Abadi Jaya Manunggal mendapat teguran baik dariBadan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Badan Lingkungan HidupPropinsi maupun Kementerian Lingkungan Hidup, antara lain :1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660/833/2012,tanggal 24 Oktober 2012;2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 660/719/2012,tanggal 28 September 2012;3.

Kementerian Lingkungan Hidup Nomor : B5722/Dep.V/LH/HK/06/2012tanggal 5 Juni 2012; dan5. Sanksi Administrasi paksaan Pemerintah kepada PT Abadi JayaManunggal.> Bahwa berdasarkan Ahli DR. Emil Budianto (Kepala Laboratorium KimiaOrganik FMIPA) Hasil pengujian sampel menjelaskan bahvea bottom ashpembakaran limbah sisa proses produksi benang mengandung logamlogamberacun dan berbahaya seperti Cu, Cr, Pb dan Zn.

Kementerian Lingkungan Hidup Nomor : B5722/Dep.V/LH/HK/06/2012tanggal 5 Juni 2012; dan5. Sanksi Administrasi paksaan Pemerintah kepada PT Abadi JayaManunggal.> Bahwa berdasarkan Ahli DR. Emil Budianto (Kepala Laboratorium KimiaOrganik FMIPA) Hasil pengujian sampel menjelaskan bahve bottom ashpembakaran limbah sisa proses produksi benang mengandung logamlogamberacun dan berbahaya seperti Cu, Cr, Pb dan Zn.

Bahwa berdasarkan ahli FARID MOHAMMAD, ST,M.ENV selaku KasiAudit dan Tindak Lanjut pada Sub Direktorat Audit Lingkungan Hidup danData Informasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dankegiatan Kementerian Lingkungan Hidup RI menjelaskan bahwa limbah B3yang dihasilkan oleh PT.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 tanggal 3Mei 2010 mengenai Standar Prosedur Operasi (Standard OperatingProcedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan;c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 79/PJ/2010 tentangStandar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)Layanan Unggulan Bidang Perpajakan;Bahwa Konsideran pada UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik mengatur sebagai berikut:Menimbang:a.

Bahwa Berdasarkan dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 200910.11.12.13.maka diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor187/KMK.01/2010 tanggal 3 Mei 2010 mengenai Standar ProsedurOperasi (Standard Operating Procedure) Layanan UnggulanKementerian Keuangan;Bahwa Bagian Pertama dan Ketiga dari Keputusan Menteri KeuanganNomor 187/KMK.01/2010 berbunyi sebagai berikut:Pertama: Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)Layanan Unggulan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebutSOP Layanan

Unggulan, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatanyang dibakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayananeksternal dan/atau internal sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangkukepentingan lainnya atas jasa dan/atau pelayanan administrative yangdisediakan oleh Kementerian Keuangan;Ketiga: SOP Layanan Unggulan digunakan sebagai acuan bagi seluruhunit Eselon , baik di kantor pusat maupun instansi vertikal dan unitpelaksana teknis di lingkungan Kementerian

Keuangan dalam rangkapelaksanaan pelayanan publik;Bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor187/KMK.01/2010 ini sebagai petunjuk pelaksanaan bagi UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 khususnya untuk memperolehkepastian hukum dalam segi pelayanan administratif publik;Bahwa pada KMK Nomor 187/KMK.01/2010 khususnya Lampiran II diatur knhusus Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)Layanan Unggulan Bidang Perpajakan Kementerian Keuangan(Lampiran 3);Bahwa Surat Edaran Direktur

Jenderal Pajak Nomor 79/PJ/2010tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)Layanan Unggulan Bidang Perpajakan merupakan tindak lanjut ataspelaksanaan Lampiran Il Keputusan Menteri Keuangan Nomor187/KMK.01/2010 tanggal 3 Mei 2010 mengenai Standar ProsedurOperasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan BidangPerpajakan Kementerian Keuangan (Lampiran 4);Bahwa SE Nomor 79/PJ/2010 khususnya angka 1 dan 2 menetapkan:(1) Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)

/Hukum danberhak(berwenang) untuk melakukan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupunmengenai hak milik, melepaskan/mengalihkan hak milik (atas) barangbarang takbergerak dan/atau mempertanggungkan kekayaan Perkumpulan;Bahwa sebagaimana Pasal 12 ayat (2), Badan pengurus terhadap pihak luaran dapatdiwakili oleh Ketua dan/atau wakil ketua tanpa atau dengan disertai sekretaris ataubendahara atau Pejabat lain;Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Terdaftar Nomor; PEM0001017ER/WPJ.11 /KP.0503/2010 Kementerian

Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110, OrganisasiAliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia, sifat kekhususanKesamaan Profesi Tanggal 10 Januari 2011;Bahwa sebagaimana surat nomor; 1313/20/640.4/2011 Tanggal 18 Februari 2011,Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia DirektoratJenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R.

Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) dilingkup Kementerian Badan Usaha MilikNegara Republik Indonesia;6 Bahwa pemegang Saham dan Direksi PT.

Perusahaan Listrik Negara(PERSERO) merupakan Pejabat dari masyarakat yang diangkat berdasarkan padaketentuan Surat Keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara RepublikIndonesia, dengan demikian Pemegang Saham dan Direksi PT. Perusahaan ListrikNegara (PERSERO) dalam menerbitkan Keputusan Keputusan diCwalificer sebagaiPejabat Tata Usaha Negara oleh karenanya dapat digugat dilingkungan Peradilan TataUsaha Negara;8 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.

24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, Tugas danFungsi organisasi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah dirubah denganPeraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;15 Bahwa berdasarkan salinan Putusan Perkara nomor : 15/KPPU1/2009, Tanggal15 Februari 2010 tentang adanya indikasi persekongkolan persaingan usaha.

Alat Bantu@ 3 Set Bahwa Terdakwa Erlansyah Bin Ismail Ali selaku Ketua TimPelaksana Kegiatan (TPK) berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan(PTP) Penjelasan PelakuPelaku yang diterbitkan oleh Kementerian NegaraPembangunan Daerah Tertinggal pada November 2007 yang digunakansebagai acuan dalam pelaksanaan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal danKhusus (P2DTK) tingkat Kecamatan di Kelurahan Tebat Karai KecamatanTebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008

No. 1295 K/Pid.Sus/201 111.Mengikuti pelatinanpelatinan yang diberikan dan fasilitatorKecamatan ;12.Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan P2DTKantar desa ;Sedangkan Terdakwa II Ganda Tarmizi Bin Hamzah selaku Sekretaris timpelaksana kegiatan berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan (PTP)Penjelasan PelakuPelaku yang diterbitkan oleh Kementerian NegaraPembangunan Daerah Tertinggal pada November 2007 yang digunakansebagai acuan dalam pelaksanaan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat

(Copydilegalisir) ;Buku petunjuk program P2DTK (asli) ;Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga (RKAKL 2008) Revisi Il (dua) Tahun2008 (Copy Legalisir) ;Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) tahunanggaran 2008 Revisi ke (satu) tanggal 18 Juli2008 No : 0036.1/06701.1//2008.

Buku petunjuk program P2DTK (asili) ;11.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga(RKAKL 2008) Revisi Il (dua) Tahun 2008 (CopyLegalisir) ;12.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) thnanggaran 2008 Revisi ke 1 (satu) tanggal 18 Juli 2008No : 0036.1/06701.1//2008 (copy di legalisir) ;13.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) thnanggaran 2008 Revisi ke II (dua) tanggal 25 September2008 No : 0036.2/06701.1//2008. (copy dilegalisir) ;14.

Buku Petunjuk Program P2DTK (asili) ;11.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga(RKAKL 2008) Revisi II (dua) Tahun 2008 (copylegalisir) ;12.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahunanggaran 2008 Revisi keI (satu) tanggal 18 Juli 2008No : 0036.1/06701.1//2008 (copy dilegalisir) ;13.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahunanggaran 2008 Revisi keIl (dua) tanggal 25 September2008 No : 0036.2/06701.1//2008 (copy dilegalisir) ;14.

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian PertanianTahun 2011 yaitu pada :Halaman 5 Put. No.97/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

LampiranTahun Anggaran 2011, BAB II Pengelolaan dana bantuan sosialuntuk pertanian, angka romawi II : Pengelolaan Dana BantuanSosial, angka 2.9 : Pemanfaatan dan Pertanggung Jawaban DanaBantuan Sosial untuk Pertanian, Jo Pedoman Pengelolaan DanaBantuan Sosial Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian pada Kementerian Pertanian Tahun 2011 BAB V Poin CPemanfaatan dan Pembelanjaan.2.

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian PertanianTahun 2011 yaitu pada : BAB II: Ruang Lingkup dan Kriteria, huruf B : Kriteria KelompokPenerima Manfaat Bantuan Sosial, bahwa : Penerimamanfaat bantuan sosial adalah masyarakat dan atauHalaman 29 Put.

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian PertanianHalaman 34 Put. No.97/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.Tahun 2011pada BAB IV : Persiapan Adminitrasi, huruf C :Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan RUKK, padaangka 4 yang menegaskan bahwa : RUKK disusun secaramusyawarah dengan bimbingan koordinator lapangan/timteknis dan mendapatkan persetujuan Pejabat PembuatKomitmen.2.

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat JenderalPrasarana dan Sarana Pertanian pada Kementerian PertanianTahun 2011pada BAB IV : Persiapan Adminitrasi, huruf C :Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan RUKK, padaangka 4 yang menegaskan bahwa : RUKK disusun secaramusyawarah dengan bimbingan koordinator lapangan/timteknis dan mendapatkan persetujuan Pejabat PembuatKomitmen.2.

Incom belum melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan saranapenunjang kesenian tersebut.Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 Tim dari Direktorat Jenderal EkonomiKreatif Berbasis Seni dan Budaya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisatamelakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan peralatan saranapenunjang kesenian yang dikerjakan oleh CV. Incom, diketahui penyebabCV.

INCOM Palangka Raya;Foto copy Notulen Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober2012 dengan peserta rapat Pegawai Kementerian Pariwisata danEkonomi Kreatif Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni danBudaya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kabid Nilai Budaya Senidan Film, Rekanan Pemenang Lelang (CV.NCOM),Bendahara APBN;Surat Direktur CV.

Kertas Kerja RKAKL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran2012 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Unit OrganisasiDirektorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Perfilman, Satker DinasKebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah Propinsi Kalteng;2.

Foto copy Notulen Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober2012 dengan peserta rapat Pegawai Kementerian Pariwisata danHalaman 31 dari49 hal Put No.15/PID.SUSTPK/2017/PT PLK.10.11.12.13.14.15.16.17.18.12:Ekonomi Kreatif Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni danBudaya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kabid Nilai Budaya Senidan Film, Rekanan Pemenang Lelang (CV.NCOM),Bendahara APBN;Surat Direktur CV.

Pemohon pernah menikah secara sah dengan seorang perempuan yangbernama Yunita Fitrianti pada tanggal 05 Januari 2002 ;e Bahwa Pemohon telah bercerai sebagaiamana tersebut sesuai dengan Akte ceraiNomor 0016/AC/2014/PA.Kra tertanggal 6 Januari 2014 yang dikeluarkan olehPengadilan Agama Karanganyar nama pemohon tertulis : ANWARCHRISBIANTOROe Bahwa didalam Kartu Tanda penduduk Pemohon Nomor 3372042801010002,didalam Kartu Keluarga Nomor : 3372041303087765 dan didalam PetikanKeputusan Kepala Kantor wilayah Kementerian

Penetapan Pengadilan, maka Pemohonmengajukan permohonan ini ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka perkenankanlah Pengadilan NegeriSurakarta berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenanmemberikan penetapan sebagai berikut :1 Mengabulkan permohonan Pemohon .2 Menetapkan bahwa nama ANWAR CHRISBIANTO yang tercantumdidalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3372042801010002didalam Kartu Keluarga Nomor : 3372041303087765 dan didalam PetikanKeputusan Kepala Kantor wilayah Kementerian

Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam paspor No.U.367270, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Bogor,Kementerian Hukum dan HAM R.I. pada tanggal 30 Desember 2014,adalah YOHANES SUGIHARTO HARDJO ;4.

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan agar MajelisHakim menyatakan secara hukum bahwa 2 (dua) nama pemohonyaitu YOHANES SUGIHARTO dan JOHANES SOEGIHARTO, adalahsubyek hukum yang sama dan atau memerintahkan kepada KantorImigrasi Kelas Il Bogor Kementerian Hukum dan HAM Rl, untukmelakukan penggantian nama Pemohon sebagaimana tercantumPASPOR No. U.367270 a quo sesuai dengan akta kelahiran PemohonJOHANES SOEGIHARTO, selengkapnya di paspor menjadiJOHANES SOEGIHARTO HARDJO. ;5.

menyatakan mempertahankan maksud dan isi permohonan Pemohon danPemohon Il.Bahwa majelis hakim mengonfirmasi kepada Pemohon danPemohon II mengenai wali nikah Pemohon II yang didalilkan oleh Pemohon dan Pemohon II, dan Pemohon serta Pemohon II menegaskan bahwa ImamDesa Mantadulu yang bernama Naam, bertindak juga sebagai wali PemohonIl Karena orang tua pemohon II adalah NonMuslim, Imam Desa Mantaduluadalah Imam Desa an sich bukan Kepala Kantor Urusan Agama, juga bukanPenghulu, dan bukan juga pejabat pada Kementerian

terurai dalam surat permohonan Pemohon danPemohon II tersebut di muka.Bahwa majelis hakim mengonfirmasi kepada Pemohon danPemohon II mengenai wali nikah Pemohon II yang didalilkan oleh Pemohon dan Pemohon II, dan Pemohon serta Pemohon II menegaskan bahwa ImamDesa Mantadulu yang bernama Naam, bertindak juga sebagai wali PemohonIl Karena orang tua pemohon II adalah NonMuslim, Imam Desa Mantaduluadalah Imam Desa an sich bukan Kepala Kantor Urusan Agama, juga bukanPenghulu, dan bukan juga pejabat pada Kementerian

DN13 Dd0043864 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RepublikIndonesia, tertanggal 20 Juni 2011, yang selanjutnya diberi tanda P 6. Fotokopi ljazan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama DEWI SHARA,No. DN13 DI 0033191 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan NasionalRepublik Indonesia, tertanggal 14 Juni 2014, yang selanjutnya diberi tanda P 7Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2018/PN Bjb8.

Fotokopi ljazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ngadirejo yangdikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,selanjutnya diberi tanda P5;6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Parakan yangdikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,selanjutnya diberi tanda P6;7.

Utr12,4424 gram, dengan sisa labkrim berat netto 12,1093 gram, dengan hasilpemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan nomorurut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima,atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tanpa memiliki izin dari pihakyang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan teknologi.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 114 ayat

Utr(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putin dengan berat netto12,4424 gram, dengan sisa labkrim berat netto 12,1093 gram, dengan hasilpemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan nomorurut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan sbukan tanaman tersebut tanpa memiliki izindari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.Perbuatan

Kementerian Kesehatan RI dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;Bahwa terdakwa mengaku salah, belum pernah di hukum, dan berjanji tidakakan mengulangi perbutannya lagi;Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksisaksisebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barangbukti berupa: 1 (Satu) paket plastic klip sedang yangdidalamnya berisi Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman

UtrNarkotika Golongan tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa benar terdakwa mengaku merasa salah, menyesal, belum pernahdi hukum, berjanji tidak akan mengulang!

putin dengan berat netto 12,4424 gram, dengan sisa labkrim berat netto12,1093 gram, dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetaminaterdaftar dalam Golongan nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan dalam bentuk bukantanaman jenis sabu beratnya 14,82 gram tersebut tanoa memiliki izin dari pihakyang berwenang yaitu Kementerian

Bahwa pada proses pergantian sebagaimana tersebut di atas,Terlapor pernah mengajukan Surat Persetujuan kepada MenteriDalam Negeri, namun hingga proses pelantikan dilaksanakan,Kementerian Dalam Negeri tidak pernah membalas ataumengeluarkan surat persetujuan dimaksud;f.

Berdasarkan hasilkonsultasi dan arahan tertulis dari KPU RI, Tergugat diperintahkan untukmelakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait denganada tidaknya persetujuan Kementerian Dalam Negeri dalam penggantianPejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara olehGubernur Provinsi Maluku Utara, dimana berdasarkan keterangan tertulismaupun lisan diperoleh data dan informasi bahwa Menteri Dalam Negeritelah memberikan persetujuan kepada Gubernur Provinsi Maluku Utarauntuk melakukan

Terhadap surat Sekertaris Daerah ProvinsiMaluku Utara tersebut, Tergugat mengirimkan suratnomor:143/PY.03.01SD/82/Prov/XI/2018 yang berisi permintaan data fisikpendukung dokumen ijin Kementerian Dalam Negeri terhadappenggantian Pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara(Bukti T.11).

Bahwadalil Para Penggugat mengenai hal ini menjadi tidak berdasar karenaberdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri,diperoleh data dan informasi bahwa Menteri Dalam Negeri telahmemberikan persetujuan tertulis kepada Gubernur Maluku Utara,sebagaimana terbukti dari suratsurat berikut ini:a.

Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia terkait permasalahan dimaksud.5.

Pertanian RI, Satuan Kerja PusatPembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian RI menyalurkan danaBantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(BLMPUAP) yang sumber dananya dari DIPA Kementerian PertanianNomor: 0010.0/01801.1/2009, tanggal 31 Desember 2008; Bahwa dengan adanya program Bantuan Langsung MasyarakatPengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLMPUAP) dariKementerian Pertanian RI, Sekretaris Jenderal Pusat Pembiayaan PertanianHal. 2 dari 60 hal.

Unit kerja eselon lingkup Kementerian Pertanian;e Kriteria Dan Penentuan Gapoktan Calon Penerima BLMPUAP :Bahwa Gapoktan calon penerima dana BLMPUAP harus berada padadesa calon lokasi PUAP yang memenuhi kriteria sebagai berikut:a. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola usahaagribisnis;Hal. 4 dari 60 hal. Put. No. 1777 K/PID.SUS/2017b. Mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh petani;c. Pengurus Gapoktan adalah petani dan bukan aparat desa/kelurahan;d.

No. 1777 K/PID.SUS/2017 kelengkapan dokumen lainnya seperti Identitas Pengurus sesuai denganKTP, SK Bupati dan Surat Keputusan dari Kementerian Pertanian dilakukanverifikasi oleh saksi SHODIQIN,S.Sos selaku Penyelia Mitra Tani (PMT)berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 1497/Kpts/OT.160/10/2008;Bahwa kemudian dari hasil verifikasi tersebut memutuskan Gapoktan SukaMaju layak mendapatkan bantuan, sebagaimana tertuang dalam Nota HasilVerifikasi Dokumen PUAP yang ditandatangani oleh saksi SHODIQIN

No. 1777 K/PID.SUS/2017menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2009 dari Kementerian Pertanian RI, Satuan Kerja PusatPembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian RI menyalurkan danaBantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(BLMPUAP) yang sumber dananya dari DIPA Kementerian PertanianNomor: 0010.0

Unit kerja eselon lingkup Kementerian Pertanian;Kriteria Dan Penentuan Gapoktan Calon Penerima BLMPUAP :Bahwa Gapoktan calon penerima dana BLMPUAP harus berada padadesa calon lokasi PUAP yang memenuhi kriteria sebagai berikut:a. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola usahaagribisnis;b. Mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh petani;c. Pengurus Gapoktan adalah petani dan bukan aparat desa/kelurahan;d.

Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Sarana Rp 130.000.000,00Pendukung Total Bantuan Pemerintah Rp 2.562.087.000,00 Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pemberian Dana (SP2D) Nomor :333/D4.3/KU/ 2016 tanggal 11 Februari 2016, yang dibuat danditandatangani oleh saksi SURYA FITRI NURULHUDA, SE, M.Si selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas namaDirektorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat JenderalPendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan danKebudayaan RI dengan

Kementerian Pendidikandan Kebudayaan RI pada TA. 2016, sebesar +Rp 700.268.445, (tujuhratus juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empatpuluh lima rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebutPerbuatan terdakwa HELMI bin M.

Kementerian Pendidikan danKebudayaan RI pada TA. 2016, sebesar +Rp 700.268.445, (tujuh ratusjuta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluhlima rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan terdakwa HELMI Bin M. YUSUF sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 3 jo.

;1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direktur PembinaanSekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar danMenengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor57.2/D4/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Tenaga AhliBangunan Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016;Hal. 31 dari 59 hal.

;1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Direktur PembinaanSekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar danMenengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan NomorHal. 45 dari 59 hal.

Suryadi alias Butik kepada Yana lalu Terdakwa diberi upahsebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Yana;Bahwa pada pukul 02.30 WIB Terdakwa pun berhasil diamankan olehPetugas Kepolisian dari Polres Jakarta Timur di Jalan Tekarya InnerbangRT. 009/02, Kelurahan Tengah Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur;Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan didalam persidangan;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yangberwenang dari pihak yang berwenang atau Kementerian

Suryadi alias Butik kepada Yana lalu Terdakwa diberi upahsebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saudara Yana; Bahwa pada pukul 02.30 WIB Terdakwa pun berhasil diamankan olehPetugas Kepolisian dari Polres Jakarta Timur di Jalan Tekarya InnerbangRT. 009/02, Kelurahan Tengah Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur; Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan didalam persidangan; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yangberwenang dari pihak yang berwenang atau Kementerian

TimJalan Tekarya Innerbang RT. 009/02, Kelurahan Tengah KecamatanKramatjati Jakarta Timur; Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan didalam persidangan; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yangberwenang dari pihak yang berwenang atau Kementerian Kesehatan RI;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai

klip bening berisikan narkotika jenis sabu dibungkus tissuedimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Djisamsoe yang sebelumnyadiperoleh dari Terdakwa, kemudian pada pukul 02.30 WIB Terdakwa punberhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jakarta Timur di Jl.Tekarya Innerbang RT. 009/02, Kelurahan Tengah Kecamatan KramatijatiJakarta Timur;Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukan dalampersidangan;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenangyaitu Kementerian

atau 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih denganberat netto 4,1556 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip masingmasingberisikan kristal warna putin dengan berat netto seluruhnya 0,2508 gramadalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalamGolongan nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yangberwenang dari pihak yang berwenang atau Kementerian

Adapun pembayarannya dilakukan dengan transfer ke rekeningHartono;Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan mengenai produsen/pabrik pembuatpupuk tersebut kepada sales yang menjual pupuk tersebut Hartono ;Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan kepada sales Hartono mengenai apakahpupuk tersebut terdaftar atau tidak di Kementerian Pertanian ;Bahwa terdakwa tidak berusaha mengecek kandungan/komposisi dari pupukyang terdakwa beli dari Hartono di laporatorium ;Bahwa terdakwa menjual pupuk TSP AFRICA dan pupuk

didalam karungnya ;Bahwa benar pupukpupuk yang disita polisi tersebut seluruhnya terdakwadapatkan dari membeli kepada sales bernama HARTONO dengan caramentranfer uangnya jika pupuk sudah sampai digudang ;Bahwa benar terdakwa tidak pernah menguji komposisi pupukpupuk tersebut kelaboratorium karena biayanya mahal ;Bahwa benar terdakwa tidak pernah bertanya kepada sales (HARTONO) yangmenjual pupuk tersebut kepada terdakwa terkait dengan apakah produsen pupuktersebut telah mempunyai izin dan terdaftar di Kementerian

berdasakan keterangan para Ahli yang BAP nya telahdibacakan dipersidangan diketahui hasil analisa SUCOFINDO didapatkan data pupukTSP H, TSP AFRICA, dan SP 36BB yang ditemukan polisi di gudang milik terdakwasangat tidak sesuai dengan standart mutu dan tidak termasuk kedalam parameter standartSNI 0237762005 serta hasil pengujian tersebut tidak sama dengan kandungan yangditulis dalam komposisi dalam label karung pupuk tersebut serta pupuk TSP H, pupukTSP AFRICA serta pupuk SP 36BB tidak terdaftar di Kementerian

dipersidangan diketahui terdakwamembeli pupuk SP 36BB, pupuk merk TSP AFRICA dan pupuk merk TSP H dariseorang sales yang benama HARTONO yang mana terdakwa akan membayar secaratransfer jika pupukpupuk yang dibelinya sudah sampai digudang milik terdakwa ;Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No.171/Pid.B/2015/PN.Pgp26Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah bertanya kepada sales (HARTONO)yang menjual pupuk tersebut kepada terdakwa terkait dengan apakah produsen pupuktersebut telah mempunyai izin dan terdaftar di Kementerian

dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaansebagaimana ditentukan dalam pasal 14(a)KUHAP ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untukselanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:e 1114 (seribu seratus empat belas) karung pupuk SP 36 BBe 423 (empat ratus dua puluh tiga) karung pupuk TSP AFRICAe 616 (enam ratus enam belas) karung pupuk TSP HKarena merupakan pupuk yang isinya tidak sesuai dengan label serta tidak terdaftardi Kementerian

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-327 AH.04.03-2021 tanggal 26 April 2021 beralamat kantor di Wisma Kodel Lt. 9, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-4 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.193 AH.04.03-2021 tanggal 19 Maret 2021 beralamat kantor di Cityloft Sudirman Building Lt.11 Suite 1109 Jalan K.H.

Putusan Nomor 2081/B/PK/PJK/2017AustraliaNew Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Nomor 130306623yang diterbitkan tanggal 21 November 2013, Commercial Invoice Nomor6266D tertanggal 21 November 2013, Packing List, As/i Bill of Lading Nomor5013A tertanggal 21 November 2013, dokumen karantina dari KementerianPertanian dan ijin impor dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesiayang semuanya telah diterima oleh Terbanding;6.

Dengan adanya Putusan Peninjauajn Kembali Nomor 188 (Novum) olehMahkamah Agung tersebut, maka patut dan beralasan hukum jika PemohonPK mengajukan keberatankeberatan atas pertimbangan Majelis Hakimdalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor 59403 sebagai berikut:Majelis Telah Salah dan Keliru Dalam Menetapkan Klasifikasi Barang ImporPemohon PK Dan Barang Impor Telah Diimpor Sesuai Dengan Ijin Impor YangDikeluarkan Oleh Kementerian Perdagangan;1Bahwa di dalam pertimbangan hukum Putusan PK No. 188 (Novum),

Mahkamah Agung telah menyatakan sebagai berikut :Ketiga, bahwa lembaga yang paling mengetahui jenis sapi adalahKementerian Pertanian, dan menurut Termohon Peninjauan Kembalidinyatakan sapi yang diimpor adalah sapi potong sesuai dengan RPPyang dikeluarkan Kementerian Pertanian;Kelima, bahwa importasi berupa sapi/oxen yang merupakan hewan untukdiambil susu dan dagingnya dalam lampiran Peraturan Menteri KeuanganNomor 166/PMK/011/2011 Nomor urut 5, dikenakan tarif Bea MasukAsean Australia New Zealand

Putusan Nomor 2081/B/PK/PJK/201711.12.13.iin impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RepublikIndonesia;Berdasarkan uraian diatas, maka telah benar klasifikasi pos tarif atasbarang impor yang dicantumkan Pemohon Peninjauan Kembali dalamPemberitahuan import Barang Nomor 037792, tanggal 9 Desember 2013yaitu pada Pos Tarif/HS : 0102.29.10.10;Selain itu, di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor 59403, pada hal. 36,Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan pendapatnya sebagai berikut :Bahwa

Ketiga, bahwa lembaga yang paling mengetahui jenissapi adalah Kementerian Pertanian, dan menurut Termohon PeninjauanKembali dinyatakan sapi yang diimpor adalah sapi potong sesuai denganHalaman 31 dari 34 halaman. Putusan Nomor 2081/B/PK/PJK/2017RPP yang dikeluarkan Kementerian Pertanian.

Koperasi Cenderawasih Artha)bukan merupakan kewenangan Tergugat III melainkan Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah.Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2018/PN Smg.21.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, sudah selayaknya gugatanPenggugat tersebut sepanjang terkait dengan Tergugat IIl sudah sepatutnyadinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).DALAM POKOK PERKARA22.23.24.25.PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN KOPERASI DILAKSANAKANOLEH KEMENTERIAN KOPERAS!

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengahmempunyaitugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usahakecildan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presidendalammenyelenggarakan pemerintahan negara (vide Pasal 553 Peraturan PresidenNomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Kementerian Negara serta SusunanOrganisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1)Bahwa kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan sebuah koperasi (dhi.Tergugat adalah Koperasi Cenderawasih Artha) bukan merupakan ruanglingkup kKewenangan

Tergugat III melainkan Kementerian Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah.Bahwa terepas dari benar atau tidaknya dalildali yang disampaikan olehPenggugat dalam gugatan a quo, ruang lingkup kewenangan Tergugat III tidaktermasuk mengatur dan mengawasi koperasi (dhi.

Pasal 552, 553, dan 554 Peraturan Presiden Nomor 24Tahun 2010 tentang Kedudukan Kementerian Negara serta SusunanOrganisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon disebutkan bahwa pengawasan danpenyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usahamikro, kecil dan menengah dilaksanakan oleh KementerianKoperasi danUsaha Kecil dan Menengah.20.

Koperasi Cenderawasih Artha)bukan merupakan kewenangan Tergugat III melainkan Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah.21.