Ditemukan 76367 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tahanan tanaman tarakan tamanan tahunan tahayan tahazan tabanan
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 03-03-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 18/Pdt.Sus/2016/PN Smd
Tanggal 12 April 2016 — H. AGUS WAHID MUSLIM, Drs.Mpd sebagai Pemohon Keberatan dan KJPP TOTO & Rekan dkk sebagai Termohon Keberatan
62 — 28
  • Bahwa Termohon Keberatan Il dan Termohon Keberatan Ill telahmelakukan tahapan pelaksanaan Pengadaan tanah meliputi,Pengukuran, pendataan bangunan, tanaman dan bendabenda lain,termasuk terhadap Tanah milik Pemohon Keberatan telah dilaksanakandan telah diumumkan di Kantor Desa Mekar Jaya tertanggal 16 Pebruari2016 ;4 Bahwa berdasrkan pada ketetuan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum bahwa:Dirumuskan, penilaian besarnya nilai ganti kerugian olehPenilai
    Bahwa di Desa Mekarjaya telah dilakukan tahapan pengadaan tanahberdasarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 593.82/Kep.139 PPT/2014. Tanggal 30 September 2014 dengan perincianklasifikasi sebagai berikut :a. Zoning 1A/Tanah Pemukiman/Pekarangan yang memiliki akses langsungdengan jalan Mekarjaya (Jalan Kabupaten) yang meliputi dusunPanyirapan dengan nilai Rp. 835.000,/m2b.
    Bahwa tahapan proses pengadaan tanah yang menjadi obyek keberatanini telah dilalui dan ditempuh sesuai standar proses yang diatur dalamketenyuanketentuan diatas ;4.
    Bahwa di Desa Jatimulyatelah dilakukan tahapan pengadaan tanah berdasarkan Keputusan PanitiaPengadaan tanah Nomor : 593.82/Kep.312PPT/2015 tanggal 28 Juli 2015 danselanjutya dilakukan perubahan dengan Surat Keputusan Wakil BupatiSumedang No : 590/KEP.409HUK/2015 tanggal 5 Oktober 2015 dan realisasipembebasan lahan sebesar 70,43 % ;Menimbang, bahwa Termohon Ill juga telah menjelaskan dalam daliljawabannya bahwa Termohon Ill telah melaksanakan segala prosedur yangtelah diamanatkan Perundangundangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-12-2014 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 22 Desember 2014 — MOH. AFNAN RACHMAT, S.H.
65 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengukuhan kawasan hutan;e Bahwa sebelum Pasal 10 sampai dengan 15 dilaksanakan maka Pasal 50ayat 3 dan Pasal 78 ayat 5 belumlah dapat dilaksanakan sebab Pasal 10sampai dengan 15 adalah dasar yuridis yang perlu dikonkritkan dandilaksanakan terlebin dahulu oleh pemerintah secara paripurna dilapangan;e Bahwa terkait dengan uraian tersebut di atas, dapat kami kemukakandalam undangundang a quo yang mengamanatkan kewajiban pemerintahtersebut yaitu Pasal 15 yang merupakan bagian akhir dari tahapan yangharus
    Pengumuman tentang batas kawasan hutan terutama di lokasilokasiyang berbatasan dengan tanah hak;Bahwa dilinat dari sudut pandang yuridis formal pemerintah dalammelaksanakan ketentuan tersebut baru sampai pada tahapan penunjukankawasan hutan Nomor 757 Tahun 1999 tentang Penunjukan Kawasan HutanHal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 170 PK/Pid.Sus/2014di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat Sulawesi Tengah.
    Dengan demikianjelas bahwa Pemerintah belum melaksanakan tahapan yang di amanatkanoleh UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999 secara paripurna, sebabpenjelasan Pasal 15 menjelaskan bahwa penunjukan kawasan hutan adalahmerupakan tahapan persiapan untuk pengukuhan kawasan hutan, sementaraakhir dari proses pengukuhan kawasan hutan adalah pengukuhan kawasanhutan itu sendiri;e Berkaitan dengan SK 757, khususnya berkaitan dengan Berita Acara TataBatas Kelompok Hutan Gunung Lumut Kecamatan Ampana Tete Dati
Pengadilan PN BOJONEGORO Perdata Khusus
Putus : 16-01-2017 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 301/Pid.Sus-LH/2016/PN.Bjn.
Tanggal 16 Januari 2017 — Drh. SARIF USMAN Bin MILONO AFFANDI.
197 — 36
  • Bojonegoro;Bahwa menurut UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, bahwa yang dimaksud dengan:Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangkapenelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputipenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatanpasca tambang;Mineral adalah senyawa an organik yang terbentuk di alam, yang memilikisifat fisik
    dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannyayang membentuk batuan, baik dalam lepas atau padu;Batubara adalah endapan senyawa organik karbonat yang terbentuk secaraalamiah dari sisa tumbuhtumbuhan;Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineralatau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.Bahwa jenis mineral yang
    ;Bahwa di lahan / pekarangan di wilayah Desa Prangi Kecamatan PadanganKabupaten Bojonegoro juga termasuk wilayah pertambangan dan rnempunyaipotensi untuk menghasilkan mineral non logam jenis pasir darat, yang manapasir darat terdapat dibawah lapisan tanah.Bahwa sistem pertambangan khusus untuk pasir darat yang ada di wilayah diHalaman 15 dari 36 Putusan No.301/Pid.SusLH/2016/PN Bjnwilayah Bojonegoro sesuai dengan jin Usaha Pertambangan bahwa kegiatanusaha pertambangan di darat terdapat 3 tahapan
    terdakwa: pertama Tim Dinas ESDM denganTim dari propinsi pada tanggal 15 Desember 2015, ditemukan ada alatexcavator; kedua Setelah itu Team Dinas ESDM dengan Team dari DinasLingkungan Hidup bersama Satpol PP, namun tidak ditemukan alat excavatorlagi;Bahwa dengan dasar dan syarat yang masih dalam proses, terdakwa belumdiperbolehkan untuk mengadakan eksplorasi, dikarenakan persyaratantersebut diatas adalah merupakan proses awal dalam pengurusan WIUPdimana di dalam proses perijinan tersebut terdapat 3 tahapan
    seluruh tahapankegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral ataubatubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, sertakegiatan pasca tambang;Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 1 ayat (6) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Baramenyatakan "Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaanmineral atau batubara yang meliputi tahapan
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 21-08-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 36/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
PT. EFANA ECHA UTAMA yang diwakili oleh JENSER KARAMOY
Tergugat:
POKJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
234 — 140
  • Alena Mega Konstruksi.Bahwa dalam beberapa tahapan kualifikasi sebagaimana disebutkan padaposita nomor 5 (Lima) diatas telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan JasaPekerjaan Konstruksi tersebut terhadap 5 (Lima) nama Perusahan yang telahdinyatakan lulus seleksi dokumen penawaran Jasa Pekerjaan Konstruksitersebut, namun pada tahapan kualifikasi sebagaimana disebutkan pada positanomor 4 (Empat) diatas hanya Perusahaan Penggugat yang dinyatakan lulusevaluasi oleh Panitia pengadaan jasa konstruksi tersebut
    Putusan Nomor 36/G/2018/PTUN.MDO4 (empat), dan 5 (lima) adalah benar.Bahwa benar berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 98tentang Pembentukan Personil Kelompok Kerja (POKJA) PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 31 Januari2018 dan Nota Dinas Nomor : 03/ND/ULPMINUT/IV/2018 tertanggal 27 April2018.Bahwa Personil Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa PemerintahKabupaten Minahasa Utara (Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang) melakukan Tahapan
    membatalkanPengumuman Pelelangan tersebut diatas karena sudah dikonsultasikan diLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bahwaPersonil Kelompok Kerja yang sudah diganti tidak berhak lagi mengeluarkanPenetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang karena tugasnya berhentisetelah diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Personil Kelompok KerjaPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.Bahwa Proyek Rehabilitasi Jalan Ruas SawanganSampiri berasal dari DanaAlokasi Khusus (DAK) dan karena tahapan
    Sampiri, tanggal 30Juni 2018, Pukul 20.46 WITA (hasil print out websitewww.lpse.sulutprov.go.id) (Fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Pembatalan Pemenang Lelang Pekerjaan JasaKonstruksi Rehabilitasi Jalan Ruas Sawangan Sampiri, tanggal 03Juli 2018, Pukul 16.56 WITA (hasil print out websitewww.lpse.sulutprov.go.id) (Fotokopi dari Fotokopi);Fotokopi Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Minahasa UtaraNomor : 700/211/ITKABMU/VII/2018, Tanggal 12 Juli 2018(Fotokopi sesuai dengan asli);Fotokopi Jadwal Tahapan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 09-04-2012 — Putus : 26-07-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 11/G/2012/PTUN-PLG
Tanggal 26 Juli 2012 — LUKMAN BIN HUSIN VS BUPATI MUARA ENIM
92 — 40
  • Dalam menerbitkan keputusan tersebut, Tergugattelah melalui berbagai tahapan dan masukan dari berbagai pihak, antara lain :Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Perkara No. 11/G/2012/PTUNPLGMeminta mohon fatwa kepada Kepala Kantor Regional VII BadanKepegawaian Negara Palembang tanggal 9 Desember 2011 dan KepalaKantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang memberikanfatwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dapatdiberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena yangbersangkutan
    Yang pada saatnya akan Tergugat buktikanpada tahapan pembuktian;3.
    No. 32 Tahun 1979 dengan demikian peraturan tersebut menjadipedoman bagi Majelis Hakim dalam melakukan pengujian terhadap prosedurpenerbitan objek sengketa, kemudian setelah dipelajari aturan dalam PP No. 32Tahun 1979, tidak mengatur tata cara ataupun prosedur penerbitan pemberhentianPNS secara khusus, oleh karenanya sepanjang tahapan pemberhentian PNS tersebutmemenuhi unsurunsur sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 huruf b PP No. 32 Tahun1979 maka hal demikian adalah sah menurut hukum; Menimbang, bahwa
    Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan ditahan sejakHalaman 42 dari 45 halaman Putusan Perkara No. 11/G/2012/PTUNPLGtanggal 25 Mei 2010 kemudian putusan berkekuatan hukum tetap tertanggal 15November 2011 dengan hukuman pidana (satu) tahun 3 (tiga) bulan, atas dasarfakta tersebut Tergugat telah menerbitkan SK pemberhentian sementara sebagai PNS,dan sebelum menerbitkan objek sengketa telah memperhatikan hasil rapat TimPelaksana Penerapan Peraturan Pemerintah yang tahapan selanjutnya sebagaimanadimaksud oleh
    bukti T1, T3, T4, T5 T6, T7 dan T16, maka menurut MajelisHakim bahwa tahapan/prosedur penerbitan objek sengketa adalah tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku; Menimbang, bahwa adapun mengenai alasan Penggugat yang menyatakanbahwa, sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat tidak memberi kesempatankepada Penggugat untuk membela diri, menurut Majelis Hakim pembelaan diriterhadap pemberhentian sebagaimana dimaksud oleh PP No. 32 Tahun 1979 tidakdiatur secara khusus, oleh
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum
Register : 02-11-2022 — Putus : 17-01-2023 — Upload : 08-02-2023
Putusan PN GARUT Nomor 286/Pid.B/2022/PN Grt
Tanggal 17 Januari 2023 — Penuntut Umum:
FADHIL RAZIEF HERTADAMANIK.SH
Terdakwa:
DEDE SUMYADI Bin SOPANDI
59 — 14
  • (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA 6019005034243662.
  • Uang Pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebaganyak 14 koin dan uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 10 koin dengan total Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

  • 4 (empat) lembar print out rekening koran.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Pengadilan PN SERANG Pidana Umum
Register : 20-12-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 02-02-2023
Putusan PN SERANG Nomor 985/Pid.B/2022/PN Srg
Tanggal 1 Februari 2023 — Penuntut Umum:
SELAMET, SH.
Terdakwa:
SUHARNA ALS NUH BIN ALM. KARBI
68 — 23
  • Vini Fajar Romadhon dengan Norek : 4921322326;
- 4 (empat) lembar rekening tahapan (mutasi rekening) Periode Agustus 2022 Bank BCA An. VINI FAJAR ROMADHON
tetap terlampir dalam berakas;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)