No. 550 K/Pid/2009Atau :korban, kKemudian Surat Kuasa Hibah tersebut di tandatangani oleh saksikorban diketahui dan turut tanda tangan ketua RT.09/07 (saksi H.UJANGWIDJAYA bin H.MADI) dan ketua RW.007 saksi YUSUF WAHYUDI lalusaksi korban melakukan pembayaran lagi sebesar Rp. 169.000.000.(seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua)lembar cek kontan Bank Mandiri No.

kepada saksikorban, kKemudian Surat Kuasa Hibah tersebut ditandatangani oleh saksikorban diketahui dan turut tanda tangan ketua RT.09/07 (saksi H.UJANGWIDJAYA bin H.MADI) dan ketua RW.007 saksi YUSUF WAHYUDI lalusaksi korban melakukan pembayaran lagi sebesar Rp. 169.000.000,(seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dengan menggunakan 2 (dua)lembar cek kontan Bank Mandiri No. DQ. 602227 tanggal 28 Agustus2008 sebesar Rp. 89.000.000, (delapan puluh sembilan juta rupiah) danBank BCA No.

Foto Copy Surat Kuasa Hibah, tanggal 07 Agustus 2006 yangditandatangani oleh Pemberi Kuasa Hibah EDDY HARIANTO danpenerima Kuasa Hibah DJUWITA JAKUP dan ditandatangani parasaksi yakni ketua RT. 009/007 H.UDJANG WIDJAYA dan KetuaRW.007 yaitu YUSUF WAHYUDI; dan pada hari Senin tanggal 11Agustus 2008 kami JPU membuat pinjam pakai barang bukti berupadokumen dan suratsurat asli yang pernah disita oleh penyidik Sat IlHanda Bangtah (Bripka Fischer NRP 72090041) sesuai dengan tandaterima, yang pada saat

Bahwa namun PENGGUGAT pada waktu mau membangun rumahdiatas obyek waris tersebut ternyata telah dikuasai TERGUGAT atas namadiri sendiri dan atas nama adik dan kakaknya yaitu (ERTI Binti DASUKI(Alm), RATINI Binti DASUKI (Alm), CARINI Binti DASUKI (Alm), SURTINIBinti DASUKI (Alm), DASKINI Binti DASUKI (Alm) yang katanya mendapathibah dari Bapaknya semasa hidupnya DASUKI Bin TIYEM) yaituberdasarkan AKTA HIBAH No. 218 / Bbk. / 1997 tanggal 19 Mei 1997, yangpada pokoknya di dalam akta hibah tersebut telah

Bahwa oleh karena DASUKI (Alm) Bin TIYEM (Alm) tidak bisamenghibahkan OBYEK WARIS tersebut kepada PARATERGUGAT, makaberkenan menyatakan AKTA HIBAH No. 218 / Bbk / 1997tanggal 19 Mei1997dinyatakan Cacat Hukum dan Tidak Sah;20. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai sertademi menghindari usaha PARA TERGUGAT untuk mengalihkan hartakekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar diletakanSita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek waris tersebut;21.

Menyatakan AKTA HIBAH No. 218 / Bbk. / 1997tanggal 19 Mei 1997yangpada pokoknya di dalam akta hibah tersebut telah terjadi penghibahantanah a quo dari (Bapak kepada anaknya) DASUKI (Alm) Bin TIYEM (Alm)kepada SODIRIN Bin DASUKI (Alm), ERTI Binti DASUKI (Alm), RATINIBinti DASUKI (Alm), CARINI Binti DASUKI (Alm), SURTINI Binti DASUKI(Alm), DASKINI Binti DASUKI (Alm) berupa sebidang tanah seluas + 770M2 (kurang lebih tujuh ratus tujuh puluh meter persegi) No. 1425 Persil 51 /D Il, Blok Mandra, Desa

Bahwa, tanah OBYEK SENGKETA IV tanpa sepengetahuanPenggugat pada tanggal 28 Mei 2009 dihibahkan Tergugat kepadaTergugat Il berdasarkan Akita Hibah Nomor : 119/HB/KHY/V/2009tanggal 28 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Nasrizal,SH Notaris/PPATdi Pekalongan; .

Bahwa, hibah atas tanah OBYEK SENGKETA III kepada Tergugat IIberserta surat surat atau akta apapun bentuk, jenis atau sifatnyayang diterbitkan dari sumber hukumnya SHM Nomor : 363/DesaWonosari harus dintayakan batal demi hukum; 9.

Menyatakan bahwa hibah atas tanah OBYEK SENGKETA IV yangdilakukan Tergugat kepada tergugat II tidak dan batal demi hukum;.

Ini sangat penting dalamgugatan waris, asalusul keberadaan harta yang menjadi obyek sengketasangat menentukan, karena di dalam hukum materiil jelas dibedakanantara harta pribadi (bawaan) baik yang berasal dari warisan, hibah,wasiat dan lainlain dengan hartaharta yang diperoleh selamaperkawinan atau harta bersama (vide Pasal 35, 36 dan 37 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 85, 86 dan 87Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) sehinggakalau saja di antara hartaharta

angka 5menyebutkan ; Menyatakan bahwa Penggugat berhak menerima warisanterhadap tanah obyek sengketa ; Il; Ill; IV dan V bersama Tergugat sesuai dengan haknya berdasarkan hukum dan peraturan perundanganyang berlaku; 297222222 nnn nnn nen nnn nen ne nnn n nn ne nnn nnneeMenimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak adakeselarasan antara posita dengan petitum, dalam posita angka 8 hibahatas tanah obyek sengketa I/Il harus dinyatakan batal demi hukumsedangkan dalam petitum angka 8 Menyatakan bahwa hibah

Terdakwa yang melakukan penyerobotan terhadap tanahmilik saksi Muslimin;Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juni 2020 sampai sekarang di TonrongBaletappa, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo yangdilakukan oleh Para Terdakwa MAJJI, dan JUFRI ;Bahwa tanah tersebut berbentuk tanah persawahan;Bahwa letak tanah tersebut di Dusun Baletapa, Desa Lagosi, KecamatanPammana, Kabupaten Wajo dengan luas kurang lebih 2 Hektare;Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Muslimin dengan bukti kepemilikanberupa Akte Hibah

Saheri berdasarkan Akta Hibah dengan luastanah 2 (dua) Ha dengan batasbatas Utara : tanah milik H.Mulyadi, sebelahSelatan : tanah milik H.Mulyadi, sebelah Timur : tanah milik H.Pandu danIskandar, sebelah Barat : Jalan Tani; Bahwa saksi Muslimin memilik Akta Hibah atas tanah persawahan tersebut yaituAkta Hibah Nomor : 973/026/PPATS/VII/2020; Bahwa Para Terdakwa melakukan peyerobotan dengan cara memasuki lokasitanah sawah dan menggarapnya; Bahwa Para Terdakwa Majji Bin H.

bahwa mengenai surat bukti yang terlampir dalam berkasperkara berupa fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 01/Pdt.G/2005/PNSkg, fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.287/Pdt/2005/PT Mks,fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 1341 K/PDT/2007, fotocopy BeritaAcara Eksekusi No.05/BA.Eks.Pdt.G/2012/PN Skg, fotocopy Putusan PengadilanNegeri Sengkang Nomor : 255/Pid.B/2016/PN Skg jika dihubungkan denganketerangan saksi saksi dan Para Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwadalam Akta Hibah

TERGUGAT dengan peralihanhak waris yang diduga cacat formil dengan terbitnya Akta Hibah No.304/HB/KPJ/2004, Persil Nomor 69 Blok DI, Kohir Nomor /C: 33,Seluas + 610 M2, yang terletak di Kabupaten Malang.10.

Bahwa di point 7 tersebut akan diurai kembali yaknimunculnya Akta Hibah No. 304/HB/KPJ/2004, Persil Nomor 69 BlokDI, Kohir Nomor /C: 33, Seluas + 610 M2, yang terletak di KabupatenMalang dianggap cacat formil karena peralihan hibah tersebut tidaksesuai dengan surat keterangan riwayat tanah di buku Desa saat ini,dengan keterangan sebagai berikut :11.

Bahwa berdasarkan dari fakta yuridis setelah almarhumah IBUPENGGUGAT meninggal dunia pada hari Senin, 23 Oktober 1960 tidakada peralihan hibah yang dimaksud di point 11, sehingga Akta Hibah No.304/HB/KPJ/2004, Persil Nomor 69 Blok DI, Kohir Nomor /C: 33, Seluas+610 M2, yang terletak di Kabupaten Malang yang diterbitkan dari PPATKecamatan Kepanjen Kabupaten Malang cacat formil atau tidaksah. Bukti P.1.17.

sementaraSHM tersebut kepada Xxxxx untuk digunakan sebagai Jaminan untuk meminjam uang diBank Mega untuk dijadikan modal usaha Kusen dan Penggugat I meminjamkan kepadaAlm Xxxxx tanpa sepengetahuan saudarasaudara lainnya dalam hal ini Penggugat II s/dPenggugat IX ;Bahwa diketahui pula tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat (sebagai ahliwaris) ternyata Harta Bersama tersebut di atas yang belum terbagi oleh Alm Xxxxx telahmelakukan tindakan pengalihan Hak atas namanya berdasarkan Akta Hibah

(selakuTurut Tergugat I);Bahwa berdasarkan data dan fakta Proses Penerbitan Akta Hibah tersebut di atas,tidaklah sah dan tidak mengikat karena objek tersebut masih merupakan Objek Hartabersama yang belum terbagi, oleh karena itu, terlihat jelas bahwa Akta Hibah yangditerbitkan oleh Turut Tergugat I didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan ataumerupakan rekayasa belaka dari Alm Xxxxx sehingga sudah sepatutnya pula penerbitanAkta Hibah tersebut di atas objek Harta Bersama mengandung cacat hukum

Xxxxx binXXxxx) yang terletak di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajenedan Kepulauan (Pangkep), dengan batasbatas:Sebelah Utara : Tanah (Alm) Xxxxx.Sebelah Timur : Tanah Xxxxx.Sebelah Selatan : Jalan Xxxxx(Jalan Xxxxx).Sebelah Barat : Tanah Xxxxx.adalah merupakan harta bersama (gonogini) dari perkawinan (Alm) Xxxxx denganPenggugat I yang belum terbagi;4Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Hibah Nomor 116/PKJ/2004, tanggal 19 Juli2004 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I atas

Put.No.50/PDT/2015/PT.Mksakta hibah No. 191/PH/KMU/IX/1996 tanggal 20 November 1996,dimana Objek sengketa telah dihibahkan oleh H. Borahima bin H. Babakepada saudaranya yaitu. H. Sulemana (orang tua ParaPenggugat/Pembanding). hal mana dikuatkan pula dengan keterangansaksisaksi yang menerangkan bahwa benar objek sengketa telahdihibahkan oleh H. Borahima kepada saudaranya yaitu H.

Sulemana (orang tua Para Penggugat/Pembanding).Bahwa menyangkut syarat dan ketentuan hibah telah diatur lebih lanjutdalam Kompilasi Hukum Islam dan telah ditegaskan pula dalam UndangUndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo.UndangUndangUndang No. 3 Tahun 2006 dimana menyangkutmasalah hibah baik menyangkut syarat dan ketentuannya telah menjadiyurisdiksi atau kKewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa danmenyelesaikannya.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang telah memeriksadan

adalahmerupakan yurisdiksi atau kewenangan dari Peradilan Agamasebagaimana ketentuan di atas.Bahwa tindakan Majelis Hakim yang melampaui batas wewenangnya(Ultra Vires) haruslah dinyatakan cacat (Invalid) meskipun hal itudilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentinganumum karena telah melanggar prinsip Rule of Law dan dengan demikianputusan tersebut haruslah dibatalkan.ALASAN/KEBERATAN KETIGAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah memberikanpertimbangan menyangkut syarat dan ketentuan hibah

Baba dengan melakukanpengalihan hak berupa hibah objek sengketa tersebut kepada H.Sulemana BinH.Baba berdasarkan bukti surat P2 adalah merupakan perbuatan yangmelanggar asas keadilan dan kepatutan serta sangat merugikan TERGUGAT dan TERGUGAT II selaku ahli waris, karena pemberian/pengalinan tersebutmelanggar hak mutlak ahli waris yang semestinya mewarisi objek tersebut, dankarenanya bukti surat P2 tersebut tidak mengikat dan batal demi hukum.Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Maros

Bahwa mengingat amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 80/PN.Sgr/Pdt/1981 jo. amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor144/Pdt/1985/PT.Dps, jelaslah yang berhak atas objek sengketa adalahPenggugat sehingga hibah atas tanah sengketa antara Tergugat kepadaalmarhum Ketut Suarnata kemudian almarhum Ketut Suarnatamenjualnya kepada Tergugat II dan Tergugat II menjualnya lagi kepadaTergugat Ill adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum;10.Bahwa oleh karena hibah atas tanah sengketa dari

Tergugat kepadaalmarhum Ketut Suarnata dan almarhum Ketut Suarnata menjual kembalikepada Tergugat Il selanjutnya Tergugat Il menjual kembali kepadaTergugat Ill adalah tidak sah dan melawan hukum maka sertifikat hakmilik atas tanah sengketa yang terbit atas dasar hibah dan jual bellitersebut adalah sertifikat yang tidak memiliki kekuatan hukum yangberlaku dan mengikat dan begitu pula penguasaan objek sengketa olehTergugat Ill mulai tahun 1991 sampai saat ini adalah tidak sah danmelawan hukum;11.12.13.14

No. 1594 K/Pdt/2012Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah sah peninggalanalmarhum Wayan Sukrada yang sampai saat ini adalah sah milikPenggugat;Menyatakan hukum bahwa hibah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 95antara Tergugat kepada alm. Ketut Suarnata dan jual beli atas objeksengketa antara alm.

Ketut Suarnata kepada Tergugat II dan selanjutnyaTergugat Il menjualnya lagi kepada Tergugat III adalah tidak sah dancacat hukum;Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 319, Sertifikat HakMilik Nomor 320, Sertifikat Hak Milik Nomor 321 atas objek sengketayang terbit atas jual beli dan hibah yang tidak sah adalah sertifikat yangcacat hukum dan tidak memiliki kKekuatan hukum yang berlaku danmengikat;Menyatakan hukum bahwa segala akibat hukum yang ditimbulkan dariSertifikat Hak Milik Nomor

Bupati Ogan Ilir Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020;

Ilir Nomor : 200/014/BKBP/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal Pencairan Dana Hibah TA. 2020 sebesar Rp 7.600.000.000,- (Tujuh milyar enam ratus juta rupiah);

Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 900/781/BPKAD/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Permintaan Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Hibah Pilkada;

2021 perihal Laporan Penggunaan Belanja Hibah beserta lampiran berupa Laporan Penggunaan Belanja Hibah TA. 2019, TA. 2020, dan TA. 2021;

Caranya adalah perolehan lahan hibah salah satunya.Bahwa cara memperoleh lahan yaitu Lahan dahulu baru izin Lokasi di dapat,lokasi ada baru ada izin caranya : Hibah, ganti rugi, kalau PT. CLS mendapatlahan dengan cara mendapat hibah dari masyarakat, sesuai dengan buktiTT.2 dianggap selesai yaitu 5.200 ha, kendala yang ada karena PT. CLStidak siap membangun lahan plasma untuk masyarakat. Pihak PT.

CLS mendapat hibah dari masyarakat, kalau mengenai Plasmatersebut termasuk hibah tergantung dari kesepakatan.Bahwa Perusahan harus menghargai hak masyarakat.Bahwa HGU tidak diganggu berdasarkan Peta diberi tanda merah.Bahwa mengenai izin lokasi sesuai dengan ketetapan apabila PT tidak bisamemenuhi kewajiban, maka izin berakhir dengan sendirinya.Bahwa secara logika wajar bila masyarakat menuntut untuk mengaalikan IzinBupati.Baahwa HGU adalah wewenang Kakanwil BPN.Bahwa BPN hanya memberi pertimbangan

CLS izintersebut tidak dapat di berikan kepada PT. lain.Bahwa izin lokasi dan izin usaha tidak boleh diberikan kalau sudah berakhirmasanya.Bahwa pemberian hibah akan menentukan haknya, ini diperbilehkan.Bahwa BPN tidak tahu dengan lahan CPP.Bahwa kalau habis masa izin lahan bisa diberikan ke PT lain.Bahwa hibah bisa dijadikan dasar pembuatan HGU kerana ada kesepakanbersama ini berdasarkan Bukti T.3.3 tanggal 1832006.Saksi turut tergugat :1. SAKSI ALIMUDDIN, yang menerangkan:Bahwa lahan CPP PT.

CLS untuk membangun Kebun Plasma,hubungan izin lokasi dengan kesepakatan adalah batas wilayah yang dikerjakan,cara memperoleh lahan yaitu Lahan dahulu baru izin Lokasi di dapat, lokasi adabaru ada izin caranya : Hibah, ganti rugi, kalau PT. CLS mendapat lahan dengancara mendapat hibah dari masyarakat, sesuai dengan bukti TT.2 dianggap selesaiyaitu 5.200 ha, kendala yang ada karena PT.

CLS mendapat hibah dari masyarakat dan mengenai Plasma tersebuttermasuk hibah tergantung dari kesepakatan, Perusahan harus menghargai hakmasyarakat. mengenai izin lokasi sesuai dengan ketetapan apabila PT tidak bisamemenuhi kewajiban, maka izin berakhir dengan sendirinya, Hak Guna Usahaadalah wewenang Kakanwil BPN, dalam hal pemberian izin lokasi BPN hanyamemberi pertimbangan kepada Bupati sebelum dikeluarkannya izin lokasi, lahan5.200 ha diperuntukan 3.000 ha untuk Inti dan 2.200 ha untuk Plasma

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonvensi pada penggugat konvensi terhadap harta yaitu 1 (satu) unit motor Honda Merk Vario Techno sebagaimana dalam gugatan rekonvensi tergugat konvensi;Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi membantah dalil penggugat rekonvensi sebagai harta bersama dengan menyatakan bahwa motor tersebut adalah pemberian atau hibah

Atika melaui hibah kepada Tergugat danTergugat Il serta pengakuan Para Penggugat dalam repliknya terhadapjawaban Para Tergugat yang menyatakan sebagian objek sengketa jugadipindahtangankan oleh Hj. Atika melaui hibah kepada Penggugat Il, makaharus dinyatakan terbukti semasa hidupnya Hj.

, maka Majelis hakimmempersangkakan Buku Tanah No. 561 merupakan bukti kepemilikan tanahPenggugat II hasil hibah Hj. Atika kepada Penggugat Il, karena buku tanahNo. 560 merupakan bukti kepemilikan tanah Tergugat hasil hibah Hj. Atikakepada Tergugat , sedangkan hibah almarhumah Hj.

hibah yang dimaksudpada pasal tersebut jika hibah diberikan kepada orang lain sangat banyakdikhawatirkan akan menyengsarakan ahli waris namun karena hibah tersebutdiberikan Hj.

Atika maka Majelis hakim berpendapat tidak adapermasalahan dari ahli waris mengenai pelaksanaan hibah oleh Hj.

Atikakepada anakanaknya;Menimbang, bahwa karena tidak ada permasalahan dari para abhliwaris terhadap pelaksanaan hibah tersebut, maka Majelis hakim berpendapattidak perlu memperhitungkan harta yang dihibahkan tersebut sebagaiwarisan, karena menurut ketentuan Pasal 714 ayat (3) Kompilasi HukumEkonomi Syariah (KHES) hibah orang tua kepada anaknya dapatdiperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati ahliwaris lainnya;Menimbang, karena seluruh pelaksanaan hibah tersebut sah menuruthukum

Karena pemilik sah tanah sengketa adalahPara Penggugat serta ahli waris lainnya sebagai ahli waris Sao Suri ZiaSuku Seso; Bahwa hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah (Para Tergugat)dianggap batal atau cacat hukum karena pemberi hibah (Para Tergugat)bukanlah sebagai ahli waris dan pemilik sah tanah yang dihibahkankarena tanah yang dihibahkan adalah tanah milik Sao Suri Zia yang ahliwaris dan pemiliknya adalah Para Penggugat serta ahli waris lainnya; Bahwa dengan dasar putusan Pengadilan No.2/Pdt.G

WASO, EMANUEL NOGI/Tergugat X danWADELTRUDIS DHONE/Tergugat XI, kKemudian proses hibah olehPAULINA BEBHE kepada YOHANES' KAKO/ Tergugat VII,WADELTRUDIS DHONE/ Tergugat XI kepada GASPAR KILA/Tergugat IX, WILHEMUS P. WASO kepada RAFAEL BALE, S.Ag/Tergugat Ill, semuanya itu sudah sesuai dengan mekanisme hukumadat dan atau tradisi yang berlaku di Suku Seso Foa. Oleh sebab itumaka para Tergugat dapat dikatakan sebagai Pemberi Hibah/ Penjualdan Penerima hibah serta Pembeli yang beritikat baik;13.3.

Tergugat XII tidak pernah menghibahkan ataumenjual tanah milik Para Penggugat sebagaimana telah didalilkantersebut;h) dalil angka 23 disebutkan : bahwa hibah yang dilakukan olehpemberi hibah (Para Tergugat) dianggap batal dan cacat hukum...,dapat ditanggap! bahwa dalil gugatan ini juga tidak merinci siapaPihak Tergugat yang dimaksudkan oleh Penggugat danPenggugat Il.

Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak (Hibah) antaraAndreas Kako dengan Yohanes Dhosa Moi yang telah disesuaikandengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnyadiberi tanda PT2324. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Hak (Hibah) antaraAndreas Kako dengan David Meka yang telah disesuaikan denganaslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tandaPT2425.

Bahwa hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah (ParaTergugat) dianggap batal atau cacat hukum karena pemberi hibah (ParaTergugat) bukanlah sebagai ahli waris dan pemilik sah tanah yangdihibahkan karena tanah yang dihibahkan adalah tanah milik Sao SuriZia yang ahli waris dan pemiliknya adalah Para Penggugat serta ahliwaris lainnya;20.

Tgl. 28111998, luas 1328 m2 ditebitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, tgl. 09121998 semulaatas nama Haji Mochamad Hadi Darmo dan dihibahkan kepada Tergugat, berdasarkan Akta Hibah tgl.10052005 No.155/AH/PKS/FI/V/2005diterbitkan oleh PPAT. H. Farchan Ismail, SH, atas nama Tergugat I/SUGENG SUBOWO, kemudin dijual kepada Tergugat II/ NUR HADIANI,tgl.14 Agustus 2013..3. Bahwa pada posita angka 2 menyatakan memang benar H.

Setelah terjadinya hibah dari H. Hadi Darmokepada Tergugat I, maka oleh Tergugat tanah tersebut diajukan keBank sebagai jaminan untuk modal usaha. Adapun penghibahantersebut sudah melalui prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,tanpa adanya rekayasa dan pemalsuan sama sekali, artinya telahmemenuhi syarat formil maupun materiil. Dengan demikian tidak benardalil Penggugat yang menyatakan bahwa secara de facto objek tersebut11bukan beralin hak sepenuhnya mengingat H.

Hadi Darmo almarhummenyetujui hibah objek yang dimaksud kepada Tergugat dengancacatatan ketika sudah lunas hutang Tergugat di Bank yang dimaksudakan dibagi rata luasnya dengan kelima saudara Tergugat I, hal tersebutadalah tidak benar yang benar adalah anaknya semua menyetujui hibahtersebut dan tidak dengan catatan ketika sudah lunas hutang Tergugat di Bank yang dimaksud akan dibagi rata luasnya dengan kelima saudaraTergugat .

Penggugat hendak bermaksudmembatalkan jual beli tanah pekarangan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Tergugat II, oleh karena Tergugat dan Tergugat II tidak hadir diBalai Desa maka penyelesaian masalah tersebut tidak jadi dilakukan ;17Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hibah atas tanah tersebut yangdilakukan oleh orang tuanya kepada Sugeng Subowo ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil sangkalannya, KuasaPara Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :1.Foto copy Sertifikat Hak Milik

pada tanggal 10 Mei 2005, Akta Hibah mana belum pernah dicabutoleh si Pemberi Hibah, sehingga Tergugat menjual obyek sengketa kepadaTergugat Il tidaklah diperlukan ijin atau sepengetahuan saudarasaudaranya,jadi Tergugat dalam melakukan jual beli telah sesuai dengan ketentuan yangberlaku sedangkan yang lainnya adalah hanya diperlukan persetujuan istriTergugat yakni Siti Maimunah ;Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Padt.G/2013/PN.KPJ24noneens Menimbang, bahwa dari uraianuraian pertimbangan

Hal ini mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak dapatmenghadirkan alat bukti berupa alas hak terbitnya sertifikat hak milik.Sebagaimana diketahui bahwa keterangan hibah tersebut menjadi dasarditerbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 194 atas nama Nurmala;Bahwa atas dasar tersebut di atas, Pemohon Kasasi dalam hal iniTergugat Ill memohon sekiranya agar Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Makassar memfasilitasi pihak Pengadilan Negeri Polewali untukmelayangkan surat kepada Pihak BPPN untuk dapat dihadirkan

Kapan pastinya peristiwa penghibahantersebut dilaksanakan dan disaksikan oleh siapa dengan jelas termuatdalam surat hibah tersebut. Surat Keterangan Hibah ini baru kami temukancopiannya dimana aslinya ada pada BPPN sebagai salah satu kelengkapanterbitnya Sertifikat Hak milik;Bahwa dalam surat keterangan hibah, jelas tercantum Hibah terjadi padatanggal 26 Agustus 1996.Disaksikan oleh Saksi Umar Bakhtiar Bioe, selakuKepala Lingkungan Mamasa (bertanda tangan) dan B.

Palangi menyatakan (di bawah sumpah)tidak pernah bertemu dengan saudari Nurmala binti Abdul Halim (TergugatIII).Untuk hal tersebut, Dimohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untukmemfasilitasi agar Pengadilan Agama Polewali memeriksa namanama yangdisebutkan di atas sebagai bukti saksi baru;Bahwa berdasarkan copian sah keterangan Hibah tersebut sebagai buktitertulis baru dan keterangan baru dari Eri Mastika dan Semel tentang StatusAziz sebagai Ahli waris Abdul Halim dapat ditinjau ulang oleh Mejelis

HakimMahkamah Agung;Bahwa dengan adanya bukti tertulis berupa Copian Surat KeteranganHibah tersebut yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi maka terbukti bahwaTergugat Ill benar telah memperoleh Hibah dari Abdul Halim, sehingga tidakHal. 19 dari 22 hal.

Putusan Nomor 606 K/Ag/2016patut jika Mejelis Hakim Tinggi Agama Makassar mengabaikan keotentikanbukti kKepemilikan sertifikat Nomor 194 atas nama Nurmala (obyek sengketaA) tahun 2002;Berdasarkan Bukti tertulis Keterangan Hibah yang diajukanoleh Pemohon Kasasi dan Keterangan saksisaksi yang baru kiranyapermohonan kasasi ini dapat dikabulkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungmempertimbangkan sebagai berikut:mengenai alasan ke1 sampai dengan ke3:Bahwa alasanalasan

Kedua belah pihak mengembalikan harta hibah dari H.

Abas ( orang tuapihak ke ) kepada pemberi hibah setelah harta bersama tersebut terjual ;C.Kedua belah pihak mengembalikan uang sebesar Rp. 132.000.000,( seratus tiga puluh dua juta rupiah ) sebagai pengganti membayar cicilanBank kepada orang tua dan kakak pihak ke ;D.Kedua belah pihak menerima bagian yang sama masingmasingmendapat setengah dari nilai jual harta tersebut setelah dikurangikewajibannya.Demikian surat pernyataan dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belahpihak.Setelah isi surat pernyataan

Bahwa, Tergugat telah ikhlas dan rela atas pencabutan Hibah dariPenggugat untuk Tergugat;3. Bahwa, Tergugat menyatakan bahwasanya tanah yang dibangun diatasnyasebuah rumah dengan nomor sertifikat hak milik : XXX Kabupaten SidoarjoJawa Timur atas nama Tergugat dengan surat ukur tanggal 30082013Nomor : XXXX luas 90M2, adalah tanah dan rumah milik Penggugat danHim.1 dari 4 him. Putusan No.0392/Padt. G/201 5/PA. Sda.karenanya, maka Tergugat akan menyerahkannya secara suka rela kepadaPenggugat;4.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusanpengadilan terkait dengan pencabutan Hibah Register Perkara Nomor :392/Pdt.G/2015/PA.Sda.Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulistertanggal 10 Maret 2015 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, makamereka masingmasing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isipersetujuan perdamaian tersebut.Kemudian Pengadilan Agama Sidoarjo menjatunkan putusan sebagaiberikut :PUTUSANNomor 392/Pdt.G/2015/PA.SdaDEMI KEADILAN

Fotokopi Akta Hibah Nomor 057 / 2015 tanggal 31 Agustus 2016, diberitanda, UK P2) ~ nm nnn nin nnn nnn nnn nnn10.Fotokopi Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan No: 65/33.14300/V/2016 tanggal 18012016, diberitanda bukti P10 ; Menimbang, bahwa suratsurat bukti yang berupa fotokopi tersebut telahdiberi materai secukupnya dan telah dicocokan dengan aslinya di persidangan,oleh karena itu suratsurat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2016

P,7 tersebut haruslah dikesampingkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukumtersebut diatas, yaitu dari buktiobukti surat dan keterangan para saksi dimukapersidangan tidak ditemukan adanya korelasi dan hubungan hukum yangmenunjukkan fakta bahwa benar nama GIYEM sebagaimana identitas Pemohondalam surat pernohonan ini adalah menunjuk pada nama BOK PADMOWIYONOsebagaimana tercantum dalam bukti surat P.8 dan P.9 berupa fotokopi SertifikatHak Milik Tanah dan Fotokopi Akta Hibah

, kedua bukti surat tersebut juga tidakdidukung oleh keterangan para saksi oleh karena dari keterangan saksidipersidangan tidak ada satu saksipun yang mengetahui secara langsungbagaimana asalusul perolehan sertifikat hak milik atas tanah Nomor 869 yangmenurut dalil Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama yang seharusnyaGIYEM tertulis BOK PADMOWIYONO ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan bukti P.9 berupa fotokopiSertifikat Hak Milik Nomor 869 dan fotokopi Akta Hibah justru menunjukkanadanya

kontradiksi mengenai nama BOK PADMOWIYONO yang menurut dalilpemohon, nama tersebut tercantum dalam SHM Nomor sedangkan sesuai faktabukti surat P.8 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 869 nama PemegangHak yaitu BOK PADMOWIYONO telah dicoret dan apabila dihubungkan denganbukti P.9 berupa fotokopi Akta Hibah Nomor 057/2015 didalam akta tersebutditerangkan bahwa telah terjadi peralihan hak atas dasar Hibah dari Giyemkepada Ismirah, sehingga hal ini menimbulkan kerancuan mengenai kepemilikanhak

LessJS GSI JioS berd esp, op dulert che,aind 9 ole oi ld eu LiloMaksudnya : Tidak halal bagi seorang laki laki bahwadia memberikan suatu pemberian ataumenghibahkan suatu hibah, lalu diamenariknya kembali kecuali pemberian orangtua kepada anaknya. Perumpamaan orang yangmemberikan suatu pemberian kemudian diamenariknya kembali seperti anjing yang makanapabila kenyang ia muntah kemuadian ia makankembali muntahnya tersebut.

otlg Il aanMaksudnya : Jumhur ulama berpendapat tentang haramnyamenarik hibah sekalipun hibah itu diantarasaudara atau pasangan suami isteri kecualibila hibah itu dari orang tua kepadaanaknya, maka boleh menarik hibah tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Pemohontentang pemberian yang nilainya sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) harus ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah = danditambah

di daerah lain dan oleh Penggugat ditolak oleh karenamerasa objek sengketa bukan milik Tergugat melainkan milik orang tuaPenggugat (Ny.Sri Kadaryatun berasal hibah dari Ny.Haiyah);Bahwa tibatiba pada bulan Desember 2011 Penggugat menerimapanggilan dari POLDA DI Yogyakarta yang pada intinya Tergugat telahmelaporkan Penggugat telah melakukan perbuatan pidana sesuai Pasal 385KUHP, Pasal 167 KUHP dan pasal 36 ayat (4) Undang Undang RI Nomor4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;Bahwa dengan adanya

.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah bangunan yang terletak diJalan Samirono Baru Nomor 56 Kelurahan Caturtunggal, KecamatanDepok, Kabupaten Sleman, dengan batasbatas: Utara Jalan Samirono Baru; Timur Ny.Sutarman; Selatan Katiman; Barat Antok;yang telah diajukan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 11761/Caturtunggal oleh Tergugat adalah milik Ny.Sri Kadaryatun orang tuaPenggugat berdasarkan hibah

Bahwa tepat, adil, dan benar apabila Putusan Pengadilan Tinggi di atas danPutusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan, karena jelas putusanputusan tersebut wajar untuk dinilai putusan yang sangat subjektif, samasekali tidak nampak didasarkan pada keadilan dan kebenaran tanpa beraniPemohon Kasasi memberikan penilaian bahwa mengapa Majelis Hakimtersebut bertindak subjektif, terbukti dan dibuktikan dari pertimbangannyayang menolak gugatan Penggugat seluruhnnya yang hanya didasarkankepada hibah tanpa

, tidak adil, bahwaTermohon Kasasi yang mendalilkan memiliki hak berdasarkan Sertipikattetapi tanpa pernah menguasai tanahnya, tidak memiliki hubungan hukumdengan objek sengketa, kKemudian mengakui bahwa Penggugat PemohonKasasi yang menguasai objek sengketa juga adalah termasuk yang berhaksehingga berkalikali menawarkan untuk diberi bagian, sehingga kesalahanpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggitersebut diatas yang kemudian hanya mempertimbangkan sangat singkatpokok hibah

Sri Kadaryatun (orang tua Penggugat)secara lisan, karena tidak didukung dengan alat bukti lain, maka hibah tersebuttidak sah. lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapanhukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalammemenuhi syaratsyarat yang

Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka IV halaman12, Tergugat menanggapinya sebagai berikut: Penggugat mengklaim bahwa memiliki bidang tanah a quo yangberasal dari hibah orang tuanya yang bernama Djuhri sesuaidengan Surat Hibah tanggal 25 Desember 1992. Perlu Tergugatsampaikan bahwa asli Surat Hibah tanggal 25 Desember 1992 dariDjuhri kepada Penggugat sudah digunakan sebagai salah satu alasHalaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN.

Danberdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 Desember 1992telah menjadi warkah SHM No. 3173 Tahun 2003 yang aslinyatersimpan di Kantor Tergugat dan dicap telah dipergunakan untukpembukuan hak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;Dengan demikian apabila Penggugat menyebut mempunyaikepentingan dengan dasar Surat Hibah tersebut sebagaimana daliPenggugat pada halaman 7 angka IV judul Kepentingan Penggugatadalah tidak benar.

Dimanatanah tersebut didapat Penggugat dari hibah orang tuanya tanggal 25Desember 1992, sementara tanah seluas +7.093 m? adalah termasukdalam tanah hak milik Tergugat II Intervensi SHM No. 1412 atas namaAksan bin Idar.

JBI.tersebut adalah surat hibah tanggal 25 Desember 1992 sementarasurat hibah tersebut telah dipakai dalam penerbitan Sertifikat Hak MilikNo. 3173 tahun 2003 atas nama Beny Hidayat;6. Surat Hibah tanggal 25 Desember 1992 telah menjadi dokumennegara (warkah) yang dicap tertulis sudan dipergunakan untukpembukuan hak atas warkah No. 1324/03 atas SHM No. 3173 atasnama Beny Hidayat, sehingga Surat Hibah tersebut tidak bisadipergunakan lagi.

Hibah dari Juhri kepada Asmuni berdasarkan Surat Hibah pada tanggal25 Desember 1992 yang menerangkan bahwa Juhri menghibahkan sebidangtanah kebun karet yang terletak di RT. 03 Lk. IV Kel. Ma. Bulian kepada anakkandungnya yaitu Asmuni (vide Bukti P2);Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor: 13/G/2021/PTUN. JBI.2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi merupakan ahli waris dari Aksan bin Idarberdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Plt.