Jenderal Pajak Nomor KEP01876/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 29November 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00030/407/15/054/16 tanggal 14 Oktober 2016 Masa Pajak Maret 2015,atas nama PT Wilmar Cahaya Indonesia Tok, NPWP: 01.110.511.1054.000, beralamat di Jalan Industri Selatan 3 GG Nomor 1, KawasanIndustri Jababeka, Pasirsari, Cikarang Selatan, sehingga perhitunganmenjadi sebagai berikut:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri Rp 14.034.075.896,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 60.527.592.046,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Dibayar Rp (46.493.516.150,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,00PPN Yang Kurang/(Lebih) Dibayar Rp (46.493.516.150,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2019,Halaman 2 dari 8 halaman.

alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP01876/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 29November 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00030/407/15/054/16 tanggal 14 Oktober 2016 Masa Pajak Maret 2015,atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.110.511.1054.000, sehinggapajak yang lebih dibayar

Putusan Nomor 946/B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp46.493.516.150,00; dengan perincian sebagai berikut:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 14.034.075.896,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 60.527.592.046,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Dibayar Rp (46.493.516.150,00)Dikompensasikan ke masa

pajak berikutnya Rp 0,00PPN Yang Kurang /(Lebih) Dibayar Rp (46.493.516.150,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal terkait dari UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang

Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri 264.806.000b. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0b.1. PPN yang disetor dimuka dala Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 120.707.313.842b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dinayar dengan NPWP sendiri 0b.5. LainLain 0b.6.

Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) 120.707.313.8423 Jumlah Perhitungan PPN Lebih Dibayar/seharusnya tidak terutang (120.442.507.842) Mohon kiranya Majelis Yang Mulia dapat menerima dan mengabulkanpermohonan banding ini dengan seadiladilnya (ex aquo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108334.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 2 April 2018, yangtelah berkekuatan

Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 366.506.745.030,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 264.806.000,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 120.707.313.842,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp (120.442.507.842,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak

Putusan Nomor 616/B/PK/Pjk/201900050/407/14/123/15 tanggal 17 Juni 2015, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.576.555.5123.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadiRp120.442.507.842,00; adalan sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas PajakMasukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Juni 2014 sebesarRp5.381.953.912,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan

Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 366.506.745.030,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 264.806 .000,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 120.707.313.842,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp (120.442.507.842,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya

Sudirman Kav.6162, Summitmas II Lt.3,Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 6.920.815.238Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 9.347.173.1008PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (2.426.357.870)Kelebihan yang sudah dikompensasikan/direstitusi Rp 0PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar Rp (2.426.357.870)Sanksi Administrasi: Rp Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0 Pasal 13 (3) UU KUP Rp 0PPN Yang Masih Harus (Lebih

) Dibayar Rp (2.426.357.870)Halaman 3 dari 9 halaman.

Menetapkan jumlah PPN yang lebih dibayar sebesarRp2.671.826.895 berdasarkan rincian perhitungan sebagaiberikut: Pajak Keluaran yang hrs dipungut sendiri 6.920.815.238(Jumlah PPN pd I.A.2)PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang SamaPajak Masukan yang dapat diperhitungkan 9.592.642.133PPN kurang atau (lebih) bayar (2.671.826.895)(I1.AII.BII.C) PPN kurang atau (lebih) dibayar pd SPT yang dibetulkanPPN kurang atau (lebih) bayar karena (2.671.826.895)pembetul an (II.DII.E) d.

yang harusdipungut/dibayar sendiri Rp 6.920.815.238Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 9.347.173.108Halaman 7 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 3021/B/PK/Pjk/2019PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (2.426.357.870)Kelebihan yang sudahdikompensasikan/direstitusi Rp 0PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar Rp (2.426.357.870)Sanksi Administrasi: Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0 Pasal 13 (3) UU KUP Rp 0PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar Rp (2.426.357.870)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa

Pajak yang harus dipungut/ dibayar sendiri 11.780.620,00b. Dikurangi :b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.767.973.888,00c. Jumlah Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (8.756.193.268,00) Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 5312/B/PK/Pjk/2020 3 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 8.854.997.503,004 PPN yang kurang/ (lebih) dibayar 98.804.235,005 Sanksi bunga 0,006 Sanksi kenaikan 98.804.235,007 Jumlah Pajak yang kurang /(lebih) dibayar 197.608.470,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Januari 2020, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 5312/B/PK/Pjk/2020mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00009/207/15/714/17,tanggal 24 Maret 2017, Masa Pajak Juli 2015 atas nama Pemohon Banding,Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.744.088.4714.001; sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi Rp197.608.470,00; adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 5312/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp197.608.470,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 117.806.202,00b. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 6.300.000.000,00Jumlah penyerahan 6.417.806.202,002 Penghitungan PPN Lebih Bayar:a. Pajak yang harus dipungut/ dibayar sendiri 11.780.620,00b.

Jumlah Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (8.756.193.268,00)3 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 8.854.997.503,004 PPN yang kurang/ (lebih) dibayar 98.804.235,005 Sanksi bunga 0,006 Sanksi kenaikan 98.804.235,007 Jumlah Pajak yang kurang /(lebih) dibayar 197.608.470,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan

Pengadilan Agama Jember Nomor 0270/Pdt.P/2014/PA.Jrmengajukan halhal sebagai berikut:e Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 26 September 1991, diKecamatan Ambulu Kabupaten Jember;e Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islamsebagai berikut :e =Wali Nikah KATIMUN ;Saksi nikah masing masing bernama (1) SUAJI alamat di Kecamatan AmbuluKabupaten Jember dan (2) HARIANTO alamat di Kecamatan Ambulu KabupatenJember ;Maskawin / mahar berupa uang Rp. 5.000 dibayar

tunai telah dibayar tunai ;Lafad jab dilakukan oleh SAROJI setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrahwali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai lakilaki;Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatusPerawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungansesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syaratpernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun

tunai telah dibayar tunai ;Yang menikahkan SAROJI sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri danterakhir bertempat tinggal di Dusun Bregoh Desa Desa Sumberejo Kecamatan AmbuluKabupaten Jember sudah mempunyai 2 orang anak 1.

39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desaSumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :e Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Adik pemohon 2;e Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 26September 1991, di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember ;e Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah KATIMUNdengan maskawin berupa uang Rp. 5.000 dibayar

tunai telah dibayar tunai ;e Yang menikahkan SAROJI sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;e Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;e Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;e Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri danterakhir bertempat tinggal di Dusun Bregoh Desa Desa Sumberejo Kecamatan AmbuluKabupaten Jember sudah mempunyai 2 orang anak 1.

Putusan Nomor 4159/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.URAIAN JUMLAH (Rp) DPP PPN Yang Harus Dipungut Sendiri 0,00 Pajak Keluaran Yang harus Dipungut Sendiri 0,0082.602.720.064,00 Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan PPN Kurang (Lebih) Bayar(82.602.720.064,00)82.602.720.064,00 Dikompensasikan PPN Kurang (Lebih) Bayar 0,00Sanksi Administrasi (pasal 13 ayat 3) UU KUP) 0,00PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar

Nomor 1 KIP, Cakung, Jakarta Timur sehingga jumlah PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2014 menjadi: Uraian Jumlah (Rp) DPP Penyerahan 104.056.208.971 Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 82.602.720.064 Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (82.602.720.064) Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 4159/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 82.602.720.064 PPN yang kurang/(lebih) dibayar Sanksi Administrasi Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan

Dalam hal ini bahwa kondisi Pasal 16B ayat(1) dan ayat (2) berbeda dengan sengketa ini, sehingga tidak dapatdiberlakukan bahwa Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali dalam sengketa ini, sebagai Pengusaha di dalam KawasanBerikat (tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) denganmenggunakan faktur pajak kode 07, dan tidak mengkreditkan PajakPertambahan Nilai (PPN) Masukan, karena memang PajakPertambahan Nilai (PPN) Tidak Dipungut tidak ada Pajak PertambahanNilai (PPN) yang dibayar).

Rp 104.056.208.971Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayarsendiri ne :Pajak masukan yang dapat diperhitungkan Rp 82.602.720.064Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (82.602.720.064)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 82.602.720.064PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp Halaman 6 dari 8 halaman.

.: bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008Nomor 00195/107/08/611/11 tanggal O01 April 2011 diterbitkan olehTergugat dengan perhitungan sebagai berikut :Pajak yang harus dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi : (Denda Pasal 14 (4) UU KUP) Rp 56.024.701,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 56.024.701,00bahwa atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai a quo, Tergugatdengan Keputusan Nomor KEP1208/WPJ.11/2012 tanggal 12 Juli 2012mengurangkan sebagian sanksi dalam Surat

Tagihan Pajak tersebut, denganperhitungan sebagai berikut : Uraian Semula Dikurangkan/ Menjadi(Rp) Dihapuskan (Rp) Pajak yang harus dibayar 0,00) 0,00 0,00Sanksi Administrasi :Denda Pasal 14 ayat (4) KUP 56.024.701,00 (9.698.609,00) 46.326.092,00 Jumlah ymh dibayar 56.024.701,00 (9.698.609,00) 46.326.092,00 namun Penggugat masih keberatan sehingga dengan surat tanpa nomortanggal 27 Juli 2012 mengajukan gugatan.bahwa menurut Tergugat, objek yang diajukan gugatan merupakan keputusanatas permohonan

Rp 0,00Sanksi administrasi : Denda Pasal 14 (4) UU KUP Rp 255.917,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 255.917,00: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.

Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan ini.: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugatterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1208/WPJ.11/2012tanggal 12 Juli 2012 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008 Nomor00195/107/08/611/11 tanggal O1 April 2011, dengan perhitungan menjadisebagai berikut :Pajak yang harus dibayar Rp 0,00Sanksi administrasi

: Denda Pasal 14 (4) UU KUP Rp 255.917,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 255.917,00

negeri 456 Penghasilan neto dari luar usaha789Jumlah Penyesuaian fiskal (7 8) 11 Jumlah penghasilan neto (5 + 6 + 9 + 10) 30.313.036.32612 Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 13 Kompensasi kerugian 14 Penghasilan kena pajak (11 12 13) 30.313.036.32615 PPh terutang 7.578.259.0082 16 PPh yang dipotong pihak lain 11.353.024.05218 Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 11.353.024.05219 PPh kurang (lebih) bayar (15 18) (3.774.764.971)20 Sanksi administrasi (Pasal 13 (2) KUP) 21 Jumlah PPh yang masih harus dibayar

(19 + 20) (3.774.764.97 1) 17 PPh yang dibayar sendiri Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 01 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT104148.15/2012/PP/M.XVIA Tahun 2019, tanggal 26 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00122/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 7Maret 2016 tentang Keberatan

Dibayar Sendiri Rpc.1. PPh Pasal 22 Rp 3.800.390.000,00)c.2. PPh Pasal 25 Rp 7.552.634.052,00)e.

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 11.353.024.052,007 Pajak yang lebih dibayar (56.e) Rp 782.125.802,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 02 Juli 2019 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 02 Juli

Putusan Nomor 1884/B/PK/Pjk/2020huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp782.125.802,00; dengan perincian sebagai berikut: 1 Penghasilan Netto Rp 42.283.593.579,002 Penghasilan Kena Pajak Rp 42.283.593.579,003 PPh Terutang Rp 10.570.898.250,00 Geiger taurine ee Rp 0005 Jumlah PPh Terutang Rp 10.570.898.250,006 Kredit Pajak: Rpc. Dibayar Sendiri Rpc.1. PPh Pasal 22 Rp 3.800.390.000,00)c.2.

Putusan Nomor 4710/B/PK/Pjk/2020Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 40.508.924.954 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 2.691.277.325 Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 43.200.202.279 Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri Rp 4.050.892.495 Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 1.744.062.986 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang/(lebih) dibayar Rp 2.306.829.509 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 922.731.804 Pajak Pertambahan Nilai

yang kurang/(lebih) dibayar Rp 3.229.561.313Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 13 Maret 2020, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Maret2020;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quobeserta

atas Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015Nomor 00182/207/15/007/17, tanggal 25 April 2017, dengan segalaakibat hukumnya;Menetapkan bahwa perhitungan hutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)atas Barang dan Jasa untuk Masa Pajak Agustus 2015 PemohonPeninjauan Kembali adalah sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri Rp 40.508.924.954 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 2.691.277.325Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 43.200.202.279Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp3.229.561.313,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar

Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp40.508.924.954 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 2.691.277.325 Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 43.200.202.279 Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri Rp 4.050.892.495 Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 1.744.062.986 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang/(lebih)Dibayar Rp 2.306.829.509 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2)UU KUP Rp 922.731.804 Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih)Dibayar Rp 3.229.561.313Menimbang

MenjadiUraian (Dikurangi) (Rp) (Rp) (Rp) PPN yang Kurang (Lebih) Bayar 1.280.299.366 (1.280.299.366) Nihil Sanksi Bunga 506.540.166 (506.540.166) Nihil Sanksi Kenaikan 225.007.353,00 (225.007.353,00) Nihil Jumlah PPN yang masih harus /(lebih) dib 2.011.846.885 (2.011.846.885) Nihilebih) dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110856.16/2011/PP/M.XA Tahun 2019, tanggal 2

sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00827/KEB/WPuJ.19/2016tanggal 9 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00102/207/11/051/15 tanggal 17 Desember 2015 Masa PajakAgustus 2011, atas nama PI Perkebunan Nusantara Il, NPWP01.061.141.6051.000, beralamat di Jalan Tanjung Morawa PO Box 4 DeliSerdang, Medan, Sumatera Utara 20362, sehingga jumlah pajak yang masihharus dibayar

Keluaran harus dibayar sendiri 16,969,194,316b. Diku1. Masukan 4,526 386,1902. NPWP sendiri 11,484,491 ,620Jumlah di kan 16,010,877,810mlah PPN Ku 958,316,506Kelebihan P sudah:a. Dikom ke Masa beri 225,007 353PPN ku di 1,183,323,859Sanksi Administrasi:a. Bu Pasal 13 (2) KUP 473,329,544b.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat tidakPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanmenentukan karena terdapat putusanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.881.660.756,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri16.969.194.316 b. Dikurangi: 1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan4.526.386.190 2. Dibayar dengan NPWP sendiri11.484.491.620 Jumlah pajak dapat diperhitungkan 16.010.877.810 Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 60/B/PK/Pjk/2021 Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar 958.316.506Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 225.007.353 PPN yang kurang dibayar1.183.323.859 Sanksi Administrasi: a.

Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutangPajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai;maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak yang:1. nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannyatidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;2. digunakan baik untuk unit kegiatan yang atas penyerahan

lainnya adalah 5 tahunPM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimanadimaksud dalam ayat (2);Pasal 3:*Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembalisebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2)diperhitungkan kembali dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan padasuatu Masa Pajak paling lambat pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahunbuku;Pasal 16B ayat (3) UU PPN, secara lengkap berbunyi sebagai berikut:*Pajak Masukan yang dibayar

Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannyasebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagianlainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang KenaPajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:1) nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai ataudibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidakdapat dikreditkan;Halaman 13 dari 31 halaman.

Dengan demikian,penentuan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BarangKena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkanatau tidak, bukan didasarkan pada ada tidaknya penyerahan,melainkan jenis BKP/JKP yang diperolehnya, yang dalam kasus iniadalah TBS;Halaman 26 dari 31 halaman.

Putusan Nomor 1504/B/PK/PJK/2016Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai, maka Pasal 16 B ayat (3) UU PPN dapat dipahami: PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapatdikreditkan;5.17.Bahwa PPN sebagai Pajak Objektif dapat kami jelaskan sebagaiberikut:a. Terutang atau tidak terutangnya PPN ditentukan olehobjeknya, bukan subjeknya.b.

Smg ) adanyakewajiban Para Tergugat dari bagian keuntungan ditambah dengankomisi 1 4% % dari penjualan yang harus dibayar oleh Para Tergugatkepada Penggugat yang sampai diajukan gugatan ini belum pernahdibayar oleh Para Tergugat.

Smg jo No. 84/Pdt.G/1999/PN.Smg.Bahwa karena keuntungan yang harus dibayar oleh Para Tergugatsecara tanggung renteng kepada Penggugat adalah sebesar Rp.9.073.063.342, tidak pernah dibayarkan kepada Penggugat sudahjatuh tempo dan tidak dibayar oleh Para Tergugat adalah sebagaiperbuatan wanprestasi ( ingkar janji ).

Karena keuntungan yang harusdibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugattersebut belum pernah dibayar sampai sekarang serta upaya damaisudah tidak diindahkan lagi maka tidak ada jalan lain dengan terpaksaPenggugat mengajukan gugatan ini.Bahwa atas perbuatan wanprestasi oleh Para Tergugat, makaPenggugat mengalami kerugian.

Dedy Setyawan(dahulu Para Pengugat dalamperkara aquo) , Tergugat dan Il Komisi dari penjualan yang didapat Rp. 748.823.442, 20 berdasarkan Pasal 4 perubahanperjaniian kerja sama No. 14tanggal 9 Oktober 1996 JADI KEUNTUNGAN YANG Rp. 8.324.239.900,HARUS DIBAYAR OLEH PARA a, 748.893.442 TERGUGAT KEPADAPENGGUGATRp. 9.073.063.342,( sembilan milyar tujuh puluhtiga juta enam puluh tiga ributiga ratus empat puluh duarupiah) 5.

PokokRp. 907. 306. 334, Bunga/ keuntungan 6% x 4th(Putusan PK 2006 saat ini) xPokok +Kewajiban BiayaPenagihan 10% x PokokRp. 3. 084. 841. 536, TOTAL KEWAJIBAN YANGHARUS DIBAYAR PARATERGUGAT KEPADAPENGGUGAT Rp. 9. 073. 063. 342,Rp. 3. 084. 841. 536, Rp. 12. 157. 904. 878,(duabelas milyarlimapuluh tujuhsembilanratusdelapanratusdelapan rupiah)empatseratusjutaributujuhpuluh 248.

./2001 "Pajak Masukan atasperolehannya tidak dapat dikreditkan";Mengenai pelunasan pajak terutang 50 % dan Pajak terutang sesuai dengan pasal27 ayat (Sc) UndangUndang RI Nomor 28 tahun 2007 "Jumlah pajak yangbelum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakanpajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

menurut SKPKB PPN yang diajukan bandingsesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 27 pasal (Sa) UndangUndang RINomor 28 tahun 2007 yang berbunyi "Dalam hal wajib pajak mengajukan banding,jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3),ayat (3a) ataupasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan,tertangguh sampai dengan (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding danPasal 27 ayat (5c) "Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat

Pemohon Banding) diberlakukanUndangUndang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan,mengingat SKPKB PPN yang dimohon Banding diterbitkan padatanggal 4 Januari 2012, dan dengan demikian atas jumlah yangmasih dibayar menurut SKPKB PPN tersebut belum merupakanpajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkansesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 27 ayat (Sc) RI Nomor28 tahun 2007;Halaman 13 dari 16 halaman.

Rp. 70.000, ( tujuh puluh riburupiah) bagi yang menang tebakan tiga angka bayarannya apabila memasangtarohannya Rp. 1000, dibayar Rp. 400.000, ( empat ratus ribu rupiah) bagiyang menang tebakan empat angka bayarannya apabila memasangtarohannya Rp. 1000, dibayar Rp. 3.000.000,, (tiga juta rupiah), omsetperhari untuk perjudian toto gelap jenis Singapur antara sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah ) sedangkan keuntungan yang diperoleh dari masingmasing

Bahwa benar Setahu saksi berdasarkan hasil introgasi terhadap terdakwaAYI SUPRIATNA dan terdakwa JEAN CUNG Alias ACUNG yaitu : Adapunbayaran terhadap pemenang sebagai berikut: Bagi yang menang tebakan dua angka bayarannya apabilamemasang taruhan Rp.1.000, dibayar Rp.60.000,. Bagi yang menang tebakan tiga angka bayarannya apabilamemasang Rp. 1.000,dibayar Rp.400.000,. Bagi yang menang tebakan empat angka bayarannya apabilamemasang Rp. 1.000,dibayar Rp.3.000.000,.

Bahwa benar Setahu saksi berdasarkan hasil introgasi terhadap terdakwaAYI SUPRIATNA dan terdakwa JEAN CUNG Alias ACUNG yaitu : Adapunbayaran terhadap pemenang sebagai berikut: Bagi yang menang tebakan dua angka bayarannya apabilamemasang taruhan Rp. 1.000, dibayar Rp.60.000,. Bagi yang menang tebakan tiga angka bayarannya apabilamemasang Rp.1.000,dibayar Rp.400.000,. Bagi yang menang tebakan empat angka bayarannya apabilamemasang Rp.1.000,dibayar Rp.3.000.000,.

Terdakwamenerangkan bahwa bayaran terhadap pemenang sebagai berikut:Y Bagi yang menang tebakan dua angka bayarannya apabilamemasang taruhan Rp.1.000, dibayar Rp.60.000,.vy Bagi yang menang tebakan tiga angka bayarannya apabilamemasang Rp. 1.000, dibayar Rp.400.000,.vy Bagi yang menang tebakan empat angka bayarannya apabilamemasang Rp. 1.000, dibayar Rp.3.000.000,.Uang taruhan minimal sebesar Rp.1.000, dan uang taruhanmaksimalnya sebesar Rp. 50.000.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bayaran terhadap pemenang sebagaiberikut:Y Bagi yang menang tebakan dua angka bayarannya apabilamemasang taruhan Rp.1.000, dibayar Rp.60.000,.Y Bagi yang menang tebakan tiga angka bayarannya apabilamemasang Rp.1.000, dibayar Rp.400.000,.Y Bagi yang menang tebakan empat angka bayarannyaapabila memasang Rp.1.000, dibayar Rp.3.000.000,.Uang taruhan minimal sebesar Rp.1.000, dan uang taruhanmaksimalnya sebesar Rp. 50.000.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.104.780.724 1.104.780.724 b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.500.801 .965 4.388.609.716 112.192.249c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (3.396.021.241) (3.283.828.992) 112.192.2493 Kelebihan Pajak yang Dikompensasikan ke MP berikutnya 3.396.021.241 3.396.021.2414 PPN yang kurang dibayar 0 112.192.2495 a. Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 0b.

dan mempertahankan jumlah Pajak yang masih harus dibayarPemohon Banding;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP2136/WPJ.06/2013 jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang (lebih)dibayar adalah sebesar Rp224.384.498,00 dengan perincian sebagai berikut .

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00Jumlah Rp 38.067.547.750,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp = 1.104.780.724,00Pajak yang dapat diperhitungkan (Rp 4.500.801.965,00)PPN yang kurang/lebih dibayar (Rp 3.396.021.241,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 3.396.021.241,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Bahwa mengingat TBS dan Karet merupakan BarangKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai PP 31, makaPasal 16 B ayat (8) UU PPN dapat dipahami : PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapatdikreditkan.b.

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00Jumlah Rp 38.067.547.750,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp = 1.104.780.724,00Pajak yang dapat diperhitungkan (Rp 4.500.801.965,00)PPN yang kurang/lebih dibayar (Rp 3.396.021.2441 ,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 3.396.021.241,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali

(risalah mediasi dan surat anjuran mediatorNo.560/223/Disnakertrans tanggal 26 April 2011 terlampir) ;Bahwa Penggugat masuk kerja sejak 17 Juni 1996 bagian pemintalan danbekerja pada Tergugat selama 15 tahun dengan menerima upah sebulansebesar Rp.1.691.357, (Bukti P.1 terlampir) ;Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada Perselisihan Perouruhan berupa :a. perselisinan hak berupa hak normatif upah yang tidak dibayar sejakbulan April 2011 hingga sekarang (diperkirakan selesai sampaiHal. 1 dari 12 hal.

Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampaihari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar,upah tersebut ditambah 5 % untuk tiap hari keterlambatan, sesudahhari kedelapan tambahan tersebut menjadi 1 % untuk tiap hariketerlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1bulannya tidak boleh lebih dari 50 % dari upah yang seharusnyadibayarkan ;Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 154 K/Pdt.Sus/2012b.

Untuk PHKnya dengan mendapatkan pesangon 2 x PMIK sesuai pasal 167 ayat 5 UUNo. 13 tahun 2003 dapat pekeria terima dan ditambah lagi dengan hakhaklainnya yang belum diterima pekerja/Penggugat seperti upah bulan April2011 kekurangan JHT dan uang penggantian pengobatan ke RS Cibabatyang harus dibayar Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada PekerjaSdr.

Biayapengantian pengobatan ke RS Cibabat Rp. 214.900,yang harus dibayar Tergugat recara tunai dan sekaligus ;6. Menyatakan dan memerintahkan putusan ini dapat dijalankan ataudilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada segala upaya hukumlain/kasasi ;7.

oleh Pemohon Kasasi;Kesalahan mana telah melanggar ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, dimana penerapan ketentuan besaran nilai uang konpensasi yangharus dibayar oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6 % setiap tahun terhitung sejak tanggal 24 November 2014 sampai hutang dan bunga tersebut dibayar lunas;5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Tergugat (satu) dan Tergugat Il (dua) untuk membayar gantikerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesarRp. 92.500.000, (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambahbunga sebesar 6 % setiap tahun terhitung sejak tanggal tanggal 24November 2014, sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas kepadaPenggugat, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.5.

uraian dan pertimbangan tersebut dapatdisimpulkan bahwa benar Penggugat bekerja sama dengan Tergugat dalampeminaaman uang milik Penggugat kepada pihak lain atau yangmembutuhkannya, pengembaliannya dengan cara mencicil beberapa kali.Khusus dalam perkara pinjaman saksi Agustin Malayani dan Lucky Aditya Putrayang jumlah seluruhnya Rp. 95.000.000, (bukti P.1) dan saksi Agustin Malayanitelah mencicil sebesar Rp. 36.000.000, akan tetapi tidak diperinci berapaangsuran pokok dan berapa bunganya, serta dibayar

Dengan demikian maka yangharus dibayar oleh Para Tergugat dan/atau saksi Agustin Malayani kepadaPenggugat adalah Rp. 95.000.000, dikurangi Rp. 47.000.000, adalah sebesarRp. 48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah);Hal 11 dari 13 Hal.

Putusan No. 89/PDT/2016/PT.BTN.Menimbang, bahwa dari itu maka putusan Pengadilan Negeri Tangerangharus dibatalkan dan Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannyaberdasarkan bukti P.1 yaitu penitipan uang, bukan surat pernyataan hutangpiutang (bukti P.2) dan oleh karena dalam tenggang waktu yang disepakatipinjaman/stitipan tersebut belum dibayar sepenuhnya oleh Tergugat danTergugat Il maka perbuatan para Tergugat merupakan wanprestasi sertabesaran bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat dihitung

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar sisa hutangkepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 48.000.000,(empat puluh delapan juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6 %setiap tahun terhitung sejak tanggal 24 November 2014 sampai hutang danbunga tersebut dibayar lunas;Hal 12 dari 13 Hal. Putusan No. 89/PDT/2016/PT.BTN.5.

Barat : Tanah Milik Warsidid) Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkanmaka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawahtangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaanPenggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat dan Tergugat II) danpemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkantanah rumah/bangunan.

Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali olehTergugat dan Tergugat II dalam 60 bulan sebesar Rp 1.535.500 (satujuta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) selama 60 bulansejak tanggal realisasi kredit.4.

Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkanmaka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secaradibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaanPenggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat dan Tergugat II) dan pemilikagunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanahrumah/bangunan.

Putusan Nomor 1217/B/PK/PJK/2015 Pajak dan Sanksi Administrasi Versi Majelis1 2Penyerahan yang Terutang PPN 1.831.288.343,00Penyerahan yang Tidak Terutang 0,00PPNJumlah Penyerahan 1.831.288.343,00Pajak Keluaran 183.128.834,00Kredit PPN 140.048.134,00PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar 43.080.700,00Dikompensasikan ke Masa 25.523.716,00BerikutnyaPPN yang Masih Kurang (Lebih) 68.604.416,00DibayarSanksi AdministrasiBunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 22.904.883,00PPN ymh (Lebih

) Dibayar 91.509.299,00 Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali (d.h Pemohon Banding):Bahwa perhitungan Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus(lebih) dibayar sebesar(Rp. 0,00) NIHIL.Bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, suratbantahan, penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnyabaik yang diserahkan dalam persidangan maupun disampaikan melaluisecretariat pengadilan pajak, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:1.Bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan

Pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung PPNyang masih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayaradalah atas margin usaha Pemohon Banding, karenapemeriksa/fungsional mengkoreksi tidak berdasarkan buktibuktiautentik serta dasar hukum yang digunakan tidak sesuai dengankewenangan sebagai pemeriksan dalam menghitung PPN yang masihharus dibayar;6.

Peneliti/oenelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajakmasukan SPT PPN Pemohon Banding karenapeneliti/oenelaahmengkoreksi tidak sesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPNyang masih harus dibayar;7.

Sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tatacara menghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/penelaahterdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPN yang masihharus dibayar.Sehingga produk hukum penerbitan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan sekaligusdasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;8.

Penghasilan Neto 125.379.846.459 60.408.945.153 Psl17 Psl17 23.248.531.100 3.757.260.800 19.491.270.300Jumlah 125.379.846.459 60.408.945.153 23.248.531.100 3.757.260.800 19.491.270.300Kredit Pajak (62.925.998.685) (62.925.998.685) 0Pajak Yang Lebih Dibayar (39.677.467.585) (59.168.737.885) 19.491.270.300Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksiadministrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung padapenyelesaian sengketa lainnya;Menimbang

: bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap jumlah Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2008 yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasiversi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding inimenjadi sebagai berikut : Tabel total nilai koreksi pajak termasuk sanksi administrasi (dalam Rp):Pajak dan Sanksi Administrasi Versi Versi Koreksi olehTerbanding Majelis Majelis1 2 3 4 (23)Pajak terutang 23.248.531.100 3.757.260.800 19.491.270.300Kredit Pajak (62.925.998.685

) (62.925.998.685) 0Jumlah pajak yang kurang/(lebih) dibayar (39.677.467.585) (59.168.737.885) 19.491.270.300Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 0 0Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar (39.677.467.585) (59.168.737.885) 19.491.270.300 Menimbang: bahwa oleh karena itu jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 termasuksanksi administrasi yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkanMajelis menjadi sebagai berikut : tabel nilaisengketa pajak versi murni Pemohon Banding termasuk

(39.677.467.585) (59.244.275.059) 19.566.807.474 75.537.174 19.491.270.300Sanksi Administrasi:Bunga Ps. 13 (2) KUP 0 0 0 0 0Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar (39.677.467.585) (59.244.275.059) 19.566.807.474 75.537.174 19.491.270.300 MenimbangMengingatMemutuskan: bahwa oleh karena atas jumlah Pajak Penghasilan Badan yang masih harus dibayaryang disengketakan oleh Pemohon sebesar Rp 19.566.807.474,00, dibatalkansebagian koreksi oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakankuasa Pasal

(Rp 59.168.737.885,00) Sanksi Administrasi:Bunga Ps. 13 (2) KUPRp0,00 Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar (Rp59.168.737.885,00)