penegakkan hukum yang salah satutugasnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikanterhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukumacara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya(vide Pasal 14 Ayat (1) huruf g UU RI No.2 Tahun 2002);b) Bahwa salah satu wewenang yang diamanatkan undangundang kepada Polri adalah menerima laporan dan/ataupengaduan (vide Pasal 15 Ayat (1) huruf a UU RI No. 2Tahun 2002);c) Bahwa dalam hal beracara terhadap suatu tindak pidana,Polri beroedoman pada KUHAP;d) Bahwa pada tahapan

penyelidikan, Polri mempunyaiwewenang untuk mencari keterangan (vide Pasal 5 Ayat(1) huruf a angka 2 KUHAP), serta salah satu kegiatanpenyelidikan yang dapat dilakukan adalah dengan carawawancara (interview) (vide Pasal 12 Ayat (1) huruf cPerkap No. 14 Tahun 2012) yang bertujuan mendapatkanketerangan dari pihakpihak tertentu guna memperolehkejelasan tindak pidana yang terjadi dengan caramengirimkan undangan klarifikasi kepada seseorang;e) Bahwa pada tahapan penyidikan, Polri mempunyaiwewenang dalam

ALVINBUNTORO tersebut, selanjutnya Turut Tergugatmelakukan penyelidikan yang merupakan tahapan awaldari proses penyidikan (vide Pasal 15 Perkap No. 14Tahun 2012) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:Sp.

Konvensi dengan Termohon Konvensi sudahpernah didamaikan oleh orang tua kedua belah pihak, namun tidakberhasil; Bahwa setahu saksi antara Pemohon Konvensi dengan TermohonKonvensi sudah berpisah tempat tinggal hampir 1 tahun lamanya.Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagaialat bukti di persidangan;Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensitidak menghadirkan alat buktinya di persidangan;Menimbang, bahwa dalam tahapan

Pasal 82 ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon Konvensi telahdibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankanPemohon Konvensi sebagaimana telah terurai di dalam bagian tentangduduk perkara putusan ini;Menimbang, bahwa dalam tahapan jawabmenjawab, TermohonKonvensi telah

Anakanak tersebut masihberusia di bawah 12 tahun dan sekarang ini tinggal bersama denganPenggugat Rekonvensi:;Menimbang, bahwa di persidangan dalam tahapan jawabmenjawab masingmasing pihak, Majelis Hakim telah menemukan faktaadanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi mengenai tuntutan hak pengasuhan anak (hadhonah)terhadap 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi diserahkan kepada pihak Penggugat Rekonvensi sebagaiibu kandungnya dan nafkah bagi anakanak

Bahwa terdakwa dari tahapan penyidikan sampai dengan diperiksa didepan persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknyaterdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap anak korban.

Bahwa Hakim Tunggal hanya menggunakan petunjuk dengan bersandarpada Berita Acara Pemeriksaan di tahapan persidangan dan tidakmenggunakan berita acara pemeriksaan di persidangan PengadilanNegeri Saumlaki.Bahwa selebihnya Alasan Memori Banding Penasihat Hukum terdakwamerujuk atau mengulang kembali Nota Pembelaan (Pledooi) yang telahdibacakan dan diserahkan oleh Penasihat Hukum terdakwa padapersidangan tertanggal 24 April 2020 dan telah ditanggapi PenuntutUmum dengan Replik tertanggal 28 April 2020

sehingga tidak perluditanggapi oleh Kami Penuntut Umum.Bahwa terhadap isi memori banding terdakwa melalui PenasihatHukumnya, kami Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikutBahwa tidak benar anak korban mencabut semua keterangannyadidalam Berita Acara Pemeriksaan tahapan penyidikan di Polsek Selaru;Bahwa saksisaksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalampersidangan yakni saksi CARLES AGUSTINUS MALIHU Alias CALE,saksi PAULINA ORATMANGUN Alias ANA dan saksi DIANA TEROVINATITIRLOBLOBY, para

Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat telah sepakat tahapan pembayaran atastanah tersebut adalah sebagai berikut:1. Tahap pertama telah dibayar sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) dan telah diterima oleh Para Penggugat;2. Tahap kedua sebesar Rp. 250.000.000, (dua puluh juta rupiah) akan dibayarpada tanggal 24 September 2012 ;3. Tahap ketiga atau pelunasan sebesar Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)akan dibayar pada tanggal 04 Oktober 2012 ;4.

Atau bahwa tahapan pembayarannyaadalah sebagai berikut, tahap 1 sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta) tahap 2 sebesarRp. 28.000.000, (dua puluh delapan juta) atau bahwa kesepakatan itu adalah permintaanPara Penggugat sebelum Tergugat cek harga umum . Tetapi setelah tergugat cek hargaumum.

DIAN MIRAWAT I, terlctak di Desa Sekaran Kecamatan Loceret KabupatenMenimbang, selanjutnya Para Penggugat mendalilkan :Bahwa kesepakatan jual beli tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnyatersebut antara Para Penggugat dcngan Tergugat telah disepakati dengan hargaRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), dengan kesepakatan untukpembayarannya terecbut dapat dilakukan dengan secara bertahap dan setelahLunas baru dapat dibuatkan AKTA JUAL BELIBahwa Para Pcnggugat dcngan Tergugat telah scpakat tahapan

telah salah dalam penerapan hukumnya, olehkarena tidak menjadikan faktafakta yang terungkap dalampersidangan sebagai dasar penilaian hukum atas suatukejadian yang melahirkan perkara sengketa perdata,sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tidakmengandung keadilan hukum sebagai tujuan hukum yangpaling hakiki dalam memberikan keadilan bagi masyarakat.Keberatan ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa yangmenjadi pokok perkara yang mendasari terjadinya sengketaadalah hasil perhitungan suara dalam tahapan

Konsekuensi penyelesaianhukum terhadap sengketa hasil Pemilihan Umum adalahpenyelesaian sengketa melalui mekanisme yang diatur dalamUndangUndang Nomor 10 Tahun 2008, hal ini dikarenakan bahwaperhitungan suara dalam proses pemilihan anggota DPRD Provinsimerupakan salah satu tahapan Pemilihan Umum sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Nomor: 10 Tahun2008 sebagai berikut:a) Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:a) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftarpemilih;b) Pendaftaran

.~ Bahwa pada kenyataanya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM122/JMBER/05/2015 tanggal Mei 2015 atas namaterdakwa COPRIYONO ONGKO WWOYO, tidak diuraikan , apakahsemua tahapan penyelesaian sengketa atau perselisihan Peroburuhansebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 TentangKetenagakerjaan sudah dipenuhi atau tidak, karena pasal 136 ayat (1)UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa setiappermaslahan perselisihan hubungan Industrial wajib dilaksanakan olehpengusaha

mediasi tidakmencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukanqugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:~ Bahwa Perkara a quo adalah termasuk Perselisihan HubunganIndustrial yang tata cara dan mekanisme penyelesaiannya diaturdalam UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial.~ Bahwauntuk dapat diketahui adanya perbuatan pidana, sebagaimanayang disangkakan kepada Terdakwa harus dipenuhi terlebih dahulusemua tahapan

yakni terkait dengan pembayaranupah di bawah upah minimum.2) Tindak pidana pelanggaranBahwa berdasarkan uraian diatas, maka kami berkeyakinan perkara a quotidak perlu melalui mekanisme Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)karena merupakan tindak pidana kejahatan (vide Pasal 185 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), sehingga dikarenakan perkara aquo merupakan tindak pidana kejahatan, maka kami tidak perlu lagimenguraikan di dalam surat dakwaan mengenai sudah dipenuhi atau belumsemua tahapan

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Apabila Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada harihari sidang yang telah ditentukan, Pemohon danTermohon telah datang menghadap di persidangan secara inperson;Bahwa pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telahberusaha melakukan upaya perdamaian antara Pemohon denganTermohon agar berdamai dan kembali membina rumah tangganya, namuntidak berhasil;Bahwa Pemohon dan Termohon

Pasal 2478 ayat(1) R.Bg., dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmidan patut;Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut PemohonKonvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan MajelisHakim telah berusaha secara optimal mendamaikan antara PemohonKonvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil, dengandemikian kehendak Pasal 247 dan Pasal 82 UndangUndang Nomor

seberat 2mayam;Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukarepliknya secara lisan bahwa keberatan mengembalikan emas mahar tersebutkarena saat dipakai Termohon tidak mengatakan dari penjualan emas mahardan Pemohon tidak pernah meminjam emas mahar Termohon;Bahwa, atas replik yang diajukan Pemohon, Termohon telahmengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;Bahwa, majelis hakim memandang bahwa tahap jawab menjawabantara Pemohon dan Termohon telah cukup maka tahapan

antaraPemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saatini;Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil;Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tanggaPemohon dan Termohon;Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya, selanjutnyaKetua Majelis menyatakan bahwa agenda persidangan selanjutnya adalahpembuktian dari Termohon, atas pernyataan Ketua Majelis tersebut Termohonmenyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;Bahwa selanjutnya tahapan

perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hiduprukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatanperceraian, dan selama pisah rumah + sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yanglalu, telah ada upaya penyelesaian untuk menyelamatkan rumah tanggaPemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, berarti masalah rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah mencapai tingkat yang serius/gawat,sehingga menurut Majelis Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telahsampai pada tahapan

atauketidakharmonisan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yangbersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak yangdekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar mereka dapat rukunkembali sebagai suami istri, akan tetapi Pemohon dan Termohon menunjukkansikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, sehinggasudah tidak mungkin lagi mempersatukan mereka dalam satu rumah tangga,maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telahsampai pada tahapan

berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadirsecara pribadi di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di mukapersidangan tanpa alasan yang sah, padahal relaas panggilan telah disampaikan olehJurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih secara resmi dan patut; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka prosesmediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian pada setiap tahapan

Pasal 138 Kompilasi HukumIslam di Indonesia Tahun 1991 Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yangtelah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpakehadiran Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa memahami landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadapPeraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadirdi persidangan, halmana sesuai dengan

Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;Subsidair :Atau mohon putusan yang seadiladilnyaMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian oleh Ketua Majelis telah diupayakanuntuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik melalui tahapan persidanganmaupun lewat mediasi, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonpensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas; == === 223 2 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn ne ne enn eeMenimbang, bahwa dalam upaya perdamian sebelum memasuki tahappersidangan lebih lanjut, Mejelis Hakim telah memerintah Penggugat dan Tergugat untukmenempuh terlebih dahulu tahapan

T 818538tanggal 5 Agustus 2009, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCAKCP Taman Palem Lestari tanggal 11 Januari 2011, 1 (satu) lembarSurat Pesetujuan Pembiayaan 1 unit mobil Toyota Harrier 2400 CC G A/T tanggal 31 Januari 2013, 1 (satu) lembar Surat PersetujuanPembiayaan 1 unit mobil Toyota grand Innova 2500 CC G A/T Dieseltanggal 15 Pebruari 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara ;b. 1 unit mobil Toyota Harrier 2400 CC G A/T warna putih dan 1 unit mobilToyota Grand New Innova 2500 CC G A/t

T 818538 tanggal 5 Agustus2009 ;e 1 (satu ) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Taman PalemLestari tanggal 11 Januari 2011 ;e 1 (satu ) lembar Surat Persetujuan Pembiayaan 1 unit mobil ToyotaHarrier 2400 CC G A/T tanggal 31 Januari 2013 ;e 1 (satu ) lembar Surat Persetujuan Pembiayaan 1 unit mobil ToyotaGrand New Innova 2500 CC G A/T Diesel tanggal 15 Februari 2013 ;Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;Sedangkan 1 ( satu ) unit mobil Toyota Harrier 2400 CC G A/T warna putih dan1 ( satu ) unit mobil

Unsuryang melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi IUP (IjinUsaha Pertambangan), IPK (ljin Pertambangan Rakyat), IUPK (Ijin UsahaPertambangan Khusus) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan, sesuai ketentuanUndangundang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, Bab Ketentuan Umum pasal 1 angka 1 disebutkan, "Pertambanganadalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikanumum

, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danpemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang";Angka 6 menyebutkan, "Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangkapengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikanumum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danpemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang";Sedangkan angka 7 yang dimaksud dengan "Izin Usaha Pertambangan, yangselanjutnya disebut

telah dipanggil secararesmi dan patut sesuai surat panggilan (Relaas) Nomor 1802/Pdt.G/ 2014/PA.Tgrstanggal 14 Agustus 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 Agustus 2014dan tanggal 27 Agustus 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 September2014 agar datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk menghadap dipersidangan tidak pernah datang menghadap dipersidangan,maka Majelis Hakim berpendapat tahapan

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agarmempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usahanya tidakberhasil ; +.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadapdipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakimberpendapat tahapan

relaasPutusan nomor 0649/Pdt.G/2013/PA.Gsg.Halaman 3dari 16panggilan tanggal 24 Oktober 2013 dan tanggal 25 November 2013 telah dipanggilmelalui Radio Denbang yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih;Menimbang, bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat namun tidakberhasil, dan pemerintah daerah melalui kepala kampung Bandar Sakti telahmengeluarkan surat keterangan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (gaib);Menimbang, bahwa tahapan

bahwa bukti surat P.3 menunjukkan bahwa Tergugat memang benarpenduduk kampung Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten LampungTengah, tetapi Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayahRepublik Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugatbenar Gaib dan bukti P.3 dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa memahami landasan filosofis, sosiologis, dan yuridisterhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor Tahun 2008 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tahapan

Penetapan No.8/Padt.P/2020/PA.TImMenimbang, bahwa terhadap bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohonberupa fotokopi foto ijazah anak Pemohon, bukti tersebut diakui anakPemohon dan tidak ada yang keberatan terhadap bukti tersebut, buktitersebut membuktikan bahwa anak Pemohon masih dalam tahapan usiapendidikan 6 tahun atau belum menyelesaikan tahapan wajib belajar 12tahun sementara dalam pengakuannya anak Pemohon sudah tidak sekolahdan tidak mau bersekolah lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa

menuruthukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat(4) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim di setiap tahapan

bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan antarasuami dan isteri, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengahdihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilaikehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan maknasebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu samalain;Halaman 10 dari 14Putusan Nomor 300/Pdt.G/2017/PA.BotgMenimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat di setiap tahapan

dengan yang lain yang merupakansendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga(vide: Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyataantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakanpenggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak salingmencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yangbersangkutan telah sampai pada tahapan

Dengan demikian,Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakmungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu. menceraikan keduanyamerupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankanperkawinanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti danmemenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadiperselisihnan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terusmenerusserta

dengan yang lain yang merupakansendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga(vide: Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyataantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakanpenggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak salingmencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yangbersangkutan telah sampai pada tahapan

ArRuum ayat 21. dengan demikian,Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakmungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanyamerupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankanperkawinanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti danmemenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi11perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan

Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara CumaCuma;4. membebankan biaya perkara kepada Negara.Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugathadir di persidangan namun pada tahapan pembuktian Tergugat tidak hadirsecara berturutturut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kKuasanyameskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiranTergugat tersebut juga tidak disertai

No. 39/Pdt.G/2021/PA TKI.Perubahan Pertama UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa selama tahapan persidangan Penggugat telah hadirmenghadap sidang sedangkan Tergugat tidak hadir lagi pada saat agendapembuktian.Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosesmediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil.