Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yangdibentuk dengan UndangUndang atau Pemerintah atasperintah UndangUndang, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desaatau yang setingkat."

atasperintah UndangUndang, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, KepalaDesa atau yang setingkat.5.

atasperintah UndangUndang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Halaman 127 dari 245 halaman.

Halaman 167 dari 245Pasal 26(1) Panitia musyawarah dipilihdari perwakilan PemilikSarusun yang berdomisili diRumah Susun.halaman.

Pasal 8(1) Panitia musyawarah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 26(1) Panitia musyawarah dipilihdari perwakilan PemilikHalaman 170 dari 245 halaman.

Putusan Nomor : 503/Pdt.G/2014/PN.Bdguntuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo, karenasebenarnya yang mempunyai alas hak secara hukwmn untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo adalahTERGUGAT, karena TERGUGAT telah melaksanakan seluruhkewajibannya berupa menyetorkan/melakukan pembayaran kepadaPENGGUGAT selaku perwakilan dari KENT Interior consultant,pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT telah sesuai denganyang dituangkan dalam pasal 4 Perjanjian Kerjasama PengerjaanArchitecture & Interior,

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pengerjaan Architecture &Interior tertanggal 14 Nopember 2011, PENGGUGAT DR telahmelaksanakan kewajibannya yaitu melakukan Pembayaran sebesarRp.1.402.500.000, (satu milyar empat ratus dua juta lima ratus riburupiah) kepada TERGUGAT DR selaku perwakilan dari KENT InteriorConsultant (vide: poin 9 halaman 3 Gugatan dari TERGUGATDR/PENGGUGAT DK);Hataman 14 dari 37 hal. Putusan Nomor : 503/Pdt.G/2014/PN.Bdg3.

Citarum ,No. 25, Kota Bandung adalah sebesarRp.1.650.000.000, (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) namunpada kenyataannya PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK mengeluarkan biayasebesar:+ Biaya yang telah disetor/diberikan oleh PENGGUGAT DR/TERGUGATDK kepada TERGUGAT DR/PENGGUGAT DK selaku perwakilan dariKent Interior & Architecture sebesar Rp. 1.402.500.000, (satu milyarempat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);* Biaya untuk Pihak ketiga/pihak lain yang melanjutkan Tugas/pekerjaanyang ditinggalkan

amarah dari orangtua Penggugat DR selaku pemilikrumah tinggal yang terletak di jl.Citarum No.25 kota Bandung; Bahwa dengan tidak dilakukannya kewajiban oleh TERGUGAT DR/memenuhi isi Perjanjian Kerjasama Pengerjaan Architecture & Interior,tertanggal 14 Nopember 2011 PENGGUGAT DR jelas sebagai pihak yangsangat dirugikan baik secara material maupun moril, yaitu sebagaiberikut :Kerugian Material :* Biaya yang telah disetor/diberikan oleh PENGGUGAT DR/TERGUGATDK kepada TERGUGAT DR/PENGGUGAT DK selaku perwakilan

Konvensi telah Ingkar Janji (Wanprestasi)Menghukum PENGGUGAT Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini.DALAM REKONVENSI:I,2.a.Menerima gugatan PENGGUGAT (DR) untuk seluruhnya.Menyatakan TERGUGAT (DR) telah Ingkar Janji (Wanprestasi).Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Penggugat baik materialmaupun moril dengan rincian sebagai berikut :Kerugian Material :* Biaya yang telah disetor/diberikan oleh PENGGUGAT DR/TERGUGAT DKkepada TERGUGAT DR/PENGGUGAT DK selaku perwakilan

PutraTanimbar Sejahtera.Foto kopi Dokumentasi perwakilan Masyarakat Pemilik Hutang materialyang berjuang menyambung hidup dengan mengumpulkan materiallokal bagi kelancaran pembangunan Jalan Asphal di daerahnyaFoto kopi Foto Papan Nama Proyek Pembangunan Jalan Sofyanin Adodo Fordata ( Lapen ) DAK, Tahun Anggaran 2021 dengan nilaiKontrak : Rp. 9.013.144.042Foto kopi Surat keterangan dan Peraturan Daerah Kepulauan TanimbarNomor 02 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten

pertimbangan Majelis Hakim terkait keterangan saksiDamianus Lamere, S.T., Alias DAMI dipersidangan yang menerangkanbahwa saksi selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, danBina Konstruksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali mengusulkanpekerjaan pembangunan jalan RomeanSofyanin (Trans Fordata) padaAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan DaftarPenggunaan Anggaran Luncuran (DPAL) proyek Jalan RomeanSofyanintetap dikerjakan pada tahun 2020namun usulan saksi tersebut tidakdisetujui oleh Dewan Perwakilan

Foto kopi Dokumentasi perwakilan Masyarakat Pemilik Hutang materialyang berjuang menyambung hidup dengan mengumpulkan materiallokal bagi kelancaran pembangunan Jalan Asphal di daerahnya Foto kopi Foto Papan Nama Proyek Pembangunan Jalan Sofyanin Adodo Fordata ( Lapen ) DAK, Tahun Anggaran 2021 dengan nilaiKontrak : Rp. 9.013.144.0042 Foto kopi Surat keterangan dan Peraturan Daerah Kepulauan TanimbarNomor 02 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar

PutraTanimbar Sejahtera.Foto kopi Dokumentasi perwakilan Masyarakat Pemilik Hutang materialyang berjuang menyambung hidup dengan mengumpulkan materiallokal bagi kelancaran pembangunan Jalan Asphal di daerahnyaFoto kopi Foto Papan Nama Proyek Pembangunan Jalan Sofyanin Adodo Fordata ( Lapen ) DAK, Tahun Anggaran 2021 dengan nilaiKontrak : Rp. 9.013.144.0042Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2021/PT AMB.

Foto kopi Dokumentasi perwakilan Masyarakat Pemilik Hutang materialyang berjuang menyambung hidup dengan mengumpulkan materiallokal bagi kelancaran pembangunan Jalan Asphal di daerahnya Foto kopi Foto Papan Nama Proyek Pembangunan Jalan Sofyanin Adodo Fordata ( Lapen ) DAK, Tahun Anggaran 2021 dengan nilaiKontrak : Rp. 9.013.144.042 Foto kopi Surat keterangan dan Peraturan Daerah Kepulauan TanimbarNomor 02 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar

20September 2012 yang telah didisposisi saksi Fauzi Bahar, Walikota Padangkepada saksi Makmur Hendrik, Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Padang.Oleh karena dalam surat yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utamatersebut telah ada disposisi Walikota Padang yang pada prinsipnya setuju danajukan telaah staf, maka sebelum Dewan Pengawas PDAM Kota Padangmembuat telaahan staf untuk menyetujui atau menolak Revisi RKAP PDAMKota Padang TA. 2012, Dewan Pengawas PDAM Kota Padang memintapendapat hukum kepada BPKP Perwakilan

tanggal 20September 2012 yang telah didisposisi Walikota Padang (saksi Fauzi Bahar)kepada saksi Makmur Hendrik, Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Padang.Oleh karena dalam surat yang diajukan oleh Direktur Utama tersebut telah adadisposisi Walikota Padang yang pada prinsipnya setuju dan ajukan telaah stafmaka sebelum Dewan Pengawas PDAM Kota Padang membuat telaahan stafuntuk menyetujui atau menolak Revisi RKAP PDAM Kota Padang TA. 2012,Dewan Pengawas PDAM Kota Padang meminta pendapat hukum kepadaBPKP Perwakilan

Putusan No. 65 PK/PID.SUS/201722) Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Padang Nomor 51/DPPDAM/IX/2012 tanggal 28 November 2012 perihal Persetujuan Biaya BantuanHukum,;23) Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Padang Nomor 51/DPPDAM/XI/2012 tanggal 07 November 2012 perihal Telaahan Staf Atas BiayaBantuan Hukum:;24) Surat PDAM Kota Padang Nomor 100/U2/2012 tanggal tanggal 20September 2012 perihal Persetujuan Biaya Bantuan Hukum:25) Surat BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor S8825/PW.03/4/2012 tanggal 13

Padang Nomor 49/DPPDAM/IV/2012 tanggal 26 November 2012 perihal Mohon Pendapat Hukum atauPetunjuk;22) Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Padang Nomor 51/DPPDAM/IX/2012 tanggal 28 November 2012 perihal Persetujuan Biaya BantuanHukum,;23) Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Padang Nomor 51/DPPDAM/XI/2012 tanggal 07 November 2012 perihal Telaahan Staf Atas BiayaBantuan Hukum:;24) Surat PDAM Kota Padang Nomor 100/U2/2012 tanggal tanggal 20September 2012 perihal Persetujuan Biaya Bantuan Hukum:;25) Surat BPKP Perwakilan

Padang Nomor 49/DPPDAM/IV/2012 tanggal 26 November 2012 perinal Mohon Pendapat Hukum atauPetunjuk;22) Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Padang Nomor 51/DPPDAM/IX/2012 tanggal 28 November 2012 perihal Persetujuan Biaya BantuanHukum,;23) Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Padang Nomor 51/DPPDAM/XI/2012 tanggal 07 November 2012 perihal Telaahan Staf Atas BiayaBantuan Hukum:;24) Surat PDAM Kota Padang Nomor 100/U2/2012 tanggal tanggal 20September 2012 perihal Persetujuan Biaya Bantuan Hukum;25) Surat BPKP Perwakilan

Perlu ditegaskan pula bahwa keterpilinan Caleg yangmendapat suara terbanyak a quo adalah untuk masa jabatan 1(satu) periode yaitu selama 5 (lima) tahun sebagaimana diaturdalam Pasal 76 ayat (4) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnyadisebut "UU MD3") yang menyatakan "Masa jabatan anggota DPRadalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang barumengucapkan sumpah

PAN/B/KUSJ/139/1X/2017 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia perihal Pengajuan Usulan PAW Anggota DPR Rl dari PAN a.nAmmy Amalia Fatma, S.H., M.Kn Digantikan H.M Hanafi, bertanggal 26September 2017, sebab PENGGUGAT juga sama sekali tidak diberitahusecara patut baik secara lisan maupun tertulis mengenai adanya suratpemohonan PAW tersebut berserta alasan yang mendasarinya.

Bahwa Penggugat layak untuk digantikan oleh kader lainnyadisamping untuk memberikan rasa keadilan kepada sesama kaderyang telah berjuang mengorbankan waktu tenaga pikiran hartabendadan nyawa di daerah pemilihannya tersebut guna mendapatkan kursidi dapil, juga untuk lebih menajamkan kerjakerja politik dankonsolidasi kepartaian yang sepatutnya dilakukan oleh kader PANyang duduk di lembaga perwakilan rakyat dan disamping itu untuklebih meningkatkan kKemampuan menyerap dan menghimpun aspirasikonstituen

tanda P4;Fotocopy sesuai dengan aslinya Peraturan Partai tentang TatacaraPelaksanaan Tugas dan Mekanisme Kerja Mahkamah Partaisebagaimana Ketetapan Rapat Kerja Nasional kel Partai AmanatNasional Nomor 01 Tahun 2015 yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 7Mei 2015 , diberi tanda P5;Fotocopy dari fotocopy Nota Dinas Nomor 101/PD.01/DPR RI//2018yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DewanHalaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 787/Pat.G/2017/PN JKT.SEL10.11.12.13.14.15.Perwakilan

Kliping Berita) terkait dengantindakan Pergantian Antar Waktu yang dilakukan oleh Partai AmanatNasional kepada anggota DPRD Kota Malang Syaiful Rusdi yangdilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dimuat di media Malang Times.com, Jumat 30 Desember2017 , diberi tanda P19;Fotocopy dari fotocopy Absensi Daftar Kehadiran Rapat Kerja DenganMenteri Dalam Negeri Republik Indoensia, Menteri Keuangan RepublikIndonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan Komite Dewan Perwakilan

Yohana de Meyer;Memorandum kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten KepulauanAru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 903.544 dan NomorHal. 51 dari 149 hal. Put.

Dinas ke luar kota/SPPD nihil bulanNovember 2007;Surat Pernyataan Hasil dari Kepala BPKP Perwakilan ProvinsiMaluku;Perjanjian SewaMenyewa Penggunaan Rumah dan Tanah besertaturutanturutannya di Jalan Prof.

Yohana de Meyer;Memorandum kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten KepulauanAru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 903.544 danNomor MOU708/PW.25/3/2006 tentang Pengembangan ManajemenKeuangan Daerah;Naskah Kerjasama Operasional Antara Pemerintah KabupatenKepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 061.1/545 dan Nomor : MOU709/PW.25/3/2006 tentang PengembanganManajemen Keuangan Daerah tanggal 23 Maret 2006;Surat Tugas Nomor : S2594/PW25/3/2007 tanggal 19 November 2007;Hal. 76

Yohana de Meyer ;Memorandum kesepahaman antara Pemerintah KabupatenKepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor :903.544 dan Nomor MOU708/PW.25/3/2006 tentang PengembanganManajemen Keuangan Daerah ;Naskah Kerjasama Operasional Antara Pemerintah KabupatenKepulauan Aru dan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : 061.1/545 dan Nomor : MOU709/PW.25/ 3/2006 tentang PengembanganManajemen Keuangan Daerah tanggal 23 Maret 2006 ;Surat Tugas Nomor : S2594/PW25/3/2007 tanggal 19 November2007 ;Surat

Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi MalukuNomor 10/HP/XIX.AMB/03/2010 tanggal 22 Maret 2010, hal.

No.03/B/PK/PJK/2010Juni 2003 dan terdapat DPP PPN atas penyerahan jasa kepadaPerwakilan Negara Asing/Badan Internasional yang PPNnyadibebaskan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.25/KMK.01/1998 tanggal 27 Januari 1998 jo KMK No.574/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 ;10.Menurut kami sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang semulaPemohon Banding, adalah benar jika kami mengatakan bahwa DPP(obyek) PPN sebesar 40% atas Service Charges dan DPP (obyek)PPN atas penyerahan jasa kepada Perwakilan

Selisin DPP PPN ataskasus ini adalah sebesar USD 813.253,96 ;(2) Untuk DPP PPN atas penyerahan jasa kepada Perwakilan NegaraAsing/Badan Internasional yang PPNnya dibebaskan, pastinyakami laporkan penerimaannya sebagai revenue pada SPT PPhBadan/GL tetapi tidak dihitung sebagai obyek PPN pada Formulir1195 A 1SPM PPN karena kami laporkan pada Formulir 1195A2 SPM PPN ( Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM yangTidak Dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DitanggungPemerintah (DTP) ) sedangkan pihak DJP

Perbedaan lain yang menjadi sengketa adalah mengenai DPP PPN ataspenyerahan jasa kepada DAAD (Deutscher AkademischerAustauschdienst), THE JBIC (The Japan Bank for InternationalCorporation) sebagai Perwakilan Negara Asing/BadanInternasionalsebesar USD 264,721.12 yang revenuenya sudah kami laporkan padaSPPT PPh Badan/GL tetapi PPNnya dibebaskan sehingga tidaktercantum pada Formulir 1195 A 1 SPM PPN yang dijadikan sebagaiacuan oleh DJP sebagai Termohon Peninjauan Kembali yang semulaTerbanding dalam

Bahwa dalam kurun waktu sejak 19 Desember 2009 hingga sekitar bulanSeptember 2011 Para Penggugat telah berupaya memperjuangkan hakhakPara Penggugat baik melalui laporan kepada Lembaga OmbudsmanDaerah Istimewa Yogyakarta (LOD), Komisi Nasional HAM RepublikIndonesia (Komnas HAM RI), audiensi kepada Gubernur Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah IstimewaYogyakarta (DPRD DIY), Bupati Sleman, Wakil Bupati Sleman, DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, Kepala

Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secaramusyawarah kekeluargaan dengan melibatkan banyak pihak baik ituLembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD), KomisiNasional HAM Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI), audiensi kepadaGubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY), Bupati Sleman, Wakil BupatiSleman, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Sleman, KepalaKecamatan Depok, namun tidak berhasil berhasil dan

(empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh enam riburupiah)dengan potongan sebesar 20 % dan berdasarkan perhitungan dan analisaauditor Perwakilan BPKP Provinsi Bali diperoleh nilai riil harga pembayaranwater meter dan accesoris yang dibeli dari PT Multi Instrumentasi Bandungsebesar Rp 388.597.000, ( tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratussembilan puluh tujuh ribu rupiah ).Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan pengadaan meter dan assecoris tidakdilakukan oleh CV PERIAN LOMBOK

Yudi Setiawan (PT Cipta Inti Parmindo), maka selisin dari jumlahpembayaran harga pekerjaan kepada CV Perian Lombok dikurangi denganharga pembelian barang pada PT multi Instrumentasi Bandung merupakankerugian kKeuangan negara sebagai akibat adanya keuntungan yang tidaksah bagi pihak yang tidak semestinya mengadakan barangbarang kebutuhanpengadaan meter air danassecoris tersebut.Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit BPKP Perwakilan ProvinsiBaliNomor : SR1157/PW 22/5/2010 tanggal 6 Desember 2010, terdapat

yangdijadikan syarat pembayaran adalah dokumen yang telah dipalsu dan jugaperbuatan terdakwa selaku PPK yang merealisasikan pembayaran yang tidakdidukung bukti pertanggungjawaban yang sah telah mengakibatkan timbulnyakerugian kKeuangan Negara/daerah sebesar (Rp 139.680.000, + Rp6.175.000,) = Rp. 145.855.000, (seratus empat puluh lima juta delapan ratuslima puluh lima ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itusebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan negara / daerah yangdilakukan oleh Perwakilan

yaitu sistem penyimpanan fisik terhadap asset ataudokumen bank yang dilakukan dibawah pengawasan 2 (dua) orang atau lebih ;Bahwa Penggugat masih menjalankan pekernaan oleh karenapertanggungjawaban terhadap operasional serta peralatan Kantor masihtanggungjawab Penggugat dengan sistem dual custody (bertanggung jawabkeadaan kantor) sampai awal bulan Agustus tepatnya tanggal 2 Agustus 2020dilakukan penyerahan KUNCI KANTOR, DOKUMEN PERALATAN KANTORyang diwakilkan oleh Saudara Selly yang menjabat sebagai Perwakilan

memalui proses yang telahditetapbkaan menurut peraturan ketenagakeryjaan yang berlaku serta tidakHalaman 4Putusan Nomor 315/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn18.19.20.21.22.23.24,memberikan hakhak Penggugat sesuai masa kerja yang telah dilewati selamabekerja kepada Tergugat;Bahwa Penggugat kemudian ber isinisatif untuk melakukan perundingansecara Bipartit akan tetapi Pihak Tergugat tidak pernah menggubris permintaandari Penggugat, walaupun telah diminta secara patut ;Bahwa pada tanggal 15 April 2020 pihak perwakilan

pengurus dan pengelolakoperasi menemui perwakilan karyawan yang telah ditunjuk secara nasional,namun tidak ada juga kesepakatan karena pihak Tergugat yang saat itu diwakilidan dijumpai bukanlah sebagai pemutus dan hanya menjanjikan jawaban padatanggal 20 April 2020, akan tetapi jawaban yang ditunggutunggu oleh Karyawantidak juga memuaskan;Bahwa kemudian Penggugat karena tidak ada penyelesaian kemudianmelakukan Upaya Tripartit dengan membuat Pengaduan ke DinasKetenagakerjaan Kota Pematang Siantar

Putusan Nomor 1/Pdt/2018/PT JAP9.10.11.12.13.14.Bahwa setelah adanya penghentian kerja tersebut maka pada bulan Desember2013 Penggugat menghadap dan melaporkan kepada DPRD (Dewan PerwakilanRakyat Daerah) Kabupaten Jayapura dan menyampaikan aspirasi atas niat untukInvestasi, ini kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenJayapura, yang diterimah oleh bapak Isak Felle, SH. dan bapak Freddy Kawai,SH. dan arahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapuraadalah supaya pembangunan

Dien dan mendapatkan arahan adalah akan membantuproses ganti rugi, serta akan membentuk TIM Pengadaan Tanah dari seluruhInstansi/Dinas Terkait yang ada di Kabupaten Jayapura, serta melakukankoordinasi dengan Tergugat dan Ketua DPRD (Dewan Perwakilan RakyatDaerah) Kabupaten Jayapura, segera membuat usulan tentang ganti rugi tanahdan material bangunan yang telah terpakai bersama Kepala Bagian Keuangandan Badan Anggaran Kabupaten Jayapura, yang seyogianya dana ganti rugidapat diproritaskan dan dianggarkan

RYAASRASYID, MA tertanggal 16 Februari 2006; Berupa foto copy Surat Pemerintah Propinsi SulawesiSelatan Sekretaris Daerah, perihal Penyelesaian Kasus tanahPasar Sentral Palopo dan sekitarnya, tertanggal O05 AprilBerupa foto copy Surat Dari Dewan Perwakilan Rakyat RI,perihal Penyelesaian Kasus Tanah Pasar Sentral Palopo danjalan sekitarnya, tertanggal 28 Pebruari 2005; Berupa foto copy Surat dari Ketua Komisi Nasional HakAsasi Manusia Indonesia No. 6.178A/SKPMT/VI/03,perihal Laporan penyerobotan dan

perusakan tanah,tertanggal 11 Juni 2003; Berupa foto copy Surat dari Ketua Komisi Nasional HakAsasi Manusia Indonesia No. 6.178B/SKPMT/VI/03,perihal Laporan penyerobotan dan perusakan tanah,tertanggal 11 Juni 2003; Berupa foto copy Surat dari Pemerintah Kota Palopo2s2A.25.26.Bukti P.23Bukti P.24Bukti P.25Bukti P.2620Sekretariat Daerah, perihal Masalah Ganti Rugi TanahPasar Sentral Palopo, tertanggal 13 Maret 2007; Berupa foto copy Surat Dari Dewan Perwakilan RakyatKota Palopo, perihal penyampaian

hasil rapat Komisi IDPRD Kota Palopo, tertanggal 15 Maret 2007; Berupa foto copy Surat Dari Dewan Perwakilan RakyatKota Palopo, perihal Rapat dengar pendapat, tertanggal 18Berupa foto copy Surat penjelasan oleh Drs.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 08 Tahun 2009 WalikotaBandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menetapkanPeraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009.

Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.Pada ayat (4) :Bendahara Pengeluaran wajid menolak permintaan bayar dari PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 08 Tahun 2009 WalikotaBandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menetapkanPeraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009.

Sedangkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi JawaBarat didasarkan/mengacu kepada kuitansi atau data yangtidak ada hubungannya dengan penyaluran Bantuan Sosialyang diterimanya dari HERI NURHAYAT (pada saat initersangka di KPK dalam kasus penyuapan Hakim Setyabudiyang berkaitan dalam perkara Aquo) yang pada saat itusebagai Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran danaBantuan Sosial Kota Bandung tahun 2010c.

Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara yangdilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat jugadidasarkan pada pihakpihak yang mengaku menerima,tidak pemah memberikan keterangan sebagai saksi padasaat penyidikan dan tidak dapat dihadirkan ke persidanganuntuk memberikan keterangan dibawah sumpah.d.

BPKPke persidangan dengan maksud untuk menguji faktafakta yang dijadikandasar perhitungan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat dipersidangan, namun ternyata perhitungan kerugian keuangan negarayang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat tidakdidukung dengan buktibukti yang sah sesuai dengan hukum acara yangberlaku.Bahwa oleh karena judex facti baik pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung maupun Pengadian TinggiTindak Pidana Korupsi Bandung tidak mempertimbangankan

Diponegoro Gunungsitoli diterbitkanoleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenNias; TENGGANG WAKTU :Bahwa Sertipikat Hak Milik nomor 342/Desa Sifalaete Tabaloho,tanggal 24 Desember 2004, diketahui oleh para Penggugat padatanggal O01 Juli2013; Bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 salah seorang perwakilan ParaPenggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Niasmenanyakan persyaratan permohonan sertipikat atas tanah yangterletak di Jl.

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalamgugatannya halaman 2 Gugatan mengenaitenggang waktu objek gugatan menurutPenggugat baru) mengetahui keberadaan/penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 342/Desa Sifalaete Tabaloho Surat Ukur Nomor :22/Desa Sifalaete Tabaloho/2004 tanggal 25Agustus 2004 sejak tanggal 1 juli 2013 adalahtidak benar karena perwakilan dari Penggugatyakni Arman Harefa terlebih dahulu telahmengetahui bahwa objek gugatan telahbersertipikat dengan menyebutkan Hak Milikdan Nama dari

Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu karena Penggugattelah mengetahui penerbitan sertipikat (objek Perkara) secarapasti karena Pada tanggal 1 Juli 2013 perwakilan dari penggugatyang bernama Arman Harefa telah mengetahui bahwa tanah atasnama Rahmaniar telah bersertipikat dengan menyebutkan nomorsertipikat 315/Desa Sifalaete tabaloho dan mengaku sebagaiSaudara dari pemilik tanah dengan menemui Kepala Sub SeksiPendaftaran Tanah yang bernama Rois Regen Tarigan, S.ST danKepala Sub Seksi Peralihan

Vpoint 3, yang menyebutkan bahwa bagi mereka yang tidakdituju (tersebut) oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara,tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengggang waktusebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis,sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KeputusanTata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan TataUsaha Negara tersebut ; bahwa Para Penggugat baru) mengetahui dan merasakepentingannya dirugikan oleh Objek Sengketa a quo yaitu padatanggal 1 Juli 2013 ketika perwakilan

Agenda Acara mengenaiMembahas Pengaduan Masyarakat terkait CER (Casablanca EastResidence) Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit.Pimpinan Rapat : Camat Duren Sawit.Peserta Rapat1 Polsek Metro Duren Sawit.Danramil Duren Sawit.Wakil Camat Duren Sawit.Kepala Seksi Pemerintahan dan Tramtib.Kasatgas Pol PP Kecamatan Duren Sawit.Kepala Seksi P2B (Pengawasan) Kecamatan.Kepala Seksi Perumahan Kecamatan.CON Oo FP W PDKepala Seksi Dukcapil.9 Perwakilan Lurah Pondok Bambu.10 Perwakilan Pengembang BPG

Perwakilan Lurah Pondok Bambu.10. Perwakilan Pengembang BPG (Tergugat ).11.Ketua LMK Kelurahan Pondok Bambu.12.Ketua RW. 002 Kelurahan Pondok Bambu.13.Ketua RT. 001/RW.002 Kelurahan Pondok Bambu.14.PPSRS CER beserta Warga.Putusan Rapat: Pelaksanaan Proyek Pembangunan lanjutanCasablanca East Residences (CER) di sepakati hanya sampai pukul22.00 WIB setiap harinya;9.

ditemukanpada diri terdakwa maka diperoleh fakta sebagai berikut :e Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;e Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas khusus yang memendar dibawah sinar ultra violet;e OVI tidak dapat berubah warna jika dilinat dari sudut pandang yang berbeda;e Gambar saling isi bagian depan dan belakang tidak presisi apabiladiterawangkan ke sumber cahaya;e Tidak terdapat Latent Image;e Tidak terdapat tulisan Mikroteks.Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan

ditemukan pada diri terdakwamaka diperoleh fakta sebagai berikut :e Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;e Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas khusus yang memendar dibawah sinar ultra violet;e OVI tidak dapat berubah warna jika dilihnat dari sudut pandang yang berbeda;e Gambar saling isi bagian depan dan belakang tidak presisi apabiladiterawangkan ke sumber cahaya;e Tidak terdapat Latent Image;e Tidak terdapat tulisan Mikroteks.Dan berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan

DIDI memang benar;e Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang yang diduga palsu tersebut kepadaadiknya dan adiknyapun tidak mengetahui tentang uang palsu tersebut;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umummengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan BankIndonesia Provinsi Kalimantan Selatan No : 19/ 54 / BjmPUR /Lab/ Srt / B tanggal01 Nopember 2017 perihal Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannyayang ditandatangani oleh Ocky Ganesia (Asisten Direktur

dan apabila dengan menggunakanmetode 3 D maka semakin jelas kalau uang tersebut merupakan uang palsu,dimana dapat kita lihat uang tersebut warnanya buram dan tidak tajam kemudianpermukaan uang agak halus serta tidak ada tanda air yang saling mengisi, begitupula kalau dengan menggunakan alat lampu ultraviolet, terlihat jelas tidak ada tandaair dan benang pengamannya sehingga uang tersebut dapat dipastikan sebagaiuang palsu;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan dariKantor Perwakilan

menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kallmasa jabatan, pemberian cuti hanyalah berlaku bagi seorang KepalaDesa yang hendak mencalonkan dirinya kembali menjadi KepalaDesa, dan sama sekali bukanlah seorang warga desa biasa yangdahulunya pernah menjabat sebagai Kepala Desa (Bukti PK6);Bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Daerah KabupatenKudus Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, BupatiKudus atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan

Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota;(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundangundangan sesuai denganhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);Pasal 8:(1) Jenis Peraturan Perundangundangan selain sebagaimanadimaksud pada Pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yangditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, MahkamahAgung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemenksa Keuangan,Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atauKomisi yang setingkat yang

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan mengatur:(1) Jenis Peraturan Perundangundangan selain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan olehMajelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BadanPemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,Badan, Lembaga, Atau Komisi yang setingkat

yang dibentuk denganUndangUndang atau Pemerintah atas perintah UndangUndang,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, KepalaDesa atau yang setingkat;(2) Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diakui Keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yanglebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kKewenangan;Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil

Dengan demikian cabang Cayman Islands hanya merupakanKantor Perwakilan (RepOff) saja sehingga semua beban dibukukan dan menjadi bebanPT Bank Lippo Tbk (sesuai ledger dan laporan keuangan); bahwa berdasarkan yurisdiksi sumber yang merujuk pada Pasal 24 dan Pasal 26 UU PPh,memberikan hak perpajakan kepada negara tempat sumber penghasilan berada, sehinggabunga obligasi subordinasi yang dibayarkan oleh PT Lippo Bank kepada Wajib PajakLuar Negeri melalui cabang Cayman Islands tentang PPh Pasal 26 dengan

terutang PajakPenghasilan Pasal 26 dengan tarif 20%;bahwa berdasarkan keterangan di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut : bahwa Pasal 26 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17 tahun 2000, menyatakan::Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yangdibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri,penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan

SAKSI umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan berdagang, tempatkediaman di Dusun Binasi, Desa Talawi Mudik, Kecamatan Talawi, KotaSawahlunto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:bahwa saksi merupakan Paman Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I.bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah padatahun 2017 di Pulau Punjung Dharmasraya.bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan antara Pemohon dan PemohonIl sebagai perwakilan pihak keluarga Pemohon II.bahwa perkawinan antara

SAKSI umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan belum berkerja, tempatkediaman di Dusun Binasi, Desa Talawi Mudik, Kecamatan Talawi, KotaSawahlunto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:bahwa saksi merupakan saudara sepupu Pemohon dan kenal denganPemohon Il.bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah padaBulan Februari atau Maret tahun 2017 di Pulau Punjung Dharmasraya.bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan antara Pemohon dan PemohonIl sebagai perwakilan pihak keluarga

Musyawarah Desa/Kelurahan merupakan forum musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTSPM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat(SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTSPM ; e Angka 2 Tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat(RTSPM) ; "2222222 2 2222 ==1. RTM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTM yang terdaftar dalam PPLS08 BPS sebagai RTS di desa/kelurahan ; 2.

Rp. 462.090.920, ( empat ratus enam puluh dua juta sembilan puluh ribusembilan ratus dua puluh rupiah), sesuai dengan Hasil Perhitungan Audit BPKP Perwakilan JawaTimur, dengan rincian sebagai berikut : NO Uraian JumlahA Jumlah Raskin yang diterima 148.000Desa SumberdantiB Jumlah Raskin yang dibagikan 49.368kepada RTSPMC Selisih ( AB ) 98.632D Subsidi per Kg beras Raskin 4.685,E Jumlah Kerugian Keuangan = 462.090.920,Negara(CxD) Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancamPidana