Menyatakan Surat Peringatan Pertama (SPI) dengan nomor surat: 014/3.1UJB/VII/19 tanggal 11 Juli 2019 adalah sah dan berharga menuruthukum.12. Menyatakan Surat Peringatan Kedua (SPII) dengan nomor surat :030/3.1UJB/VII/19 tanggal 31 Juli 2019 adalah sah dan berharga menuruthukum.13.

Menyatakan Surat Peringatan Ketiga (SPIII) dengan nomorSurat : 067/3.1UJB/XII/1L9 tanggal 05 Desember 2019 adalah sah danberharga menurut hukum.Halaman 4 dari 19 Putusan Gugatan Sederhanan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Prp14. Menyatakan Surat Pemberitahuan Penyegelan Jaminan dengannomor surat : B.003/3.1UJB/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 adalah sahdan berharga menurut hukum.15.

Penggugat juga telahmelakukan penagihan dan memberikan surat peringatan namun Para Tergugattetap tidak melakukan pembayaran hutangnya;Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Para Tergugat Tergugat telahmenunggak dan tidak membayarkan keuntungan yang telah disepakati tersebutkepada Penggugat sejak bulan April 2019 hingga saat ini dan atas hal tersebutPenggugat telah melakukan penagihan namun Para Tergugat tetap tidak dapatmelaksanakan kewajibannya, sehingga Hakim menilai bahwa Para Tergugattelah melakukan

Menyatakan Surat PernyataanPenyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 20 Desember 2018, SuratPeringatan Pertama (SPI) dengan nomor surat : 014/3.1UJB/VII/19 tanggal 11Juli 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum, Surat Peringatan Kedua(SPII) dengan nomor surat : 030/3.1UJB/VII/19 tanggal 31 Juli 2019, SuratPeringatan Ketiga (SPIII) dengan nomor surat : 067/3.1UJB/XII/19 tanggal 05Desember 2019, Surat Pemberitahuan Penyegelan Jaminan dengan nomorsurat : B.003/3.1UJB/I/2020 tanggal 08 Januari 2020

Hal inilah yangmembuat ketidakjelasan akan penyelesaianpermasalahan tunggakan kredit / utang Penggugatdan sehingga sebagai upaya institusi perbankanguna mengantisipasi kredit macet akhirnya Tergugat mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat,masingmasing sebagai berikute = Surat Peringatan tanggal 17 Maret 2014 ;e Surat Peringatan II tanggal 14 April 2014 ;e ~ Surat Peringatan III tanggal September 2014 ;Dan terhadap upaya surat peringatan tersebutPenggugat tidak mengindahkannya dan tetap tidakberupaya

Bahwa atas adanya indikasi atau dengan pelanggaran disiplinterhadap Penggugat, berdasarkan fakta bahwa Tergugat dalamproses mengenakan PHK terhadap Penggugat hanyamelaksanakan pengiriman surat berupa pertanyaan Berita AcaraPemeriksaan untuk meminta jawaban Penggugat; surattuduhan; serta diakhiri dengan penyampaian PHK secara lisantertanggal 23 Agustus 2007, sedangkan surat peringatan tidakpernah diberikan kepada Penggugat sebagaimana disyaratkanberdasarkan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang No. 13 Tahun2003

tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:Dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuanyang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atauperjanjiian kerja bersama, pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/ouruh yangbersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, danketiga secara berturutturut;Bahwa seharusnya Tergugat dapat melakukan upayaupaya lainsebelum mengenakan PHK terhadap Penggugat sepertimelakukan pembinaan berupa: memberikan

pendidikan danlatihan, atau mutasi atau penurunan tingkat jabatansebagaimana yang diberlakukan terhadap Pincapem BRI MalTaman Anggrek (Sdr. lvan de Fretes);Bahwa atas tidak adanya itikad dari Tergugat untuk menghindaridan mengenakan PHK sebagai langkah terakhir, serta tidakHal. 10 dari 21 hal.Put.No. 115 K/Pdt.Sus/2009melalui proses dengan surat peringatan terlebin dahulu, makacukup beralasan bahwa PHK terhadap Penggugat harusdinyatakan cacat formil dan harus ditolak;D.

inikepada Negara sebesar Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah);12.Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim padaPengadilan Hubungan Industrial tidak memperhatikan UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 161 ayat (1) menyebutkan: Dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuanyang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja, setelah kepada pekerja/ouruh yang bersangkutandiberikan surat peringatan

pertama, kedua, dan ketiga secaraberturutturut;Maka Majelis Hakim dalam hal ini sudah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengharuskan adanya surat peringatan terlebin dahulu sebelumdilakukan proses PHK, sehingga putusan yang dijatunkan olehMajelis Hakim tidak berdasarkan undangundang No. 13 Tahun2003;13.Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalamputusannya hanya mengabulkan uang cuti tahunan Rp 12.816.606,(dua belas juta delapan ratus enam

pengaturan lalu lintas di jalan layang Mayangkara sisiselatan didepan pos polisi karena ada peningkatan arus lalu lintas;Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib pada saat arus lalu lintaspadat saksi Nafis Affandi bersama dengan saksi melakukan pengaturan,kemudian dari arah selatan datang terdakwa yang menggendarai sepedayang hendak menggunakan jalur layang wonokromo, kemudian saksiNafis Affandi yang sedang berdiri disisi sebelah kiri lajur jalan layangtersebut berusaha menghalau dengan memberikan peringatan

sebagai berikut:Bahwa terdakwa pernah di periksa di kepolisian dan keterangan yangterdakwa berikan adalah sebagaimana terurai dalam berita acarapemeriksaan kepolisianBahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 jam 10.30 WIB, terdakwahendak berangkat kerja dan karena kondisi lalu lintas di sekitar Royal Plazatersebut, padat, terdakwa kemudian melajukan sepeda motornya melewatijalan layang Mayangkara, namun kemudian laju terdakwa diberhentikan olehpolisi yang sedang bertugas dengan cara memberikan peringatan

potong rompi lalu lintas. 1 buah peluit0. 1 pasang sepatuMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 jam 10.30 WIB, terdakwahendak berangkat kerja dan karena kondisi lalu lintas di sekitar Royal Plazatersebut, padat, terdakwa kemudian melajukan sepeda motornya melewatijalan layang Mayangkara, namun kemudian laju terdakwa diberhentikan olehpolisi yang sedang bertugas dengan cara memberikan peringatan

petugas Satlantas Polrestabes Surabayamendapatkan tugas untuk melakukan pengaturan lalu lintas di Jalan LayangMayangkara Wonokromo Surabaya, dan saat itu terdakwa yang hendakberangkat bekerja dan mengetahui lalu lintas sekitar sedang padat, denganmengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z Nopol L4121KG warnabiru hendak menggunakan jalur jalan layang yang ada larangan melewati padajam jam tertentu, melihat hal tersebut, saksi Nafis Affandi berusahamenghentikan laju terdakwa dengan cara memberikan peringatan

Fotokopi Surat Peringatan Nomor B. 11/01/2017 tanggal 2 Januari 2017,yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.12;13.Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B. 15/02/2017 tanggal 2 Februari2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.13;14. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B. 21/03/2017 tanggal 3 Maret 2017,yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.14;15.

oleh karenanyaterhadap petitum angka 2 Penggugat dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanpetitum angka 3 gugatan Penggugat yang mana Penggugat memohon untukmenyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat II adalah wanprestasi kepadaPenggugat dan terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannyasebagai berikut yaitu:Bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti surat P.L1 berupa Surat Tagihan Tunggakan kepada Tergugat , P.12P.14 berupa surat peringatan

Fotocopy Surat Peringatan (Somasi) , Il, dan Ill kepada Debitur(tergugat) yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen dikantor pos setempat serta telah dilegalisasi sesuai dengan aslinya diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, selanjutnya diberi tanda buktiP6.Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 4/Padt.G.S/2018/PN Sbg7.

Fotokopi Surat Peringatan (somasi) I, Il, dan Ill kepada Debitur(tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P 6;7.

Bahwa dari itikad baikyang sudah dilakukan oleh Penggugat dengan berupaya mendatangi Tergugatuntuk menegur dan sekaligus menagih pembayaran angsuran kredit yangsudah menunggak berupa Surat peringatan sampai dengan surat peringatan III(bukti P6), namun Tergugat tidak mengindahkannya sama sekali, bahkansampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan NegeriSibolga, Tergugat juga tidak ada niat untuk melunasi tunggakan angsuran kreditkepada Penggugat;Menimbang, bahwa dari ketidakmampuan

No.573/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapatdiberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampui waktu yangtelah ditentukan;Bahwa Tergugat dan Tergugat II selaku penjamin, secara tanggungrenteng, memiliki kewajiban membayar kepada Penggugat sebesarRp 1.760.579.117 (Satu milyar tujuh ratus enampuluh juta limaratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus tujuh belas Rupiah ).Bahwa sampai dengan lewatnya tenggang waktu peringatan yangdiberikan, ternyata Tergugat

Sommatie, yaitu peringatan tertulis dari kreditur kepada debitursecara reasmi melalui Pengadilan Negeri ;2. Ingebreke Stelling, yaitu peringatan Kreditur kepada Debitur tidakmelalui Pengadilan ;Menimbang, bahwa isi peringatan tersebut diatas adalah :1. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi;2. Dasar Teguran ;3.

Bahwa atas kredit macet Tergugat, Penggugat telah melakukan penagihankepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempatdomisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupundengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan 1, 2 dan 3 kepadaTergugat;10.Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor067.02.22.24.305923.01 tanggal 08/08/2019 (bukti P.l) seharusnya Tergugatmembayar angsuran tiap tiap bulan sebesar Rp1.541.700,00 (Satu Juta limaratus empat puluh satu

Fotokopi Formulir Permohonan Kredit atas nama ACHMAD NUR FATIQdengan rencana pengajuan kredit sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluhjuta rupiah), selanjutnya diberi tanda P4;Fotokopi Kartu Pinjaman dengan Nomor Rekening 800426 Nomor SPK067.02.22.24.305923.01 atas nama Debitur ACHMAD NUR FATIQ,selanjutnya diberi tanda P5;Fotokopi Surat Peringatan Pertama dari Koperasi Simpan Pinjam WahanaMasyarakat Jombang kepada sdr. ACHMAD NUR FATIQ tertanggal 9Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P6;.

Fotokopi Surat Peringatan Kedua dari Koperasi Simpan Pinjam WahanaMasyarakat Jombang kepada sdr. ACHMAD NUR FATIQ tertanggal 14Feberuari 2020, selanjutnya diberi tanda P7;. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga dari Koperasi Simpan Pinjam WahanaMasyarakat Jombang kepada sdr. ACHMAD NUR FATIQ tertanggal 9Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P8;Fotokopi Surat Somasi Pertama dari Koperasi Simpan Pinjam WahanaMasyarakat Jombang kepada sdr.

Putusan Nomor 391 K/TUN/2014Kecamatan Air Besar) Kabupaten Landak (dahulu Kabupaten Pontianak)Provinsi Kalimantan Barat, didahului dengan diterbitkannya Surat Peringatan I,surat Tergugat/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiKalimantan Barat Nomor 1026/500.1661/IX/2011 tanggal 23 September 2011,surat peringatan ke II Nomor 1194/500.1661/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011dan surat peringatan ke III (terakhir) Nomor 1349/500.1661/XI/2011 tanggal25 November 2011 yang mana intinya suratsurat

peringatan Tergugat a quomenyatakan adanya tanah terlantar seluas 1.049.616 Ha;Bahwa dengan itikad baik dari Penggugat telah berusaha memenuhi suratperingatan I, II, dan II dari Tergugat tersebut, yakni dengan melakukanperawatan dan tetap merawat kelapa sawit seluas 550 Ha yang sudah tertanamsejak tahun 1996/1997 terawat dengan baik dan sudah menghasilkan TandanBuah Segar (TBS) di atas lahan HGU Nomor tersebut;Bahwa atau segala upaya yang telah dilakukan Penggugat a quo dan termasukyang sejak tahun

, Penggugat dipindahkan Tergugat untukmenunggu di pos satpam dan tidak dibenarkan lagi membawa taxi ;Bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2006, Tergugat menerbitkan suratskorsing dengan suratnya No. 01/SCH/HRGAIBC/II/06 tanggal 04 Pebruari2006, terhitung sejak tanggal 05 Pebruari 2006, sampai batas waktu yang tidakditentukan atau Sampai dengan adanya keputusan dari Disnaker Kepri ;Bahwa Penggugat sudah bekerja selama hampir 9 (Sembilan) tahuntanpa pernah melakukan kesalahan atau menerima teguran atau peringatan

dariTergugat, namun kali ini tanpa ada teguran ataupun peringatan dari Tergugatseandainya Penggugat telah melakukan kesalahan, tergugat langsungmenjatuhkan skorsing;Bahwa dalam tingkat Mediasi yang dilakukan oleh Disnaker Kepri, pihakDisnaker telah pula memberikan Anjuran sesuai dengan surat AnjurannyaHal 2 dari 5 hal Put No.026 K/PDT.SUS/2008Nomor : 560.III/Disnaker/267 tanggal 01 Mei 2006 yang isinya : Agar pihak PTIBCLagoi mencabut kembali surat skorsing yang dikeluarkan perusahaanNomor : 01/

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja telah tepat dapat dikualifikasi tanpamelakukan kesalahan, karena tidak ada alatalat bukti dariPenggugat dan Tergugat pada persidangan Judex Facti yangmenguatkan fakta adanya kesalahan, lagi pula Termohon Kasasi tidakpernah dikenai Surat Peringatan , Surat Peringatan dan SuratPeringatan III;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,ternyata bahwa putusan Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentanganHalaman

.= Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukanpenagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat sebagaimana tertuang dalam Formulir KunjunganKepada Penunggak (Bukti P9)= Bahwa Penggugat telah memberikan surat penagihan/ surat peringatankepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali (Bukti P10 a,b,c), namun, meskitelah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup dan patut, Tergugattetap mengabaikan peringatan peringatan tersebut dan tetap

No.1126 K/PID/2008Pematang Siantar dengan tanggal yang berbeda;2. 23 (dua puluh tiga) lembar surat keterangan penolakan warkatLalu Lintas Giral;3. 1 (satu) lembar foto Copy surat peringatan dengan Nomor :048/PST/EXT tertanggal 2622004, yang ditandatangani olehpimpinan Bank Panin;4. 1 (satu) lembar surat Pemberitahuan Penutupan Rekening(SPPR) No.081/PST/EXT tertanggal 642004 oleh pimpinanBank Panin;5. 1 (satu) lembar foto copy surat peringatan Il dengan Nomor :054/PST/EXT tertanggal 332004;6. 155

Menyatakan barang bukti berupa :a. 23 (dua puluh tiga) lembar bilyet giro Bank PaninCabang Pematang Siantar dengan tanggal yangberbeda;b. 23 (dua puluh tiga) lembar surat keterangan penolakanwarkat lalu lintas giral;c. 1 (satu) lembar foto kopi surat peringatan denganNomor : 048/PST/EXT tertanggal 2622004, yangHal. 11 dari 13 hal. Put.

No.1126 K/PID/2008ditandatangani oleh pimpinan Bank Panin;d. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan penutupanrekening (SPPR) No.081/PST/EXT tertanggal 642004 oleh pimpinan Bank Panin;e. 1 (satu) lembar foto kopi surat peringatan Il denganNomor : 054/PST/EXT tertanggal 332004;f. 155 (seratus lima puluh lima) lembar foto kopi fakturdengan tanggal berbeda;Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Asiong Als Chandra; dang. 1 (satu) eksemplar atau 23 (dua puluh tiga) lembar aslirekening koran Bank Panin dengan

didasari dengan adanya suatu Perintah /Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang telah memeriksa danmemutus perkara tersebut pada tingkat pertama(vide Pasal 206 ayat (1) RBg),dan berdasarkan Perintah/Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeritersebut barulah dapat diajukan perlawanan (verzet) oleh pihak ketiga yangmerasa hakhaknya terganggu (vide Pasal 206 ayat (6) RBg).Atas pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut terkesanseolaholan dengan hanya penetapan Anmaning (Peringatan

Hal itu, berartiAanmaning (peringatan) bukan dianggap merupakan ruang lingkup atau bagiandari eksekusi itu sendiri. Padahal Aanmaning (peringatan) adalah merupakan satukesatuan rangkaian yang tak terpisahkan dengan eksekusi itu sendiri, halmanaAanmaning merupakan tahap proses awal eksekusi yang bersifat prasyarat formalpada segala bentuk eksekusi, baik pada bentuk eksekusi riil maupun eksekusipembayaran sejumlah uang.

Itu artinya, eksekusi didahului dengan tindakanAanmaning (peringatan) kepada Termohon Eksekusi sebelum eksekusi diadakan.Karena pada hakekatnya Eksekusi dan Aanmaning adalah merupakan satukesatuan paket yang tak terpisahkan sehingga amatlah kaku dan sempitpandangan jika eksekusi hanya dimaknai nanti setelah ada Perintah/PenetapanEksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri.kehadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat C.q HakimBanding yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnyasebagai

Bahwa atas kredit macet Tergugat & Iltersebut, Penggugat telah melakukan penagihankepada Tergugat & Il secara rutin, baik dengandatang langsung ke tempat domisili Tergugat & IIsebagaimana di Surat Peringatan dan laporankunjungan nasabah (LKN) kepada Tergugat & Il.L)Kerugian yang derita1.

Surat Peringatan dan Penyelesaian Tunggakan Nomor: B404/5331/01/2019 Tanggal 04 Januari 20199. Surat Peringatan II dan Penyelesaian Tunggakan Nomor: B405/5331/02/2019 Tanggal 04 Februari 201910.

Surat Peringatan Ill dan Penyelesaian Tunggakan Nomor: B406/5331/03/2019 Tanggal 04 Maret 2019Keterangan Singkat:Halaman 6 dari 13 Putusan No 23/Pdt.G.S/2019/PN PspMembuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu danmemperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhikewajiban membayar angsuran pinjaman sesual yang diperjanjikan dalamSurat Pengakuan Hutang.11.

Danproses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidakdidahului oleh Surat Peringatan , Il dan IIl dan bertentangan denganUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal161 ayat (1) yang menyatakan Dalam hal pekerja/ouruh melakukanpelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kereja bersama, pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja, setelan kepada pekerja/buruh yangbersangkutan diberikan surat peringatan pertama

Perjanjian Kerja Bersamabertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor012/PUndang Undangl/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 dan bertentangdengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanPasal 161 ayat (1) yang menyatakan Dalam hal pekerja/ouruh melakukanpelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukanPemutusan Hubungan Kerja, setelah kepada pekerja/ouruh yangbersangkutan diberikan surat peringatan

Dalam kesaksianterhadap ke 2 (dua) saksi tersebut menyatakan didepan persidangan dandibawah sumpah Bahwa tidak ada surat peringatan yang dilayangkanTermohon Kasasi dahulu Tergugat kepada Pemohon Kasasi dahuluPenggugat.

gaji bulan Juli Desember2015 serta THR (Tunjangan Hari Raya) dan tanggal 15 Desember 2015dan Penggugat juga menerima Surat Nomor : 079/SKB/PERS/XIV/15,Perihal : Berakhirnya Sanksi/Hukuman yang pada intinya perusahaanmengharap kepada Penggugat untuk mulai bekerja pada tanggal 8 Januari2016.Bahwa dengan berdasarkan dalil dalil sebagaimana di atas, antaraPenggugat dengan Tergugat telah terjadi disharmonisasi dalam hubunganketenagakerjaan serta Penggugat tidak diijinkan masuk kerja tanopa adanyaSurat Peringatan

, Surat Peringatan Il dan Surat Peringatan Ill, Tergugattelah melanggar ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang berbunyi: (1) Dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diaturdalam peranjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjabersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja,setelah kepada pekerja/ouruh yang bersangkutan diberikan suratperingatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturutturut

.(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masingmasingberlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam penanjian kerja, peraturan perusahaan atau peranjian kerja bersama.(3) Pekerja/ouruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja denganalasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uangpesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai

No.113/G/2016/PHI Sby.Maka sebagaimana amanat Pasal 151 Ayat (1) UU No.UU No. 13 Tahun2013 Tentang Ketenagakerjaan tersebut diatas maka Tergugatpun tidak ada niat untuk melakukan PHK kepada Penggugat.Bahwa ketentuan Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2013 TentangKetenagakerjaan baru dapat diterapkan apabila Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan sampai Surat Peringatan Ill secara berturutturut kepadaPenggugat; akan tetapi nyatanya Tergugat hanya sekali menerapkan sanksi dan setelah sanksi berakhir Terqugat

karyawan tetap.Bahwa saksi mengatahui permasalahan Penggugat karena pernah dihubungibeberapa karyawan yang merasa tertekan, merasa ketakutan danterintimidasi karena dipaksa membayar pinjaman dengan bunga tinggi danikut arisan yang dilakukan Penggugat.Bahwa kemudian saksi memanggil orang orang dan Penggugat danmemberitahu supaya tidak meneruskan kegiatannya.Bahwa Saksi telah memanggil Penggugat dan Penggugat mengakuiperbautannya lalu membuat surat permintaan maaf.Bahwa saksi tidak memberikan surat peringatan

Bahwa atas kelalaian tersebut TERGUGAT d.k/PENGGUGATd.r telah memberikan Surat Peringatan 1 (satu) sampai dengan3 (tiga) kepada PENGGUGAT d.k /TERGUGAT d.r..

Aualuas 7.180 M2 atas nama Rezki Febrian Utama, bermaterai cukup, diberitanda P.4;Fotocopi dari fotocopi Sertifikat Hak Milik No.5229/Nagari Sungai Aualuas 6.220 M2 atas nama Masna, bermaterai cukup, diberi tanda P.5;Fotocopi dari fotocopi Sertifikat Hak Milik No.4298/Nagari Sungai Aualuas 2.922 M2 atas nama Masna, bermaterai cukup, diberi tanda P.6;Fotocopi dari fotocopi Sertifikat Hak Milik No.1164/Nagari Sungai Aualuas 6.239 M2 atas nama Nasarlan, bermaterai cukup, diberi tanda P.7;Fotocopy surat peringatan

pertama (I) Nomor 27/SSBVDIR/PU/VI/2017tanggal 7 Juni 2017, bermaterai cukup dan telah diseusikan denganaslinya, diberi tanda P.8;Fotocopi Surat Peringatan kedua (Il) No.30/SSBVDIR/PPU/VII/2017tanggal 14 Juli 2017, bermaterai cukup, dan telah disesuaikan denganaslinya, diberi tanda P.9;10.Fotocopi Surat Peringatan ketiga (III) No.30/SSBVDIR/PPU/VIII/ 2017tanggal 01 Agustus 2017, bermaterai cukup, dan telah disesuaikandengan aslinya, diberi tanda P.10;Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup

Foto copy Sertifikat Hak Milik No.5317 Luas 7.180 M2 Nagari Sungai Aur,atas nama Rezki Febrian Utama, diberi Materai cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.5.g;17.Foto copy dari foto copy Surat Peringatan pertama No. 27/SSBVDIR/PU/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017, ber Materai cukup, diberi tandaT.6.a;18.Foto copy Surat Pernyataan akan melakukan pembayaran tunggakantanggal 5 Juni 2017 oleh Rezki Febrian Utama, ber Materai cukup dantelah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.6.b;

19.Foto copy dari foto copy Surat Peringatan Kedua No. 30/SSBVDIR/PU/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, ber Materai cukup, diberi tandaT.6.C;20.Foto copy dari foto copy Surat Peringatan ketiga No. 01/SSBVDIR/PU/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, ber Materai cukup, diberitanda T.6.d;Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dandicocokan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.2.a, T.2.b, T.2.c, T.2.d,T.6.a, T.6.c dan T.6.d berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkanaslinyaMenimbang

dalildalil bantahannyatelah mengajukan buktibukti terulisnya, yaitu berupa foto copy suratsurat yangbermaterai cukup dan seuai dengan aslinya yaitu :T1 : Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) Nomor 271/BBTADM/2012, tertanggal 14 Agustus 2012 ;T2 : Salinan Akta perjanjian Kredit Nomor : 165/BJBDSA/2012, tertanggal 15Agustus 2012 ;T3 : Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 7453/2013 tertanggal 26 September2013, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanhanan Nasional Kota Bandung ;T4 : Surat Peringatan

Pertama Nomor : 2838/BBTADSM/2013 tertanggal 3Desember 2013 ;T5 : Surat Peringatan Kedua Nomor : 0251A/BBTADM/2014 tertanggal 17Pebruari 2014 ;T6 : Surat Peringatan Ketiga, Nomor : 1183A/BBTADM/2014 tertanggal 07 Juli2014 ;T7 : Surat Pemberitahuan No.1206A/BBTADM/2014 tertanggal 18 Juli 2014 ;T8 : Surat Pernyataan Handi, tertanggal 21 Juli 2014 ;T9 : Surat Pernyataan Handi, tertanggal 8 September 2014 ;T10 : Surat Peringatan Nomor : 1675/BBTADM/2014, Bandung 02 Oktober2014 ; T11 : Surat Kuasa yang

merupakan undangundang bagi merekayang membuatnya (lihat pasal 1338 KUHPerdata);Menimbang bahwa perjanjian baku yang dibuat Pihak Tergugat adalah sahsahsaja asal tidak menekan pihak yang lemah, dan perihal tidak diserahkannya akta kredit(turunan perjanjian) kepada Penggugat kalau diperlukan oleh Penggugat dapat dimintakankepada Tergugat atau notaris yang membuat perjanjian tersebut;Menimbang bahwa Penggugat telah tidak membayar kewajibannya kepadaTergugat sejak tanggal 15 Agustus 2012, dengan Surat Peringatan

I (bukti T4), tanggal17 Februari 2014, Surat Peringatan II (bukti T5), tanggal 7 Juli 2014, Surat Peringatan III(bukti T6);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangpertimbang tersebut diatas makaPenggugat tidak dapat membuktikan dalildalil Gugatannya, sebaliknya pihak Tergugattelah berhasil membuktikan sangkalannya, dan oleh karena itu maka Penggugat tidakdapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, danolehkarena itu pula menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat ditolak

dua kaliberturutturut kepada Para Penggugat selaku debitur;Bahwa prosedur yang benar untuk proses penyitaan agunan antara lain; Adanya pemberitahuan keterlambatan pembayaran cicilan hutangdengan mengirim surat pemberitahuan atas keterlambatan pengangsurandana; Memberikan surat peringatan, bila pemberian teguran debitur tidakmerespon dengan baik dilakukan sebanyak tiga kali dalam tiga minggu.

Oleh karenanya,Tergugat dan Tergugat II telan memberikan Surat Peringatan dan SuratPernyataan Wanprestasi (Default) kepada Para Penggugat untukmelunasi tunggakan kewajiban yang ada sebagaimana suratsuratberikut : Surat Peringatan Pertama No.SMEAC/0131/I/2018 tanggal 17 Januari2018; Surat Peringatan Il (Kedua) No.RTR.RCR/SMCR.BDG/04489/2018tanggal 02 Maret 2018; Surat Peringatan Ill (Ketiga/Terakhir) No.RTR.RCR/SMCR.BDG /07654 / 2018 tanggal 06 April 2018; Surat Pernyataan Wanprestasi (Default) No.RTR.RCR

Para Penggugat sudah berkalikali diberikan surat peringatan dan sudahdinyatakan wanprestasi (default) sebagaimana yang sudah dijelaskanpada jawaban butir 3.c. di atas, sehingga Tergugat II berhak melakukanLelang eksekusi objek agunan;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka dalil posita ParaPenggugat harus DITOLAK;9.

Surat Nomor: SMEAC/0131/I/2017 tanggal 17 Januari 2018perihal Peringatan Pertama;b. Surat Nomor: RTR.RCR/SMCR.BDG/04489/2018 tanggal 02Maret 2018 perihal Peringatan II (Kedua); danc.

Surat Nomor: RTR.RCR/SMCR.BDG/07654/2018 tanggal O06April 2018 perihal Peringatan III (Ketiga/Terakhir);Dengan demikian adalah mengadaada dalil Para Penggugatangka 13 (tiga belas) s.d. 16 (enam belas) gugatan yang padapokoknya menyatakan Para Penggugat tidak menerimapemberitahuan atau peringatan terkait dengan kewajiban kredityang harus dipenuhi oleh Penggugat selaku debitur. Oleh sebabitu dalil Para Penggugat tersebut patut untuk ditolak oleh MajelisHakim yang Mulia;7.3.