PUTUSANNomor 244/Pdt.G/2016/PA.SpnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan MajelisHakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:Penggugat umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS(di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci), tempattinggal di XXXX , Kecamatan Air Hangat, KabupatenKerinci, sebagai Penggugat;MelawanTergugat umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan

S1, pekerjaan PNS(SMA N 1 Sarolangun), tempat tinggal di XXXX ,Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yangbersangkutan;Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksisaksi dipersidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatanggal 09 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Sungai Penuh No 244/Pdt.G/2016/PA.Spn tanggal 09 Agustus2016, pada pokoknya mengajukan

Saksil , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS(Guru), tempat tinggal di XXXX , Kecamatan Air Hangat,Kabupaten Kerinci, selaku Paman Penggugat.

XXXX , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS,tempat tinggal di XXXX , Kecamatan Air Hangat, KabupatenKerinci, selaku kakak kandung Penggugat.

Akan tetapi, usahamendamaikan tersebut tidak berhasil;Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, makaperdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa sebagai seorang PNS, Penggugat telahmemperoleh izin dari instansi tempat Penggugat bekerja, dengan SuratIzin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kerinci Nomor:800/258/BKD Tahun 2016 tertanggal 26 Juli 2016 dengan demikianketentuan Peraturan PemerintahNomor

Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS dan dapatmencukupi kebutuhan seharihari keluarga dan kedua anak tersebutkhususnya;10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalampenyelesaian perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Pemohon dan Pemohon II mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMER :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraicukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan AgamaRaha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P13 ;Fatokopi Silsilah Kedua Orang Tua Sabrina Nur Aulya Mahir dan Al FatraGibran Maher, tanpa nomor dan tanpa tanggal, yang diketahui LurahLaende, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempelpos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh KetuaMajelis diberi tanda bukti P14 ;Asli Printout Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS

Mahir dan AlFatrah Gibran Mahir dan juga ibu kandung dari ayah kedua anaktersebut yang bernama Heryanto ;Bahwa kedua orang tua anakanak tersebut tidak keberatan jikaanakanak mereka diangkat sebagai anak oleh Pemohon ;Bahwa semua anakanak Pemohon tidak ada yang keberatandengan keinginan Pemohon untuk mengangkat kedua anak tersebut;Bahwa Pemohon adalah orang yang mampu menjadi orang tuaangkat anakanak tersebut karena berbadan sehat, berkelakuan baikdan mempunyai kemampuan ekonomi sebagai seorang PNS

Nur Aulya Mahir dan AlFatrah Gibran Mahir dan juga ibu kandung dari ayah kedua anaktersebut yang bernama Heryanto ;Bahwa kedua orang tua anakanak tersebut tidak keberatan jikaanakanak mereka diangkat anak oleh Pemohon ;Bahwa semua anakanak Pemohon tidak ada yang keberatandengan keinginan Pemohon untuk mengangkat kedua anak tersebut;Bahwa Pemohon adalah orang yang mampu menjadi orang tuaangkat anakanak tersebut karena berbadan sehat, berkelakuan baikdan mempunyai kemampuan ekonomi sebagai seorang PNS

, karena orang tua kandung keduaanak tersebut khawatir tidak mampu mengasuh, merawat danmemberikan biaya pendidikan dan kesehatan kepada keduanya, karenaayah kandung dari anakanak tersebut mengalami kelumpuhan permanen,sehingga tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari ;Bahwa Pemohon memiliki kesanggupan baik secara materi maupun fisikuntuk memelihara, merawat dan membesarkan serta memenuhikebutuhan masa depan anakanak tersebut, karena Pemohon mempunyaipekerjaan tetap sebagai PNS

PENETAPANNOMOR 0012/Pdt.P/2015/PA.Utj.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:Yeni Frianti binti Jamal, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan PNS (Guru di SMP Rimba Melintang), tempattinggal di Jalan Utama RT. 004 RW. 003, KepenghuluanLenggadai Hilir, Kecamatan

Bahwa Eka Supiyanti binti Jamal selama hidupnya tidak pernah menikah,dan bekerja sebagai seorang Guru (PNS) di Kecamatan Rimba Melintang,Kabupaten Rokan Hilir:4. Bahwa ayah kandung Pemohon dan Eka Supiyanti binti Jamal yangbernama Jamal bin Sulong Jolis telah meninggal dunia pada bulan Oktober1999 dalam keadaan sakit dan bergama Islam, di Kecamatan RimbaMelintang;5.

Ut Bahwa Saksi mengetahui selama hidup almarhumah Eka Supiyanti bintiJamal tidak pernah menikah dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) Guru SD Nomor 005 Lenggadai Hilir:Bahwa Saksi tidak mengenal kakek dan nenek kandung Pemohon, dantidak mengetahui apakah saat ini kakek dan nenek kandung Pemohonmasih hidup atau sudah meninggal dunia:Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Pemohon kePengadilan Agama Ujung Tanjung;2.

telah meninggal dunia 6 (enam) tahun yang lalu diKecamatan Rimba Melintang, karena sakit dan dalam keadaanberagama Islam;Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai 1 (satu) orang saudarakandung bernama Eka Supiyanti binti Jamal yang telah meninggal dunia4 (empat) tahun yang lalu di Kecamatan Rimba Melintang, karena sakitkanker stadium 4 dan dalam keadaan beragama Islam;Bahwa Saksi mengetahui selama hidup almarhumah Eka Supiyanti bintiJamal tidak pernah menikah dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS

Ut Bahwa Saksi tidak mengenal kakek dan nenek kandung Pemohon, dantidak mengetahui apakah saat ini kakek dan nenek kandung Pemohonmasih hidup atau sudah meninggal dunia: Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ke PengadilanAgama Ujung Tanjung adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Warisguna mengurus dan menerima hak tunjangan pensiun almarhumah EkaSupiyanti binti Jamai sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatuapapun lagi sebagai alat

PUTUSANNomor 3/Pdt.G/2019/PN LrtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:NamaJenis KelaminTempat / Tanggal LahirAgamaPekerjaanKewarganegaraanAlamat: VERONIKA MAYA PUSPITA SARENG: Perempuan: Maumere, 19 September 1993: Katolik: PNS: Indonesia: Jl.

Dan untuk menafkahi hidup keluarga saya selaku PENGGUGATbekerja sebagai PNS di Lapas Wanita Kota Kupang sedangkanTERGUGAT selaku suami sebagai tenaga tidak tetap / honorer padaDinas Perhubungan Kota Kupang.5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga kami baik baik saja, salingmencintai serta menghormati satu sama lainya sebagai pasangan suami istri.6.

Bahwa pada bulan Mei 2013 atau sebulan setelah pernikahan,PENGGUGAT selaku PNS oleh atasannya dipindah tugaskan dari LapasWanita Kota Kupang ke Rumah Tahanan Negara ( Rutan ) Larantuka.Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 3/Pat.G/2019/PN LrtKepindahan PENGGUGAT tersebut tanpa dibantu oleh TERGUGATsemuanya diuruS sendiri oleh PENGGUGAT dan langsung menempatiRumah Dinas Rutan Lama Larantuka, Kelurahan Ekasapta.

Tentang Pelaksanaan Undang undangPerkawinan No. 1 Tahun 1974.16.Bahwa selanjutnya untuk =mendukung gugatan perceraian iniPENGGUGAT selaku PNS pada Kementrian Hukum dan HAM R.I KantorWilayah Nusa Tenggara Timur Rumah Tahanan Negera Kelas IIBLarantuka telah mendapatkan surat jijin cerai tertanggal O9 Januari 2019dengan surat No: W22 EG.KP.04.02553 yang dikeluarkan Kepala RutanKlas IIB Larantuka atas nama Bpk. Anmad Sihabudin, A.Md.IP,SH,MH.

Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantukauntuk mengirimkan salinan sesuai putusan ini, yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaKupang untuk didaftarkan pada register yang sedang berjalan;Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat yang mana dalam hal initelah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tunduk pada ketentuanketentuan Administrasi pada ketentuan perundangundangan yang mengaturtentang Hak dan Kewajiban PNS

, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PensiunanPNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Liungkungan VIIISimpang Tiga, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, KabupatenLangkat, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 06 Agustus 2013,memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Pemohon , Advokat/konsultanHukum pada kantor Kuasa Pemohon beralamat di jalan Bonjol no. 53Binjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;LawanTermohon I, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan PNS

, AlamatLingkungan IX Stasiun Kereta Api, Kelurahan Bukit Kubu, KecamatanBesitang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;Termohon Il, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan PNS,Alamat Lingkungan IX Stasiun Kereta Api, Kelurahan Bukit Kubu,Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagaiTermohon Il;Termohon Ill, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan PNS,Alamat Lingkungan IX Stasiun Kereta Api, Kelurahan Bukit Kubu,Kecamatan Besitang, Kabupaten

2013/PA.Stb.Termohon IV, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan , PekerjaanWiraswasta, Alamat Lingkungan IX Stasiun Kereta Api, Kelurahan BukitKubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat; selanjutnya disebutsebagai Termohon IV;Termohon V, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan Wiraswasta,Alamat Lingkungan IX Stasiun Kereta Api, Kelurahan Bukit Kubu,Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagaiTermohon V;Termohon VI umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan PNS

,Alamat Lingkungan IX Stasiun Kereta Api, Kelurahan Bukit Kubu,Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagaiTermohon VI;Termohon VII, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan , Pekerjaan PNS,Alamat Lingkungan IX Stasiun Kereta Api, Kelurahan Bukit Kubu,Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagaiTermohon VII;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan buktibuktiPemohon;TENTANG

PUTUSANNomor 0096/Pdt.G/2014/PA .Jpr.ear I ors Ul uu,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atasperkara cerai talak antara:PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Uncen,tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai Pemohon;melawanTERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan KaryawatiBank BTPN, tempat

Saksi:1 SAKSII, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Uncen, tempat tinggaldi Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut :e bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohonteman saksi;e bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun2005 di Sentani dan telah dikaruniai dua orang anak;e bahwa, setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohonrukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2012 sudah tidak harmonis lagikarena

tanpa ada komunikasi lagi, Termohon yangpergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun dalam membinarumah tangga, namun tidak berhasil;e bahwa, menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah sulit disatukan lagi.Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apa lagi danmemberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk berceraidengan Termohon;e Bahwa Pemohon adalah PNS

tersebut menjelaskan mengenaiPemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sehinggabukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatanyang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P2 (Asli Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian Nomor : 0973/UN20.3.1/KP/2014 tanggal 7 April 2014) merupakan aktaotentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai PNS

Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan juga Termohon tidakterbukti memiliki pengecualian untuk memperoleh nafkah iddah sebagaimana maksudpasal tersebut di atas, maka secara ex officio majelis hakim menghukum Pemohonuntuk memberi nafkah iddah kepada Termohon;Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus diserahkan olehPemohon kepada Termohon setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kesanggupandan kemampuan Pemohon yang saat ini bekerja sebagai PNS, layak dan bijaksanamanakala besarnya

:ccceeeeeeeeee eee eeeeeeeaeesKabupaten Majene, selanjutnya disebut Termohon/Pembanding;melawanTERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada KantorBupati Mamuju Tengah, pendidikan S2, tempat kediaman dicece teeta eeeeeeeeeeeeees Kabupaten Majene,selanjutnya disebutPemohon/TerbandingPengadilan Tinggi Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yangberhubungan dengan perkara a quo ;DUDUK PERKARAMengutip segala uraian sebagaimana tersebut dalam Putusan PengadilanAgama

banding;Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut Termohon/Pembanding telah mengajukan keberatan dengan alasanalasan sebagai tersebut dalam memori bandingnya yang pada pokok sebagaiberikut :Bahwa Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agamabeeteeeeee es tersebut yang dalam pertimbangan hukumnya mengabaikan asashukum lexspecialis derogat lex generalis yaitu mengesampingkan ketentuanyang bersifat khusus mengatur perkawinan dan perceraian Pegawai NegeriSipil (PNS

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2017/PTA MksMenimbang bahwa apabila dicermati surat permohonan Pemohon/Terbanding dalam pencantuman pekerjaannya ditulis PNS/ Pegawai NegeriSipil/Aparatur Sipil Negara pada Kantor Bupati Mamuju Tengah;Menimbang bahwa pada uraian posita permohonan Pemohondisebutkan Pemohon/Terbanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil padaKantor Bupati Mamuju Tengah, Pemohon telah memperoleh izin atasan untukmengajukan perceraian berdasarkan surat lzin Nomor 005/02/BAG.

Pemohon/Terbanding yang dengan sendirinya membawakonsekwensi terhadap siapa sebenarnya Pejabat berwenang mengeluarkanizin untuk bercerai pada Pemohon/Terbanding;Menimbang bahwa mencermati surat permohonan Pemohon/Terbandinguntuk bercerai dengan Termohon/Pembanding seperti diuraikan diatasMajelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan upaya Majelis Hakim TingkatPertama dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5Tahun 1984 secara seksama dan secara teliti status Pemohon/Terbandingsebagai PNS

Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990);Menimbang bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan perkara a quooleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencermati secara seksama danteliti prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundangUndangan berkaitandengan tatacara perceraian Pegawai Negeri Sipil sebab Pemohon/Terbandingadalah seorang PNS/ASN apalagi menduduki suatu jabatan tertentu, makaketika mengajukan permohonan izin

PUTUSANNomor 1162/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg7 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadiliperkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut, antara pihakpihak:NUZUL WAHYUNI, S.Pt binti R.JEKI, umur 34 tahun, agama Islam,pendidikan Strata 1, pekerjaan PNS (Dinas Pemuda dan OlahragaKepanjen), tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani RT.008 RW.001No. 38 Desa Gondanglegikulon, Kecamatan Gondanglegi,Kabupaten Malang

);Bahwa, Majelis Hakim telah mengingatkan kepadaPenggugatmengenai kewajiban Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS),untuk mengurus Surat Ijin Melakukan Perceraian kepada pejabat yangberwenang, namun Penggugat menyatakan belum memperoleh Surat IzinUntuk Melakukan Perceraian tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakantetap melanjutkan perkara dengan menyerahkan surat pernyataan siapmenerima segala resikonya tertanggal 09 Agustus 2018 dan bermeterai cukup;Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan

Saya merasakan Suami Saya berada dizona nyaman karena Saya mampu memenuhi semua kebutuhan rumah tanggadari penghasilan Saya sebagai PNS, sehingga tak ada lagi beban dipundaknya.Itulah sebabnya Saya menyimpulkan Suami Saya malas berpikir dan bertindaklebih demi kemajuan perekonomian rumah tangga kami;Puncak dari konflik ini adalah Saya sudah merasa sabar dan bertahuntahunrela tak mendapat hak, akan tetapi apa yang Saya dapatkan dari hasilkesabaran Saya? Suami Saya semakin semenamena.

Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa SEMA No. 5/1984 menganjurkan pengadilan agarmemberi kesempatan bagi PNS atau yang dipersamakan dengan PNS yanghendak bercerai untuk melengkapi permohonannya dengan surat izin pejabat,jika belum melengkapi, diberi kesempatan selamalamanya 6 bulan, setelahtenggang waktu itu dilalui dan izin pejabat

belum diperoleh, maka pemeriksaanperkara dilanjutkan dengan terlebin dahulu memperingatkan PNS atau yangHalaman 11 dari 25 halamanPutusan Nomor 1162/Pat.G/2018/PA.Kab.MIgdipersamakan dengan PNS bersangkutan dengan ketentuan PP 10/1983 PP45/1990.

Gugatan Penggugat adalah PrematurBahwa memperhatikan identitas Penggugat sebagaimana yang tertuangdalam Gugatan Percerainnya Khusus Mengenai Identitas PekerjaanPenggugat yakni sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS), hal mana telahmenunjukan dalam mengaju Gugatan Perceraian, PenggugatBerkapasitas/Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang manaberdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 dan perubahannya PP No. 45 Tahun1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagai Pegawai NegeroSipil pada pasal 1 berbunyi

(1) PP No. 10 Tahun 1983 danperubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berbunyi: Pegawai Negeri SipilYang Akan Melakukan Perceraian Wajid Memperoleh Izin Atau SuratKeterangan Lebih Dahulu Dari PejabatBahwa dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 danperubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta dihubungkan dengangugatan yang status hukumnya Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS

)pada saat mengajukan Gugatan yang akan bercerai Tergugat SamaSekali Tidak ada/tanpa melampirkan surat izin ataupun surat keterangandan instansi atasan tempat Penggugat bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS);Bahwa dipihak lain yakni Tergugat juga berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil dalam kedudukan sebagai PNS di Lingkungan PemerintahSerdang Bedagai sebagai Guru SD Negeri dan sehubungan denganadanya Gugatan perceraian tersebut, instansi tempat Tergugat bekerjajuga tidak mengetahuinya, hal mana

No. 10 Tahun 1983 danperubahannya PP No. 45 tahun 1990 Tentang ijin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil secara nyata dan jelas Tergugatyang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku pihak Tergugatjuga sama dengan penggugat juga harus memberikan izin bersediadicerai thalak olen Penggugat, sedangkan hal tersebut sama sekali belumdiketahui oleh atasan Tergugat;Bahwa memperhatikan identitas Penggugat maupun tergugat yang manakedua belah pihak samasama berstatus PNS yang mana dalam

) maka dengan demikian Penggugat dk/ Tergugatdr berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 dan Perubahannya PP No. 45 Tahun1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilpada pasal 1 ayat 1 yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1974sehingga dengan demikian segala tindakan hukum Penggugat dk (lc.Gugatan Perceraian) yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) tunduk dan mengacu kepada ketentuan hukum yang diatur oleh PPNo.

Lebong, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bisa mengurus saksi ARZONMUPI lulus mejadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan persyaratan uang Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan jika saksi ARZON MUPI tidak lulus maka uangRp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa;Bahwa setelah saksi DELZON TAHUI Bin PIHANDI mendengar penjelasan dariterdakwa bahwa terdakwa bisa mengurus meluluskan Tes CPNS atas nama saksiARZON MUPI Bin PIHANDI di Pemkab Lebong tersebut, lalu persyaratan

Lebong danmemiliki koneksi untuk memasukan orang jadi PNS; Bahwa kemudian saksi dihubungkan via telephone dengan Terdakwa yang intinyajika ingin lulus CPNS di Kabupaten Lebong pihak kami harus menyiapkan danasebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah); Bahwa, karena kami diyakinkan oleh terdakwa yang mengaku sebagai kepala dinasdi Kabupaten Lebong dan mengatakan terdakwa bisa menguruS memasukkanorang menjadi CPNS di Kabupaten Lebong dengan bersumpah dan mengatakancopot PNS Terdakwa jika terdakwa

FARIZAL Terdakwa HENDRA bisa memasukan orangmenjadi PNS di Kabupaten Lebong karena dia adalah Kepala Dinas di Kab. Lebongdan memiliki Koneksi untuk memasukan orang jadi PNS di Kab. Lebong;Bahwa kemudian saksi dihubungkan oleh Sdr.

FARIZAL Terdakwa HENDRA bisa memasukan orangmenjadi PNS di Kabupaten Lebong karena dia adalah Kepala Dinas di Kab.Lebong dan memiliki koneksi untuk memasukan orang jadi PNS namun sesuaipermintaan Terdakwa, dibutunkan dana dana sebesar Rp. 100.000.000, (seratusjuta rupiah);Bahwa, karena saksi sangat diyakinkan oleh Saksi ARZON dan mengingat SaksiARZON belum memiliki pekerjaan tetap karena sayang dengan anak dan demimasa depan Saksi ARZON saksi bersedia menyiapkan dana tersebut dengan caramenjual kebun

FARIZAL untuk membicarakan sesuatu jikaTerdakwa bisa membantu Saksi ARZON lulus PNS di Kab.

Mengenai Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (Capeg)bagi Penggugat dengan dinilai Masa Kerja Golongan 04 tahun 10 bulan.Dengan demikian Penggugat dapat dikatakan telah menjadi abdi Negarasebagai Pegawai Negeri Sipil selama kurang lebih 16 tahun.Penggugat kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebagaimana KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR: 821.13/ 088 BANG/BKD tanggal 31 Mei 2007 dengan pangkat terakhir PenataGolongan Illl C dan memegang Jabatan Kepala Seksi Sarana danPrasarana Bidang

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memilikidedikasi yang tinggi dengan nilai DP3 menjadi PNS selama kurang lebih16 tahun bernilai baik dan Nilai Kesetiaan Sangat Baik, sebagai berikut:2.1.Bahwa Penggugat selama melaksanakan tugasnya selaku PNSsebelumnya tidak pernah mendapat hukuman disiplin baik ringan,sedang apalagi berat.2.2.Bahwa Penggugat merupakan Sumber Daya Manusia yang memadaidi bidangnya dengan latar belakang pendidikan sarjana S1 Teknik Sipildan telah mengikuti Diklat

pokok berikut fungsi yang ada padaproses pelelangan, terlebih lagi pada saat proses pelelanganPenggugattidak aktif tapi pasif, pada saat itu tidak aktif, dikarenaisterinya sakitsakitan melahirkan dan pada akhirnya meninggal dunia,selain itu diwaktu bersamaan Penggugat pada saat itu diperintahkanuntuk mengikuti diklat PIM IV dihutan Kota Pelaihari., sehingga nyatanyata tidak ada pelanggaran jabatan struktural yang Penggugatlakukan;3.5.Bahwa selain itu, hukuman pemecatan/pemberhentian Penggugatselaku PNS

negeri Sipil yang bersangkutan menerimakeputusan ini.Bahwa penetapan ini nyatanyata sangat membingungkanmengingat ketentuan lima belas hari tersebut diterapkan untukkonteks Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dandiatur di dalam Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil in casu pasal 1 ayat 3 yangberbunyi :Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatanPNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar laranganketentuan disiplin PNS

Sebelum terbit Keputusan tergugat sebagai wujud kehatihatian dankecermatan serta untuk menghindari kekeliruan dalam bertindak dilakukanRapat pada tanggal 28 Desember 2016 oleh Majelis PertimbanganPenjatuhan Hukuman Disiplin, Izin Perkawinan, Izin Perceraian dan PensiunCPNS/PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untukmelaksanakan tugas penelaahan dan kajian terhadap perobuatan dantindakan melanggar hukum dari penggugat dengan dikuatkan berdasarkanHalaman33 dari62 Halaman Putusan Perkara

Bahwa selanjutnya setelan sebulan pernikahan Pemohon dan Termohonbertempat tinggal yang terpisah, Pemohon bekerja selaku PNS diBea&Cukai di Kabupaten Karimun dan bertempat tinggal di Komplek BeaCukai bukit Galang Rt.001 Rw.003 Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,Propinsi Kepri, sedangkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon danmemilin tetap tinggal dikediaman orang tuanya di JI.Gajan Mada no.18Rt.001/Rw.008 Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora,Propinsi Jawa Tengah ;5.

Putusan No.249/Pdt.G/2021/PA.TBK..Bahwa, sebelum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara,majelis hakim terlebin dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap statusPemohon sebagai PNS, dengan meminta kelengkapan syarat dan izin ceraiPemohon sebagai PNS dari atasannya, dan atas pertanyaan majelis hakim,Pemohon telah menyerahkan asli Surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor : , yang di keluarkan oleh Kepala Direktur Jenderal Bea danCukai Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau, tertanggal 07 Mei

Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksiadalah tetangga;Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di dirumah orang tua Termohon yang beralamat di Jl.Gajan Mada no.18Rt.001/Rw.008 Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora,Propinsi Jawa Tengah hanya selama satu bulan saja ; Bahwaselanjutnya setelah sebulan pernikahan Pemohon dan Termohonbertempat tinggal yang terpisah, Pemohon bekerja selaku PNS

Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksiadalah tetangga; Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suamiisteri; Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempattinggal di di rumah orang tua Termohon yang beralamat di JI.Gajan Madano.18 Rt.001/Rw.008 Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu KabupatenBlora, Propinsi Jawa Tengah hanya selama satu bulan saja ; Bahwaselanjutnya setelah sebulan pernikahan Pemohon dan Termohonbertempat tinggal yang terpisah, Pemohon bekerja selaku PNS

Pasal SEMA No. 5 Tahun 1984tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983telah terpenuhi, Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai PNS untukmelakukan perceraian dengan Termohon dan pemeriksaan perkara dapatdilanjutkan;Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutanperceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalamrumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal283 R.Bg jo.

Rekonpensi =: Bahwa penggugat rekonpensi menuntut kepadatergugat rekonpensi untuk membayar uang mut'ah, karena mengingat antara penggugat rekonpensidan tergugat rekonpensi sudah menikah kuranglebih 37 tahun lamanya dan telah berhasilmendapatkan orang keturunan anak makapenggugat rekonpensi menuntut kepada tergugatrekonpensi agar memberikan mut'ah sebesarRp.50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) ; Bahwa tuntutan penggugat rekonpensi tersebutcukup pantas karena tergugat rekonpensi adalahpensiunan PNS

namun khusus' jawaban termohon bahwapemohon menjalin cinta dengan perempuan lain benaryakni hanya dengan seorang wanita bernama WIL ;Menimbang bahwa terhadap materi gugatanrekonpensi pada prinsinya tergugat rekonpensimembenarkannya, namun terhadap tuntutan penggugatrekonpensi tersebut tergugat rekonpensi menyatakantidak sanggup membayar tuntutan rekonpensi Termohondan menyatakan hanya sanggup membayar Rp. 2.000.000 ,( dua juta rupiah ) dengan = alasan saat sekarangtergugat rekonpensi sudah purna PNS

, namun sekarang ~~ sudahpensiun ; bahwa selain sebagai purna PNS saksitidak mengetahui penghasilan tergugat rekonpensihanya saja pernah dicurhati oleh penggugatrekonpensi bahwa tergugat rekonpensi saatsekarang bekerja sebagai padagang sayurkeliling ;SAKSI II , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaanSwasta, tempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, dihadapan persidangan saksi tersebut memberikanketerangan di bawah sumpahnya yang pada intinyasebagai berikut Bahwa saksi mengaku kenal denganpemohon dan Termohon

Pemohon denganTermohon bertempat' tinggal di rumah orangTermohon = setelah itu di kontrakan dan sudahdikaruniai 7 (tujuh) orang anak ; Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaranantara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalahperselingkuhan Pemohon telah selingkuh denganwanita lain bernama WIL ; Bahwa selama pisah tempat tinggaltersebut keluarga sudah berupaya merukunkanpemohon dan termohon namun pihak pemohonkeberatan untuk mempertahankan rumah tangganyadengan termohon ; Bahwa selain sebagai purna PNS

rekonpensi/Pemohon konpensi menyatakankesanggupannya membayar Rp.2.500.000, ( dua juta limaratus ribu rupiah ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keteranganpenggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi sertasaksi saksinya di persidangan majelis hakim menemukanfakta sebagai berikut Bahwa perkawinan penggugat rekonpensi dengantergugat rekonpensi sudah berlangsung kuranglebih 37 tahun lamanya dan telah dikaruniai 7orang anak ; Bahwa tergugat rekonpensi mempunyi penghasilanyang tetap yakni adalah pensiunan PNS

tempat tanggal lahir Penggugat tertulisRangkasbitung 5 Mei 1953 yang didasarkan padaketerangan tempat tanggal lahir Penggugat yangtertera pada Ijazah SMEA Penggugat, padahal' yangsebenarnya tempat tanggal lahir Penggugat adalah Rangkasbitung 5 Mei 1958 dan terhadap kesalahantersebut memang benar Penggugat tidak berusaha untukmemohon ralat perbaikan tempat tanggal lahir karenaPenggugat masih dalam suasana bahagia karena diangkatsebagai CPNS dan kemudian PNS disamping adanya rasakekhawatiran jika

Penggugat memohon ralat perbaikantempat tanggal lahir, maka status CPNS atau PNSPenggugat akan dicabut atau. dengan kata iainPenggugat khawatir hal ini akan membuat Penggugatdiberhentikan sebagai CPNS atau PNS; .

Bahwa akan tetapi kemudian Penggugat menyadari bahwakesalahan penulisan tempat tanggal lahir Penggugattersebut kelak akan menimbulkan kerugian berkaitandengan karir kepegawaian Penggugat sebagai PNS danjuga akan mengaburkan kebenaran identitas Penggugat ;Menyadari hal tersebut, Penggugat kemudian = mulai10berusaha untuk memohon ralat perbaikan tempat tanggallahir Penggugat yang tertera pada ljazah SMEAPenggugat pada Kepala Sekolah tempat Penggugatbersekolah yaitu) SMEA YASPRI Jakarta dan kemudianKepala

Tertera dalam STTB tersebutlahir 5 Mei 1953 yang seharusnya 5 Mei 1958 ;Bahwa dengan telah diralatnya penulisan tanggal lahirPenggugat dalam Ijazah SMEA Penggugat, makaseharusnya tanggal lahir Penggugat yang tercantumdalam SK pengangkatan CPNS, PNS, dan seterusnya,harus dibaca atau dianggap Penggugat lahir 5 Mei1958.

DJAELANI lulus SMEA padatanggal 8 Desember 1975 ;Saudara DJAELANI ketika dilakukanpengangkatannya sebagai CPNS terhitung mulaitanggal 1 Maret 1979 dengan menggunakan dasarijazah SMEA Nomor IX Gj No. 03108 tanggal 8Desember 1975 tanpa melampirkan surat keteranganralat ijazah sebagaimana dimaksud, karena ralattersebut baru terbit 11 Oktober 1980 dan selamakarirnya menjadi PNS tidak pernah digunakanuntuk memperbaiki tahun kelahiran yangbersangkutan, baru kemudian setelah kurang lebih28 tahun menjelang

PUTUSANNomor 0058/Pdt.G/2015/PA.SitbismillahirrahmanirrahimDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraitalak antara :PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS diKelurahan Ardirejo, tempat tinggal di Kecamatan PanarukanKabupaten Situbondo, sebagai Pemohon ;melawanTERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS(Guru

Tuntutan Saya :Saya tetap menuntut nafkah senilai Rp.300.000.000, karena PEMOHONsemenamena terhadap saya.Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikanrepliknya tanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:Menindaklanjuti permintaan istri saya masalah tuntutan nafakahselama 30 tahun, saya tidak sanggup karena gaji Saya saat ini tidakcukup memenuhi tuntutan tersebut dikarnakan pada awalnyasebelum istri saya bekerja sebagai guru ( PNS) telah dipergunakanterlebin dahulu untuk

kepentingan belanja sehari hari keluargakami dan juga dipergunakan terlebin dahulu untuk memenuhikepentingan persyaratan persyaratan kerja istri dan adik ipar sayauntuk menjadi guru / (PNS) .

Sehingga karna hal tersebut saya hanyasanggup memberi nafakah kepada istri saya selama ditinggal 2 tahunyaitu sebesar Rp. 10.000.000, ( Sepuluh juta rupiah) dan inipunsaya janji setelah pencairan dari pinjaman koperasi yang saya ambil,hal ini dikarnakan saya masih punya tanggungan ke Bank sampaipensiun karna untuk kebutuhan sebagaimana diatas telahdisampaikan yaitu untuk kepentingan belanja keluarga dan biayapersyaratan sebagai PNS (guru) atas istri dan adik ipar sayadisamping itu juga untuk biaya

operasi adik ipar saya waktukecelakaan .Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukandupliknya tertanggal 9 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Saya dan adik saya tidak pernah memakai uang suami saya untukpersyaratan menjadi PNS, jadi pernyataan suami saya itu tidak benar..

PUTUSANNomor 717/Pdt.G/2016/PA.Krw.y Zoe ee00 gLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur 51 tahun agama Islam pekerjaan PNS golongan Ill B,bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, memberikankuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama H.UnangEndang Suherman SH.

Hasan Basri, SH.MH. dan berdasarkan laporanmediator tersebut tanggal 19 Agustus 2016 mediasi telah dilaksanakan tapitidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membinarumah tangga;Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai PNS untuk menggugat ceraiterhadap suaminya (Tergugat) wajib mendapat Surat Izin untuk bercerai dariAtasannya atau pejabat yang berwenang maka Penggugat dalam persidangantelah menyerahkan Surat Izin Perceraian Nomor tanggal 15Agustus 2016 dikeluarkan oleh Bupati

Saksi Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS tempattinggal di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan sbb:Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal denganTergugat sebagai kakak ipar bernama Tergugat karena suamiPenggugat.

gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, MajelisHakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalampersidangan namun tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat telahmenempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 denganmediator Drs.Hasan Basri SH.MH. namun berdasarkan Laporan hakimMediator tersebut Mediasi telah dilaksanakan namun tidak tidak berhasil;Menimbang bahwa Penggugat yang berstatus sebagai PNS

yangmenggugat cerai terhadap suaminya (Tergugat) telah mendapat Surat Izinuntuk bercerai dari Atasannya atau pejabat yang berwenang dan dalampersidangan Penggugat telah mengajukan Surat Izin Perceraian Nomorwana nennnnnn n= tanggal 15 Agustus 2016 dikeluarkan oleh Bupati KabupatenKarawang Maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai PNS telahmemenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 maka MajelisHakim dapat

Nama : RUKHAENI, SE Tempat, tanggal lahir : MOJOKERTO, 05 DESEMBER 1966, Pekerjaan PNS SATPOL PP KAB.MOJOKERTO Jenis Kelamin : LAKILAKI, Suku Bangsa : JAWA, Kewarganeraan : INDONESIA, Agama ;: ISLAM, Alamat JL.PEMUDA 55 MOJOSARI Menerangakan sbb. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib, tanggal 30 NOVEMBER 2018, petugas Satpol PPKab. Mojokerto tiba di WARUNG KOP! di DESA AWANG AWANG, KEC.

1963, Pekenaan : PNS / SATPOL PP KAB. MOJOKERTO JenisKelamin : LAKILAKI, Suku Bangsa JAWA, Kewarganeraan : INDONESIA, Agama : ISLAM, Alamat : JL. PEMUDA 55 MOJOSAR!Menerangakan sbb. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib. tanggal 30 NOVEMBER 2018, petugas Satpol PP Kab. Mojokerto tiba diWARUNG KOPI di DESA AWANG AWANG, KEC. MOJOSARI Milik Saudara JUMAIYAH untuk melakukan Penertiban terhadaptempat usaha yang di duga menyediakan bangunan / rumah untuk melakukan perbuatan asusila.4.

SALINANPENETAPANNomor: 1406/Pdt.G/2013/PA.KItBISMILLAHIR RAHMANIR RAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentupada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan atasperkara Cerai Gugat antara :Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KecamatanKarangdowo Kabupaten Klaten, selanjutnya disebutPenggugat ;MELAWANTergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS

LPUTU BADUNG : Umur : 59 Tahun, Pekerjaan :PNS, Agama : Hindu, Alamat : Dusun Karang SonoRT.05,RW.02, Desa Tanjung Rejo, KecamatanWuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur , yangSelanjutnya disebut sebagai semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING ; . LKETUT CAKRABAWA Ali RO MANGKCAKRABAWA : Umur : 48 Tahun, Pekerjaan :PNS, Alamat : Dusun Kaja Desa Kedis, KecamatanBusungbiu, Kabupaten Buleleng , Selanjutnyadisebut sebagai semula PENGGUGAT Il sekarangTERBANDING $=.

S.STP Lahir di Pontianak, tanggal 10 Pebruari 1993,jenis kelamin laki laki, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat JI. Sulawesi,dibawah sumpah menerangkan : Terdakwa dengan pasangan yang tidak sah didalam kamar tertutup2. Saksi DARYOTO. ST Lahir di Kebumen, tanggal 26 April 1969, jeniskelamin laki laki, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat JI.