Peraturan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Kompilasi HukumIslam, namun oleh karena Isbat nikah tersebut dilaksanakan secara terpadu diKecamatan Songgon maka kepada Pemohon dan Pemohon II diperintahkanuntuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN Kantor Urusan AgamaKecamatan Songgon Kabupaten Banyuwang;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanyuwangi Nomor W13A3/1436/Hk.05/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019tentang Layanan

., kKeduanya advokat pada Kantor Layanan Hukum24 jam Wanas Unan Sawang, S.H., M.H. & Rekan beralamatkantor di Jalan Simpang Belitung No. 024 RT. 08 RW. 001Banjarmasin 70116, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal28 November 2014, sebagai Penggugat;melawanHj. Siti Mariam, S.Ag. binti H. Anmad Hususi Abdurrahman, umur 39tahun, agama Islam, pekerjaan direktur PT.

Pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untukberperkara dengan permohonan pembebasan biaya perkara, terhadappermohonan berperkara secara pembebasan biaya perkara ini, oleh KetuaPengadilan Agama Banjarnegara kelas IA telah membuat penetapan nomor2362/Pdt.G/2018/PA.Ba, tentang Permohonan Layanan Pembebasan BiayaPerkara yang amarnya memberi ijin kepada Pemohon untuk mendapat layananPembebasan biaya perkara di Pengadilan

dengan Undangundang Nomor 32 Tahun1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohonuntuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, untukdilakukan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan

tinggalkan Penggugat kemudian kembali kerumahorang tuanya;e Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya tetaprukun tetapi tidak berhasil;e Bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat;Bahwa Penggugat tergolong tidak mampu dan telah dikeluarkan SuratPertimbangan Panitera/Sekretaris Nomor : W.19A1/470/HK.OS/IM/2015 tgl. 9 Maret2015 dan Penetapan Layanan

, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, paraPemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dantidak ada halangan perkawinan menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itupermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tentang pembebasanbiaya perkara serta Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan

denganperkawinannya yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon Il yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon dan Pemohon II untuk diberikanlayanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melaluipenetapan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Mtr tanggal O08 Februari 2017 telahmengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan

Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya oleh Ketua PengadilanAgama Pontianak, nomor ;Bukti Saksi.Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga,bertempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahorang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan sampaiakhirnya mereka berpisah dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugattelah dikaruniai anak 1 (satu) orang;Bahwa kehidupan

, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, paraPemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dantidak ada halangan perkawinan menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itupermohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tentang pembebasanbiaya perkara serta Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan

paraPemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Detusoko tempat perkawinan dilangsungkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makabiaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, UndangScanned by CamScannerUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pemohon,namun berdasarkan Penetapan Layanan

Rekomendasi Layanan :Rehabilitasi Rawat Jalan.

Rekomendasi Layanan : Rehabilitasi RawatJalan.Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektifketerangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan,;Bahwa Terdakwa menerangkan memberikan keterangandengan sebenarbenarnya terkait telah dilakukan penangkapan danpenggeledahan oleh saksi Fiqh Ridwan dan saksi Ishak serta tim dari unitSatresnarkoba Polresta Pontianak Kota terkait adanya ditemukan narkotikaHalaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Ptkjenis ekstasi

dua puluh ribu Rupiah) dengan janjiakan diajak menghisap ganja tersebut bersamasama, kemudianterdakwa dan saksi HUSNI RIZAL alias RIZAL bin SUPADI membeliganja melaui perantaraan Ivan (DPO) di desa Kemranggon KecamatanSusukan Kabupaten Banjarnegara ;eBahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenanguntuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut ;eBahwa Terdakwa tidak berhak menggunakan ganja tersebut karena bukanuntuk layanan

ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan janjiakan diajak menghisap ganja tersebut bersamasama, kemudianterdakwa dan saksi HUSNI RIZAL alias RIZAL bin SUPADI membeliganja melaui perantaraan Ivan (DPO) di desa Kemranggon KecamatanSusukan Kabupaten Banjarnegara ;Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenanguntuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut ;Bahwa Terdakwa tidak berhak menggunakan ganja tersebut karena bukanuntuk layanan

WIB karena DIKA aliasKAMPRET sudah menelpon Terdakwa menanyakan ganjapesanannya maka kemudian saksi bersama denganTerdakwa pergi ke depan Rutan Banyumas untuk menemuiKAMPRET ;Bahwa sekira jam 14.00 WIB ketika Terdakwa bersamadengan saksi sedang dudukduduk di tepi jalan depanRUTAN Banyumas turut Desa Sudagaran KecamatanBanyumas Kabupaten Banyumas menunggu KAMPRET tibatiba ditangkap petugas dari Satuan Narkoba PolresBanyumas ;Bahwa Terdakwa tidak berhak menggunakan ganja tersebutkarena bukan untuk layanan

Dosen, dapat kamisampaikan pedoman yang dipakai dalam menghitung jam tatap mukaserta beban tugas tambahan yang dapat diperhitungkan adalah mengacupada :1Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2006 TentangPemerintahan Aceh; Pemerintah dapat menetapkan kawasankhusus di Aceh dan/atau kabupaten/kota untukmenyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifatKhusus ;Pasal 217 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 TentangPemeritahan Aceh; Pemerintahan Aceh dan pemerintahankabupaten/kota menyediakan pendidikan layanan

KabupatenAceh Besar ;Rizal Munadi, S.Pd : alamat Beurawee Kecamatan Kuta Alam Kota BandaAceh ;e Pasal 5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003tentang Sistim Pendidikan Nasional bahwa: Setiap warga NegaraHalaman 25 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUNBNA26mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutuPasal 10 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003tentang Sistim Pendidikan Nasional bahwa: Pemerintah danPemerintah Daerah wajib memberikan layanan

Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurangkurangnya 24(dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyakbanyaknya 40(empat puluh) jam tatap muka dalam I(satu) minggu ;603 Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009, mengatur sebagai berikut :Pasal 3Guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan

khusus, berkeahlian khusus,atau dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional yang tidakdapat memenuhi beban kerja minimum 24 (dua puluh empat) jam tatap mukadiusulkan oleh kepala dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, kantor Departemen Agama kabupaten/kota, sesuai dengankewenangannya kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk memperolehekuivalensi ;2Guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus merupakan guruyang ditugaskan pada daerah terpencil atau terbelakang

, masyarakat adat yangterpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampudari segi ekonomi ;Menimbang, bahwa SMAN I Pulo Aceh merupakan satuan pendidikan layanankhusus sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan Pengawas SatuanPendidikan menyebutkan Guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus,berkeahlian khusus, atau dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasionalyang

Sea Liondengan Tergugat , terkait layanan jasa layup Kapal MV. Sea Lion, kemudianadanya kesepakatan penunjukan oleh OME kepada Tergugat sebagaiperusahaan yang memberikan jasa layanan layup untuk kapal MV. SeaLion selama berada diperairan laut Batam setelah itu adanya persetujuan OMEatas penunjukan Tergugat II sebagai subkontraktor dari Tergugat untukbertugas sebagai agen Kapal MV.

Galve IsmaelSelausa dan OME sebagai manager perwakilan Penggugat yang berada diIndonesia dalam hal persetujuan/kesepakatan dalam layanan layup kapalmilik Penggugat selama berada diwilayah perairan Batam, sehingga denganHal 50 dari 52 Putusan Nomor 421/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utradanya surat gugatan wanprestasi yang diajukan Tergugat kepada Capt.Galve Ismael Selausa dan OME dalam perkara No 135/Pdt.G/2017/PN.Btm,telah membuktikan bahwa telah terjadi adanya wanprestasi/ingkar janji kepadaTergugat atas pembayaran

jasa layanan layup kapal yang dilakukan olehOME sebagai (manager) Operator Kapal dan Kapten Kapal sebagai perwakilandan penanggungjawab Kapal MV.

Sea Lion atas persetujuan layanan layupkapal milik Penggugat, sehingga beralasan hukum bilamana Tergugat adamengajukan gugatan perdata dalam perkara tersebut, kKemudian Tergugat telahmengajukan permohonan sita jaminan atas Kapal MV.

14 Desember 2012, untuk keperluan Pembayaran LS tahap II Pengadaan Pengadaan Alat Kesehatan Neonatal Penunjang PONEK kebutuhan kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit berdasarkan surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 032/710/LS/DISKES/2012 tanggal SPM 14 Desember 2012;

., Kepala Badan Legislasidan Layanan Hukum;2. Chudry Sitompul, S.H., M.H., Deputi Litigasi dan LayananHukum pada Badan Legislasi dan Layanan Hukum;3. Abdul Rahman Lubis, S.H., M.H., Deputi Pengolahan danPenganalisisan Kontrak pada Badan Legislasi dan LayananHukum;4. Puti Sheila, S.H, M.Kn., Analis Hukum pada BadanLegislasi dan Layanan Hukum;5.

., Analis Hukum pada Badan Legislasidan Layanan Hukum;Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada UniversitasIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:035/UN2.BLLH/HKP.07.04/2017, tanggal 14 Februari 2017,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 30/PENDIS/2017/PTUNJKT., tanggal 8 Februari 2017, Tentang PenetapanPemeriksaan dengan Acara Biasa dalam perkara ini;;2.

Sumadio Hadisahputra, Apt yangditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dijadikan HargaPerkiraan Sendiri (HPS) dalam Pengadaan Peralatan Farmasi pada FakultasFarmasi USU, yang sebelumnya Prof. Dr.

SumadioHadisahputra, Apt yang ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP)untuk dijadikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Pengadaan PeralatanFarmasi (Lanjutan) pada Fakultas Farmasi USU, yang sebelumnya Prof.

Syahron Lubis,MA Dekan Fakultas Sastra untuk menyerahkan Spesifikasi Teknis danHarga kepada Unit Layanan Pengadaan untuk dilelangkan.> Pada tanggal 18 Agustus 2010 Ketua Departemen Etnomusikologi FakultasSastra (Dra.

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019, Penggugat datang ke Kantor PTPLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Sragen Jalan RA Kartini No 42 ASragen untuk menanyakan perihal pencopotan kWh meter listrik ke bagiancustomer service tetapi tidak mendapatkan informasi yang jelas sertatanggapan yang serius.5.

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, Penggugat datang keKantor PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Sragen Jalan RA KartiniNo 42 A Sragen untuk menanyakan perihal pemasangan kWh meter listrikpulsa dan diinformasikan oleh bagian Customer Service bahwa permohonanpemasangan dilakukan secara online oleh seseorang dengan indentitasnomor handphone 085 229 019 307.

denganPengukuran Langsung, Tidak Langsung dan Non Pelanggan DiWilayah Kerja PT PLN (Persero) UP3 Surakarta Nomor0017.PJ/HKM.00.01/SKA/2019 tanggal 9 April 2019 (Bukti T.4) padaPasal 4 yang menyebutkan maksud perjanjian ini adalah sebagaiacuan dalam pelaksanaan Penertiban Pemakaian tenaga Listrik(P2TL) yang dilakukan oleh Perusahaan penerima Pemborongan danbertujuan untuk keseragaman dalam pelaksaan pemboronganPenertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di Unit PelaksanaPelayanan pelanggan (UP3) dan Unit Layanan

Megawatt Jaya (Bukti.T.5) yang kemudian ditindak lanjuti oleh PT PLN Unit LayananPelanggan Sragen mengeluarkan surat Nomor : 117/AGA.01.01/ULPSRG/2019 tanggal 1 Juli 2019 kepada Pelanggan PT PLN (Persero)Unit Layanan Pelanggan Sragen di Sragen Perihal PemberitahuanPelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang padapokoknya menerangka pada tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 31Juli 2019 akan melaksanakan Penertiban pemakaian Tenaga ListrikHalaman 18 , Putusan Nomor 356/PDT./2020/PT SMGdengan

Surat layanan purna jual dari PT.

KrakatauWajatama.Burat Jaminan Barang dari PT.Krakatau Wajatama.Surat layanan purna jual dari PT.Krakatau Wajatama.Dan brosur brosur.yang berhak diusulkan sebagaicalon pemenang adalah PT.

KrakatauWajatama.2D.89Oo Burat Jaminan Barang dari PT.Krakatau Wajatama.Oo Surat layanan purna jual dari PT.Krakatau Wajatama.o Dan brosur brosur.Bahwa menurut saksi yang berhak diusulkan sebagaicalon pemenang adalah PT.

KrakatauWajatama.oO Burat Jaminan Barang dari PT.Krakatau Wajatama.Oo Surat layanan purna jual dari PT.Krakatau Wajatama.Oo Dan brosur brosur.Bahwa menurut saksi yang berhak diusulkan sebagaicalon pemenang adalah PT.

Krakatau Wajatama, Surat layanan purna jualdari PT.

PeraturanPerundangundangan yang berlaku kepada Pemohon dan Pemohon Ildiperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN KantorUrusan Agama Kabupaten Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 2Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 26 ayat 1 dan 4 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikahdan Pasal5 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanyuwangi Nomor W13A3/3126/Hk.05/VIIV2016 tertanggal 26 Agustus 2016tentang Layanan