Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut padaayat (4) mengikuti acara Praperadilan.Bahwa dengan diputusnya bebas oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia, maka telah jelas dari sejak proses penyidikan, penuntutan dansampai dengan diadilinya Pemohon, maka Termohon dan Termohon Iltelah keliru dalam menerapkan hukum terhadap Pemohon,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yaitu denganmenjadikan Pemohon sebagai Tersangka dan Terdakwa, serta menuntutPemohon bersalah atas tindak

Bahwa Pasal 1366 KUHPerdata menyebut :Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkanoleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaianatau kirang harihatinya.19.Bahwa Termohon dan Termohon II telah merugikan Pemohon, karenaakibat kekeliruannya (keliru berarti salah, silap, khilaf, sesat,tertukar) dalam menerapkan hukum yaitu menjadikan Pemohon sebagaiTersangka dan Terdakwa, serta menuduh Pemohon bersalah atasHal. 8 dari 24 hal. Put.

No.1262 K/Pid/2013dugaan tindak pidana mengeksploitasi ekonomi anak, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 88 UndangUndang Nomor : 23 Tahun 2003tentang Perlindungan Anak , telah mengakibatkan Pemohon ditahan,sehingga kemerdekaan Pemohon telah direnggut, sehingga padaakhirnya Pemohon menjadi kehilangan penghasilannya selama menjalanitahanan.20.Bahwa karena keliru menerapkan hukum, berarti Para Termohon telah21.memenuhi Pasal 1366 KUHAPerdata, karena keliru artinya sama dengankhilaf.

Agar Hakim Mahkamah Agung dapat mendapat gambaran yang utuhterhadap penanganan suatu perkara sehingga nantinya tidak keliru lagidalam memutuskan perkara seperti yang telah dilakukan oleh PengadilanTinggi maka akan digambarkan kronologis perkaranya :1. Bahwa perkara pidana atas nama SRI MULYATI binti KARDJO berawaladanya Laporan Polisi Nomor : LP/90/A/VI/2011/Reskrim yangHal. 12 dari 24 hal. Put.

kami dari Kejaksaan Negeri Semarang tidak dapatmelakukan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1176 K/Pid.Sus/2012 tanggal 24 Juli 2012 karena Terdakwa SRIMULYATI binti KARDJO sudah menerima putusan Pengadilan TinggiSemarang Nomor : 64/Pid.Sus/2012/PT.Smg, tanggal 19 Maret 2012.Bahwa perlu dicermati dan diteliti, tindakan Termohon dalammelakukan tugas dan wewenang penyelidikan dan penyidikan sertapenahanan terhadap diri Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagaisuatu perbuatan yang keliru

beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para PemohonKasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebutpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa danmengadili perkara ini telah mengambil putusan keliru

Nomor 1755 K/Pdt/2017Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini sangat keliru yaitu: Seperti yang telah kami uraikan di atas dan kami sebutkan kembali PemohonKasasi Keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas olehkarena Majelis Hakim menyatakan harta peninggalan Joasap Junga (Alm)dengan Naomi RayRay (Alm) dan Agustina Bara (Alm) yang belum dibagiwaris kepada anakanaknya;Kenyataannya jual beli hanya dilakukan sepihak yaitu Tergugat , Il, Ill, IVdan V kepada Tergugat VI sedangkan

Nomor 1755 K/Pdt/2017 Dan pula Majelis Hakim sangat keliru membuat pertimbangan bahwa ParaPenggugat sudah menerima pembagian warisan lain dari pewaris, denganalasan demikian Majelis Hakim langsung mengambil putusan menolak gugatanPenggugat, seharusnya Tergugat , Il, Ill, IV, V serta Para Turut Tergugatmengajukan gugatan terhadap pembagian warisan yang lain dimaksud; Terbukti pula pada saat Tergugat/Kuasa Tergugat hendak mau mengajukanKepala Desa Gamsungi tersebut menyatakan tidak bersedia dan tidak

hadirpada saat persidangan yang telah ditetapkan Majelis Hakim sendiri; Majelis Hakim sangat keliru membuat pertimbangan bahwa penggugat telahmenerima uang kesepakatan bersama dari Tergugat VI (Ikbal Tawakal), inihanya menurut keterangan saksi sepihak dan menjadi suatu alasanpertimbangan Majelis Hakim, Kalau memang benar ada kesepakatan mengapaPenggugat/Pembanding tidak menandatangani surat jual beli atas tanahobjek sengketa;Menimbang bahwa menilai alasanalasan yang diajukan oleh Tergugat , Il,Ill

objek tanah yang dilakukan dengantidak sesuai dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah dan telahditentukan peraturan perundangundangan yang berlaku, harus mendapatperlindungan hukum dan untuk itu kepada pembeli harus dianggap sebagaipembeli yang beriktikad baik;Dimana objek sengketa adalah di Desa Gosoma dan yang memberikan SuratKeterangan Kepala Desa Gamsungi, yang seharusnya yang memberikanSurat Keterangan adalah Kepala Desa Gosoma, sehingga bertentangandengan hukum;Majelis Hakim sangat keliru

kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/TergugatI1/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:Keberatan KeSatuBahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang telah menguatkan PutusanJudex Facti Pengadilan Negeri Poso dalam Putusannya, telah lalai dan keliru

III untuk menerimauangnya kembali; Pada butir 7 (tujuh) "Menghukum Tergugat I, Tergugat II danTergugat III mengembalikan kondisi dan situasi obyek sengketa Penggugat kepadakeadaan semula sebelum terjadinya jual beli";Bahwa kekeliruan nyata yang telah dilakukan oleh Judex Facti dalam putusannya, jelastelah menyalahi Hukum Acara Perdata;Keberatan KeDuaBahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang telahmenguatkan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Poso dalam Putusannya, telah lalaidan keliru

pada halaman 36 menimbang ke3 (tiga) tentang tuntutan pokokPenggugat yang dipertimbangkan terbagi 3 (tiga) bahagian, namun yang menjadi sorotanPemohon Kasasi secara tajam adalah pada butir pertama I ke1 (satu) yang kami kutibsebagai berikut:tentang tuntutan agar dinyatakan tanah obyek sengketa merupakan harta warisanpeninggalan almarhum Sam Azis milik bersama antara Penggugat I, Penggugat II danTergugat I serta Tergugat IT yang belum pernah dibagi;Menurut hemat kami bahwa Judex Facti telah lalai, keliru

, Pemohon Kasasi menyerahkan penilaian sepenuhnya pada rasa keadilan MajelisHakim Agung yang mulla dalam mengambil keputusan perkara a quo yang didasari olehrasa keadilan yang murni serta independen;Keberatan KeEmpatBahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang telah menguatkan PutusanJudex Facti Pengadilan Negeri Poso dalam Putusannya, telah lalai dan keliru karenatelah mengambil secara utuh pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Posopada halaman 34 menimbang ke2 (dua) tentang

Yurisprudensi Mahkamah Agung RItanggal 11 April 1997, Nomor 3909K/Pdt.G/1994;1819Bahwa pertimbangan mana adalah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, yangkami kutib sebagai berikut:Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997, Nomor 3909K/Pdt.G/1994 yang menggariskan adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapasiapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;Bahwa penegasan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997,Nomor 3909 K/Pdt.G/1994

Sehingga dengan demikian,gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah sangat keliru karenatidak memenuhi syarat formal suatu gugatan. Oleh sebab itu, Turut Tergugatmemohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatanPenggugat adalah error in persona dan gugatan Penggugat tidak dapatditerima (Niet Ontvantkelijke verklaara).Eksepsi Obscuur Libel;Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugatadalah tidak jelas dan tidak berdasar;1.

No. 3089 K/Pdt/2015cabang suatu bank berwenang bertindak untuk dan atas nama pimpinanpusat tanpa memerlukan surat kuasa untuk itu";Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung di atastelah keliru dengan alasanalasan sebagai berikut:1.Majelis Hakim Perkara Nomor 482/Pdt/2014/PT.Bdg. telah kelirumemberikan pertimbangan dengan hanya mendasarkan kepadaYurisprudensi dan mengesampingkan/mengabaikan ketentuan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 sehingga menyatakan Kepala Cabang(Branch Manager

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Majelis Hakimperkara Nomor 482/PDT/2014/PT.Bdg. telah keliru dalam memberikanpertimbangan karena telah tidak memperhatikan/mempertimbangkanketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 ayat (1) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehinggasangatlah patut Pemohon Pembanding/Terlawan memohon kepadaMajelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan bahwa gugatanTermohon Kasasi dahulu Terbanding/Pelawan tidak dapat diterima (NietOntvankelijke

/Pembanding sebagaiPenerima Fidusia";"1. bahwa karena berdasarkan fakta yang terbukti di persidanganTergugat I/Terbanding telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atasPerjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakatinya denganPenggugat/Pembanding, maka tuntutan Penggugat/Pembanding agarPerjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C002D23001201 100086tanggal 26 Maret 2011 dibatalkan dipandang cukup beralasan dan patutdikabulkan;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung di atastelah keliru

pajak atas nama Tergugat /Terbanding adalah tidak sah dan bertentangan dengan undangundang".Selanjutnya pada halaman 8:"3.bahwa karena penyitaan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Altis NomorPol B1895KA oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak sah danbertentangan dengan undangundang maka Turut Tergugat haruslahdiperintahkan untuk segera mengembalikan secara baikbaik mobiltersebut kepada Penggugat/ Pembanding tanpa beban apapun juga;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung di atastelah keliru

Selapan ratus jutarupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan yang mana menurut Pengadilan NegeriKisaran Terdakwa / Pemohon Banding telah bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkanhukuman pidana terhadap Terdakwa / Pembanding sebagai subjek hukum yangmelakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal132 Ayat 1 Jo Pasal 114 Ayat 1 Undangundang No. 35 Tahun 2009, bahwaJudex Factie dalam perkara aquo telah salah dan keliru

seorang Terdakwa dimanahal tersebut seharusnya Mejelis Hakim memberikan Hukuman denganMenggunakan kepada Pemakai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127tentang Pemakai sebagaimana yang diamanahkan oleh Undangundang No. 35tahun 2009 Tentang Narkotika ;Bahwa apabila diperhatikan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan NegeriKisaran No : 879/Pid Sus /2019/PN Kis tertanggal 11 Desember 2019 yangmenyatakan bahwa Terdakwa di Hukum selama 4 Tahun 10 Bulan Penjaradimana bahwa Pertimbangan Hukum tersebut sangat keliru

inimenjadi bahan Pertimbangan oleh yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara insehingga dengan adanya Permohonan Banding yang telah diajukan Terdakwadalam Perkara ini Terdakwa berharap Yang Mulia Majelis Hakim padaPemeriksaan Banding Nantinya dapat Memberikan Putusan yang seringanringankepada Terdakwa dalam Perkara ini dan sesuai dengan fakta Persidangan yangada dimana Pemohon Banding hanyalah Pengguna Narkotika;Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran dalam PertimbanganHukumnya telah salah dan keliru

Unsur Setiap Orang.Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran No. 879/PidSus/2019/Pn Kis tertanggal 11 Desember 2019 yang hanya mengutipsepenuhnya terhadap pendapat Jaksa Penuntut Umum dan mengatakan bahwaTerdakwa / Pembanding adalah sebagai Unsur Setiap Orang, hal tersebutmerupakan pertimbangan hukum yang keliru, sebab Jaksa Penuntut Umumdalam menentukan Unsur Setiap Orang di dalam perkara aquo hanyaberpedoman kepada setiap orang yang dapat dimintakan Pertanggungjawabannya sebagaimana

Memakai Narkotika dimana hal tersebut telahmenunjukkan bahwa Para Terdakwa yang ada adalah Korban dari PeredaranNarkotika yang mana Terdakwa adalah korban nya sebagaimana KeteranganTerdakwa pada Persidangan dahulu;Bahwa berdasarkan faktafakta dan keadaan yang sebenarnya padadipersidangan, terdahulu dimana Terdakwa hanyalah Korban dari PeredaranGelap Narkotika Bahwa oleh sebab mana terhadap Putusan Judex FactiePengadilan Negeri Kisaran tertanggal 11 Desember 2019 adalah merupakanputusan yang salah dan keliru

Judex Factie Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan PengadilanNegeri Nganjuk dalam putusan tersebut diatas, keliru dan salah menerapkanhukum dan tidak berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikandan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan secara lengkap danmenyeluruh, melainkan memutar balik fakta hukum dengan caramerekayasa hukum dan menghukum Terdakwa yang seorang advokatdalam menjalankan tugas kuasa khusus yang tidak bersalah ;2.

Judex Factie Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan PengadilanNegeri Nganjuk keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusannyatersebut diatas, mejutus mengacu dan berdasarkan pada Pasal 2 yang tidaktercantum dan tidak pernah ada juga tidak dikenal didalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana / KUHP, yaitu dakwaan Kedua Penuntut UmumPasal 266 ayat (1) ke1 KUHP ;3.

Judex Factie Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan PengadilanNegeri Nganjuk keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusannyayang berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum yang didasari ataspenyidikan yang tidak sah, dan juga memberi putusan terhadap dakwaanPenuntut Umum yang didasari atas penyidikan yang tidak sah dan telahdicabut BAP tanggal 23 Maret 2006 didalam persidangan dengan surattanggal 22 Januari 2007 bermaterai cukup ;4.

Judex Factie Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tersebut diatas,dengan keliru dan salah menerapkan hukum memutus menghukumTerdakwa seorang Advokat dalam menjalankan tugas kuasa khususHal. 13 dari 16 hal. Put. No.691 K/Pid/2008menotariilkan surat Berita Acara rapat dewan pengurus tentangpenyesuaian anggaran dasar dan perubahan susunan dewan pengurus danpendiri Yayasan Pendidikan Cendekia Utama berkedudukan di Surabayabermaterai cukup dihadapan Notaris terlampir ;.

Judex Factie Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan PengadilanNegeri Nganjuk telah keliru dan salah menerapkan hukum memposisikanTerdakwa sebagai Pelaku (pleger) menyuruh menempatkan keteranganpalsu kedalam akta autentik, dan diktum No.3 merekayasa TerdakwaMenyuruh Menempatkan keterangan palsu Kedalam Akta Outentik teruraididalam putusannya tersebut diatas.

memuat alasan hukummengapa sampai serta merta putusan hakim pertama dikuatkan dandipertimbangkan hukumnya langsung diambil alin begitu saja danironisnya dianggap betul dan benar, sehingga berindikasi hakim bandingtidak serius dan kurang menyadari keberadaannya sebagai hakimperadilan Ulangan, hal ini nampak jelas bahwa pertimbangan hukumnyatidak cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd);Bahwa pertimbangan Hakim Banding tersebut adalah sungguh sangatnyata telah Onvoldoende gemotiveerd, juga keliru

Hakim pertama dalam menjatuhkan putusan sumir dan keliru besartidak mempertimbangkan dalildalil gugatan Penggugat baik buktisuratsurat maupun saksisaksi yang diajukan oleh Penggugatdengan mudahnya menyatakan kurang pihak;3. Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat mengikutsertakanDr. Maisuri Chalid dalam gugatannya, sementara fakta yuridisnya,tidak ada satupun bukti surat dari Tergugat yang menunjukkanadanya jual beli antara Tergugat dengan Dr.

jawabannya semua JANGGAL DAN MENGADAADA, TERLEBIHLAGI GUGATAN PERKARA INI BUKAN GUGATAN DENGAN TUJUANMENGOSONGKAN OBYEK SENGKETA MELAINKAN LANDASANYURIDIS APA DARI TERGUGAT/TERMOHON KASASI SEHINGGAMELAKUKAN PERALIHAN HAK JIKA MEMANG JUAL BELI ITU ADA,ITULAH YANG DIUJI SECARA YURIDIS OLEH PENGGUGAT/PEMOHONKASASI, NAMUN TERNYATA JUDEX FACTI KELIRU, SEHINGGAMUNCUL PUTUSAN YANG MENYIMPANG DAN SALAH PENERAPANHUKUMNYA SEPERTI SEKARANG INI;KEBERATAN KESEMBILAN:Hal. 15 dari 17 hal. Put.

No.33 K/Pdt/2013 Bahwa tidak diterimanya gugatan Penggugat ini Pemohon Kasasi hal itujelas dikarenanya Judex facti dalam pertimbangan hukumnya telahmenerapkan pertimbangan tidak lengkapnya pihak yang dilibatkan padaperkara ini secara keliru, itulah alasan satusatunya tapi Majelis Judex factitidak menggali secara cermat dan saksama buktibukti yang disodorkanataupun saksi yang dihadirkan sama sekali tidak seperti yang diputushakim pertama sehingga nampak benderang antara dokirin satu dengandoktrin

lainnya saling bertentangan sekalipun itu tidak berdasar dan tidakbenar namun palu telah diketuk sekalipun tidak adil dan mengadaada,dalam gonjang ganjing dunia peradilan di negeri ini apa yang menjadipokok sengketa sepatutnya diputus berdasar nurani keadilan dan faktakongkrit yang berdasar hukum karena secara terang benderang putusanaquo telah keliru membingkai permasalahan dan memberi kepastianhukum bagi pencari keadilan in casu Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi, karena yang dimaksud kepastian

Keberatan Pertama:Bahwa pertimbangan hukum judex facti tidak berdasar fakta bukti yangdiajukan oleh para pihak di persidangan sehingga telah memberipertimbangan yang keliru, tidak tepat dan kurang cermat. Karena dipersidangan terungkap dari keterangan saksi MISRAE bahwa menyerahkantanah obyek sengketa kepada Penggugat sekarang Pembanding melaluisaksi MISRAE tetapi keterangan saksi ini di dalam pertimbangan putusantidak ada atau dihilangkan;Halaman 12 dari 22 Perkara Nomor 670/PDT/2019/PT SBY2.

Keberatan KeduaBahwa pertimbangan hukum judex facti tidak berdasarkan fakta bukti yangdiajukan para pihak dipersidangan sehingga telah memberi pertimbanganyang keliru, tidak tepat dan kurang cermat sebagaimana dalampertimbangannya halaman 35 alinea keempat, alinea kelima dan alineakeenam :Menimbang, bahwa tanah yang menjadi obyek perkara seluas 1560M?

Bahwa pertimbangan yang menyatakan AYA memiliki tanah sengketatersebut berasal dari warisan orangtuanya yang bernama MARSUDINterwaris dan MARSUDIN memperoleh tanah yang menjadi obyek sengketaberasal dari orangtuanya yang bernama DUL HALIM adalah SALAH danatau SANGAT KELIRU (tdak tepat) karena tanah sengketa tersebut baik No.petok dan no. persilnya bukan berasal dari no. petok dan no. persil orangtuaAYA yang bernama MARSUDIN apalagi no. petok dan no. persil DUL HALIM(orangtuanya marsudin atau kakeknya

Keberatan KetigaBahwa pertimbangan hokum judex facti tidak berdasar fakta buktiketerangan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan sehingga telahmemberikan pertimbangan yang keliru tidak tepat dan kurang cermatsebagaimana dalam pertimbangannya halaman 36 alinea kelima dan alineaketujuh;Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah yangdiperoleh AYA dari orangtuanya yang bernama MARSUDIN dan MARSUDINmemperolehnya dari warisan orangtuanya yang bernama DUL HALIM;Menimbang, bahwa selama tanah

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat / Pembanding dalammemori bandingnya adalah keliru dan tidak berdasar, dan Tergugat(Terbanding) beranggapan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor07/PDT/2019/PN Spg tanggal 29 Agustus 2019 adalah tepat dan sesuaidengan hokum yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;2. bahwa dalam memori bandingnya adalah tidak tepat karena PengadilanNegeri Sampang / judec facti tidak salah dalam mempertimbangkan faktahokum, keterangan saksi, alat bukti dan penerapan

Bahwa secara keliru Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menguatkanputusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 33/Pdt.G/2013/PA.BUM.,perihal mana materi hukum tentang benar atau tidaknya suatu gugatan dariPenggugat/Termohon Kasasi terhadap Tergugat/Pemohon kasasi tidak pernahdiperiksa;2. Bahwa majelis hakim pada tingkat Banding secara keliru memahami hukumformil yang ada sehingga mencederai keadilan substansif yang seharusnyadituju.

Bahwa sangat keliru majelis hakim pada tinggkat banding menerimapermohonan banding/ termohon kasasi padahal nyatanyata dan terangpernyataan banding yang dibuat oleh termohon kasasi telah melampawi tenggatwaktu sebagaimana ketentuan hukum yakni 14 (empat belas) hari kalenderbukan 14 (empat belas) hari kerja, sekalipun hari yang ke 14 adalah hari liburtetap pada ketentuan formil, seharusnya permohonan banding tidak dapatditerima, apalagi dalam pernyataan banding tidak ada memori banding sebagaidasar

Bahwa Pengadilan Tinggai Agama Banjarmasin juga keliru dalampertimbangan hukumnya yang menyatakan pemohon kasasi mengakui hartabersama berupa : Sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumahterletak di JI. Sutoyo S Komplek Indah, Blok Raya No. 002 RT. 40 RW. 013Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasinsebagaiman SHM No. 3241 GS.

Bukan hanya tidakadil tetapi mengebiri keadilan hukum maupun secara nyata sangat melawanhukum yang berlaku dan tak seharusnya terjadi suatu putusan pengadilandidasarkan pada banyaknya pemahaman hukum yang keliru dalam penerapanhukum bahkan memaksakan diri untuk menerima perkara ini dan terkesan beratsebalah tentunya ada apa dengan Majelis Hakim tingkat banding.

Nomor 630 K/Pdt/2017Bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusannya Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Lsk. adalah telah membuat putusan yang salah dan keliru karenamenolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasiyang terdaftar di Pengadilan Negeri Lhoksukon Tanggal 22 Juni 2015 dibawah Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Lsk.

bantahanterhadap gugatan rekonvensi dan konsklusi;Maka Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut adalah cacat dansalah menerapkan hukum dalam Perkara ini maka harus dibatalkan videYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/P dt/1984 dan Nomor 638 K/Sip/1969;Keberatan terhadap pertimbangan dan Putusan Pengadilan TinggiBanda Aceh Nomor 98/Pdt/2016/PT.Bna;Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusannya tanggal 24Oktober 2016 Nomor 98/P dt/2016/PT.Bna. adalah telah membuat Putusanyang keliru

Banding dari Para Pembanding/semula ParaPenggugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 24 Maret2016 Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Lsk.; Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untukmembayar ongkos Perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilanyang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh rupiah);Pengadilan Tinggi Banda Aceh salah menerapkan hukum dan bertentangandengan undang undang dalam putusan perkara ini;Mengenai penerapan hukum yang salah dan keliru

terhadap batas batastanah objek sengketa;Bahwa Pengadilan Tinggi BandaAceh dalam Putusannya Nomor 98/Pdt/2016/PT.Bna. adalah telan membuat Putusan yang salah dan keliru karenamenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 24 Maret 2016Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Lsk.

:Karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini kalaukita melinat dan melakukan pengkajian yuridis yang mendalam bahwasebenarnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini hanyamengambil over pertimbangan pertimbangan yang dibuat oleh PengadilanNegeri Lhoksukon dalam Putusannya tanggal 24 Maret 2016 Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Lsk., padahal pertimbanganpertimbangan Pengadilan NegeriLhoksukon adalah salah dan keliru, karena objek gugatan salah batasbatasnya maka secara yuridis Pengadilan

isinya pada pokoknya sebagaiberikut Bahwa Pembanding semula Penggugat mengakui kebenaran pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama:tentang eksepsi Tergugat V mengenaikompentensi absolut, yaitu kewenangan mengadili perkara a quo ; Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat terhadap materipertimbangan hukum dalam putusan aquo, karena sangat memihak kepadaTergugat V ; Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 8Juni 2020 adalah putusan prematur atau putusan yang salah / keliru

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dan harusdikesampingkan karena :Posita gugatan Pembanding semula Penggugat angka9 dan 10 dengan petitum huruf (i) Sangat sinkron dimana Positagugatan angka 9 dan 10 telah dibuktikan Penggugat dengan SuratPernyataan Ahli Waris Alamarhum MUH.

Lurah Kamonji dan dikuatkan Camat Palu Barat ;Bahwa Petitum huruf (i) adalah sangat jelas karena jualbeli tanah beserta bangunan rumah obyek sengketa, sertifikat, Suratukur, luas, terletak di Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Baratadalah tidak sah atau bertentangan hukum ;Bahwa dasar pertimbangan majelis hakim tingkatpertama yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970tanggal 21 November 1970 dan Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18Desember 1975 sebagai dasar memutus perkara a quo adalah salahdan keliru

Keberatan Pembanding semula Penggugat dalam angka 4 memoribandingnya yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor107/Pdt.G/2019/PN Pal adalah Putusan prematur atau putusan Hakim yangsalah, keliru, tidak dapat dibenarkan secara hukum karena : Pembanding semula Penggugat dalam dalil posita gugatan poin 9dinyatakan melibatkan Lurah Kamonji dalam perkara ini karenamengesahkan Surat Pernyataan Ahli Waris, demikian pula pada dalilposita gugatan poin 10 yang menyatakan Camat Palu Baratmengesahkan

tersebut telah tepat dan benar, maka KontraMemori Banding Terbanding V semula Tergugat V dapat dibenarkan danditerima;Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semulaPenggugat, Terbanding IX semula Turut Tergugat IV mengajukan KontraMemori Banding tanggal 16 September 2020 yang mengemukakan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Terbanding IX semula Turut Tergugat IVsependapat dengan alasan pertimbangan hukum dan amar putusan JudexFactie Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal ;Bahwa Judex Factie tidak keliru

Dps, tidak melakukan pemeriksaan setempat (PS) adalahsalah atau keliru karena melanggar SEMA No. 7 Tahun 2001 yang mewajibkanMajelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat (PS) ;Bahwa Majelis Hakim dalam perkara No. 470/Pdt.G/2014/PN.

dengan buktisertifikat Hak Milik No. 160 yang kemudian disebut sebagai tanah sengketa benartelah berdiri bangunan rumah yang dahulunya dibangun dan ditempati oleh NiNyoman Ribek (alm) orang tua Tergugat dan untuk saatini ditempati oleh Tergugatsedang sisanya tetap dikuasai oleh Penggugat, dengan demikian atas keberadaantanah sengketa yang telah diakui dan dibenarkan oleh kedua belah pihak menuruthemat Majelis tidak perlu dilakukan pembuktian atau pemeriksaan setempat,adalah tidak benar dan sangat keliru

satusatunya ahli waris Pan Gerut dan Men Gerut oleh karena kedua anaknya atausaudara dari Ketut Gerut telah kawin keluar dan oleh karena Ketut Gerut tidakmenikah dia mengangkat anak yaitu orang tua Penggugat yang bernama NiWayan Rugeg anak dari saudaranya yang bernama Wayan Reteg dan meskipunNi Wayan Rugeg seorang perempuan tetapi dalam perkawinannya dia nyentanasehingga dia berkedudukan sebagai purusa yang berhak mewaris dari orang tuaangkatnya yaitu Ketut Gerut yang putung, adalah sangatsangat keliru

Dps adalah sangatsangat keliru menilai dan memahami putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.389/Pdt.G/2011/PN.

Bahwa, Terbanding/Penggugat menolak secara tegas alasan / keberatanPembanding pada angka 1 diuraikan bahwa Majelis hakim Pengadilan NegeriDenpasar perkara aquo adalah salah dan keliru didalam memeriksa perkara inidengan tidak melakukan pemeriksaan setempat adalah alasan yang salah sebagaiD@rikUt 222 oon nnn nnn nnn non non non nnn nnn nnn nnn ne nn nnn nnn nen nee ceen nen nee ene1.

SUATU PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKANTIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.Putusan Judex Facti Tingkat Banding Keliru Karena Tidak MenerapkanSistem Pembuktian Sebagaimana Diatur Dalam KUHAP;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan tingkat banding dan Judex FactiPengadilan Negeri Semarang telah keliru oleh karena dalam mengadili perkaraa quo Judex Facti tidak menerapkan sistem pembuktian sebagaimanaditentukan dalam KUHAP yang berlaku dalam peradilan pidana di Indonesia,oleh karenanya putusan Judex

Facti bahwa benar peristiwa telah terjadi dan dapatmenunjukkan Pemohon Kasasilah pelakunya, dimana hal tersebut adalah salahsatu dasar pemenuhan sistem pembuktian yang harus dipenuhi sebelum JudexFacti menjatuhkan pemidanaan kepada Pemohon Kasasi dalam perkara a quo;Bahwa oleh karena dalam perkara a quo sistem pembuktiansebagaimana ditentukan dalam KUHAP tidak diterapkan sebagaimana mestinyasehingga mengakibatkan putusan Judex Facti tingkat banding dan Judex FactiPengadilan Negeri Semarang menjadi keliru

CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUANUNDANGUNDANG.Putusan Judex Facti tingkat Banding keliru karena cara mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan Undangundang mengenai asas minimumpembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP;Bahwa peradilan pidana Indonesia menganut asas minimum pembuktiansebagaimana dianut oleh Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana yangterkandung dalam Pasal 183 KUHAP, adapun bunyi ketentuannya adalahsebagai berikut :"Hakim tidak boleh menjatuhnkan pidana kepada

oleh Undangundang Hukum Acara Pidana, termasuk tidak dapat membuktikan adanya duaalat bukti sebagai pemenuhan asas minimum pembuktian sebagaimana diaturdalam KUHAP sehingga oleh karenanya tidak ada alasan hukum bagi JudexFacti untuk menjatuhkan pemidanaan kepada Pemohon Kasasi;Bahwa oleh karena Judex Facti tingkat banding dan Judex FactiPengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan pemidanaan TIDAKmenerapkan asas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan dalamKUHAP, maka putusan tersebut menjadi keliru

PemudaNomor 2930 Semarang; Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah error in personakarena Penggugat salah/keliru menarik Tergugat sebagai pihak didalamgugatannya karena Tergugat (PT. Sri Tanaya Megatama) sama sekali tidakmempunyai hubungan dalam bentuk apapun juga dengan Penggugatbahwa sedangkan dalam hukum acara perdata seseorang atau badanhukum yang ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan harusada/mempunyai hubungan hukum; Bahwa benar Tergugat (PT.

Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang perkara Nomor 18/Pdt.SusPHI/G/2016/PN.Smg tanggal 20 Juni2016 tidak teliti dan keliru di dalam pertimbangan hukumnya sehinggasangat merugikan Pemohon Banding/T ergugat;2.

Put.Nomor 885 K/Pdt.SusPHI/2016Dalam Eksepsi:1.Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat didalam eksepsinya menyatakanTermohon Kasasi/Penggugat telah keliru/salah menarik Pemohon Kasasi/Tergugat (PT. Sri Tanaya Megatama) sebagai pihak dalam gugatanyaperkara Nomor 18/Pdt.SusPHI/G/2016/PN.Smg karena Pemohon Kasasi/Tergugat (PT.

Sri TanayaMegatama sehingga penarikan PT.Sri Tanaya Megatama dalam perkara iniadalah salah alamat (Error in Persona) dan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarangjelas keliru dan salah dalam penerapan hukumnya dan hal tersebut sangatmerugikan Pemohon Kasasi/Tergugat dan oleh karenanya sudah selayaknyaputusan dalam bab eksepsi dalam perkara ini dibatalkan dan selanjutnyagugatan Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan tidak dapat direrima;Dalam konpensi

Tergugat melakukan perintah putusan secara sukarela, dwangsommana tidak dapat digunakan dalam perkara a quo, maka dalam hal ini KetuaMajelis menggunakan tafsiran analogi terhadap pengertian dwangsomtersebut, agar Negara tidak dibebani lagi dengan biaya sita/eksekusi/lelang,maka adalah patut dan adil apabila penghukuman terhadap upah proses,sampai dilaksanakannya putusan ini, bukan sampai berkekuatan hukum tetap,agar Tergugat dengan sukarela melaksanakan putusan;e Bahwa pertimbangan hukum tersebut keliru

dari bawah yang menyatakan bahwa :PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang bahwa berdasarkan alatalat bukti yang telah diajukanoleh para pihak sebagaimana tersebut diatas dalam satu sama lain.Majelis Hakim akan pertimbangkan terhadap keterangan para Saksiterutama mengenai keterangan batasbatas objek sengketa,dimanaketerangan saksisaksi tersebut,adanya perbedaan dalammemberikan keterangan.mengenai batasbatas objek sengketa.TANGGAPAN HUKUM:Bahwa pertimbangan hukum yang demkian adalah pertimbanganyang sangat keliru

HUKUM.Menimbang terhadap gugatan yg diajukan oleh Penggugatmajelis hakim menilai terhadap ketidakjelasan objek pertaadalam gugatan kami dalam gugatannya Penggugat tidakmerinci seluruh objek sengketa yang dikuasai oleh paratergugat turut Tergugat V Dan turut Tergugat VII, Dan dalamgugatan itu pula Tergugat juga tidak jelas batas batas tanahyang dikuasai oleh masing2 para tergugat tersebut.TANGGAPAN HUKUM .Bahwa pertimbangan hukum yudex pactie pertama tersebutadalah pertimbangan hukum yang sangat keliru

dari Pusat PN, Malili Atas yang berbunyisebagai berikut :" Menimbang bahwa dengan tidak rincinya bagian masing 2yang dikuasai para Tergugat , Turut V dan Turut Tergugat VIIatas tanah sengketa yang dimaksud dalam perkara ini apabilaGugatan penggugat mengenai objek sengketa ini di kabulkandipastikan akan mempersulit proses eksekusi sehingga padaakhirnya mengakibatkan putusan tida dapat di eksekusi ataunon eksekutabelTANGGAPAN:Bahwa pertimbangan yudex pactie yang dmiliki adalahtimbangan yang sangat keliru

karenadalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak batas dan luastanah sengketa gugatan tidak dapat diterima sehinggapenyebutan atau pencantuman letak,batas dan luas suatutanah objek sengketa secara lengkap dan sempurna telahberlaku sebagai syaratsyarat pormil yang harus dipenuhi olehHal. 18 dari 29 hal, Put.No170/PDT/2016/PT.Mkspenggugat dalam suatu gugatan mengenai sengketan yangobjeknya berupa bidang tanah.TANGGAPANBahwa pertimbangan hukum yudex pactie pertama diatasadalah pertimbangan yang sangat keliru

Rullahyang ada hanya akta jual beli dari pihak Tergugat, dengan kataHal. 24 dari 29 hal, Put.No170/PDT/2016/PT.Mkslain Pembanding / Penggugat sebenarnya tidak jelas dasarnyadalam mengajukan gugatan ini;TENTANG ALASAN KEBERATAN BANDING KEDUA Bahwa tentang alasan keberatan Banding Kedua dariPembanding / Penggugat yang menyatakan Majelis HakimPengadilan Negeri Malili Judex Facti telah keliru dan tidak tepat didalam pertimbangan hukumnya, bahwa apa yang dikemukakanPembanding / Penggugat melalui kuasanya

Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;Dalam hal ini Judex Facti telah keliru karena tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAPyang berbunyi: "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai faktadan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";Dalam perkara ini dimana Majelis Hakim Judex Facti telah keliru dalammempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan beserta

Penyalahguna narkotika golongan jenis shabu bagi diri sendiri.Bahwa Hakim telah keliru menerapkan hukum, karena dalampertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, tidak ada keterangansaksisaksi yang menerangkan bahwa Terdakwa ada menyalahgunakan/menggunakan narkotika jenis sabu. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telahkeliru dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi atas nama Darwinbin M.

yangmenerangkan tentang Locus dan Tempus Delictie Terdakwamenyalahgunakan narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian putusanMajelis Hakim Judex Facti tidak berdasarkan pertimbangan yang matangdan tepat;Sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan fakta dan keadaan besertaalat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, sehingga haltersebut nyatanyata bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf dKUHAP;Bahwa Judex Facti telah keliru

YUNUS, denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun, adalah suatu putusan pemidanaanyang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidakmenimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal, dimanapenjatuhan hukuman bagi Terdakwa tersebut yang jelasjelas keliru danbertentangan maksud dan tujuan Pemerintah yang sekarang ini sedang giatgiatnya dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, sebagaimanadimaksud dalam penjelasan umum dari Undangundang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang

HP milik saksi korban Abdul Muhyi, Merk NokiaTypeES1, telah dititipi oleh saksi korban kepada Terdakwa, dan Terdakwa belummengembalikan karena takut bertemu dengan saksi Korban dan HP tersebutdisimpan di rumah Terdakwa dan telah dikembalikan kepada saksi korban dengandemikian unsurunsur untuk memiliki tidak terpenuhi sehingga dakwaan KeduaPasal 362 KUHP dan dakwaan Ketiga Pasal 372 KUHP tersebut tidak terbuktidengan sah dan meyakinkan ;Bahwa dari pertimbangan tersebut jelas Majelis Hakim telah keliru

Terdakwa mengembalikan kepada saksikorban lewat petugas Polisi tersebut, bukan malah mengaku tidak tahu dan barumau mengaku setelah petugas polisi melakukan pelacakan dengan menggunakanalat dan ditemukan didalam almari pakaian dalam rumah Terdakwa ;1 Bahwa kami juga keberatan dengan Putusan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banten yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua khususnya Pasal 372 KUHP, karena Majelis Hakim telah keliru

milik saksi korban Abdul Muhyi, MerkNokia TypeES1, telah dititipi oleh saksi korban kepada Terdakwa, danTerdakwa belum mengembalikan karena takut bertemu dengan saksi Korbandan HP tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan telah dikembalikan kepadasaksi korban dengan demikian unsurunsur untuk memiliki tidak terpenuhisehingga dakwaan Kedua Pasal 362 KUHP dan dakwaan Ketiga Pasal 372KUHFP tersebut tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan ;11Bahwa dari pertimbangan tersebut jelas Majelis Hakim telah keliru

memiliki sebagaimana tersebut diatasdihubungkan dengan fakta sidang, maka sangat jelas disini kalaupunHandphone tersebut sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa sebagaimanapengakuan Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak mau mengembalikan/bahkan menolak untuk mengembalikan maka perbuatan Terdakwa dalammenguasai barang tersebut jelas sudah bertentangan dengan sifat dari hakyang dimiliki atas benda tersebut, sehingga pantaslah kalau Terdakwadinyatakan telah melakukan penggelapan ;Namun karena Majelis Hakim keliru

E51 warna hitam kuning emas milik Saksi korbanTerdakwa tidak mau mengakuinya ;e Bahwa benar selanjutnya hasil deteksi melalui suatu alat ditemukan hpmilik saksi korban yang telah hilang ternyata disimpan oleh Terdakwadi sebuah lemari pakaian dalam kamar rumah Terdakwa;Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalamMusyawarah Majelis Hakim dalam mengambil keputusan keteranganketerangan Saksisaksi tersebut diatas dipertimbangkan sehingga MajelisHakim dalam menjatuhkan putusan tidak keliru

Surihat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 15 Mei 1999 sampaidengan Oktober dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun 7(tujuh) bulan sebagai karyawan harian lepas menerima gajiterakhir sebesar Rp2.500.000,00/perbulannya;Bahwa Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSerang Banten telah keliru dalam penilaian tentang upah ParaTermohon Kasasi yang belum dibayar, di sini di dalam amarputusannya dikutip sebagai berikut Poin 3.

untuk hadir orang lain untukhadir sebagai wakilnya padahal ia telah dipanggil secara sah danpatut ternyata tidak hadir itu disebabkan oleh sesuatu halangan yangsah, maka Pengadilan mengganggap Tergugat tidak maumempertahankan hak atas gugatan itu, berdasarkan ketentuan Pasal125 HIR/49 Rbg juncto Pasal 94 ayat (2) Undang Undang Nomor 2Tahun 2004 telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menerimagugatan Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat(verstek);Bahwa pertimbangan Hakim tersebut adalah keliru

Tergugat tidak pernah memutuskanhubungan Kerja antara Para Termohon kasasi dan Para PenggugatPenggugat dan Penggugat II oleh karena Pemohon kasasi tidakperlu. lagi membayar uang paksa setiap harinya sebesarRp100.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Tergugat mempekerjakankembali Penggugat dan Penggugat II;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka putusanPengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri SerangNomor 6/Pdt.SusPHI/2017/PN.Srg., tanggal 28 Februari 2017dalam putusannya telah keliru

Majelis Pengadilan hubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Serang Banten dalampertimbangan hukumnya tidak menyeluruh dan tidak berdasarkanhukum pembuktian (bewijsrechtelijkt) dan menerapkanpenyalahgunaan keadaan (misbruik van anstandigheiden);Bahwa caracara Majelis peradilan hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang Banten dalam memutus perkara nampakjelas dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakanpersesuaian kehendak Majelis sendiri (Meeting Of Mind) yangdipaksa sehingga salah dan keliru

, oleh karena itu berakibat fatal danpraktis kedudukan Pemohon Kasasi kembali tidak berdaya;Bahwa dengan tanpa hadirnya permohonan kasasi oleh HakimMajelis pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSerang Banten telah memutus begitu saja sehingga diperolehkesimpulan yang salah dan penerapan hukumnya keliru, untuk ituPertimbangan Majelis Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang Banten tersebut jelasjelas telahmelanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yaitu YurisprudensiMahkamah

Yahya Manurung sebagaimanayang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tertanggal 20Oktober 1992;Bahwa gugatan Penggugat jelas keliru telah menerapkan Tergugat dalam perkara aquo. Seharusnya Penggugat menarik pihakpihak lain ikut berpekara (ic. Tergugat);Hal. 7 dari 18 hal.

Putusan Nomor 1414 K/Pdt/2014Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 10 halaman 4 memintaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakantidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat yang berada ditangan Tergugatadalah gugatan yang keliru, karena dalam surat gugatannya Penggugat tidakmenyebutkan suratsurat Tergugat yang berhubungan dengan areal tanah perkebunanHak Guna Usaha (HGU) Nomor Tahun 1980;Bahwa apabila Penggugat meminta untuk menyatakan tidak sah dan

sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal04 Juli 2013 Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.TB dapat dipertahankan dalam peradilantingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan;Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat merasa keberatan atas pertimbangan hukum JudexFacti yang menyebutkan: ternyata tidak ditemukan halhal baru yang perludipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ini, maka Pengadilan Tinggi dapatmenyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama;13Bahwa Judex Facti telah keliru

Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan yang diperoleh M.Yahya Manurung berdasarkan SK Gubernur Tahun 1975 (sesuai dengan bukti T J),dan saksisaksi menerangkan bahwa sebelum diajukannya gugatan oleh TermohonKasasi/Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan;Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat atas pertimbangan Judex Facti yangmenyebutkan bukti T I, T I, T IU, hanyalah penguasaan yang bersifatspekulatif dan keberadaan buktibukti tersebut mengandung salah satu unsuredwaling, ataupun bedrog adalah keliru

Yahya Manurung maupun Sofyan sejak Tahun 1975tidak pernah terjadi sengketa maupun perselisihan atas kebun sukaraja yangdahulunya dipegang HGU nya oleh PTP VI sampai beralih kepada Penggugat/Termohon Kasasi;Tentang Dissenting Opinon.Bahwa Judex Facti telah keliru dalam hal menolak pendapat Hakim Anggota Idalam putusan perkara a quo yang menurut pendapatnya gugatan Penggugat/Termohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Eksepsi PluriumLitis consortium/gugatan Penggugat kurang pihak

agenda persidangan baru berjalan tahun 2015, bahkan PemohonKeberatan baru memperoleh Putusan BPSK Batubara tersebut sesuairegister surat masuk yaitu tanggal 7 September 2015, sehingga sangatterlihat jelas kecacatan secara administrasi dan ketidakkonsistenan dalampembuatan tersebut ataupun memang disengaja dengan itikad tidak baikdalam pembuatan putusan BPSK Nomor 181/Arbitrase/BPSKBB/X/2014oleh pihakpihak terkait;Dengan demikian pemeriksaan sengketa dan bahkan putusan BPSK BatuBara tersebut, telah keliru

Nomor 102 K/Pdt.SusBPSK/201618.pada salinan RIC yang terekam berdasarkan sistem, bahkan dalam suratperingatan telah Pemohon Keberatan jelaskan seluruh kewajiban TermohonKeberatan beserta konsekuensi hukum yang akan dihadapi TermohonKeberatan apabila tidak segera melunasi kewajibannya;Dengan demikian pertimbangan Majelis BPSK tersebut, sangat tidakberalasan hukum sama sekali dan telah keliru memberikan putusanberdasar pada ketentuan tersebut di atas;Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya BPSK Batu

Bahwa dalam Pertimbangannya Majelis BPSK di dalam Putusan Arbitrase BPSKNomor 181/Arbitrase/BB/X/2014 tanggal 4 September 2015 menggunakanPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari1986 yang ditafsirkan untuk mendukung dailildalilnya yang keliru gunakepentingan atau keuntungan Termohon Keberatan.

Lelang) tidak perlu melalui Pengadilan ataumenunggu suatu Putusan Pengadilan;Oleh karena itu Parate Eksekusi yang dilakukan Pemohon Keberatan telahsesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang berlaku;Dengan demikian atas halhal yang telah dikemukakan di atas olehPemohon Keberatan terhadap pertimbangan Majelis BPSK Batu Bara telahmelampaui batas kewenangan yang bertendensi menguntungkan Sadr.Muhammad Nasir/Termohon Keberatan dan merugikan PemohonKeberatan dengan menggunakan pertimbangan hukum yang keliru

Oleh karenanya Pemohon Keberatansangat berkeberatan pada pertimbangan hukum dan amar putusan BPSKBatu Bara tersebut yang telah keliru dan tidak logis tersebut;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon Keberatanmohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberi putusan sebagaiberikut:1.2sMenerima dan mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor181/Arbitrase/BB/X/2014 tanggal 4 September batal dan tidak mempunyaikekuatan hukum