Ditemukan 43163 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4524 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AVERY DENNISON PACKAGING INDONESIA
4860 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 207/11/052/16 tanggal 28Januari 2016 Masa Pajak Januari 2011, yang terdaftar dalam berkassengketa Nomor 114672.16/2011/PP, atas nama PT Avery DennisonPackaging Indonesia, NPWP 01.957.674.3052.000, beralamat di Jalan Inti Blok C1, Nomor 14, Bekasi International Industrial Estate, Cikarang Selatan,Bekasi, Jawa Barat, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari 2011 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)DPP Penyerahan 3.785.824.634Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 37.198.636Pajak masukan
    Putusan Nomor 4524/B/PK/Pjk/2019DPP Penyerahan Rp 3.785.824.634Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 37.198.636Pajak masukan yang dapat diperhitungkan Rp 9.215.281.779Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (9.178.083.143)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 9.179.319.356PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 1.236.213Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 1.236.213Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 2.472.426Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di
Register : 07-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3172 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ROCK PAINT INDONESIA;
4216 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3172/B/PK/Pjk/20192012, Pemohon Banding telah sesuai memperhitungkan dan melaporkanPPN Keluaran dan PPN Masukan. Dimana dalam SKPN masa September2012 tersebut, nilai Lebin Bayar PPN tertulis ke dalam Poin 3a yakniDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
    Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa KoreksiPemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan Masa Pajak September 2012 yang berasal dariKompensasi kelebihan dari Masa Pajak Maret 2012 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar, karena pemenuhan dan penenunaian kewajiban perpajakanyang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali
Register : 05-10-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2871 B/PK/PJK/2018
Tanggal 21 Nopember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ADIDAS INDONESIA;
3221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.892.373.122b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri Rp b.6. Jumlah Rp 1.892.373.122d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.892.373.122e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar Rp (314.836)3 Kelebihan Pajak yang sudah :a.
    Putusan Nomor 2871/B/PK/Pjk/2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor00043/207/11/056/14 tanggal 23 Desember 2014 atas nama PemohonBanding, NPWP 02.414.596.3056.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi atas Pajak Masukan Pajak PertambahanNilai Barang
Putus : 29-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3851 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA;
3618 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00 Lainlain Rp 0,00 Jumlah Rp 0,00c. Diperhitungkan : SKPPKP Rp 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00e.
Register : 07-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3081 B/PK/PJK/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ROCK PAINT INDONESIA;
4117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3081/B/PK/Pjk/2019Pemohon Banding telah sesuai memperhitungkan dan melaporkan PPNKeluaran dan PPN Masukan. Di mana dalam SKPN masa Juni 2012tersebut, nilai Lebih Bayar PPN tertulis ke dalam Poin 3a yakniDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
    Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa KoreksiPemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan Masa Pajak Juni 2012 yang berasal dari Kompensasikelebihan dari Masa Pajak Maret 2012 yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena pemenuhan dan penenunaian kewajiban perpajakan yangdilakukan oleh Pemohon Banding (sekarang Termohon PeninjauanHalaman 5 dari
Putus : 20-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4399 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AVERY DENIISON PACKAGING INDONESIA;
5531 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 00004/207/11/052/16 tanggal 28Januari 2016 Masa Pajak Mei 2011, yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor 114676.16/2011/PP, atas nama PT Avery Dennison PackagingIndonesia, NPWP 01.957.674.3052.000, beralamat di Jalan Inti Blok C1Nomor 14 Bekasi International Industrial Estate, Cikarang Selatan, Bekasi,Jawa Barat, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei2011 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)DPP Penyerahan 3.696.246.758Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 39.695.405Pajak masukan
    karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:DPP Penyerahan Rp 3.696.246.758Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 39.695.405Pajak masukan
Register : 11-08-2011 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.45689/PP/M.XII/15/2013
Tanggal 19 Juni 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11126
  • TerimaBarang, Voucher, Kwitansi/Cek/Giro, dan Rekening Koran dapat diketahui bahwa dalamtahun 2008 Pemohon Banding telah melakukan pembelian barang berupa kaolin tepungkepada PT Simas Kaubelind (NPWP: 01.495.785.6305.000);Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pembelian Barang Jadi (Harga PokokPenjualan) sebesar Rp.1.772.166.000,00 dengan alasan bahwa Pemohon Banding telahmemberikan secara lengkap bukti pendukung seperti Faktur Pajak dan bukti pembayaran, danFaktur Pajak Masukan
    .161.448.000,00 dilakukan atas dasar jawaban konfirmasi tidak ada dari KantorPelayanan Pajak Penjual dan bukti pendukung berupa Berita Acara Penerimaan Barang ataspembelian kaolin untuk bulan Desember 2008 tidak diberikan oleh Pemohon Bandingsehingga arus penerimaan barang tidak dapat ditelusuri;bahwa menurut Pemohon Banding atas koreksi pembelian barang jadi sebesarRp161.448.000,00 Pemohon Banding telah memberikan secara lengkap bukti pendukungseperti Faktur Pajak dan bukti pembayaran dan Faktur Pajak masukan
Putus : 16-05-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1112 B/PK/PJK/2018
Tanggal 16 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUMI RUBBER INONESIA;
2012 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dikurangi Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 28.321.396.608,00c. Diperhitungkanc.1 SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 28.321.396.608,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (11.626.884.546,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah:4.
    Dikurangi Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 28.321.396.608,00c. Diperhitungkanc.1SKP PKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 28.321.396.608,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (11.626.884.546,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah:4.
Register : 05-09-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 608/Pid.sus/2018/PN Smg
Tanggal 15 Nopember 2018 — DODIK SOESANTO;
11855
  • Faktur Pajak Masukan Lembar ke-1 atas nama Penjual CV CAHAYA ABADI NPWP 02.798.722.1-508.000; nama Pembeli CV SATU TALENTA NPWP 21.080.315.5-047.000; Kuitansi Pembayaran atas nama CV SATU TALENTA; Invoice; tahun 2010;23). Invoice nomor CA-008/I/10 s.d. CA-195/IX/10 tahun 2010;24). Faktur Pajak Standar lembar ke-1 Nomor : 010.000.10.00000027 Tanggal 03 Februari 2010 dengan nilai PPN sebesar Rp. 17.935.715;25). Surat Pengantar/ Jalan kepada PT.
    Bahwa setelah proses pengeluaran barang impor selesai, semua DokumenImpor atas nama CV CAHAYA ABADI difiling/diarsip selanjutnya TerdakwaDODIK SOESANTO membayar PPN Impor dengan menggunakan uang yangberasal dari kiriman/transfer Pak JOKO, dengan memakai nama CVCAHAYA ABADI kemudian Terdakwa DODIK SOESANTOmengklaim/melaporkan dalam SPT Masa PPN CV CAHAYA ABADI sebagaiPajak Masukan;.
    seluruh Dokumen Faktur Pajak, Invoice, danSurat Jalan yang diterbitkan oleh CV CAHAYA ABADI tanpa penyerahanbarang kepada pembeli dan tanpa penerimaan pembayaran yang sesuaidengan dokumen tersebut;13.Bahwa selanjutnya Terdakwa DODIK SOESANTO selaku Dlrektur CVCAHAYA ABADI menandatangani SPT Masa PPN masa Januari sampaidengan masa Desember tahun 2010 ke KPP Pratama Semarang Selatan,dengan isian data berdasarkan Pajak Keluaran dari Faktur Pajak TidakBerdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dan Pajak Masukan
    Tidak ada biaya impor yang menjadi tanggung jawab atau dibayaroleh CV CAHAYA ABADI;PPN Impor yang dibayar oleh Indentor Impor / Pak JOKO denganmemakai nama CV CAHAYA ABADI kemudian dilaporkan dalam SPTMasa PPN CV CAHAYA ABADI sebagai Pajak Masukan;Untuk Pajak Keluaran, CV CAHAYA ABADI menerbitkan dokumenpenjualan berupa Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan yangditandatangani DODIK SOESANTO seolaholah menjual danmenyerahkan barang kepada pihak pembeli yang tercantum dalamdokumen penjualan tersebut
    CV CAHAYA ABADI menyampaikan SPT Masa PPN ke KPP PratamaSemarang Selatan dengan isi berdasarkan Pajak Keluaran dari FakturPajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dan Pajak Masukan dariSurat Setoran Pajak PPN Impor yang barangnya milik pihak lain;12.
    Faktur Pajak dapatdikreditkan sebagai Pajak Masukan dalam laporan SPT Masa PPN padamasa yang sesuai tanggal Faktur Pajak, yaitu diperhitungkan sebagaipengurang Pajak Keluaran, sehingga nilai PPN yang harus dibayar dandisetorkan ke kas negara oleh CV ASIA AGUNG MAKMUR menjadiberkurang jumlahnya untuk masa yang dilaporkan;Bahwa semua Faktur Pajak atas nama penjual CV CAHAYA ABADI telahdikreditkan sebagai Pajak Masukan dalam laporan SPT Masa PPN CV ASIAAGUNG MAKMUR dalam masa yang sesuai dengan tanggal
Putus : 13-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 13 Mei 2019 — PT MITRA ADIPERKASA TBK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan: 13.302.264.786,00 STP (pokok kurang bayar) Dibayar dengan NPWP sendiri 32.710.434,00 Lainlain Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 13.302.264.786,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih Bayar) 0,00Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaPPN yang Kurang (lebih) dibayar 0,00Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00 Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 0,00 Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar 4.
    Pemanfaatan JKP dari Luar Pabean Penghitungan PPN Kurang Bayar: a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendiri16.302.264.766,00 b.Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:16.231.173.905,00 STP (pokok kurang bayar) Dibayar dengan NPWP sendiri32.710.434,00 Lainlain Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan16.263.884.339,00 Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih Bayar)38.380.427,00 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya PPN yang kurang (lebih) dibayar38.380.427,00 Sanksi Administrasi: Bunga
Putus : 28-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1534 B/PK/PJK/2020
Tanggal 28 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BORNEO MAKMUR LESTARI;
12025 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemanfaatan JKP dari Luar PabeanPenghitungan PPN Kurang Bayar:a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib.Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkKan: 25,325,400.00 STP (pokok Kurang bayar) Dibayar dengan NPWVP sendiri Lainlain 47 ,323,551.00 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 72,648,951.00Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih Bayar) (72,648,951.00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 73,548,951.00PPN yang Kurang (lebih) dibayar 900,000.00 Sanksi Administrasi:Bunga Pasal
    Pemanfaatan JKP dari Luar Pabean Penghitungan PPN Kurang Bayar: a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b.Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan: 25.325.400,00 STP (pokok kurang bayar) Dibayar dengan NPWP sendiri Halaman 6 dari 8 halaman.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4047/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — PT SARANA MARINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2514 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.6 Jumlah 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6. 0c.1.)e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d) 206.599.5463 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 9.806.054c. Jumlah 9.806.0544 PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.) 216.405.6005 Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 99.167.782b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 9.806.054 Halaman 3 dari 9 halaman.
    Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat 0diperhitungkanb.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.6 Jumlah 0d. Jumlah pajak yang dapat 0diperhitungkan (b.6. c.1.)e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang 206.599.546Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4047/B/PK/Pjk/2019 No Uraian Ro Bayar (a.d)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya 9.806.054c. Jumlah 9.806.0544 PPN yang kurang(lebih) dibayar 216.405.600(2.e.+3.C.)5 Sanksi administrasi:d. Bunga Pasal 13 (2) KUP 99.167.782e.
Putus : 28-11-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3407 B/PK/PJK/2018
Tanggal 28 Nopember 2018 — PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berwujud dari LuarDaerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan MembangunSendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan 0Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPNnyatidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/TanggungJawab Secara Renteng 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar 57.276.302a Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 57.276.302b Dikurangi :b.1 PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama 0b.2 Pajak Masukan
    Berwujud dariLuar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar DaerahPabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/KegiatanMembangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang 0Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPNnya tidak seharusnya dibebaskan atautidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar 57.276.302a Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 57.276.302b Dikurangi :b.1 PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama 0b.2 Pajak Masukan
Register : 16-02-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 712/Pdt.G/2017/PAJT
Tanggal 23 Maret 2017 — Pemohon Vs Termohon
60
  • Bahwasejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon terjadiperselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus disebabkan Termohonsuka pergi tanpa izin Pemohon dan tidak mau mendengarkan nasihat dan masukan Pemohon ;5. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2016 terjadi pisah tempat kediamandisebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersamasampai sekarang dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidakada komunikasi lagi dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ; 6.
    66 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubahdengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan AgamaJakarta Timur berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak tahun 2005 antaraPemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus disebabkan Termohon suka pergi tanpa izin Pemohon dan tidak maumendengarkan nasihat dan masukan
Register : 25-04-2013 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-53059/PP/M.IVB/16/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12226
  • ketentuanketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapatbahwa atas penyerahan non air terutang PPN.bahwa konsumen (penerima jasa) membayar melalui Pemohon Banding,kemudian Pemohon Banding membayar kepada rekanan (sebagai pemberijasa) pada saat penyambungan pipa dan sejenisnya.bahwa atas imbalan jasa penyambungan pipa dan sejenisnya yang dibayaroleh konsumen dan diterima oleh Pemohon Banding terutang PPN.bahwa atas transaksi Pemohon Banding dan rekanan, Pemohon Banding akanmenerima faktur pajak masukan
    yang PPN harus dipungut sendiri Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut pemungut PPN Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 6.844.493.619,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 8.338.304.224,00Jumlah Rp 0,00Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 8.338.304.224,00Jumlah seluruh penyerahanPenghitungan PPN kurang/lebih bayar RpPajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 149.381.060,00Dikurangi : PPN yang disetor dimuka dim masa Rp 0,00pajak yg sama Rp 0,00 Pajak Masukan
Putus : 14-08-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2484/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. DE’IKHLAS
29291 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bungo, Jambidan menetapkan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut : Uraian RpDasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00 Jumlah seluruh penyerahan 0,00Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 0,00 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00Jumlah penghitungan PPN kurang dibayar 0,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi administrasi bunga Pasal 13 (2) UU KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang
    merupakan hukum pendapat yang bersifatmenentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp90.442.060,00; dengan perincian sebagaiberikut:Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri Rp 61.109.500,00Dikurangi Pajak Masukan
Register : 06-04-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2270 B/PK/PJK/2020
Tanggal 25 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA TBK sekarang PT. MAYBANK INDONESIA, TBK (MAYBANK);
16539 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor:00053/207/08/091/13, tanggal 30 Juli 2013, atas nama PI BankInternasional Indonesia, Tok, NPWP 01.309.323.2091.000, beralamat diSentral Senayan Ill, Lantai 26 Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora JakartaPusat 10270, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:(Rupiah) 1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus 5.270.350.163,00dipungut sendiri2 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus 527.035.016,00dipungut/dibayar sendiri Pajak Masukan
    Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 5.270.350.163,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 527.035.016,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 526.479.011,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 556.005,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 PPN yang kurang (lebih) dibayar 556.005,005 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP
Register : 07-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 788 B/PK/PJK/2018
Tanggal 9 April 2018 — PT. ARZARA BARAINDO ENERGITAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keberatan Banding(Rp) (Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 6.335.371.2 6.335.371 .20 1.337.382.3606 6 82 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a Pajak Keluaran yang harus 633.537.12 633.537.121 133.738.237dipungut/dibayar 1b Dikurangi :b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3 STP (pokok kurang bayar) b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 133.738.23 133.738.237 133.738.2377b.5 Lainlain b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 133.738.23 133.738.237 133.738.2377cDiperhitungkanc
    nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp 0,00 (nihil) dengan perincian sebagaiberikut: No Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 1.337.382.3682 Perhitungan PPN Kurang Bayara Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 133.738.237b Dikurangi :b.1 PPN Yang disetor dimuka dalam masa pajak yangsama 0b.2 Pajak Masukan
Putus : 17-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KIMBERLY-CLARK INDONESIA
4320
  • 16 Suite 1602, Jalan Letjend S Parman Palmerah, Jakarta BaratDKI Jakarta dan menetapkan penghitungan pajak menjadi sebagai berikut: Uraian(Rp) Dasar Pengenaan Pajak : Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN : Ekspor13.908.370.318,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri15.126.626.157,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN776.158.920,00 Jumlah seluruh penyerahan29.811.155.395,00 Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri1.512.662.615,00 Dikurangi : Pajak Masukan
    PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp347.962.722,00; dengan perincian sebagai berikut : Uraian (Rp) Dasar Pengenaan Pajak : Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN : Ekspor13.908.370.318,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri15.126.626.157,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN776.158.920,00 Jumlah seluruh penyerahan29.811.155.395,00 Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri1.512.662.615,00 Dikurangi : Pajak Masukan
Putus : 11-04-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 790/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 11 April 2018 — PT ARZARA BARAINDO ENERGITAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian (Rp) (Rp) Menurut Pemohon seharusnyaing (Rp) dib (Rp)1 Dasar.Pengenaan Pajak 141.015.340.255 141.015.340.255 2.325.313.043 8,690.027.2122 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a: Palak Keluaran.yang harus.dipungui/dibayar 4.101.534.026 1.101.534.026 232,531,304 869.002.722b Dikurangi :b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajakyang samab.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3 STP (pokok kurang bayar)bs Dibayardengan NPWPsendit 232.531.304 232.531.304 232.531.304b.5 LainlainB'6.dumlan:(b.Aeb2eb
    Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 2.325.313.00432 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 232.531.304b Dikurangi :b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0b.3 STP (pokok kurang bayar) 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 232.531.304b.5 Lainlain 0b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 232.531.304c Diperhitungkanc.1 SKPPKP 0d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 232.531.304e Jumlah perhitungan PPN Kurang