Prg, tanggal 10 Hal. 12 dari47HalamanPutusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Prg.November 2020, bermeterai secukupnya dan distempelPos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya,ternyata cocok, lalu diberi kode P.1; Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01429, diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang tanggal 2September 2019, dengan peralihan hak atas namaHASMIAH berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 207/2018,tanggal 8 Agustus 2018, bermeterai secukupnya dandistempel Pos, oleh Majelis Hakim

Nasir (Tergugat) yang terletak di KelurahanBittoeng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan tanah milikMaing, Sebelah timur berbatasan dengan jalan trans sulawesi porosPinrangPolman, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milikRahima dan Rahman, Sebelah barat berbatasan dengan saluran air Hal. 29 dari47HalamanPutusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Prg.sekunder, tidak diketahui secara rinci dan jelas proses dan sumberperolehan/peralihan hak

Nasir (Tergugat) yangterletak di Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua,Kabupaten Pinrang dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Maing,Sebelah timur berbatasan dengan jalan trans sulawesiporos PinrangPolman, Sebelah selatan berbatasan dengantanah milik Rahima dan Rahman, Sebelah barat berbatasandengan saluran air sekunder, tidak diketahui secara rincidan jelas proses dan sumber perolehan/peralihan hak daritanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah toko tersebut

yang terletakdi BIN Griya Savaras, blok G.4, Kelurahan GalungMaloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, denganbatasbatas sebagai berikut: Sebelah utara berbatasandengan tanah kosong, Sebelah timur berbatasan dengantanah dan rumah milik Udin, Sebelah selatan berbatasandengan jalanan, Sebelah barat berbatasan dengan tanahdan rumah milik Muharram Muktar, tidak diketahui secararinci dan jelas proses perolehan/peralihan hak dari Tanah Hal. 34 dari47HalamanPutusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Prg.perumahan di

Kota Parepare, dengan batasbatas sebagai berikut: Hal. 38 dari47HalamanPutusan No.145/Pdt.G/2021/PA.Prg.Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong, Sebelah timurberbatasan dengan tanah dan rumah milik Udin, Sebelah selatanberbatasan dengan jalanan, Sebelah barat berbatasan dengan tanahdan rumah milik Muharram Muktar, dan berdasarkan fakta hukum diatas telah menunjukkan bahwa obyek gugatan Penggugat pada poin3.c (tiga titik huruf c) tersebut, tidak diketahui secara rinci dan jelasproses perolehan/peralihan

Bahwa berdasarkan Fakta yuridis peristiwa hukum penerbitan Aktajualbeli Nomor: 265/2015, tanggal 04062015, yang dibuat olehNotari/PPAT Lily Ani, S.H. yang cacat hukum Tersebut oleh TurutTergugatIIIl kKemudian dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan SertifikatHak Milik Nomor 00788 dari atas nama Doktorandus Hery Setiawan keatas nama Ponari, maka peralihnan hak atas tanah yang tanpa didukungalas hak yang sah dan tidak prosedural secara yuridis Peralihan Hak atastanah tersebut dikualifikasikan CACAT

Menyatakan bahwa peralihan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor00788, Luas 105 M? Surat Ukur Nomor 56/Kembangsawit/2009, tanggal22122009, dari atas nama Pemegang Hak Doktorandus HerySetiawan, ke atas nama Ponari tidak mempunyai kekuatan hukum.Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 75/Pdt/2021/PT SMG6.

Posita dan Petitum saling bertentangan , yaitu : Posita angka 8, 12, 13 bertentangan dengan petitumangka 3 : Bahwa dalam posita gugatannya angka 8, 12,13 Penggugat mendalilkan peralihan Sertifikat HakMilik No. 00788 luas 105 M2 atas nama Penggugatberdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 265/2015 tanggal04 062015 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Lily Ani,S.H. (Tergugat Il) dengan alasan belum pernahmenghadap di Kantor Tergugat Il untuk menandatangani Akta Jual Beli karena Penggugat belummenjualnya.

Sehingga kami tidak mengetahui secara pastiproses peralihan hak atas tanah dari Drs. Heri Setiawan kepada Ponari.4. Oleh karena itu kami akan menghadirkan saksi yang berkaitandengan masalah ini. Yaitu mantan Kepala Desa (H.Ashari) apabiladiperlukan.5.

Atas nama PONARI (TERGUGATI) diperoleh dariDoktorandus HERY SETIAWAN (PENGGUGAT) dengan cara jual belliberdasarkan Akta Jual Beli Nomor 265/2015 Tanggal 04062015 yang dibuatoleh FX Lily Ani, S.H., selaku PPAT yang tercatat peralihan hak atastanahnya pada tanggal 16062015.3.

diajukannya gugatan perlawanan pihak ketiga (derdenverzet) ini oleh Para Pelawan didasarkan pada alasanalasan sebagai berikut:1Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 59/Tanjung Glugur yangditerbitkan tanggal 27 Desember 1979 oleh Kantor Agraria (Kantor Pertanahan)Kabupaten Situbondo (Turut Terlawan), objek sengketa tercatat atas nama(almarhum) Haeriyanto (orang tua dari Para Pelawan), dan sejak dahulu objeksengketa dikuasai dan dikerjakan oleh (almarhum) Haeriyanto dan tidak pernahada peralihan

hak apapun kepada pihak lain;Dan bahwa, objek sengketa telah pula diukur dan dipetakan sehingga terbit GambarSituasi tanggal 27121979 Nomor 1227/1979, oleh karenanya secara yuridis formalSHM Nomor 59/Tanjung Glugur telah memenuhi syarat data yuridis data fisiknyadan dengan demikian menurut hukum objek sengketa adalah sah menjadi hak milikdari Haeriyanto;2Bahwa setelah (almarhum) Haeriyanto meninggal dunia tahun 2010, kemudiandengan keterangan waris dari Para Pelawan diajukanlah perubahan/peralihan

Dengan demikian jelas bahwa objek sengketaadalah harta waris turun temurun dari orang tua (almarhum) Haeriyanto,kemuudian jatuh waris kepada (almarhum) Haeriyanto dan sekarang jatuh wariskepada Para Pelawan;Bahwa Para Pelawan tidak pernah melakukan peralihan hak apapun terhadapobjek sengketa kepada pihak lain, termasuk menjaminkan objek sengketa kepadaHalaman 3 dari 19 hal.

Dan karenatanah tersebut sepanjang yang berkaitan dengan tanah hak milik Penggugatdengan ukuran panjang 50 m x lebar 40 m = luas 2000 m sebagaimanadisebutkan pada posita 2, 3, 4, 5 dan 6 di atas dengan Sertifikat Hak MilikNomor 1037/1982 a/n Tjhong Tjhu Fa (Penggugat 1) yang nyatanyatatanah tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Nurfah SertifikatHak Milik Nomor 4337 / 1985 maka peralihan hak dari Nurfah kepada EdyHalomoan Sitanggang (Tergugat 1) adalah tidak sah, cacat hukum danmerupakan

Menyatakan bahwa karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4337tahun 1985 a/n Nurfah nyatanyata telah menimpa dan membuat sertifikatbaru diatas tanah hak milik sertifikat baru di atas tanah hak milik (Penggugat1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1037 a/n Tjhong Tjhu Fa, maka denganberalinnya status hukum kepemilikan tanah tersebut atas dasar pewarisanyang semula a/n Nurfanh pada Oktober 2010 beralih menjadi a/n EdyHalomoan Sitanggang (Tergugat 1), maka peralihan hak tersebut danselanjutnya status kepemilikan

Halomoan Sitanggang (Tergugat 1) sebagaimana disebutkan pada petitum 7diatas adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan jual beli sebidang tanah hak milik Nomor 4337/1985 dariTergugat (Edy Halomoan Sitanggang) kepada Tergugat Il (Rusman) danTergugat III (Sugitono) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 850/JB/STG/2010yang dibuat oleh Hobby Simanungkalit, SH selaku Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) tanggal 4 November 2010 adalah cacat hukum dan harusdinyatakan batal demi hukum;Menyatakan peralihan

terletak di Dukuh Tutup RT.03 / RW.03 Desa Baturagung,Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan guna membayar kerugianyang ditimbulkan dalam perkara ini;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.Menyatakan Surat Pernyataan Jual beli tanah dadah lepas turn temurun adalah tidak sah dan batal demi hokum;Menyatakan Akta Jual beli atas obyek sengketa antara Penggugat denganTergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;Halaman 5, Putusan Nomor 151/Pdt/2019/PT SMGree10.11.12.Menyatakan Peralihan

Bahwa terhadap Obyek Sengketa yang telah dibeli tersebut, Tergugat berencana tidak akan memproses balik nama atas namanya, akan tetapiberencana menjualnya kembali kepada pihak lain, maka dengankesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal24 Agustus 2016 itu pula , maka secara teknis dibuatlah Akte Kuasa Jualatas Obyek Sengketa tersebut yang ditanda tangani oleh Penggugatdengan Tergugat dihadapan saksisaksi dan Tergugat Il untukmempermudah sewaktuwaktu bila ada Peralihan Hak atas

gugatan Para Penggugat tersebut, PengadilanNegeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Januan 2019 Nomor41/Pdt.G/2018/PN Pwd. yang amarnya sebagai berikut:DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSI:Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA:Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.1.2.3.Menyatakan Surat Pernyataan Jual beli tanah dadah lepas turun temurun adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan Peralihan

No. 3392 K/Pdt/2012tidak jelas, selain itu Penggugat berdomisili di Jakarta, sehingga tidak setiapsaat dapat menghubungi Tergugat;Bahwa sebagaimana uraian di atas akibat tidak juga diserahkan SuratKematian suami Tergugat untuk proses peralihan hak merupakan wujud darisuatu wanprestasi yang merugikan Penggugat dan itu wajar Penggugatminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar 3% (tiga persen) diperkalikanuang yang telah diterima Tergugat sebesar Rp147.500.000,00 (seratusempat puluh tujuh juta lima ratus

sengketa Pasal 1457 adalah sah menuruthukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan petitum nomor1 gugatan a quo.> Dalam himmah Pemohon Kasasi, Pasal 1457 UndangUndang HukumPerdata mengacu pada perbuatan hukum jual beli secara hukum.Sedangkan objek jual beli a quo antara Pemohon Kasasi dengan TermohonKasasi adalah barang berupa tanah yang memiliki perlakuan penerapanhukum (Rex Specialis), melalui tahapan dan prosedur yang diatur olehpemerintah secara khusus dan teliti agar tidak terjadi peralihan

Pasal 1514 Jika padawaktu membuat persetujuan tidak ditetapkan halhal itu, pembeli harusmembayar di tempat dan pada waktu penyerahan;> Waktu penyerahan dan atau peralihan hak milik tanah diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Permenag/KBPN Nomor 3Tahun 1997; Dalam hal ini Pemohon Kasasi membenarkan bahwaPemohon Kasasi datang ke Kantor notaris namun tidak berhasilmenghadap personil PPAT karena pada waktu itu PPAT Masykur, S.H.

Bahwa surat pengikatan jual beli (SPJB) bukanmerupakan bukti peralihan hak milik, SPJB hanyalah suatu bentukperikatan bersyarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1253KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perikatan adalah bersyaratjika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi danmemang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkanberlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupundengan cara membatalkan perikatan itu tergantung pada terjaditidaknya peristiwa itu15.Bahwa sebagaimana

Penggugat cantumkan dalam posita gugatanangka 4 yang menyebutkan akta jual beli akan dibuat dihadapanPPAT yang ditentukan oleh pihak pertama (Tergugat ) setelahpihak kedua (Penggugat) melunasi seluruh pembayaran kepadapihak pertama (Tergugat ) oleh karena itu sudah jelas bahwa SPJBdimaksud bukanlah perikatan peralihan hak melalui jual beli,namun hanya sebatas syarat akan bahwa nantinya akan dilakukanjual beli saja.16.

Jual Beli tidak dituangkan dalam akta Jual Beli oleh PPAT, makapada dasarnya tidak ada peralihan hak atas tanah obyek sengketa14melalui jual beli dan jual beli obyek sengketa antara Penggugatdengan Tergugat belum terjadi.19.Bahwa konsekwensi logis secara hukum dari perbuatan jual beliPenggugat dan Tergugat diatas maka Tergugat II tidak dapatmenyerahkan sertifikat pecahan (obyek sengketa) kepadaPenggugat dikarenakan masih menjadi agunan/jaminan kreditTergugat Il dan Tergugat belum melakukan pelunasan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 Maret 2015.dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.BTM, telah mengajukan gugatan sebagaiberikut:Halaman I Putusan Nomor 143/PDT/2016/PT.PBRBahwa pada tanggal 27 Juni 2002 Penggugat membeli bangunan rumah tinggalseluas 50 M2 (lima puluh meter persegi) berikut dengan hak atas sebidangtanah seluas kurang lebih 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi) yangterletak di komplek Perumahan Penuin Blok J Nomor 11 Batam, sebagaimanaAkta Jual Beli Bangunan dan Peralihan

suratsurat a quo sesuai ketentuan hukum, maka tuntutan Penggugat agar Tergugatmembayar harga sewa mobil sebesar Rp.328.500.000, (tiga ratus dua puluhHalaman 11 Putusan Nomor 143/PDT/2016/PT.PBR13.delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tuntutan yang ilusoir dan tidakdidasarkan kepada logika hukum;Bahwa selanjutnya tuntutan Pengugat melalui kuasanya agar PengadilanNegeri Batam meletakan SitaJaminan (Revindicatoir Beslag) atas asli suratPenetapan Lokasi (PL) dan asli Akta Jual Beli Bangunan dan Peralihan

Menyatakan asli Gambar Penetapan Lokasi (PL) dan asli Akta Jual BeliBangunan dan Peralihan Hak No.115 tanggal 27 Juni 2002 atas tanah danbangunan di Komplek Perumahan Penuin Permai Blok JNo.11, Kota Batamtetap berada pada Penggugat Rekonvensi;6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1321/Desa/KelurahanBatu Licin adalah milik Penggugat Rekonvensi;7.

Bahwa sebagian dari tanah HGB No. 32 Sukamahi tahun 1999 tersebut diruslah kepada PELAWAN Il dan PELAWAN Ill pada bulan Pebruari 2012, danpada saat itu juga fisiknya langsung di kuasi PELAWAN Il dan PELAWAN liiserta mengenai Suratsurat peralihan dari Pelawan kepada Pelawan Il danPelawan Ill masih dalam proses.Bahwa menurut Hukum mengenai sengketa Perceraian dan Pembagian HartaGono Gini No. 0286/Pdt.G/2012/PA.Ckr tanggal 04 April 2012 di PengadilanAgama Cikarang, antara TERLAWAN PENYITA dan TERLAWAN

Bentuk surat tersebut adalah bukan bukti peralihan hak, tetapi suratpemyataan kasbon dengan jaminan tanah. Tetapi tanah yang dijadikanjaminan melebihi tanah yang dibeli NAMA kepada NAMA. Tanah yang dibeliNAMA dari NAMA seluas 6.700 M2, sedangkan dalam surat pemyataanluas tanah adalah 7.340 M2, sehingga ada selisih kelebihan seluas 640M2;6.

Januari 1996 dari ahli waris NAMA C.No. 469/1151persil 78 Luas 19.230 M2, dan tanah tersebut telah dikeluarkan sertifikatnya16HGBnya oleh BPN Kab Bekasi dengan No. 32 / sukamahi tertanggal 07 april1999 an PT Pura Delta Lestari dan luasnya 199.631 terletak di ALAMAT, dansebagian dari tanah HGB No. 32/Sukamahi tahun 1999 tersebut telah /ditukarguling kepada Pelawan Il dan Pelawan Ill pada bulan Pebruari 2012 yang padasaat itu juga fisiknya lansung dikuasai Pelawan Il dan Pelawan Ill sertamengenai surat peralihan

Bahwa PENGGUGAT memperoleh Objek Sengketa pada tanggal 29 Desember1998, dengan cara membeli tanah kepada YAYAH, KEMIN dan SUSAT, dengansurat Peralinan hak sebagai berikut :YAYAH Surat Peralihan Hak Bedasarkan Akta Jual BelliNo.593.4/47/PPAT/98.Tgl.19121998. Oleh PPAT Kec.SelumaDrs.Murpian.AKEMIN Surat Peralihan Hak Bedasarkan Akta Jual BeliNo.593.4/45/PPAT/98.Tgl.19121998. Oleh PPAT Kec.SelumaDrs.Murpian.AHalaman 2 dari 17 halaman putusan nomor 04/PDT/2021/PT BGL10.

SUSAT Surat Peralihan Hak Bedasarkan Akta Jual BeliNo.593.4/32/PPAT/98.Tgl.19121998.

(tiga puluh empat juta rupiah), akan tetapi saksi MunaSoleh menguasai truk tersebut hanya 8 hari karena pada hari Rabutanggal lupa bulan Maret 2012 bertempat dibengkel Per komplek terminalkota Garut, saksi Muna Soleh mengalihkan truk tersebut kepada sdr.Agus alamat Cicalengka Bandung sebesar Rp.36.000.000, (tiga puluhenam juta rupiah);Menimabng, bahwa setelah dump truk tersebut berada ditanganAgus dialinkan lagi kepada Farel, dengan proses peralihan bahwa padabulan Maret 2012, sekira pukul 08.00

(seratus ribu rupiah) sedangkansisanya ipergunakan untuk kebutuhan seharihari;Menimbang, bahwa peralihan oper kredit terhadap barang berupa 1(satu) unit KBM Isuzu NHR 71 Dump Truck tahun 2008 warna putihNo.Pol, Z8651AB NOKA : MHNCK71LY8J009237 , NOSIN: B.009237STNK AN. Adung Setiadi dari SDR agus kepada FAREL dari Fuad kepadaSartono, dari Sartono kepada Muna Soleh, dari Muna Soleh kepada Agusdan dari Agus kepada Farel semuanya adalah tanpa sepengetahuan dantanpa ijin dari pihak PT.

(satu juta lima ratusribu rupiah), sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang tersebutmerupakan barang kredit PT Artha Asia Finance Cabang Purwokerto dansewaktu. mengoper kreditkan barang tersebut tanpa ijin dansepengetahuan PT Artha Asia Finance Cabang Purwokerto, dengandemikian terdakwa telah membantu proses peralihan dump truk dari Aguskepada Farel, maka unsur ketiga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, ternyata semua unsur Pasal 480 ayat (1) jo pasal

perkara a quo ;Menimbang' , bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor: 5 tahun1960 tentang agraria khususnya pasal 19 ayat (1) bahwa untuk menjaminkepastian hukum dibidang pertanahan oleh Pemerintah dilakukan pendaftarantanah di seluruh wilayah Indonesia dan harus melalui proses pendaftarantanah ;Menimbang, lebih lanjut dalam pasal 19 ayat (2) UU No. 5 tahun 1960tentang agraria, bahwa proses pendaftaran tanah tersebut meliputi ; pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ; pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan

dokumen serta kegiatanpemeliharaan pendaftaran tanah ;Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 23 UU No. 5 tahun 1960tentang Agraria bahwa pendaftaran sebagaimana yang terrmasuk dalam pasal19 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentang agraria diatur mengenai hak milik jopasal 20 ayat (2) UU No. 5 tahun 1960 tentang agraria menyebutkan bahwaHak milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain ;Menimbang, dalam pasal 23 Ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentangAgraria disebutkan hak milik demikian pula setiap peralihan

, hapusnya danpembebanannya dengan hakhak lain harus didaftarkan menurut ketentuanpasal 19 UU No. 5 tahun 1960 tentang agraria ;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 23 ayat (2) UU No. 5 tahun1960 tentang Agraria, disebutkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalamayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milikserta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut ;Halaman 74 dari 18 HalamanPutusan Nomor 46/PDT.PLW/2017/PN.BGLMenimbang, berdasarkan ketentuan pasal 32 Ayat (1)

tersebutdikuasai dan dipelihara oleh Penggugat serta diambil hasil daripengolahan tanah tersebut juga oleh Penggugat.Bahwa pada saat jual beli tanah dilakukan antara Penggugat dan SuamiTergugat belum terbit Sertifikat Hak Milik, sehingga Penggugat tidakmenguasai Buku SHM atas tanah tersebut, namun dikemudian sekiratahun 1995 baru muncul Buku SHM No. 3808 atas tanah tersebut namuntidak serta merta diberikan buku SHM tersebut dari Para Tergugat kepadaPenggugat sampai dengan sekarang.Bahwa sebelum proses peralihan

berharga atas sita jaminan terhadap sebidang tanahsawah seluas 3150 M2 sebagaimana tercatat dalam Persil 101, SII, LeterC 1961 atau Sertifikat Hak Milik Nomor 3808 sebagai pengganti SertifikatHak Milik Nomor : 2005, yang terletak Desa Klapagding Kulon, KecamatanWangon, Kabupaten Banyumas.Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dantaat pada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Menghukum dan memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuksegera melakukan proses peralihan

surat pernyataan jual beli tanah tahun1987 tanah seluas 7 (tujuh) angga atau (490 m2) antara Bapak Adin alamatDesa Klapagading RT 003 RW 009 dengan Ibu Restinah Alamat DesaKlapagading RT 001 RW O09, dan Surat Pernyataan beli tanah tahun 1989tanah seluas 5 (lima) Angga atau (350 m2) antara Ripah Binti Nakamalamat Desa Klapagading RT 003 RW 10 dengan Ibu Restinah alamatDesa Klapagading RT 001 RW 009 adalah milik tergugat 17;Bahwa selama ini Klien Kami tidak pernah sama sekali melakukan jual bellatau peralihan

Kamadjaja Logistic;Bahwa saksi bekerja + 10 tahun;Bahwa Penggugat yang lebih dulu bekerja;Bahwa saksi sebagai pengawas barang;Bahwa Penggugat sebagai pengawas di Logistic luar;Bahwa Yang bermasalah ada 4 orang;Bahwa 4 orang tersebut masih bekerja;Bahwa Belum ada yang di PHK;Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor: 23/Pdt.SusPHI/2018/PN.MndBahwa Penggugat sudah diberhentikan pada saat peralihan outsourcingitu, tepatnya pada saat penandatanganan surat peralihan;Bahwa Peralihan perusahaan pengelola gaji;Bahwa

Halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 147/ Pdt.G/ 2018/ PA DpsBahwa Penggugat dan Tergugat samasama berusaha mencarikan pembelirumah sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu), dan tidak akanmenghalanghalangi proses jual belinya, jika salah satu pihak menemukanpembeli dengan harga yang wajar atau sesuai harga pasar.Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan menghambat proses peralihan hakatau jual beli di notaris, sebaliknya akan dengan senang hati menandatanganiAkta Jual Belinya.Bahwa Penggugat

Permendagri No. 3 Tahun 1979 ;* Tanggal 21 Juni 1980, Umar Bin Faray Lahmadi telah membayar biayaadministrasi peralihan hak baru dari HGB No. 3 menjadi Sertifikat HakMilik. Meskipun Umar Bin Faray Lahmadi telah menandatangani SuratPelepasan Hak atas tanah HGB No. 3!

Peralihan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan.(4). Peralinan Hak Guna Bangunan karena jual beli, kecuali jual belimelalui lelang, tukar menukar, penyertaan modal dan hibah harus dilakukandengan akta yang dibuat oleh PPAT.(5). Jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan BeritaAcara Lelang. 44.(6).

Apabila Pemerintah tidak membongkar Bangunan tersebut dan membiarkanbekas pemegang hak atau siapapun yang memperoleh karena perbuatanhukum untuk peralihan bangunan diatas tanah negara tersebut maka akanberlaku asas lampau waktu atau daluwarsa yang diatur dalam pasal 1946,1963 dan pasal 1967 KUHPerdata. Bekas pemegang hak atau siapa yangmenguasai bangunan karena adanya peralihan hak tersebut menjadi pemilikbangunan, namun tanah tetap menjadi tanah negara.

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihakpihakyang terlibat langsung dalam peralihan hak yaitu Notaris V. RATNAHANDAYANI, SH., dan Pemerintah Kelurahan Temenggungan KecamatanBanyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang membuat surat tertanggal 12 Januari1981 serta ANDOJO WINARTO karena telah menguasai obyek sengketa ;2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung Error in persona.

Aminah adalah ahli waris dariUMAR bin FARAY LAHMADI almarhum, maka segala bentuk peralihan yangdilakukan oleh Ny.

Selanjutnya disebut sebagai objek jualbeli seharga Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) sebagaimana diperjanjikan pada tanggal 10Oktober 2018.Bahwa Tergugat menyatakan telah menerima sepenuhnya pelunasanpembayaran objek jual beli dimaksud dalam Pasal 1 sebesarRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dari Penggugat pada tanggal 10Desember 2018.Bahwa objek jual beli dimaksud menjadi hak milik Penggugat terhitungsejak tanggal 10 DesemberBahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bersamasamamenyelesaikan peralihan

OBJEK SENGKETA ; 2222 n nnn n nnn nnn nnn nen nen en cence neeBahwa, objek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta (Tergugat) tentangbalik nama/peralihan hak Sertipikat Hak Milik : Nomor 1222/Kelurahan Ciseureuh, tanggal 25 Juni 2009, luas 80.305 m?

tidak terpenuhi oleh PIHAK KEDUA/TERGUGAT IImaka PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT berhak untuk menjual seluruhagunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 910 Girian Permainama Sjaloom Wilstaf Hendry Lolowang baik secara di bawah tanganmaupun di muka umum, oleh karena itu PIHAK KEDUA/TERGUGAT IIdengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dariPIHAK PERTAMA/IPENGGUGAT, memberikan kuasa penuh kepadaPIHAK PERTAMA/PENGGUGAT untuk mengurus dan menandatanganisegala halhal yang berkaitan dengan peralihan

Sri Partiwi sudah tidak dibebani HakTanggungan dan telah berada pada kekuasaan Tergugatselaku pembeli lunas yang sah, maka oleh Tergugat padatanggal 13 Nopember 2013 dilakukan proses peralihan hakatas tanah obyek sengketa dengan Akta Jual Beli No.453/2013 tanggal 13 Nopember 2013 yang dibuat oleh dandihadapan SHALMANN, S.E., S.H., M.M., M.Kn.

NotarisPPAT (TergugatV) dilakukan proses balik nama sertipikat sehingga terbitSertipikat Hak Milik Nomor 3322 seluas + 517 m2 terletak diKelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta,tercatat atas nama Ricky Fajar Adiputra oleh Kepala BadanPertanahan Kota Surakarta (Turut Tergugat);Bahwa baik peralihan hak ata tanah Sertipikat Hak MilikNomor 3322 seluas + 517 m2 terletak di KelurahanMojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta (obyeksengketa) maupun proses balik nama Sertipikat Hak MilikNomor

kepada Tergugat V ;Bahwa oleh karena syaratsyarat telah terpenuhi (termasukSertipikat Hak Milik No. 3322 telah diroya), maka Tergugat Vselaku Notaris/PPAT memproses peralihan hak atas tanahdengan Sertipikat Hak Milik No. 3322 Kel. Mojosongo atasnama ADIYANTO Suami NY. SRI PARTIWI dengan membuatAkta Jual Beli No. 453/2013 tanggal 13 Nopember 2013Halaman 51 putusan Nomor 284/Pdt/2017/PT SMGantara Penggugatatas persetujuan dari istrinya selaku penjualdan Tergugat!I selaku pembeli;4.5.

Bahwa dengan demikian, peralihan hak atas tanah obyeksengketa dengan jual beli antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No. 453/2013tanggal 13 Nopember 2013 yang dibuat oleh dan dihadapanSHALLMAN, S.E., S.H., M.M., M.Kn Notaris/PPAT diSurakarta adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;4.6.

Bahwa terhadap pendaftaran peralihan hak milik Nomor 3322 /Kelurahan Mojosongo karena jual beli dari Adiyanto suamiNyonya Sri Partiwi kepada Ricky Fajar Adiputra telah sesuaistandar Pelayanan Pertanahan (Perkaban No.1 Tahun 2010)jo. Pasal 37 s/d 40 PP Nomor 24 Tahun 1997 jo.