Ditemukan 555520 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2009 2000 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 01-03-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Lgs
Tanggal 18 April 2018 — Penuntut Umum:
REZA RAHIM, SH,MH
Terdakwa:
Yot Saeoueng
26 — 14

  • Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 102 dan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 dan Pasal 85 Jo Pasal 102 dan Pasal 98 Jo Pasal 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Yot Saeoueng
    Menyatakan terdakwa YOT SAEOQUENG secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatifpenuntut umum melanggar Kesatu : Pasal 92 ayat dan Kedua : Pasal 93 ayat(2) dan Ketiga : Pasal 85 dan Keempat Pasal 98 Jo Pasal 102 UU RI 45Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN LgsTahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan ;2.
    PKFB 1108 GT. 52, 50 besertaterdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebihlanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang perikananDan Kedua;Bahwa terdakwa YOT SAEQUENG pada hari Sabtu
    PKFB 1108 GT. 52, 50 besertaterdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebihlanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (2)Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN LgsTahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang
    PKFB 1108 GT. 52, 50 besertaterdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebihlanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 85 Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang perikananDan Keempat;Bahwa terdakwa YOT SAEQUENG pada hari Sabtu
    perikananKota Langsa;Bahwa benar setiap kapal ikan yang menangkap ikan diwilayahpengelolaan perikanan Indonesia wajid memiliki Surat izin usahaperikanan (SIUP) dan surat izin penangkap ikan (SIPI) yang sah sesualperuntukan dan kegunaannya dari pemerintah indonesia;Bahwa jika ada kapal asing yang melakukan penangkapan ikandiwilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi SIUP dan SIPI maka kapaltersebut telah melanggar Undangundang No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas undnagundang Nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 436/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
SUPRIADI DG MATTEMU BIN SARAPPI DG MATTEMU
33 — 11
  • meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja Memiliki, menguasai, membawa dan ataumenggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapanikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaanikan kecil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 B JoPasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004
    pukat hela (Trawls) danpukat tarik (Seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesiae Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besar.wonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 += tahun = 2004
    pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia.e Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besarwonn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 = tahun = 2004
    tentangperikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayankecil diterapkan ketentuan Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak
    Terdakwa merupakan nelayan kecil dan merupakan tulang punggungdalam mencari nafkah keluarganya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 100 B Jo pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum
Register : 14-09-2023 — Putus : 18-10-2023 — Upload : 23-10-2023
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN Rhl
Tanggal 18 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.JUPRI WANDY BANJARNAHOR
2.WILSA RIANI, SH,MH
3.YUDIKA ALBERT KRISTIAN PANGARIBUAN, S.H
Terdakwa:
AHMAD ARIFIN BIN ALM MUHAMMAD DAUD
35 — 23
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum
Register : 29-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tte
Tanggal 21 April 2021 — Penuntut Umum:
PARDI MUTALIB, SH
Terdakwa:
MARJUN TAMBARU
60 — 30
  • Menyatakan Terdakwa MARJUN TAMBARU, telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2)huruf c UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan;Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tte2.
    Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.ATAUKedua :Bahwa Terdakwa MARJUN TAMBARU pada hari Selasa tanggal 09Februari 2021 sekitar pukul 08.30 Wit. atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaktidaknya pada waktuwaktudalam tahun 2021, bertempat di Perarian Patani, Halmahera Tengah, MalukuUtara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Ternateberwewenang memeriksa dan
    Pasal 7 ayat (2) huruf c UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan,sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilihdakwaan alternatif Kesatu yaitu : Pasal 98 jo. Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsurunsurnya yaitu :1.
    Pasal42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal yang dapatmenghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasanpemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 13-11-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 06-10-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 203/PID/2013/PT BNA
Tanggal 11 Maret 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SAYID MUHAMMAD, SH
Terbanding/Terdakwa : ZULKARNAIN Bin MAHMUDIN Diwakili Oleh : Rahmad Syafrial, SH
36 — 3
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum
Register : 28-02-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 16-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 31/PID/2014/PT KPG
Tanggal 18 Maret 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : I MADE AGUS SASTRAWAN, SH
Terbanding/Terdakwa : SAMSUDIN alias LA CUBI
21 — 1
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 13-03-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 10 April 2018 — Penuntut Umum:
1.Ario Dewanto
2.Susianik, SH.
Terdakwa:
Muryanto alias Temu Bin Mulyono
37 — 8
  • Menyatakan Terdakwa Muryanto alias Temu bin Mulyono telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja melakukan usaha perikanan tanpa memiliki SIUP, melanggar Pasal92 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2.
    2016 tentang larangan penangkapandan / atau pengeluaran lobster (panulirus spp) ,kepiting (Soylta SPP)danrajungan (portunus spp) dari wilayan Republik Indonesia sebagai penggantiPeraturan menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2015 tentangpenangkapan lobster (panulirus spp), kepiting (Soyila spp) dan rajungan(portunus pelagicus spp).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 92 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    2016 tentanglarangan penangkpan dan / atau pengeluaran lobster (panulirus spp) ,kepiting(soylta SPP) dan rajungan (portunus spp) dari wilayah Republik Indonesiasebagai pengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun2015 tentang penangkapan lobster (panulirus spp), kepiting (Soyila spp) danrajungan (portunus pelagicus spp).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 88 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Namundemikian UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkanbahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan ataukorporasi.
    Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang menurut UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut menunjuk pada subyek hukum orangperseorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknyamenerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaanPenuntut Umum adalah benar diri Terdakwa.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 17-07-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 10-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 201/PID.SUS/2018/PT BDG
Tanggal 24 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : ANITA DIAN WARDHANI,SH
Terbanding/Terdakwa II : RASKIM AMIRUDIN Bin SUYATNO
Terbanding/Terdakwa I : ROYANUL MUNAWARI Als NANU
60 — 18
  • terdakwa yang penuntutannya dilakukan secaraterpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekita pukul 05.30 Wib atausetidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun2018 bertempat di Ruko yang beralamat di jalan Sukahati No. 12.A/B CibinongKabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Sesuai dengan ketentuanPasal 106 UU No. 31 Tahun 2004
    tentangPerikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa Royanul Munawari Alias Nanu, dan terdakwa IlRaskim Amirudin Bin Suyatno (Alm), bertindak baik secara sendirisendiriataupun bersamasama dengan saksi Agung Subiakto Bin S.
    diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atasPutusan Nomor 201/PID.SUS/2018/PT.BDG, Halaman 6UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal ketika terdakwa Royanul Munawari Alias Nanu dan terdakwaterdakwa II Raskim Amirudin Bin Suyatno (Alm) diajak oleh saksi AgungSubiakto untuk bekerja di Ruko yang beralamat di JI.
    tentangPerikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umumtanggal 21 Juni 2018, No.
    tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPJo Pasal 106 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan JoUndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:=" Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 29-12-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 05-11-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 798/PID/2015/PT MDN
Tanggal 19 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : HERIANTO SIAGIAN, SH, MH Diwakili Oleh : HIRAS AFFANDY SILABAN, SH
Pembanding/Jaksa Penuntut : HIRAS AFFANDY SILABAN, SH Diwakili Oleh : HIRAS AFFANDY SILABAN, SH
Terbanding/Terdakwa : SARLINSON HUTAHURUK Pgl TAHURUK
63 — 67
Pengadilan PN BIAK Pidana Umum
Register : 09-04-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN BIAK Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bik
Tanggal 29 April 2021 — Penuntut Umum:
LENNI LUSIANA SILABAN, SH
Terdakwa:
NIKO ASARIBAB
78 — 17
  • Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan tunggal PenuntutUmum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Niko Asaribab dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa selama terdakwa beradadalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan pidana Dendasebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulanpenjara;3.
    Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    akibat perbuatannya, tapi ia tahu benar bahwa akibatitu pasti akan mengikuti perbuatannya itu; (iii) Sengaja dengan kesadarankemungkinan (opzet bij heidsbewusizijn) yaitu apabila dalam gagasan pelakuhanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yangbersangkutan tanpa dituju;Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangHalaman 19 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN BikRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
    Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapatdiusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayahRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapanikanmenurut Pasal 1 butir ke5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperolehikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau caraapapun termasuk kegiatan
    yang menggunakan kapal untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ataumengawetkannya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembudidayaan ikanmenurut Pasal 1 butir ke6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara,membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalamlingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Umum
Register : 12-05-2023 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN AMUNTAI Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Amt
Tanggal 31 Mei 2023 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
2.FELISYA RISKA IMAMA, SH
Terdakwa:
1.SYAHRANI Als SAHRULKAN Bin ARBAIN
2.JUNAIDI Bin AHMAD SAMAD
30 — 11
Pengadilan PN PAINAN Pidana Umum
Register : 06-04-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN PAINAN Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pnn
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
1.Sherty Yunia Safitri, S.H.
2.Yandi Mustiqa, S.H., M.H.
3.Wendry Finisa, S.H
Terdakwa:
Rican Tomi Pgl. Tomi Bin Khaidal
35 — 15
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum
Register : 12-07-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 27-04-2024
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Idm
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
SUBANDI Bin SALEMAN
6 — 6
  • Menyatakan Terdakwa SUBANDI Bin SALEMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nahkoda Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 16-06-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 15-07-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 957/Pid.Sus/2022/PN Tng
Tanggal 12 Juli 2022 — Penuntut Umum:
CITRA PERMATA SARI, SH
Terdakwa:
GUNAWAN YUNANTARA Alias IWAN Bin NANANG SUPRIYANA
28 — 6
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
IRWAN Alias ONDO Bin YAMANG
25 — 6
  • danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan Sumber daya ikan dan mengakibatkan kehancuranhabitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisa masuk dalamjarring baik ikan kecil maupun ikan besar.wonnan Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 100 b Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.Subsidairnon Bahwa terdakwa IRWAN Alias ONDO BIN YAMANG, pada hari Senintanggal
    di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN.KdiBahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggudan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besar.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    PN.Kdipasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang perikanan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaritas, makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dakwaanSubsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaanPrimair sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    tentangperikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayankecil diterapkan ketentuan Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 05-04-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 16-05-2023
Putusan PN KENDARI Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Kdi
Tanggal 17 April 2023 — Penuntut Umum:
FADLY ALAMSYAH SAFAA, S.H., M.H.
Terdakwa:
DARWIS BIN YANDANG
23 — 5
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 05-12-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 05-11-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 730/PID.SUS-PRK/2016/PT MDN
Tanggal 16 Desember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : ARPAN C. PANDIANGAN, SH
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD ADIRAN SIHOMBING Als DIRAN
18 — 6
Pengadilan PN BARABAI Pidana Umum
Register : 26-08-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 25-06-2024
Putusan PN BARABAI Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Brb
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
FARAH SAUFIKA, S.H., M.H.
Terdakwa:
SAHLI Bin RAFII
5 — 0
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 20-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pkj
Tanggal 15 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ROZY HAROMAIN, SH
Terdakwa:
Ippal
30 — 4
  • dari PenuntutUmum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon supaya Majelis HakimPengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :i Menyatakan Terdakwa yakni IPPAL secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukanpenangkapan ikanmenggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/ataumembahayakankelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya, sebagaimana tercantumdalam Dakwaan: Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    .2. 1 (satu) buah botol merk vixal dengan alat semprot dari besi berisi cairanberwarna coklat dengan volume 749 ml (nomor barang bukti 162/2019/KTF) adalahbenar Positif mengandung Sianida (CN).3. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi kristal putih, berat 291,95 gram (nomorbarang bukti 163/2019/KTF adalah benar Positif mengandung Sianida (CN) danPositif mengandung Potasium Sianida (KCN)nn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    Sianida(CN).2. 1 (satu) buah botol merk vixal dengan alat semprot dari besi berisi cairanberwarna coklat dengan volume 749 ml (nomor barang bukti 162/2019/KTF) adalahbenar Positif mengandung Sianida (CN).3. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi kristal putih, berat 291,95 gram (nomorbarang bukti 163/2019/KTF adalah benar Positif mengandung Sianida (CN) danPositif mengandung Potasium Sianida (KCN)nonn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 85Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004
    Bahwa Ahli menerangkan Pengertian Penangkapan Ikan adalah kegiatan untukmemperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atauHalaman 12 dari 22 Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN PKJ (Perikanan)cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,menggangkut, menyimpan, mendinginkan, menanggani, mengolah dan/ataumengawetkannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (6) UU RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan.
    ULANGAULIA dalam hal ini adalah saudara SULAEMAN dan terdakwa dengan melakukankegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa PotasiumSianida sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) undangundangNomor 45 tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dan ditambakah dengan Undangundang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Bahwa Ahli menerangkan saksi BAHAR bersama saudara SULAEMAN danTerdakwa, sebagai ABK kapal KM.
Pengadilan PN Parigi Pidana Umum
Register : 25-05-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN Parigi Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Prg
Tanggal 16 Juni 2022 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD PERMATA SAMUDERA, SH
Terdakwa:
1.RINAL alias UTI
2.FIRMANSA alias KOMAR
37 — 0