menimbang, bahwa oleh karena antara terdakwa dengan saksiSUNARTI sering bertemu dan saksi SUNARTI mempercayai terdakwayang saat itu terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Golan, makakemudian saksi SUNARTI memberikan/meminjami uang kepada terdakwasecara bertahap yang menurut keterangan terdakwa untuk keperluanCPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang rencananya akan dikembalikansetelah pengumuman CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sekitar bulanDesember

negeri ataupenyelenggara negara yang menerima sesuatu pemberian atau janji, denganmaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya yang dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa SUGITO, SH Bin HASAN BASRI (Alm) adalah pegawainegeri / POLRI yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia No.

negeri pada Polri sehingga parapelaku dalam kompetensinya selaku anggota Polri ditinjau dariaspek hukum ketatanegaraan merupakan pegawai negeri ataupegawai pemerintahan dan bahkan dalam Pasal 30 UUD 1945, Polriadalah sebagai alat negara yang bertugas Kamdagri.

Negeri atau Penyelenggara Negara ; Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurutUndangundang No. 31 Tahun 1999 adalah Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal ayat (2) adalah sebagai berikut :Pegawai Negeri adalah meliputi : Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentangkepegawaian ; Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang HukumPidana ; Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ; Orang

negeri atau penyelenggara Negara yang menerimapemberian atau janji tersebut, melakukan suatu perbuatan atau berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukanatau tidak dilakukan dalam jabatannya;Menimbang, bahwa pada setiap jabatan sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan,baik berupa berbuat maupun berupa tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang telahditentukan dalam perundangundangan

;Menimbang, bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalammelaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapatkeadaan dimana pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut telah berbuatsesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut adalah tidak merupakan kewajiban yangmelekat padanya, atau sebaliknya jika ia tidak berbuat sesuatu, padahal seharusnya iaberbuat sesuatu dalam kewajibannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa TerdakwaSUGITO

PUTUSANNomor XXxX/Pdt.G/2017/PA.Tte.er) yer Ul pau,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(Guru), tempat kediaman di Kota Ternate, dalam hal inimemberikan kuasa khusus kepada Muhammad Konoras,SH.

Pengugat/memukul dimana setiap Penggugat pulang kantor terlambat Tergugat selalumencari alasan untuk mencaci maki Penggugat dan terjadi pertengkaran.Penggugat juga dilarang untuk bergaul dengan temanteman guru dandilarang pula bergaul dengan tetangga ;4.bahwa sudah berulang kali Penggugat mencoba untuk menjelaskan tetapi Tergugat tidak mau menerima alasan Penggugat ;5.bahwa selain itu Tergugat juga sering berkata kasar, mengancam akan membunuh Tergugat ;6.bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil, maka bersama ini Penggugat lampirkan surat ijin perceraian atasan langsungPenggugat (dalam hal ini Kepala sekolah) bukti P2 ;7.bahwa sebagai akibat dari tindakan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat menderita lahir batin dan perkawinan antara Penggugat danTergugat tidak dapat diharapkan rukun kembali seperti semula ;Berdasarkan keseluruhan alasan tersebut diatas, Penggugat mohonkiranya Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q.

seadil adilnya ;Bahwa pada harihari persidangan yang telah ditentukan, kedua belahpihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti PengadilanAgama Ternate masing masing relaas kepada Penggugat dan Tergugat,dimana Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipildi SD Negeri 3 Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Barat, dimana yangbersangkutan telah mengajukan permohonan Izin untuk melakukan prosesPerceraian ;Bahwa oleh karena Pengugat telah mendapatkan surat izin perceraiandari SD Negeri 3 Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Barat NomorXXX/13/SD/2017 tertanggal 5 Agustus 2017, sehingga telah memenuhi syaratadministratif sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Guru di di SD Negeri 3 HalmaheraBarat untuk berperkara

MtrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Kandangan, 09 Mei 1973, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma IV, tempatkediaman di Kecamatan Selaparang Kota Mataram sebagaiPemohon,melawanTergugat, tempat dan tanggal lahir Karang MasMas, 09 Mei 1979, agamaIslam

Muhammad Noor S.H. ), sebagaimanalaporan mediator tanggal 23 Mei 2018, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonanPemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa Termohon setelan mediasi tidak pernah hadir kembalidipersidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 18Juni 2018 dan relaas tertanggal 28 Juni 2018 sehingga Majelis Hakim tidakdapat mendengar keterangan dari Termohon;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri

Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan surat Nomor862/167/SKD/2018, yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara, tanggal26 Maret 2018;Bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Pemohon telah mengajukanbukti berupa:A.

Dengan demikian,dalam pemeriksaaan perkara a guo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan.Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagai Pegawai Negeri Sipildengan surat Nomor 862/167/SKD/2018, yang dikeluarkan olen Gubernur NusaTenggara tanggal 26 Maret 2018 ;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon adalah sebagaiberikut: Bahwa Pemohon

MXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir : Makassar/28091955, AgamaIslam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat TinggalKel Mamajang Luar Kec. Mamajang Kota Makassar Untuk selanjutnyadisebut sebagai Pemohon II;3. MXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl.Lahir : Makassar/18081966, AgamaIslam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat TinggalKel. Pabaengbaeng Kec. Tamalate Kota Makassar Untuk selanjutnyadisebut sebagai Pemohon III;4.

XXXXXXXXXXAXX, Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang/01071976,Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, BertempatTinggal Kel Kalegowa Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa Untukselanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;5. XXXXXXXXXXAXX, Tempat/Tgl.Lahir : Makassar/09101977 AgamaIslam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat TinggalKel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar Untuk selanjutnyadisebut sebagai Pemohon V ;6.

Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidakpernah menikah; Bahwa amarhumah XXXXXXXXXXXX mempunyai 5 orang saudarakandung, masingmasing bernama XXKXXKXKXKXKXKXKXXKX,XXKXKKXKXKKKXKKK, MKKKKKKKKKKK, , KK KM KK KK KKM Bahwa kedua orang tua almarhumah lebih dulu meninggaldunia;= Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggal karena sakitdan dalam keadaan Islam; Bahwa almarhumah meninggalkan tiga kemanakan dan enamorang cucu kemanakan;Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaanPensiunan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal di KecamatanMamajang, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah,pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah temanPemohon II;Hal. 8 dari 14 Hal.

ataurumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) atausebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 UndangUndang No. 1 Tahun1974 bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suamiisteri.Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugatdengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinansebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UndangUndang No. 1 Tahun 1974maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa sebagai Pegawai

Negeri Sipil, Penggugat telahmelampirkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Januari 2017 yang diketahuioleh Plt.

Direktur RSUD Haji Makassar;Menimbang, bahwa Penggugat tidak memperoleh surat izin ceraisebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenairisiko mengajukan perceraian tanpa izin sebagaimana tersebut dalam Pasal 16Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yaitu Pegawai Negeri Sipil yangmelanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3),dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi Penggugat di muka10Halamansidang menyatakan telah siap menerima risiko apapun dari pejabat atasannyayang berwenang, dengan dalih hidupnya sudah sangat menderita bersamaTergugat dan mengganggu aktivitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak

Lahir Samalanga, 05 Juli 1957, AgamaIslam, Pendidikan Sl, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),tempat tinggal di Desa Matang, Kecamatan Samalanga, KabupatenBireuen, disebut sebagai Pemohon ;. Pemohon Il, Tempat/ Tgl. Lahir Samalanga, 07 Juni 1983, AgamaIslam, Pendidikan SI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempattinggal di Desa Matang, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireue,disebut sebagai Pemohon Il;Pemohon Ill, Tempat/ Tgl.

Nurhasanah binti Muhammad Amin meninggaldunia hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon dan merekatidak pernah bercerai;Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhumah Nurhasanahbinti Muhammad Amin bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;Bahwa setahu saksi penetapan ahli waris ini akan di pergunakanuntuk mengambil tabungan almarhumah Nurhasanah bintiMuhammad Amin yang ada di Bank Aceh Cabang PembantuSamalanga dan babungan pada Bank Aceh Cabang Bireuen dantabungan lainnya yang ada di BankBank lain, serta

berkaitandengan hak almarhumah sebagai Pegawai Negeri Sipil;1.

Nurhasanah binti Muhammad Amin yaitu suami dari PemohonI;Bahwa almumah Nurhasanah binti Muhammad Amin telahmeninggal dunia kirakira 8 (delapan) bulan yang lalu, almarhumahmeninggal karena sakit dan dikebumikan di Gampong Matang,Kecamatan Samalanga;e Bahwa semasa hidupnya 9 almarhumah Nurhasanah bintiMuhammad Amin bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;e Bahwa setahu saksi pada saat almarhumah Nurhasanah bintiMuhammad Amin meninggal dunia Ibu Kandungnya masih hidupdan masih ada sampai sekarang, sedangkan

Iqbal Mina bin Zulkifli, 5.Pemohon V dan Pemohon VII, kKesemuanya beragama Islam dantidak ada ahli waris yang lain;e Bahwa semasa hidupnya almarhum Nurhasanah binti MuhammadAmin adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil;e Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk penarikantabungan almarhumah yang ada pada Bank Aceh CabangPembantu Samalanga dan pada Bank Aceh Cabang Bireuen sertauntuk kepentinggan lainnya yang berkaitan dengan meninggalnyaalmarhumah Nurhasanah binti Muhammad Amin;Menimbang, bahwa

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telan memperoleh surat izinmelakukan perceraian dari Bupati Kabupaten Pangkep Nomor 383 tahun2020;5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikannafkah kepada Penggugat;6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu,Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaikadalah bercerai dengan Tergugat;7.

dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebuttidak beralasan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnyaTergugat;Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati danmenyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,sedangkan terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan mediasi karenaTergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh suratizin melakukan perceraian dari Bupati Kabupaten Pangkep Nomor 383 tahun2020 sesuai ketentuan PP No 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalildalinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ataupuntambahan;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidakdapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan No.0209/Pdt.G/2020/PA.PkjMenimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin melakukan perceraian dari Bupati Kabupaten PangkepNomor 383 tahun 2020, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuanPP No 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepadaMajelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat denganTergugat dengan alasan yang pada

Alm, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan GuruSDN, Pendidikan Diploma Il, alamat Kabupaten Banjarsebagai Pemohon;melawanTERMOHON umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Strata , Kabupaten Banjar sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27Maret 2017 telah mengajukan

makaTermohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus denganverstek Sesuai dengan pasal 149 R.Bg dan pendapat Pakar Hukum Islam yangterdapat dalam Kitab A/ Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagaiberikut :aiwJbL asbLs jlo ane ol syloi ol jjnis 5505 UlsHal 6 putusan Nomor 0250/Pdt.G/2017/PA.MtpArtinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, bolehperkara itu diputus dengan buktibukti (persaksian).Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalahpensiunan Pegawai

Negeri Sipil sedangkan Termohon adalah seorang PegawaiNegeri Sipil;Menimbang, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak mengatur tentang perceraian bagiPensiunan Pegawai Negeri Sipil dan mengatur bagi Pegawai Negeri Sipil yangdiajukan perceraian, harus mendapatkan surat keterangan terlebih dahulu dariatasannya;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk mempergunakanhaknya dalam memperoleh surat keterangan sebagai bagian darikepentingannya sendiri selaku Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan

Fotokopi Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 835/73/BKDtentang pemberian izin gugatan perceraian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tanggal 07 Desember 20 1 3,bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinyatemyata sesualdan telah bermeteri cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda(Bukti P.2).Bahwa disamping bukti Suratsurat, Penggugat dipersidangan jugatelah menghadirkan 2 ( dua) orang saksi sebagai berikut :1.

danTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat sebagaimanaposita ( 1 ) yang dikuatkan oleh bukti surat (P. 1), terbukti antaraPenggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, makaPenggugat dan Tergugat adalah pihakpihak yang sah sebagai subyekhukum dalam perkara ini dan Penggugat memiliki alas hak untukmengajukan gugatan cerai;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tentang identitaspekerjaan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti Surat (P.2), terbukti bahwaPenggugat adalah sebagai Pegawai

Negeri Sipil di Wilayahn KotaBalikpapan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 0 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri SipilPasal 3 ayat ( 1 ) yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih Putusan Nomor 0331/Pdt.G/2015/PA.Bpp 6 dari 13dahulu dari Pejabat", maka Penggugat telah memenuhi surat perintahtersebut dengan mengajukan

bukti (P.2) sebagai pemberian jjin dariatasannya, sedangkan Tergugat yang juga sebagai Pegawai Negeri Sipiltidak pemah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat menyampaikansurat keterangan dari atasannya, oleh karenanya perkara ini dapatdilanjutkan dengan pemeriksaan;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut danresmi sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pemah hadirdan tidak pula memerintahkan wakilnya untuk

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mendapatkan izin dariAtasan Penggugat dengan SK Keputusan Pemberian Izin Cerai nomor 1561/UN47/KP/2014 tanggal 10 Oktober 2014;9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:Primair :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

Bahwa saksi mengetahui Tergugat selalu memaksa kehendaknya,karenana Tergugat selalu memaksa Penggugat pindah ke Surabayamengkuti Tergugat, sementara Penggugat tidak mau pindah karenaPenggugat sebagai Pegawai Negeri sipil/Dosen di Gorontalo;g. Bahwa saksi mengetahui Tergugat selalu meninggalkan Penggugat,kerena Tergugat sering pergi ke surabaya berminggu minggu, bahkanberbullan bulan tanpa menghiraukan Penggugat di Gorontalo.h.

dan Tergugat belum dikaruniaianak/keturunan;Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugatsering bertengkar, dikarenakan Tergugat selalu memaksa kehendaknya,disamping itu sering meninggalkan Penggugat ke Surabaya bermingguminggu bahkan berbulan bulan tidak kembali kepada Penggugat;Bahwa saksi mengetahui Tergugat selalu memaksa kehendaknya,karenana Tergugat selalu memaksa Penggugat pindah ke Surabayamengkuti Tergugat, sementara Penggugat tidak mau pindah karenaPenggugat sebagai Pegawai

Negeri sipil/Dosen di Gorontalo;.

Negeri Sipil Penggugat telahmendapatkan izin dari Atasan Penggugat dengan SK Keputusan Pemberian IzinCerai nomor 1561/UN47/KP/2014 tanggal 10 Oktober 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilanberpendapat Penggugat dan Tergugat sulit mewujudkan rumah tangga yangbahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yangterdapat dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

PUTUSANNomor 0942/Pdt.G/2016/PA.TnkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaDinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, pendidikan terakhirS2 (Sipil), bertempat tinggal di Kecamatan Tanjungkarang Timur KotaBandar Lampung

, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepadaKuasa Hukum XXXXX Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantorpada Kantor XXXXX dan Rekan beralamat di Kecamatan kemilingKota Bandar lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor043/SKO/ADVYY/IX/2016 tanggal 04 September 2016 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang denganRegister Nomor 192/Kuasa/2016/PA.Tnk tanggal 05 September2016, disebut Penggugat;melawanTergugat, SE, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil adilnya;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugatdan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilbelum memperoleh surat izin untuk melakukan Perceraian dari atasanPenggugat walaupun majelis hakim telah memberikan waktu yang cukupberdasarkan peraturan yang berlaku, dan atas pertanyaan

Saksi Il, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaBappeda Kota Bandar Lampung, bertempat tinggal di Kecamatan SukarameKota Bandar Lampung, selanjutnya dibawah sumpah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;Bahwa, saksi adalah teman Penggugatsejak tahun 2012;Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi tidak tahukapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi tahu kalauPenggugatdan Tergugat adalah suami

Negeri Sipilbelum memperoleh surat izin untuk melakukan Perceraian dari atasanPenggugat walaupun majelis hakim telah memberikan waktu yang cukupberdasarkan peraturan yang berlaku, dan atas pertanyaan majelis hakim makaPenggugat menyatakan secara tertulis tertanggal 09 Januari 2017 bahwaPenggugat tidak sanggup lagi memperoleh Surat izin untuk melakukanPerceraian dari atasan Penggugat dan bersedia menanggung segala resikomaka secara Administrasi Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukanperceraian

PUTUSANNomor /Pdt.G/2019/PA.SrlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 10 Desember 1971 (umur 47tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Strata , tempat kediaman di KabupatenSarolangun, sebagai PemohonmelawanTermohon, tempat dan tanggal

lahir Jambi, 29 Agustus 1969 (umur 49 tahun),agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagaiTermohonPengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon,;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun padatanggal 16 Januari

Bahwa Pemohon adalah sorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatizin dari atasan untuk mengajukan permohon perceraian di PengadilanAgama yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Sarolangun, nomor /2018,tanggal 30 Nopember 2018;10.

Selanjutnya,Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upayamediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.) tanggal30 Januari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;Bahwa pada sidang berikutnya, Hakim tetap berusaha mendamaikanPemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namuntidak berhasil:Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipildan Pemohon telah mendapatkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian dariBupati Sarolangun, nomor /

(Hakim Pengadilan Agama Sarolangun) dan mediatortersebut dengan suratnya bertanggal 30 Januari 2019 telah memberitahukankepada Hakim bahwa mediasi telah gagal:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan sesuai dengan Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon dan Termohonsebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari BupatiSarolangun;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwaPemohon

berperkara, salinanresmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0126/Pdt.G/2017/PA.TAtanggal 04 Oktober 2017 Masehibertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439Hijriyah, setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama kemudian memberikanpertimbangan sebagai berikut:DALAM KONPENSI :Menimbang, bahwa Pembanding yang berkedudukan sebagaiPegawai Negeri Sipil tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan DanPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil menyebutkan yang pada intinya bahwa Pembanding sebagaiTermohon harus mendapatkan Surat Keterangan lebih dahulu dari

Pejabatdengan mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama dalam persidangan tanggal 26 Juli 2017memberikan penjelasan kepada Termohon sehubungan status Pembandingyang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memberi waktudan kesempatan untuk mengurus Surat Keterangan dari Pejabatsehubungan kedudukannya sebagai Termohon yang berstatus sebagaiPegawai Negeri Sipil, namun kenyataannya Majelis Hakim PengadilanTingkat

Negeri Sipil;Menimbang, bahwa oleh karena penundaan sidang untuk jawabanPembanding yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak ada keberatandari Pembanding dan juga tidak ada bantahan dari Terbanding, makapersidangan untuk pemeriksaan dalam perkara ini tanpa terlebih dahuluadanya Surat Keterangan dari Pejabat dimaksud, tidak menjadi batal demihukum, dengan catatan bahwa segala konsekwensi secara administratif atasputusan dalam perkara ini adalah menjadi tanggung jawab Pembandingsendiri yang

berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannyatertanggal 09 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Tulungagung tanggal 09 Januari 2017, Pembanding mendalilkanbahwa semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding berjalan baik,rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 mulai goyah, seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding tidak bisamengurus keuangan rumah tangga dan Pembanding sering mengambil

Bahwa anak ketiga yang bernama SA'ID adalah seorang Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Petikan Keputusan Bupati Mojokerto No: 821.12/1427/416206/2008dan belum menikah (jejaka);4. Bahwa berdasarkan Surat Kematian No. 470/34/41630814/2017 tertanggal 20Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala desa Gununganmenerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 telah meninggal dunia atasnama XXXXX dikarenakan SAKIT;5.

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkansebagai Ahli Waris sesuai KHI (Kompilasi Hukum Islam) akan digunakan dalamPengurusan TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) dengan NIP:196512112006041008 atas nama XXXXX (Alm);4. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalampermohonan ini;Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon dengan hormat atas perekananKetua Pengadilan Agama Mojokerto c.g.

Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan iniuntuk memutuskan :Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 0056/Padt.P/2017/PA.Mr.1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2) Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari alm XXXXxX;3) Menetapkan Para Pemohon berhak untuk mengurus penyelesaian TASPEN(Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) dengan NIP: 196512112006041008 atasnama XXXXX (alm);3) Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;Apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yangseadiladilnyaBahwa

Foto Copy Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama SAID Nomor821.12/1427/416206/2008, tanggal 28 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Bupati KabupatenMojokerto (P.11) ;12. Foto Copy Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An.

Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor880/19/III/BKPPD/2013 tanggal 26 Maret 2013 TentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Diri SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur atasnama Mochtar in casu obyek sengketa didasari atas usulan dariBadan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, maka Keputusantersebut sudah bersifat final, sehingga tidak ada lagi kewenanganBadan Pertimbangan Kepegawaian menilai ; 3.

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa sungguhsungguh melanggar Pasal 8 PP No. 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan melanggar azas umumpemerintahan yaitu : azas kecermatan dan kehatihatian, sehinggamerugikan Penggugat ; 6. Bahwa obyek sengketa adalah memenuhi syarat gugat karenaunsurnya terpenuhi antara lain : a. Tertulis, b. Dikeluarkan olehBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara, c. Konkrit, individual dan d.Menimbulkan akibat hukum dan sudah bersifat final.

ennaMenimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berpendapatbahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara ini, sehingga gugatan Penggugatharus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklraard),dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa dalam obyek sengketa pada dictum alinea kesatu disebutkanbahwa Mochtar (Penggugat/Pembanding) dijatuhkan HukumanDisiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai

Negeri Sipil karena yangbersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggarketentuan Pasal (4) ayat 1, ayat 3, ayat 4 dan Pasal (10) ayat 1, ayat2, ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ; Bahwa untuk jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksudPasal 7 ayat (4) huruf (d) Peraturan Pemerinttah Nomor 53 TahunHal 9 dari 14 hal.

No. 132/B/2013/PT.TUN.Mks.2010 yakni berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, berlaku prosedurpenjatuhan disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1)juncto Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka obyek sengketadalam perkara ini harus diselesaikan lebih dahulu melalui upayaadministratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK),dan apabila para pihak tidak puas terhadap keputusan

PUTUSANNomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkaraCerai Talakt pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, NIK XXXX, Pendidikan S1,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bp Batam, tempattinggal, Kota Batam, sebagai PEMOHON ;MelawanTERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, NIK 2171125409799001,Pendidikan SD, Pekerjaan

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsidair :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon danTermohon hadir secara pribadi di persidangan;Bahwa Pemohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, danuntuk melakukan perceraian telah mengurus izin perceraian kepadaatasannya dan laporan tersebut telah diproses oleh pejabat Pemeriksa yangberwenang yaitu.

Negeri diBadan Pengelolaan Batam;O Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penghasilanPemohon;O Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon masihmenafkahi Termohon sebesar Rp.1.500.000, sampai Rp.2.000.000,perbulan;O Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohonuntuk baik dan rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;2.

Negeri Sipil sudahmengajukan izin perceraian kepada atasan/Pejabat yang berwenangsebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 joPeraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan danperceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, izin tersebut telah diajukan olehPemohon kepada atasannya lebih dari 3 (tiga) bulan dan permohonan izintersebut telah di proses oleh Pejabat Pemeriksa yang berwenang, akantetap!

Negeri sipildan dari sisa gaji yang diterima setiap bulannya sebesar 5.117.000 (lima jutaseratus tujuh belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon,diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:O Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami ister!

Negeri Sipil di lingkup PropinsiMaluku Utara, oleh karena itu sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib hukumnyauntuk memiliki Izin cerai dan atasan yang berwewenang untukmengeluarkan Izin tersebut sebelum gugatan cerai diajukan ke PengadilanNegeri.

Jika mencermati gugatan Penggugat tidak diternukan dalildalildalam posita penggugat yang mengurai tentang Izin cerai/ dasar hukumdiajukannya gugatan cerai bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebagaimana dirumuskan dalarn Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990tentang izin Pernikahan dan Cerai bagai PNS; Bahwa Penggugat merasa yakin Izin tersebut belum dikeluarkan karenasampai jawaban ini diajukan Tergugat belum pernah dipanggil olehPimpinan

Negeri Sipill selaku aparatur Negara.

Negeri Sipil di lingkup PropinsiMaluku Utara, oleh karena itu sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib hukumnyauntuk memiliki Izin cerai dari atasan yang berwewenang untukmengeluarkan Izin tersebut sebelum gugatan cerai diajukan ke PengadilanNegeri.

Jika mencermati gugatan Penggugat tidak ditemukan dalildalildalam posita penggugat yang mengurai tentang Izin cerai / dasar hukumdiajukannya gugatan cerai bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebagaimana dirumuskan dalarn Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990tentang izin Pernikahan dan Cerai bagai PNS;halaman 19 dari 27 Putusan No.47/Pdt.G/2018/PN.Tob Bahwa Penggugat merasa yakin Izin tersebut belum dikeluarkan karenasampai jawaban