Atas penjelasan oditur Militertersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama denganketerangan Saksi yang hadir dipersidangan.

putusan ini petitumkeempat mengenai penghukuman pembayaran sejumlah uang, maka petitumkelima haruslah ditolak;Menimbang, bahwa dalam petitum keenam Pengggugat menuntut agarputusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu meskipun ada keberatan, Hakimberpendapat yang dimaksud Penggugat adalah putusan serta merta, dalam halini berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001tentang putusan serta merta khususnya yang berkaitan dengan eksekusi, harusdisertai adanya pemberian jaminan yang nilainya

pembayaran hutangsebesar Rp. 5.000.0000,) Lima juta rupiah dan nafkah anak dipikirkanMenimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonpensi/Termohonkonpensi tersebut, Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi menyatakansanggup untuk memberikan apa yang menjadi tututan tersebut sebesar Rp.5.000.0000, ( Lima juta rupiah), dan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensijuga sanggup memberi nafkah tiga orang anak yang bernama ANAK I, umur 19tahun 4 bulan dan ANAK Il, umur 13 tahun dan ANAK Ill umur 5 tahun denganbesaran nilainya

dari 16 Putusan Nomor 75/PDT/2014/PT YYK.Santoso, dan jawaban Tergugat maupun II selalu menjawab sedangdalam proses;10.Bahwa terakhir kali, Penggugat yang diwakili istri Penggugat mengajak11.Tergugat dan Il untuk melaksanakan jual beli atas tanah termaksuddiatas sekitar akhir bulan Agustus 2013 lalu tapi Penggugat mendapattanggapan/jawaban yang sangatsangat menyakitkan hati/perasaan yaknidengan jawaban yang maksudnya sebagai berikut : jual beli dapatdilaksanakan kalau dengan harga sekarang yang nilainya

tanpahadirnyaTerdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalammemeriksa dan memutus perkara Terdakwa Serda Alfi Syahrin NRP21090142210789 dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sahmenurut Undangundang namun tidak hadir di persidangan, sesuaidengan pasal 155 Undangundang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Saksiyang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, makaketerangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaandibacakan dipersidangan dan nilainya

danPerdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumenmenyebutkan:(1) Putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputiganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibatmengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.(2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :a. pengembalian uang;b. penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya

Bahwa karena ada ikatan hubungan masa lalu yang selalu baik dantidak pernah ada sesuatu permasalahan apapun dan karena adanyapermintaan dari Tergugat agar segera dimulai pekerjaan tersebutserta adanya desakan dari staf perusahaan Tergugat yang menjaminpembayaran pasti lancar, maka meskipun Penggugat merasa raguuntuk melaksanakan pekerjan tersebut karena nilainya cukup besardan: kontrak pekerjaan belum ditandatangani, pada bulan Januari2015 Penggugat melakukan pabrikasi pekerjaan Dispach OilLoading

Bahwa karena ada ikatan hubungan masa lalu yang selalu baik dan tidak pernah ada sesuatu permasalahan apapun dan karena adanyapermintaan dari Tergugat agar segera dimulai pekerjaan tersebutserta adanya desakan dari staf perusahaan Tergugat yang menjaminpembayaran pasti lancar, maka meskipun Penggugat merasa raguuntuk melaksanakan pekerjan tersebut karena nilainya cukup besardan kontrak pekerjaan belum ditandatangani, pada bulan Januari2015 Penggugat melakukan pabrikasi pekerjaan Dispach OilLoading

Bahwa karena ada ikatan hubungan masa lalu yang selalu baik dantidak pernah ada sesuatu permasalahan apapun dan karena adanyapermintaan dari Tergugat agar segera dimulai pekerjaan tersebutserta adanya desakan dari staf perusahaan Tergugat yang menjaminpembayaran pasti lancar, maka meskipun Penggugat merasa raguuntuk melaksanakan pekerjan tersebut karena nilainya cukup besardan kontrak pekerjaan belum ditandatangani oleh Tergugat, padabulan Januari 2015 Penggugat melakukan pabrikasi pekerjaanDispach

Bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat halaman 8 (delapan)pada urutan nomor 6 (enam) yang menyatakan; "Bahwa karena adaikatan hubungan masa lalu baik dan tidak pernah ada sesuatupermasalahan apapun dan karena adanya permintaan dari Tergugatagar segera dimulai pekerjaan tersebut serta adanya desakan daristaf perusahaan.Tergugat yang menjamin pembayaran pasti lancar,maka meskipunPengqgugatmerasaragu untuk melaksanakanpekerjaan tersebut karena nilainya cukup besar dan kontrak pekerjaanbelumditandatangani

cscseeeeee ee eens :Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatannya Penggugat jugatelah mengakui pada halaman 8 (delapan) urutan nomor 6 (enam) yangmenyatakan; "Bahwa karena ada ikatan hubungan masa lalu baik dantidak pernah ada sesuatu permasalahan apapun dan karena adanyapermintaan dari Tergugat agar segera dimulai pekerjaan tersebut sertaadanya desakan' dari staf perusahaan Tergugat yang menjaminpembayaran pasti lancar, maka meskipun Penggugat merasa raqu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut karena nilainya

Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyal hubungandengan pokok gugatan yang diajukan.7. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.angka 7Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilaibarang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian padapihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yangmembatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.angka 9Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secarasungguhsungguh

hendaknya berhatihati dan dengan sungguhsungguhmemperhatikan dan berpedoman pada surat Edaran MahkamahAgung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang putusan Serta Merta(Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitandengan pelaksanaan putusan serta merta(Uitvoerbaar bij Voorraad)tersebut.Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar BijVoorraad) harus disertal penetapan sebagaimana diatur dalam butir7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:Adanya pemberian jaminan yang nilainya

sama dengan nilaibarang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian padapihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yangmembatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan sertamerta.11) Merujuk pada ketentuan SEMA 3 Tahun 2000 dan SEMA 4 Tahun2001, permohonan provisi yang boleh dijatuhkan hanyalah dalam halhal tertentu dan terbatas serta setiap kali akan melaksanakanPutusan Serta Merta harus ada jaminan yang nilainya

mengambil langkah tindakan terhadapPejabat yang bersangkutan sehingga semua Hakim haruslahmelaksanakan ketentuan SEMA 3 Tahun 2000 tersebut.13) Berdasarkan uraian di atas, karena alasanalasan PetitumPenggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 34ayat (1) UUPSP, pasal 180 HIR, SEMA No.1/2000 dan oleh karenapetitum Penggugat tidak termasuk dalam halhal yang boleh dijatuhkanputusan provisi sebagaimana diatur dalam SEMA 3 Tahun 2000 sertakarena Penggugat juga tidak memberikan jaminan yang nilainya

angkaitu tidak terlalu besar pertama kali kami berangkat di angka seratus, tapitidak tahu kenapa dalam perjalanan wakitu yang sangat singkat beliaumengajukan beberapa permintaan lagi untuk penambahan angka makanyaterjadi eskalasi setor dana yang harus saksi setorkan dan juga yangmenjadi prinsip adalah dana tersebut tidah hanya dari sisi saksi selakupenyerta modal tapi dari pengelola pun juga akan menyertakan kesetaraanangka yang akan disepakati, jadi berdasarkan pertemuan ini terusberkembang sampai nilainya

pertanyaan di bulanNovember 2018 ;Bahwa itu termasuk dana yang saki setorkan Rp.1,2 Milyar dan danaRp.3,5 Milyar;Bahwa yang membuat perjanjian bagi hasil tersebut adalah saksi;Bahwa benar termasuk dengan list penyertaan modal;Bahwa benar dokumentasi semua saksi yang buat dan pak Iwan tidak adayang buat karena Terdakwa menyerahkan kepada saksi;Bahwa darimana bisa mengetahui kalau kesepakatannya 1,2 milyarkarena di perjanjian tidak ada kesepakatan bagi hasil ini tidak adamembahas mengenai berapa nilainya

penghentian penuntutan itu kan alasannyacuman 3 yaitu yang pertama adalah adalah tidak cukup bukti, yang keduaadalah bukan perkara pidana, yang ketiga adalah demi hukum, demi hukumitu apa nebis in idem, terdakwa meninggal dan kadaluwarsa dan itu masihdimungkinkan ;Bahwa cara pandang kita terhadap Pasal 184 KUHAP itu yang menempatkanketerangan terdakwa atau tersangka sebagai posisi yang paling buncit,sering kita mengatakan bahwa keterangan terdakwa hanyalah buktipelengkap padahal semua alat bukti itu nilainya

bisa melalui handphone /melalui telepon tetapi melalui telekonference atau melalui zoom, keterangansaksi itu adalah keterangan yang disampaikan didepan persidangan,keterangan saksi yang dibacakan didepan persidangan jika keterangan saksitidak bisa dengan berita acara sumpah ditingkat penyidikan maka sifatnyahanya keterangan saja bukan sebagai alat bukti keterangan saksi, tetapikalau dia sudah diikat dengan sumpah ditingkat penyidikan, adaberita acarasumpahnya, dibacakan didepan persidangan maka nilainya

Bahkan sebelum penanda tanganan kontrak,terhadap scrab tembaga berupa kabel dan non kabel yang diperlihatkanoleh terdakwa kepada Atriska, Atriska mengatakan kepada terdakwabahwa kami hanya menginginkan scrab tembaga non kabel karena scrabtembaga berupa kabel nilainya rendah, sehingga disepakati hanya scrabtembaga non kabel yang dibeli;Bahwa Kerugian Saksi akibat perbuatan terdakwa sebagai berikut :sesuai perjanjian, terdakwa seharusnya mengirimkan 100 (seratus) tontembaga murni, tetapi terdakwa mengirimkan

Bahkan sebelum penanda tanganankontrak, terhadap scrab tembaga berupa kabel dan non kabel yangdiperlinatkan oleh terdakwa kepada Atriska, Atriska mengatakan kepadaterdakwa bahwa kami hanya menginginkan scrab tembaga non kabelkarena scrab tembaga berupa kabel nilainya rendah, sehingga disepakatihanya scrab tembaga non kabel yang dibeli;Bahwa benar Kerugian Saksi akibat perbuatan terdakwa sebagai berikut :sesuai perjanjian, terdakwa seharusnya mengirimkan 100 (seratus) tontembaga murni, tetapi terdakwa

sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbulatas perbuatan yang dilakukannya; pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnyatimbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya; pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentangkemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yangdikehendakinya;Menimbang, bahwa pengertian dari barang adalah segala sesuatu yangmemiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karenasifatnya maupun nilainya

Bahkansebelum penanda tanganan kontrak, terhadap scrab tembaga berupa kabel dannon kabel yang diperlihatkan oleh terdakwa kepada Atriska, Atriska mengatakankepada terdakwa bahwa kami hanya menginginkan scrab tembaga non kabelHalaman 47 dari 57 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN PN MIIkarena scrab tembaga berupa kabel nilainya rendah, sehingga disepakati hanyascrab tembaga non kabel yang dibeli;Menimbang, bahwa awalnya pada saat Awara sebelum dilakukanpengiriman mengetahui bahwa yang dikirim adalah kabel

Mohon menjadi pertimbangan bahwa kenaikan harga emasdihitung dari tahun 2011 yang nilainya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)pergram, pada saat ini nilai emas mencapai Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah) pergram atau mengalami kenaikan 70 % (tujuh puluh persen).Bahwa dengan demikian sangatlah keliru pertimbangan hukum Pengadilandalam Tingkat Kasasi yang meniadakan bunga hanya dengan alasanhubungan tersebut hanya merupakan hubungan dagang karena hubungandagang inilah yang menjadi dasar timbulnya

Nomor 368 PK/Pdt/2016sebagai asset bersama para pemegang saham yang merupakankomponen paling utama dalam perhitungan ganti rugi yaitu tanah danbangunan yang terletak di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 125 E,Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (SHGBNomor 6574), oleh Pengadilan ditentukan nilainya adalah Rp900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah) penilaian harga tanah dan bangunan ini adalahsangat keliru sekali, dengan alasan sebagai berikut: Berdasarkan bukti baru PK 1 yaitu

PipitMutiara Jaya) kepada Bank yang nilainya tidak kurang 6% (enampersen) perbulan atau 6% x Rp67.123.757.984, = Rp4.027.425.479,04 x33 bulan (2008=12 bulan; 2009=12 bulan; 2010=9 bulan) =Rp132.905.040.808, setiap bulan, terhitung sejak Januari 2008 s/dSeptember 2010, yang Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) perhitunganHal. 6 dari 31 hal.

PipitMutiara Jaya) kepada Bank yang nilainya tidak kurang dari 6% (enampersen) perbulan atau 6% #=X Rp67.123.757.984, =Rp4.027.425.479,04 x 33 bulan (20008=12 bulan ; 2009=12 bulan;2010=9 bulan) = Rp132.905.040.808, setiap bulan, terhitung sejakJanuari 2008 s/d September 2010, yang Penggugat (PT.

uang diderita Penggugat totalnya sebesarRp 891.865.000, (delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratusenam puluh lima ribu rupiah) ; kerugian immateriil adalah kerugian yang diderita Penggugatsebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat , yaitu. kehilangan anak Penggugat, harga diri,kehormatan, kedudukan, waktu, tenaga, pikiran dantergganggunya usaha dan kegiatan Penggugat seharihari yangtidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara iniPenggugat akan menentukan nilainya

PengadilanNegeri Cibinong sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ; Kerugian immaterial adalah kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Il sebagai akibat perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telahmencemarkan nama baik seluruh keluarga dan menanggung malu kepadaMitra Kerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II yang tidak dapatdinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II menentukan nilainya

143 Tahun 2000 tanggal22 Desember 2000 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana TelahBeberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002;Bahwa selisih tersebut menurut pendapat Majelis adalah hal yangpasti karena Kurs Tengah Bank Indonesia dan Kurs yang ditetapkanoleh Menteri Keuangan nilainya

143 Tahun 2000 tanggal22 Desember 2000 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang MewahSebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir DenganUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002tanggal 13 Mei 2002;Bahwa selisih tersebut menurut pendapat Majelis adalah halyang pasti karena Kurs Tengah Bank Indonesia dan Kurs yangditetapkan oleh Menteri Keuangan nilainya

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta20Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionildengan tegas dinyatakan bahwa setiap' kali akanmelaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar BijVoorraad ) harus disertai dengan penetapansebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3Tahun 2000 yang menyebutkan: Adanya pemberianjaminan yang nilainya sama dengan nilai/objekeksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugianpada pihak lain apabila ternyata dikemudian

Dengan demikianjelas bahwa permohonan provisi tanpa adanyajaminan yang nilainya seimbang dengan objeksengketa tidak boleh ada pelaksanaaan putusanprovisionilnya.Maka, berdasarkan alasan alasan tersebut di atas,Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriPekalongan berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut:Dalam Eksepsi : Menyatakan Eksepsi Tergugat I cukup' beralasan dan dapatditerima; Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atausetidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat

Bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan olehPara Tergugat, Para Penggugat menderita kerugian yang nilainya apabiladihitung adalah sbb :Hal 5 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMGBiaya pengurusan perkara selama perkara ini diajukan ke PengadilanNegeri Pati yang diperkirakan sampai Mahkamah Agung RepublikIndonesia sebesar:1. Biaya Gugatan : Rp 5.000.000,2.Biaya Ako,odasi dan Transportasi Para : Rp 15.000.000,3. Penggugat sebesar RpA.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara sendirisendiri atau tanggung renteng kepada Para Penggugat akibat perbuatanmelawan hukum~ yang dilakukanya yang nilainya sebesarHal 7 Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT SMGRp35.000.000,00 (terbilang : tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai/kontandan sekaligus tanpa diangsurangsur ;9.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnafkah lampau per bulannya sebesar Rp. 1.000.000/bulan hinggaperkara ini berkekuatan hukum tetap, yang diperhitungkan selama 37bulan Termohon Konvensi lalai kewajiban, sehingga nilainya sebesarRp 1.000.000 x 37 bulan = Rp 37.000.000, ditambah Rp 50.000/harihingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;b. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar nafkahiddah sebesar Rp 1.000.000/bulan x 3 bulan = Rp 3.000.000;&.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampauper bulannya sebesar Rp. 1.000.000/bulan hingga perkara ini berkekuatanhukum tetap, yang diperhitungkan selama 37 bulan Termohon Konvensi lalaikewajiban, sehingga nilainya sebesar Rp 1.000.000 x 37 bulan = Rp37.000.000, ditambah Rp 50.000/hari hingga perkara ini berkekuatan hukumtetap;2. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesarRp 1.000.000/bulan x 3 bulan = Rp 3.000.000;3.

Setiap lembaga Perbankan seperti Pemohon PKPU/Termohon kasasi,telah memperhitungkan dan telah menganalisa kecukupan hartaPemohon Kredit seperti Termohon PKPU I/Pemohon Kasasi, untukmelunasi utangnya maupun= harta Penjamin (TermohonPKPU/Pemohon Kasasi) untuk melunasi utangnya pada lembagaPerbankan, malah dalam praktekknya harta Pemohon Kredit atauharta penjamin haruslah lebih tinggi nilainya dari nilai pokok utangbeserta bunganya atau dengan kata lain tidaklah mungkin lembagaperbankan seperti Pemohon

Setiap lembaga Perbankan seperti Pemohon PKPU, telahmemperhitungkan dan telah menganalisa kecukupan harta PemohonKredit dengan Harta Penjamin seperti Termohon PKPU (KSP MultiNiaga) untuk melunasi utangnya, malah dalam prakteknya hartaPemohon Kredit atau harta penjamin haruslah lebih tinggi nilainya darinilai pokok utang beserta bunganya atau dengan kata lain tidaklahmungkin lembaga perbankan seperti Pemohon PKPU dapatmengabulkan utang Termohon PKPU manakala harta TermohonPKPU atau harta Penjaminnya

Bahwa sebagaimana NJOP atas tanah di Jalan KetimunV No. 25 Rt/Rw 008/005 Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan PajakBumi Rp 8.323.000, (delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) danPajak Bangunan Rp 1.833.000, (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga riburupiah) sehingga untuk tanah seluas 59,3 m2 nilainya tidak mencapaiRp.900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) selain hal tersebutPengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tentang cidera janji,maka gugatan para Penggugat tersebut

Bahwa sebagaimana NJOP atas tanah di Jalan Ketimun VNo. 25 Rt/Rw 008/005 Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan PajakBumi Rp 8.323.000, (delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) danPajak Bangunan Rp 1.833.000, (Satu juta delapan ratus tiga puluh tiga riburupiah) sehingga untuk tanah seluas 59,3 m2 nilainya tidak mencapaiRp.900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) selain hal tersebut PengadilanAgama tidak berwenang mengadili perkara tentang cidera janji, makagugatan para Penggugat tersebut

Pelepasan tanah Instansi;(3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk KepentinganUmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhakhanya dapat mengalinkan hak atas tanahnya kepada Instansi yangmemerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan;(4) Beralinnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukandengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilaipengumuman penetapan lokasi;Bahwa atas dasar undangundang tersebut Tergugat melaksanakannya sesuaiproses dimana Dinas

Pelepasan tanah Instansi;(3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk KepentinganUmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhakhanya dapat mengalinkan hak atas tanahnya kepada Instansi yangmemerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan;(4) Beralinnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukandengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilaipengumuman penetapan lokasi;Kemudian di dalam Paragraf 2 Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan

Kerugian Materil: Biaya pencetakan dokumen, fotokopi, materai senilaiRp50.000.000,00; Biaya Transportasi selama proses sidang, sejumlah 20sidang xX @ Rp200.000,00 = Rp4.000.000,00; Biaya Advokasi Penggugat yang nilainya tidak kurangdari Rp200.000.000, 00;Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat adalah sejumlah Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empatjuta rupiah);Halaman 33 dari 67 halaman, Putusan Nomor 121/PDT/2020/PT SMRBahwa berdasarkan pada faktafakta,

Kerugian Materill: Biaya pencetakan dokumen, fotokopi, materai senilaiRp50.000.000,00 harus dibayar Tergugat Rekonvensi secara tunai; Biaya Transportasi selama proses sidang, sejumlah 20sidang x @ Rp200.000,00 = Rp4.000.000,00 harus dibayar TergugatRekonvensi secara tunai; Biaya Advokasi Penggugat yang nilainya tidak kurangdari Rp200.000.000,00;Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensiadalah sejumlah Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah)harus dibayar