PPh 23 Terhutang :Rp 88.928.582,00= Kredit Pajak :Rp 88.928.582,00Pajak yang tidak/ kurang bayar : Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 April 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.66607/PP/M.XVIIIB/12/2015, tanggal 3 Desember 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1557/WPJ.04/2014 tanggal15

Adapun bunga yang terutang atas pinjaman tersebut telahPemohon Banding bayarkan dan pajak penghasilan yang terhutang atas bungapinjaman tersebut telah Pemohon Banding potong dan laporkan sebagai kewajibanperpajakan Pemohon Banding ke KPP Tangerang;: bahwa dalil Terbanding ternadap koreksi sebesar Rp5.235.165.800,00 padapokoknya karena ketidakyakinan Terbanding atas hasil selisih pengujian arus uangmasuk dari kas dan bank, berasal dari koreksi obyek PPh Pasal 26 hutang pinjamanuntuk keperluan operasional

Putusan Nomor 202/B/PK/Pjk/2018Put66823/PP/M.XVIIA/40/2015, tanggal 10 Desember 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNo.KEP768/WBC.10/2014 tanggal 16 Juni 2014 dan menetapkan bahwatidak ada Bea Keluar yang terhutang atau nihil:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 30 Oktober 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan

SIMON BATA;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alatbukti suratHalaman 38 dari 63 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN AtbTIIIII.1 tentang Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumidan bangunan tahun 1995 atas nama wajib pajak Yohanes Neno;TIL.II.2 tentang Foto copy Akta Permandian dari Paroki Sta.

Maria Fatima Betunatas nama Maria Goreti Balok;TIIIll.3 tentang Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Yohanes Neno,tertanggal 14072017;TIIIII.4 tentang Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi danbangunan tahun 1995 atas nama wajib pajak Yohanes Neno;TIL.I.5 tentang Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi danbangunan tahun 2004 atas nama wajib pajak Yohanes Neno;TIL.11.6 tentang Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi danbangunan tahun 2014 atas

nama wajib pajak Yohanes Neno;TIIIII7 tentang Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi danbangunan tahun 2006 atas nama wajib pajak Yohanes Neno;TIIIII.8 tentang Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi danbangunan tahun 2016 atas nama wajib pajak Maria Goreti Balok;TIIIII9 tentang Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi danbangunan tahun 2019 atas nama wajib pajak Maria Goreti Balok;TII.II10 tentang Foto copy Foto Tanah dan bangunan rumah objek

lagimeneruskan berumah tangga dengan tergugat dan oleh karena itu pula, jalan keluar yang terbaikbagi penggugat maupun tergugat adalah PERCERAIANBahwa, selanjutnya penggugat sanggup membayar biaya perkaraPERMOHONAN :Dengan uraian diatas, maka selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan AgamaKabupaten Malang untuk mengadili dan memutuskan perkara ini yang AMARNYA berbunyi1.2.3.Mengabulkan gugatan Penggugat;Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;Menghukum tergugat untuk membayar nafkah yang terhutang

4701700156 tanggal 13Februari 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum:Menyatakan Tergugat Rekonvensi telan melakukan tindakan cidera janji(wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan PerjanjianPembiayaan Nomor 4701700156 tanggal 13 Februari 2017;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepadaPenggugat Rekonvensi secara lunas dan sekaligus sebesar Rp302.373.546,94:Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda sebesar 0,5%untuk setiap hari keterlambatannya dari jumlah yang terhutang

2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put66807/PP/M.XVII A/40/2015, tanggal 10 Desember 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut: Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP709/WBC.10/2014 tanggal 11 Juni 2014 dan menetapkan bahwatidak ada Bea Keluar yang terhutang

Nafkah madyah (nafkahyang terhutang) selama +.20 tahun sebesarRp 100.000.000, (seratusjutarupiah) ; 4.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanNOP : 35.28.050.010.0120076.0 tertanggal 30 September 2016, atas namaB.

RAWI SAMIDA (Nenek Buyut Pemohon) yang akan dijual dandibagi waris oleh para ahliwarisnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P11 berupaFotokopi Pepel tanah dan berdasarkan bukti surat bertanda P12 berupa fotokopiSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016Halaman 13 dari 17. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PN. Pmk.serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi YUVO SEPTIAWAN DK danDECKY AURICHA maka terbukti bahwa benar tanah hak milik, No. 429, Luas +640 M?

Putusan No.938 /Pdt.G/2014 /PA.Gs.Bahwa tidak benar pertengkaran disebabkan Termohon tidak terobuka kepadaPemohon mengenai anak yang dilahirkan Termohon bukan hasil denganPemohon, yang benar anak tersebut adalah hasil hubungan Pemohon danTermohon, ketika Termohon hamil 2 bulan sudah memberitahu padaPemohon, namun Pemohon malah menghindar dan sulit untuk ditemui;Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai Pemohon, namun Termohonmenuntut kepada Pemohon sebagai berikut:Nafkah terhutang selama 19 bulan x

Rp.500.000, = Rp.9.500.000,Nafkah anak terhutang selama 19 bulan x Rp.1.000.000, = Rp.19.000.000,Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,Mutat berupa uang sebesar Rp.5.000.000,Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replikyang pada pokoknya Pemohon keberatan atas tuntutan Termohon tersebut,dan hanya sanggup memberikan nafkah madhiyah Rp.3.000.000, nafkah iddahsebesar Rp.1.500.000, Mutah sebesar Rp.2.000.000, dan nafkah anak tiapbulan sebesar Rp.500.000,Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut

Membayar atau mengganti mas kawin yang masih terhutang dan palsu ;5. Menuntut Pemohon agar meminta maaf melalui media massa atas fitnah dan baritayang tidak benar terhadap Termohon ;ATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secaratertulis pada tanggal 29 Desember 2011 sebagai beriku:1.

hak pemeliharaan anak,dengan alasan demi kepentingan anakanak karena masih kecilkecil agar tidakkehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya agar anak tidak ditetapkan padaPemohon ataupun Termohon, agar hak pemeliharaan dan nafkah anak tidakdipermasalahkan dalam perkara ini, karena nafkah anak selama ini tetap ditanggungoleh Pemohon, hal ini dibenarkan oleh Termohon dan tidak keberatan, sehingga MajelisHakim tidak perlu mempertimbangkan.Menimbang, bahwa tentang mengganti mas kawin yang masih terhutang

bertengkar dengan Termohon, tetapi bertengkar dengan keluarganya;e Bahwa, Termohon membantah posita 9 permohonan Pemohon, Termohonmemang tidak berubah karena Pemohon sendiri tidak bisa merubah kelakuannyayang tidak mau memberikan perhatian kepada Termohon, Pemohon juga selalupulang larut malam, dan itulah yang menyebabkan terjadinya pertengkaranantara Pemohon dan Termohon;Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan dengan Pemohon;Dalam Rekonvensi :1Bahwa, Termohon menuntut Nafkah Lampau / Nafkah Terhutang

Pemohon dan Termohon dilangsungkan gunadicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi disebutPenggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;Hal 15 dari 21 halaman Put. 0961/Pdt.G/2014/PA.PtkMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada TergugatRekonvensi tentang hakhaknya sebagai berikut :1Nafkah Terhutang

mengajukan permohonan pengurangan atausanksiadministrasi, padahal yang Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)ajukan adalah hal baru yang tidak ada kaitan dengan permohonan Penggugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terdahulu, yaitu gugatan untuk pembatalanatas ketetapan pajak yang tidak benar;Pokok sengketa :Yang menjadi pokok sengketa adalah :Koreksi atas Obyek PPh Pasal 21 sebesar Rp 1.161.628.860;1 Perhitungan SKPKB Uraian (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 1.237.761.360,00PPh Pasal 21 Terhutang

articles of this Convention shall be taxableonly in that State;KESIMPULAN PEMOHONAN Sebagaimana penjelasan kami dan berdasarkan faktafakta diatas makamenurut kami, SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2001 Nomor :00001/201/01/445/08 tanggal 17 Juli 2008 yang telah diterbitkan adalahTidak Benar;Dengan demikan menurut kami perhitungan Koreksi Penghasilan Neto PPhPasal 21 dan jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk Tahun 2001 adalah sebagai berikut :Uraian (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 76.132.500,00PPh Pasal 21 Terhutang

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaidengan saat ini belum memenuhi syarat adat tersebut danmasih Terhutang;Akibat hukumnya apabila Tukon (syarat) tidak dipenuhi adalah:Menurut Prof. H. Hilman (Intisari Hukum Adat), semua Hak Yang Dipunyaioleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (sebagai suami dariTergugat Konvensi) jatuh pada pihak perempuan (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri sah dari Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi);5.

Antara November 2005 sampai denganJuli 2008 kurang lebih 33 bulan tanpa memberi nafkahlahir/oatin kepada Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi;Kumpul Kembali: Antara Agustus 2008 sampai denganSeptember 2009 kurang lebih 13 bulan dan tinggal di Bali;Goib IV (keempat): Antara bulan Oktober 2009 sampaidengan September 2011 kurang lebih 23 bulan tidakmemberi nafkah batin/lahir kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;Cerai: 11 September 2011;Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi terhutang

Rekonpensi, sedangkansemula dalam Konpensi disebut sebagai Pemohon, dalam Rekonpensidisebut sebagai Tergugat Rekonpensi, hal yang demikian sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 143/K/Ag/1992tanggal 27 Februari 1993;Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalamkonpensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonpensi dinyatakanpula sebagai pertimbangan dalam rekonpensi;Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi dalam gugatanrekonpensinya pada dasarnya menuntut tentang : Nafkah terhutang

Nafkah terhutang;Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi menuntut nafkahterhutang Rp.312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah)Rp.1.000.000,00 (satu juta) dikalikan 312 bulan, yaitu terhitung sejakFebruari 1992 sampai dengan April 2018, namun dalam hal iniPenggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti, dan TergugatRekonpensi membantah bahwa Tergugat Rekonpensi tidak pernahPutusan nomor 574/Pdt.G/2018/PASmgHal. 20 dari 28 halamanmelalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah, maka GugatanPenggugat

Rekonpensi dalam hal ini (nafkah terhutang) tidak terbukti,karenanya harus ditolak;2.

Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Pemohon/Tergugatpergi meninggalkan Termohon/Penggugat dan ketiga anaknya daritempat kediaman bersama di , Kota Surabaya. sampai dengansekarang dan sejak saat itu pula Tergugat Rekonepnsi tidakmemberikan nafkah lahir batin kepada anakanak dan istrinya, melaluigugatan Rekonepnsi ini Penggugat Rekonepnsi minta agar TergugatRekonpensi dihukum untuk membayar nafkah Terhutang (NafkahMadliyah) terhitung sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulanOktober 2020 dengan rincian

Bahwa mengenai Nafkah madliyah ( terhutang )Pemohon / Tergugat Rekonpensi juga sangatlan merasa heran dankeberatan, hal ini kerena pada kenyataan nya yang sebenarnya adalahsampai saat ini Pemohon / Tergugat Rekonpensi selalu memberikanuang nafkah meskipun hal tersebut tidak di lakukan setiap hari,;Berdasarkan dalil dalil tersebut di atas, Pemohon / Tergugat rekonpensimemohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini dapatmemberikan

BahwaTergugat Rekonpensi Poin no.3 medalilkan :mengenai tuntutan nafkah Madliyah (terhutang) Pemohon / TergugatRekonpensi sangatlah heran dan keberatan, karena pada kenyataannyayang sebenarnya sampail saat ini Pemohon/ Tergugat Rekonpensi selaluHal 16 dari 26 Put No 4456/Pdt.G/2020/PA.Sbymemberikan uang nafkah meskipun tidak dilakukan setiap hari dalilTergugat Rekonpensi tersebut adalah tidak benar.

dapat terjadi menurut bentukbentuksebagai berikut :Industriindustri : Sebagai contoh, pabrik tekstil yang terdiri dari unit pemintalan unitpertenunan dan unit pencelupan/printing;Agrariaindustri: Sebagai contoh, Perkebunan yang mengusahakan kelapa sawit (tidakdiproses) dan pabrik/kilang minyak kelapa sawit melalui proses produksi, baik untukdijual di dalam negeri maupun ekspor;Bahwa pada dasarnya penyerahan antar unit (intern) perusahaan, bukan merupakanPenyerahan Kena Pajak dan karenanya tidak terhutang

Pajak Pertambahan Nilai,sehingga penyerahan kepada pihak luar (pembeli) dapat terhutang atau tidak terhutangPajak Pertambahan Nilai, tergantung dari barang yang dihasilkan oleh unitunit yangbersangkutan yaitu berupa Barang Kena Pajak atau bukan Barang Kena Pajak;Bahwa berdasarkan penjelasan mengenai proses bisnis Pemohon Bandingsebagaimana diuraikan di atas serta ketentuan sebagaimana dimaksud diatas makapenyerahan material (komponen impor dan komponen lokal) dari Kantor Pusat diSunter ke Pabrik

di Pondok Ungu tidak termasuk penyerahan sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 1A huruf f UndangUndang PPN;Bahwa dengan tidak pernah terjadinya penyerahan barang di Pondok Ungu kepadapihak lainnya, maka tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak, sehingga perusahaantidak pernah terhutang PPN.

Nafkah terhutang selama pernikahan dari bulan Juni2011 sampai bulan Januari 2013 yaitu sebesarRp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta) denganrincian 100.000,00 (seratus ribu) perhari.b. Nafkah iddah selama 2 bulan sebesarRp.7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluhribu) dengan rincian Rp.85.000,00 (delapan puluhlima ribu rupiah) perhari.c. Nafkah mutah yaitu. Rp.1.000.000,00 (satu jutarupiah).d.

tersebut Pemohon telahmenyampaikan repliknya secara lisan di persidangan tanggal 22 Januari2013 dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon juga telahmenyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan tanggal 22 JanuariPutusan No.654/Pat.G/2012/PA Clg Halaman 7 dari 222013, replik dan duplik tersebut selengkapnya telah termuat dalam beritaacara persidangan;Bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugatrekonvensi telah menyampaikan jawabannya sebagai berikut :e Bahwa tentang nafkah terhutang

Nafkah terhutang selama pernikahan dari bulan Juni2011 sampai bulan Januari 2013 yaitu sebesarRp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta) denganrincian 100.000,00 (seratus ribu) perhari.b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesarRp.7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluhribu) dengan rincian Rp.85.000,00 (delapan puluhlima ribu rupiah) perhari.c. Nafkah mutah yaitu Rp.1.000.000,00 (satu jutarupiah).d.

Nafkah terhutang (madliyah) selama 11 bulan @sebesar Rp2.000.000; (dua juta rupiah) kali 11 bulan sejumlah Rp. 22.000.000, (duapuluh dua juta rupiah);4. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.000.000, (empat jutarupiah);5, Mutah berupa uang sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut, TergugatRekonpensi memberikan jawaban sebagai berikut :1. Tergugat Rekonpensi tidak keberatan kalau anak berada dalamasuhan Penggugat Rekonpensi:;Hal. 14 dari 24 Hal.

Untuk nafkah terhutang / madhiyah selama 11 bulan TergugatRekonpensi hanya sanggup memberikan @ Rp.300.000, (tiga ratusribu rupiah) kali 11 sejumlah Rp. 3.300.000, (tiga juta tiga ratus riburupiah);4. Untuk Nafkah Iddah hanya sanggup memberikan sebesar Rp.900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah);5.

No 3538/Pdt.G/2020/PA.Slwapabila nafkah lampau / nafkah terhutang yang harus dibayarkan olehPemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Konpensi /Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) X 11 sejumlah Rp. 8.250.000, (delapan juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);Menimbang, tentang Nafkah Iddah Penggugat menuntut sejumlah Rp.4000.000, (empat juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi hanyasanggup memberikan sejumlah Rp.900.000, (Sembilan

(buktibertanda P2);Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilbantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti bukti suratberupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan tahun 2007 tertanggal 02Januari 2007 No. 33.07.110.002.000 2168.7Asli beserta Foto copynya,oer TT tT eee eT (bukti bertanda T);Menimbang, bahwa bukti bukti fotocopy tersebutsetelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sertatelah pula dibubuhi meterai sSecukupnya sehingga sahsecara hukum untuk dijadikan bukti dalam

(Dua Juta Rupiah) tersebut bukan berartiPenggugat mengakui adanya jual beli tanah obyek sengketaitu sebelumnya, melainkan karena Tergugat telahmerelakan menyerahkan kembali tanah tersebut kepadaPenggugat sehingga demi hubungan baik atau kerukunankarena antara Penggugat dengan fTergugat yang masihterikat hubungan kekerabatan Penggugat mau/sanggup32membayarnya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebutTergugat telah mengajukan satu alat bukti, yaitu SuratPemberian Pajak Terhutang Pajak Bumi

KARYANTO;Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat tersebut diatas tidak didukung oleh alat alat bukti yangmenunjukkan kepemilikan Tergugat atas tanah obyeksengketa tersebut, dan Tergugat mengajukan satu alatbukti SPPT PBB Tahun 2007 (bukti bertanda T), adapunSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tersebutbukanlah merupakan bukti kepemilikan hak, sedangkan Bp.34Karyanto yang disebut oleh Tergugat telah mengurus baliknama tanah obyek sengketa tersebut juga tidak memberikanketerangan di persidangan;Menimbang