Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabayacq.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya selaku(Instansi) atasan Terlawan Il, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Surabaya bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagiandari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila adatuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya bukanmerupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yangmerupakan bagian

Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabayacq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya.

Oleh karena ituTerlawan Il tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkaraperdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukuminduknya dan Instansi atasannya;Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Terlawan Il di atas,terbuktilan bahwa gugatan Perlawanan Pelawan yang langsung ditujukankepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabayatanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat.

dari Petrus Siahaan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri dalam kawasan hutan ; , Membawa alat alat berat dan/atau alat alat lainnya yang lazim dan patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri ;, Dan menempatkan, mentransfer membelanjakan, membayarkan, atas Harta Kekayaan

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kehutanan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana kehutanan dengan tujuaan menyembunyikan atau menyamarkanasal usul Harta Kekayaan.

apabila suatu harta kekayaan terbuki bahwa itu merupakan hasildari TPPU maka harta kekayaan tersebut dapat dirampas untuk Negaraatau dikembalikan kepada yang berhak;Bahwa harta kekayaan yang diperoleh oleh terdakwa ini termasuk dalamharta kekayaan hasil dari TPPU karena harta kekayaan terdakwatersebut berasal dari bidang kehutanan;Bahwa berdasarka Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 8 tahun 2010 tentangpencegahan dan pemberantasan TPPU bahwa hasil tindak pidanamerupakan harta kekayaan yang diperoleh dari

, lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak atau kepemilikan yang sebenarnyaMenimbang bahwa apabila suatu harta kekayaan terbuki bahwa itumerupakan hasil dari TPPU maka harta kekayaan tersebut dapat dirampasuntuk Negara atau dikembalikan kepada yang berhak;Menimbang bahwa harta kekayaan yang diperoleh oleh terdakwa initermasuk dalam harta kekayaan hasil dari TPPU karena harta kekayaanterdakwa tersebut berasal dari bidang kehutanan;Menimbang bahwa berdasarka Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 8 tahun2010 tentang

merupakan hasil tindak pidana kehutanan dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

P/2015/PN DpsKrishna Praditya yang masih berada di bawah umur/belumdewasa, agar harta kekayaan Pemohon berupa Sertipikat HakMilik (SHM) Nomor306/Jagapati atas nama Putu Sulaka, denganluas 400 m?

berpendapa tlain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequoet bono) ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkanPemohon telah hadir dipersidangan dan setelah surat permohonandibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap padapermohonannya ;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Hakimmenjelaskan bahwaatas permohonan Pemohon bermaksudmengajukan permohonan ini untuk mewakili anaknya yaitu MadeAnanta Krishna Praditya yang masih berada di bawah umur/belumdewasa, agar harta kekayaan

orang anak yang masingmasing bernama Putu AnandaMaheswara Putra, lahir di Jagapati pada tanggal 12 Juni 2007,hal.5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2015/PN Dpsdan Made Ananta Krishna Praditya, lahir di Gianyar, padatanggal 8 Agustus 2011 ;Bahwa saksi tahu Pemohon merupakan wali (hak asuh) terhadapkedua anak tersebut ;Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukanpermohonan ini untuk mewakili anaknya yaitu Made AnantaKrishna Praditya yang masih berada di bawah umur/belumdewasa, agar harta kekayaan

P/2015/PN Dpsdan Made Ananta Krishna Praditya, lahir di Gianyar, padatanggal 8 Agustus 2011 ; Bahwa saksi tahu Pemohon sebelumnya memang pernah kawindengan Pande Putu Ary Sugiarsih akan tetapi sudah cerai ; Bahwa Pemohon merupakan wali (hak asuh) terhadap keduaanak tersebut ; Bahwa saksi tahu permohonan ini untuk mewakili anaknya yaitu Made Ananta Krishna Praditya yang masih berada di bawahumur/belum dewasa, agar harta kekayaan Pemohon berupaSertifkat Hak Milik (GHM) nomor 306/Jagapati atas nama

P2 dan P5 yang bersesuaian pula dengan keterangansaksisaksi, sehingga Pmohon sebagai orang tua kandung sangat tepatditunjuk sebagai wali bagi anakanaknya yang masih dibawah umuruntuk melakukan tindakan hukum ;Menimbang, bahwa sesuai pasal 51 ayat 2 Undang Undang No.1Tahun 1974, yang mengatakan Wali sedapatdapatnya diambil darikeluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiransehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alasanPemohon untuk kekayaan

KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) DENPASAR, alamat JI. DR.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor$.2790/WKN.14/KNL.01/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, tanggal12 Juli 2017;. Memerintahkan Tergugat Il, untuk mencabut Surat NomorS.2790/WKN.14/KNL.01/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, tanggal12 Juli 2017;. Memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar kerugianPenggugat Materiil maupun inmateriil.

Tanggal 30 April 2018 kepadaPT Lelang Bali Indonesia (BLBI) Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Denpasar Terbanding Il semula Tergugat Il yangtelah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar padatanggal 23 Mei 2018 ;Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa padatanggal 4 Mei 2018 Pembanding semula Penggugat, telah mengajukanpermohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan NegeriDenpasar

Menara Bank Mega Cq PT Bank Mega TbkCabang Denpasar Terbanding semula Tergugat ;Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakanbahwa pada tanggal 14 Mei 2018 permohonan banding tersebut telahdiberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada PT LelangBali Indonesia (BLBI) Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Denpasar Terbanding Il semula Tergugat Il ;Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG TANGERANG, berkedudukan di Jalan TamanMakam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, diwakili olehTavianto Noegroho selaku Direktur Hukum dan HubunganMasyarakat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SalbiahKabid Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi KanwilDJKN banten dan kawankawan, Para Pegawai DirektoratJenderal Kekayaan Negara c.g. Kantor Wilayah DJKNBanten c.q.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Tangerang, beralamat Jalan Taman MakamPahlawan Taruna, Tangerang, berdasarkan tanggal 31Desember 2015;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagianHalaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2042 K/Pdt/2018tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Primair:1.

.: bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam rangka jasapendaftaran merek dan patent di berbagai negara di luar negeri yakni agarmerek dari produk Pemohon Banding terdaftar di Luar Negeri untukmencegah adanya penyalahgunaan kekayaan intelektual (merek PemohonBanding tidak dipalsukan) di Luar Negeri.

PPNJasa Luar Negeri, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 huruf e UU PPN.bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwabenarpembayaran biaya konsultan/Trada Mark dilakukan oleh Pemohon kepada PT.XYZ di United Kingdom yang merupakan Subyek Pajak Luar Negeri.bahwa Jasa Konsultan/Trade Mark yang dilakukan WPLN ini dilakukan diLuar Negeri dan juga dimanfaatkan untuk kepentingan Pemohon Banding diLuar Negeri agar merek produk perusahaan Pemohon Banding terdaftar diLuar Negeri, sehingga atas kekayaan

sehingga terutang PPN sesuai denganketentuan dalam Pasal 4 huruf e Undangundang PPN.bahwa Pemohon Banding menegaskan bahwa transaksi dengan pihak luarnegeri sebesar Rp.881.530.906,00 adalah transaksi dengan pihak luar negeriyang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri dan bahwa jasa pendaftaran hakpatent yang dilakukan WPLN ini dilakukan di Luar Negeri dan jugadimanfaatkan untuk kepentingan Pemohon Banding di Luar Negeri agarmerek produk perusahaan Pemohon Banding terdaftar di Luar Negeri,sehingga atas kekayaan

B 5 RFD dibeli tahun2008, atas nama Tergugat.3 (tiga) buah Jet Sky, warna kuning, orange dan hitam.Bahwa buktibukti harta bersama tersebut diatas point 8.1. sampai dengan8.6. semua buktibuktinya berada di tangan Tergugat.Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 huruf (f) berbunyisebagai berikut: Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalahharta yang diperoleh baik sendirisendiri atau bersama suamiistri selamadalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama

,tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun maka Penggugatmenyatakan bahwa harta kekayaan pada point 8.1. dan 8.6 adalah hartabersama antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa harta bersama sebagaimana disebutkan pada point 8.1 dan 8.2. diatas,sekarang ditempati dan digunakan oleh Penggugat, sedangkan point 8.3.sampai dengan point 8.6 dikuasai oleh Tergugat, karena hartaharta tersebutdiatas dibeli dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, makaPenggugat mohon agar harta tersebut ditetapkan

sebagai harta bersama antaraPenggugat dan Tergugat;Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam BAB XIII Pasal 97 berbunyiJanda atau Duda cerai hidup masingmasing berhak seperdua dari hartabersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam peijanjian perkawinan,karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada peijanjianhususnya dalam harta kekayaan, maka Penggugat mohon agar hartakekayaan/harta bersama di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa gugatan gono gini/harta bersama yang diajukan

Almarhum Johny Sugino) sebagai Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan karena sama dengan, berkaitan dengan, atau merupakan nama/jenis barang dimohonkan pendaftarannya;

Intelektural, Kementrian Hukum dan HAM-RI;

Penggugat:
LIE TJIE KIAT
Tergugat:
1.CHING SEN SUGINO
2.CHING MIN SUGINO
3.LAM SOK PING
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

., Advokat/Penasehat Hukumdan Konsultan Kekayaan Intelektual dengan No. Urut ; 7502014, baik bersamasama maupun sendirisendiri, berkantorpada Law Office & Intellectuel Property Consultant Aldo Joe andPartners, yang beralamat di Jl. Prof. Dr.

intelektual (merekdagang, desain industri, paten dan hak kekayaan intelektual lainnya).

ID S0001165, tertanggal 21 Mei 2012, atas nama pemohon PT.Starmas Inti Aluminium Industry, dengan tanggal penerimaan 3 November 2009dan tanggal pengumuman 4 Februari 2010 ;Bahwa setelah PENGGUGAT REKONVENSI meminta penjelasan kepada DitjenKekayaan Intelektual sebagai Instansti yang berwenang, akhirnya PENGGUGATREKONVENSI mendapat tanggapan dari Ditjen Kekayaan Intelektualberdasarkan surat No.

ia gugat dalam perkara a quo, sehinggaPenggugat memiliki Kewenangan untuk menentukan pihakpihak yang akan digugat,berdasarkan pertimbangan siapa yang melakukan perbuatan yang telah merugikanPenggugat sehingga gugatan Penggugat yang tidak mengikut sertakan DirektoratJendral Kekayaan Intelektual tersebut tidak menyebabkan gugatan kurang pihak, lagipula keberadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini hanyabersifat administratif ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Ad. 3 tentang

perbuatan yang telahmerugikan Penggugat sehingga gugatan Penggugat yang tidak mengikut sertakanDirektorat Jendral Kekayaan Intelektual tersebut tidak menyebabkan gugatan kurangpihak, lagi pula keberadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal inihanya bersifat administratif ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Ad. 3 tentang gugatan kabur (ObscureLibel) dari Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi yang padapokoknya bahwa bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonpensi telah terjadipertentangan

Pencatatan dan pengumpulan seluruh harta kekayaan dan utangperseroan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT),berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso KM. 6, Tanjung Uncang, KotaBatam, Propinsi Kepulauan Riau Indonesia;b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara RepublikIndonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;c. Pembayaran kepada Likuidator;d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada PemegangSaham, dan;e.

SINTA INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) sertaUndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, olehkarena TIDAK ADA ALASAN UNTUK MENUNJUK LIKUIDATOR UNTUKPEMBERESAN HARTA KEKAYAAN TURUT TERGUGAT ;5.

Sintai IndustriShipyard telah dibubarkan dan segala wewenang dan tanggung jawab mengenaiatau berkenaan dengan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan PerseroanPT. Sintai Industri Shipyard telah beralin secara mutatis mutandis kepadaLikuidator dalam hal ini Turut Tergugat.Bahwa oleh karena Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard telah dibubarkan dansegala wewenang dan tanggung jawab mengenai atau berkenaan denganpengurusan dan pemberesan segala harta kekayaan Perseroan PT.

Kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehinggadengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagimelanjutkan usahanya. Bahwa Akta Pendirian Perseroan adalah Akta yang dibuat dalam pasal7 ayat (1) Jo pasal ayat (1) UU PT No.40 tahun 2007, yaitu:Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris sekurangkurangnya 2 (dua)pendiri perseroan, dan Akta Notaris inilah yang disebut denganAKTA PENDIRIAN PERSEROAN yang memuat anggaran dasarperseroan yang memuat sekurangkurangnya.

Perseroan dalamproses likuidasi pun kewajiban Likuidator telah diatur dalam Pasal 149 UU no. 40Tahun 2007 yaitu meliputi pelaksanaan :a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan ;b. pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara RI mengenairencana pembagian kekayaan hasil likuidasi ;c. pembayaran kepada para kreditor ;d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang sahamdane. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesankekayaan ;Halaman 78 dari 83 PUTUSAN

No. 1838 K/Pid/2005tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan kekayaan Yayasan Bestariditerima oleh WAN KASIM dan Terdakwa II ANDREAN FERIX seharusnyadisetorkan ke kas Yayasan Bestari sesuai dengan Anggaran Dasar YayasanBestari Pasal 5 ayat 3 yang menyebutkan kekayaan Yayasan bersumberdari bantuanbantuan dari Pemerintah ataupun badanbadan swasta daridalam maupun luar negeri yang tidak mengikat namun kenyataannya tidakdisetorkan ke Yayasan Bestari melalui rekening atas nama Yayasan BestariDPRD

ABDULLAH selaku Bendahara Yayasan Bestariseharusnya sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Anggaran Dasar YayasanBestari, maka sebagai kekayaan Yayasan Bestari yang berasal dari bantuanPemerintah Daerah Kabupaten Pontianak, uang tersebut seharusnya disetorke Kas Yayasan Bestari, namun kenyataannya oleh Terdakwa H. MAKMURH.

ABDULLAH selaku Bendahara YayasanBestari seharusnya sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Anggaran DasarYayasan Bestari, maka sebagai kekayaan Yayasan Bestari yang berasal daribantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak, uang tersebut seharusnya disetor ke Kas Yayasan Bestari, namun kenyataannya oleh Terdakwa H. MAKMUR H.

Setelah uang sejumlah Rp. 1.137.500.000, (satu milyar seratus tiga puluhtujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan kekayaan Yayasan Bestariditerima oleh WAN KASIM dan Terdakwa II ANDREAN FERIX seharusnyadisetorkan ke kas Yayasan Bestari sesuai dengan Anggaran Dasar YayasanBestari Pasal 5 ayat 3 yang menyebutkan kekayaan Yayasan bersumberdari bantuanbantuan dari Pemerintah ataupun badanbadan swasta daridalam maupun luar negeri yang tidak mengikat namun kenyataannya tidakdisetorkan ke Yayasan

Harta kekayaan yang diperoleh dari warisan almarhum Resopawiro, yaitu : Tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas +1.545 M2 sebagaimana Letter C 69 Persil 30, P. atas nama ResopawiroHal. 3 dari 26 hal. Put. No. 260 K/AG/2009yang kemudian diubah menjadi Letter C 300 Persil 30, P. atas namaMangundimedjo dan kemudian diubah menjadi Letter C 966 Persil 30.

Harta kekayaan yang diperoleh sendiri, yaitu :Tanah sawah seluas + 635 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 29.S.IIIatas nama Mangkudimedjo yang kemudian diubah menjadi Letter C 966Persil 29.S.lll atas nama Sukarjono yang letak dan batasbatasnyasebagaimana tersebut dalam gugatan;Tanah sawah seluas + 380 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 29.S.

Hal ini dikarenakan Surat Lintiran SitiSaben pekarangan :e Dibuat secara sepihak tanpa pemberitahuan, sepengetahuan danpersetujuan ahli waris yang sah;e Dibuat pada saat almarhum Surajan alias Mangkudimedjo telah lemah dansakitsakitan (satu tahun sebelum meninggal dunia);e Harta kekayaan yang diberikan adalah seluruh harta kekayaan peninggalanalmarhum Surajan alias Mangkudimedjo sehingga melebihi batas ketentuanyang berlaku;e Ahli waris almarhum Surajan alias Mangkudimedjo sama sekali tidakmendapatkan

Harta kekayaan yang diperolehnya sendiri, yaitu :Tanah sawah seluas + 635 M2 sebagaimana Letter C 300 Persil 29S.IIl atas nama Mangkudimedjo yang kemudian diubah menjadi LetterC 966 Persil 29.S.III atas nama Sukarjono, yang terletak di Tegalyoso,Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, DaerahIstimewa Yogyakarta, dengan batasbatas sebagai berikut :Hal. 11 dari 26 hal. Put.

Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan;25.Bahwa dalam perkara aquo, Mauhub (barang hibah), yaitu obyek sengketadalam perkara aquo, bukan merupakan harta yang khusus untukdikeluarkan sebagaimana disyaratkan tersebut di atas, melainkan seluruhharta kekayaan Wahib (Pemberi Hibah), yaitu. alm. Surajan aliasMangkudimedjo, sehingga oleh karenanya bertentangan dengan syarathibah sebagaimana tersebut di atas;26.Bahwa oleh karenanya itu, pemberian seluruh harta kekayaan alm.

ASA;Bahwa PT.ASA sebagai Perusahaan pendukung terhadap PT.Dhezan KaryaPerdana dalam pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran padaDinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh tahun 2014;Bahwa sebelumnya PT.

negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidakdipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segalahak dan kewajiban yang timbul karena :a.

ASA melakukan pengerjaan karoseri terhadap pengadaan 1 (unit)mobil pemadam kebakaran untuk Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh tahun2014 oleh PT.

Kedua, Memperkaya Orang Lain, maksudnya adalahakibat dari perobuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmatibertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi disini yangdiuntungkan bukan pelaku langsung.

Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang)yang seharusnya tidak dikeluarkan;b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebin besar dari yangseharusnya menurut kriteria yang berlaku;c. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasukdiantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);d.

PROVISIMemberikan putusan provisional yaitu memerintahkan kepada Tergugatuntuk membayar dan mengganti uang pinjaman dari Bank BNI Sebesar RP.335.000.000, (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu rupiah), sebelumPengadilan menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara.PRIMAIR1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.Menyatakan bahwa pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) bukanmerupakan Harta Bersama.Melakukan sita jaminan (concervatoir beslag) atas semua harta bersamatersebut.Menyatakan harta kekayaan

yang diperoleh selama perkawinan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai harta bersama.Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian yang menjadi hakPENGGUGAT atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlahharta kekayaan bersama, yaitu sebesar separuh dari Rp. 785.000.000;yaitu Rp. 392.500.000; (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima RatusRibu Rupiah);Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaarbij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.Menghukum Tergugat

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAHDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA MALANGCq. PEJABAT LELANG KELAS KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG,selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN Il ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca :1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, tanggal20 September 2012, Nomor : 57/ Pdt.Plw/2012/PN.Kdr, tentangPenunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;2.

Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukanpelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umumatas Agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usahadengan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum secara melaluiperantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Kisaran, berupa:e Sertifikat Hak Milik (GHM) atas sebidang tanah berikut segala sesuatuyang ada diatasnya.e Serta suratsurat dan/atau Sertipikat Hak Milik (SHM) lainnya yangmenjadi Agunan/Jaminan

Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran) untukmenjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 3210.K/PDT/1984, tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwaPelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atasPenetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harusmelalui

Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usahadengan cara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumenkepada Pelaku Usaha, berupa:e Sertifikat Hak Milik (GHM) atas sebidang tanah berikut segala sesuatuyang ada diatasnya.e Serta suratsurat dan/atau Sertipikat Hak Milik (SHM) lainnya yangmenjadi Agunan/Jaminan Konsumen/ERLINA kepada Pelaku Usaha/PTBank Syariah Mandiri (BANK BSM) Kantor Cabang Pembantu/KCPKota Pinang.B

Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telahdilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalahseperti/antara lain: Membalik Namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama oranglain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama oranglain; Apabila Tanah, Rumah dan Kebun yang menjadi sengketa dalamperkara a quo di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;9.

Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan pelelangan yang akandan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha atas agunan yang menjadi jaminankonsumen kepada Pelaku Usaha yaitu untuk pembayaran kembali atasfasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepadakonsumen dengan cara lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umummelalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Kisaran, berupa:Sertifikat Hak Milik (GHM) atas sebidang tanah berikut segala sesuatuyang ada diatasnya.Serta

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa secara harfiah, kata memperkaya merupakan suatukata kerja yang menunjukan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atauadanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata > memperkaya dapat juga dipahamisebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kayaatau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya.

Kedua, Memperkaya Orang Lain, maksudnyaadalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yangmenikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi, disiniyang diuntungkan bukan pelaku langsung.

Ketiga, Memperkaya Korporasi, yakniakibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulanorang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukummaupun bukan badan hukum (Pasal ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001) yangmenikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda;Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang sifatnya alternatif,artinya jika salah suatu hal diantara ketiga kriteria ini terbukti, maka unsur*memperkaya diri sendiri, orang lain

(dapat berupa uang, barang) yangseharusnya tidak dikeluarkan;b Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnyamenurut kriteria yang berlaku;c Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasukdiantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);d Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnyaditerima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);e Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang

Kemudian didalam Pasal 2 huruf (g)dinyatakan bahwa kekayaan negara yang dimaksud dalam pasal ayat (1) di atasadalah Kekayaan negara/kekayaan daerah adalah yang dikelola sendiri atau olehpihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhak lain yang dapatdinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;Menimbang, bahwa mengenai frasa kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan negara/perusahaan daerah dalam Pasal 2 huruf (g) UndangUndangNomor

Menghukum Penggugat untuk menyerahkan (seperdua) bagian dari nilai harta bersama tersebut pada angka 2.2 dan 2.3.1 s/d 2.3.17 kepada Tergugat dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara in natura yaitu dijual lelang dengan bantuan Pengadilan atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing (seperdua) bagian ;5.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto atas obyek sengketa yang tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang No.0656/2016 tertanggal 19 September 2016 ; DALAM GUGATAN ASAL DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI :- Menghukum Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal / Tergugat Intervensi II serta Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu

stelsel, kayu jatiAdalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat ;Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebutpada angka 2, masingmasing 2 (Seperdua) bagian ;Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 12 (Seperdua) bagian dari nilaiharta bersama tersebut pada angka 2.2 dan 2.3.1 s/d 2.3.21 kepadaTergugat dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, makapembagiannya dilakukan dengan cara in natura yaitu dijual lelang denganbantuan Pengadilan atau Kantor Pelayanan Kekayaan

penjualan atau lelang tersebut dibagi dua untukPenggugat dan Tergugat masingmasing 2 (Seperdua) bagian ;Menghukum Tergugat untuk menyerahkan (Seperdua) bagian dari nilaiharta bersama tersebut pada angka 2.1. kepada Penggugat ;Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;DALAM GUGATAN INTERVENSI :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi ;Menyatakan Penggugat Intervensi adalah pembeli yang beriktikad baik ;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pelaksanaan lelang oleh KantorPelayanan Kekayaan

Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 2 (Seperdua) bagian dari nilaiharta bersama tersebut pada angka 2.2 dan 2.3.1 s/d 2.3.17 kepadaTergugat dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, makapembagiannya dilakukan dengan cara in natura yaitu dijual lelang denganbantuan Pengadilan atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi dua untukPenggugat dan Tergugat masingmasing 2 (Seperdua) bagian ;Hal 12 dari 14 hal Put.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pelaksanaan lelang oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto atas obyek sengketayang tertuang dalam Kutipan Risalah Lelang No.0656/2016 tertanggal 19September 2016 ;DALAM GUGATAN ASAL DAN DALAM GUGATAN INTERVENSI : Menghukum Penggugat Asal / Tergugat Intervensi dan Tergugat Asal /Tergugat Intervensi Il serta Penggugat Intervensi untuk membayar biayaperkara secara tanggung renteng sebesar Rp.541.000, (lima ratus empatpuluh satu ribu rupiah ; Membebankan

dihubungkandengan dasar hukum tersebut, maka dalildalil Para Pemohon didasarkan pada keadaantak hadir yang ditentukan dalam pasal 463 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yaitukeadaan seseorang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberikuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya,pun ia tidak mengatur urusanurusan dan kepentingankepentingan itu ataupun jikapemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta kekayaan

si yang tak hadir itu,pasal 463 Kitab UndangUndang Hukum Perdata memberikan kewenangan bagiPengadilan untuk menentukan pengurusan seluruh atau sebagian harta kekayaan dankepentingankepentingan itu dan membela hakhak si yang tak hadir dan mewakilidirinya, baik permintaan mereka yang berkepentingan atau atas tuntutan jawatankejaksaan.

Selain itu, Pengadilan juga diberikan wewenang atas permintaan atautuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itukarena Jabatan, baik dengan penetapan tersebut ataupun dengan penetapan lebih lanjutyang masih akan diambilnya, berkuasa memerintahkan pengurusan harta kekayaan danperwakilan kepentingankepentingan kepada seorang atau lebih dari pada keluargasedarah ataupun semenda si yang tak hadir yang ditunjuk oleh pengadilan dengankewajiban satusatunya ialah,

apabila si yang tak hadir itu pulang kembali, maka segalaharta kekayaan itu atau harganya harus dikembalikan dikurangi dengan segala utangyang sementara itu telah dilunasi dan tanpa hasilhasil dan pendapatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan pasal 463 Kitab UndangUndangHukum Perdata tersebut, maka dalil Para Pemohon dipandang cukup beralasan hukum,karena secara faktual, Ibu Nurjanah telah pergi meninggalkan rumah dan keluarganyasejak tahun 1999 atau + 16 tahun lamanya Ibu Nurjanah tidak

., dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJember;. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2012, atas tanah pekarangansebagaimana tersebut dalam poin 1 di atas, telah beralin nama ke atasnama H. Mahbub Maliki (Penggugat), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik(SHM) Nomor 143/Desa Wangkal., Luas 1.124 m, atas nama H. MahbubMaliki (Penggugat);.

Menyatakan menurut hukum bahwa pembelian tanah sengketa olehPenggugat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor0181/2012., tanggal 3 April 2012, yang dibuat oleh Pejabat Lelang AstriWulandari, S.H., dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJember adalah sah secara hukum;4. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak atas tanah sengketa keatas nama H. Mahbub Maliki (Penggugat), sebagaimana tersebut dalamSertipikat Hak Milik (GHM) Nomor 143/Desa Wangkal, luas 1.124 m?

Putusan Nomor 1407 kK/Pdt/2015Wulandari, S.H., dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangJember adalah sah secara hukum;4. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak atas tanah sengketa keatas nama H. Mahbub Maliki (Penggugat), sebagaimana tersebut dalamSertipikat Hak Milik (GHM) Nomor 143/Desa Wangkal., luas 1.124 m?, atasnama H. Mahbub Maliki (Penggugat) adalah sah secara hukum;5.

Putusan Nomor 1407 kK/Pdt/2015Bahwa alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut;Bahwa Penggugat sebagai pembeli lelang atas tanah objek sengketayang dijadikan jaminan kredit pada Bank Bukopin yang penjualan lelangnyadilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 018/2012., tanggal 3 April 2012 dantelah beralih nama ke atas nama

Kebangsaan : WRGGIES IG asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari manasesungguhnya harta kekayaan berasal;> sumber, mengarah pada TranSaksi yang mendasari, seperti hasilusaha, gaji, honor, fee, infag, shodagoh, hibah, warisan dansebagainya;> lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi HartaKekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;> peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;> pengalihan hakhak, adalah cara untuk melepaskan diri secaraformal atas kepemilikan Harta Kekayaan

;> kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanyaterkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik ataskepemilikan Harta kekayaan;menerima adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorangmemperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;menguasai penempatan adalah suatu = perbuatan yangmengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidaklangsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;menggunakan adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untukmemperoleh manfaat atau keuntungan yang

Selanjutnya, terhadapharta kekayaan hasil tindak pidana tersebut dilakukan perbuatanperbuatan penempatan, pentransferan, pengalihan, pembayaran,pembelanjaan, penghibahan dengan tujuan untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut ; Bahwa Upaya penyembunyian atau penyamaran asal usul hartakekayaan hasil tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagaimacam modus atau tipologi misalnya meminjam rekening orang lainuntuk menampung harta kekayaan hasil tindak

hasil tindak pidanatersebut tampak atau terlihat sebagai kekayaan yang sah.

atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksuduntuk menyembunyikan, dan menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehinggaseolaholah menjadi harta kekayaan yang sah ;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan padaprinsipnya terkait dengan pencairan lahan bandara Bobong khususnya padaTahap ll, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DaerahKabupaten Kepulauan Sula setelah melakukan pencairan Tahap Il