Ditemukan 1021591 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-09-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 66/Pid.Sus/2015/PN.Bek Tanggal 22 September 2015 — Pidana
- LUKMAN Anak BUTON
392 — 55
392 — 55
Menyatakan Terdakwa LUKMAN Anak BUTON tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUKMAN Anak BUTON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3.
Penambangan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP),Ijin pertambangan rakyat (IPR) atau ijin usaha pertambangan Khusus (UPK)sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 158 UU RI no.04 tahun2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimna dalam dakwaantunggal Jaksa Penuntut Umum;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukman anak Buton dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda
Pertambangan : Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineralatau batubara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan, kontruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, pengangkutandan penjualan serta pasca tambang ;Izin Usaha Pertambangan : Yang selanjutnya disebut IUP, adalah izinuntuk melaksanakan usaha pertambangan ;Izin Pertambangan Rakyat: Yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untukaA F WwW NYmelaksanakan usaha pertambangan dalamwilayah pertambangan rakyat dengan
Unsur "Melakukan Usaha Penambangan " ;Menimbang, bahwa pengertian melakukan usaha penambangan berdasarkanUndangundang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubaraadalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / ataubatubara dan mineral ikutannya ;Menimbang, bahwa usaha pertambangan berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undangundang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terdiri ataspertambangan mineral dan pertambangan batu bara ;Menimbang,
Sehinggakegiatan penambangan emas tersebut termasuk bagian dari usaha penambangan ;16Oleh karena itu, maka unsur ke2 : *Melakukan Usaha Penambangan telah terpenuhi;Ad. 3.
usaha yangdiberikan untuk melakukan tahapan kegiatan produksi dan IUP OperasiProduksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPEksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi ;e IPR adalah Izin Pertambangan Rakyat, adalah izin untuk melakukan usahapertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayahdan investasi tertentu ;e JUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untukmelaksanakan usaha usaha pertambangan diwilayah izin usahapertambangan
Putus : 17-05-2004 — Upload : 22-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60K/TUN/2004 Tanggal 17 Mei 2004 — PT Indolampung Buana Makmur; Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Lampung; PT Garuda Pancaarta
165 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-07-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 72/Pid.Sus/2015/PN.Slw Tanggal 28 Juli 2015 — KHAERUDIN alias KATENG BIN TARIP
153 — 62
153 — 62
SUDARTO yang telah memilikijin Usaha Penambangan nomor 545/375/2011 tanggal 4 Juli 2011 denganlokasi pertambangan di wilayah Desa Dukuhjati Kidul Kecamatan PangkahKabupaten Tegal hingga habis masa ijinnya tanggal 04 Juli 2013.> Bahwa kemudian Terdakwa dengan tanpa memiliki ijin usaha pertambangan(IUP) terus melakukan usaha penambangan dan dikomersilkan yaitudengan cara Terdakwa menyewa alat berat berupa 2 buah BEG HOE padaCV KUSUMA INDAH di Cilacap dengan operatornya yaitu saksi ARYANTOsetelah itu
penambangan tanpa memiliki ijin usaha penambangan;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sebelumnya ada informasiadanya usaha penambangan yang tidak mempunyai ijin, selanjutnya padahari Jumat tanggal 11 Juli 2014, saksi mengklarifikasi ke Kantor DinasPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal dan oleh petugasditunjukan Surat No 545/06/2777.1/2014 tanggal 16 April 2014 perihalPenghentian Kegiatan Usaha Penambangan yang ditujukan kepadaKhaerudin alias Kateng;Bahwaselanjutnya saksi bersama Sihombing
Pangkah Kab.Tegal atasnama PT Tri Manunggal Abadi;Bahwa IUP ( ljin Usaha Pertambangan ) untuk usaha penambangan miliksaksi tersebut berlaku sejak tahun 2011 sampai dengan Juli 2013,sehingga habis masa berlakunya sejak tanggal 04 Juli 2013;Bahwa sejak mempunyai IUP ( jin Usaha Pertambangan ), PT TriManunggal Abadi belum pernah melakukan usaha penambangan, namunTerdakwa Khaerudin alias Kateng yang melakukan usaha penambangan,karena Terdakwa Khaerudin alias Kateng memerlukan biaya hidup untukkesehariannya
Surat No: 545/545/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang penghentiansementara kegiatan usaha pertambangan PT Tri Manunggal Abadi,b. Surat No: 545/06/277/2014, tanggal 16 April 2014 tentangpenghentian kegiatan usaha pertambangan.Bahwa saksi menghentikan kegiatan usaha pertambangan di Ds DukuhjatiKidul Kec.
wilayah dan investasi terbatas, sedangkan IUPK (Izin UsahaPertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diWiayah izin usaha pertambangan khusus;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap. dipersidangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa sejak tahun 2011 sebagaipengelola penambangan CV.
Putus : 23-01-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1175 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 Tanggal 23 Januari 2019 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), yang diwakili oleh Ketua, Muhammad Syarkawi Rauf, II. 1. CV NIRA MANIS, yang diwakili oleh Direktur, Eko Edi Purwanto, dkk. VS PT PILAR NUSBA ALAM JAYA
502 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
502 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp1.939.355.520,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 3.
Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp645.227.520,00 (enam ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 4.
Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp646.177.920,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 5.
Menghukum Terlapor VI membayar denda sebesar Rp651.563.520,00 (enam ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 6.
Menghukum Terlapor VII membayar denda sebesar 126.136.800,00 (seratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 7.
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), yang diwakili oleh Ketua, Muhammad Syarkawi Rauf, II. 1. CV NIRA MANIS, yang diwakili oleh Direktur, Eko Edi Purwanto, dkk. VS PT PILAR NUSBA ALAM JAYA
PUTUSANNomor 1175 K/Pdt.SusKPPU/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan KomisiPengawas Persaingan Usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikutdalam perkara antara:KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU),yang diwakili oleh Ketua, Muhammad Syarkawi Rauf,berkedudukan Jalan Ir. H.
Nomor 1175 kK/Pdt.SusKPPU/2018setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usahaSatuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui BankPemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan DendaPelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp126.136.800(seratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratusrupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatandenda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja
Menghukum Terlapor II membayar denda sebesarRp1.939.355.520,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilanjuta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) yangharus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan dendapelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KomisiPengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di BidangPersaingan Usaha);3.
Menghukum Terlapor VII membayar denda sebesar 126.136.800 ,00(seratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu delapanratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoranpendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha SatuanKerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintahdengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggarandi Bidang Persaingan Usaha);7.
Menghukum ~~ Terlapor VIII membayar denda sebesarRp2.590.379.520,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta tigaratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) yangharus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan dendapelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KomisiPengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di BidangPersaingan Usaha);8.
Register : 15-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN PATI Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Pti Tanggal 15 Agustus 2019 — PURNOMO WIDIYO SAPUTRA, S.E., M.M., M.H., alias PURNOMO, M.M., M.H., bin SADI PRAYITNO
222 — 54
222 — 54
Bin SADI PRAYITNO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PURNOMO WIDIYO SAPUTRA, S.E., M.M., M.H. Alias PURNOMO M.M., M.H.
Jawa Tengah ; - Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-05473/WPJ.10/KP.0903/2011 tanggal 02 November 2011; - Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 518/969/2011 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Artha Kusuma ; - Print Out Laporan Simpanan Berjangka KSU Artha Kusuma Pati , masing-masing atas nama 1). Ratna Sari Dewi, 2). H. Anang Sulaiman, 3).
Suhadi;Dikembalikan kepada RATNA SARI DEWI;- 1 (satu) set komputer yang terdiri dari CPU, monitor, keyboard, mouse, dan printer;Dirampas untuk negara;- Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Artha Kusuma tanggal 14 Maret 2011, Nomor 10 pada Notaris Sugiyanto, SH/Notaris Pati;- Akta Perubahan tanggal 16 Mei 2012, Nomor 12 pada Notaris Sugiyanto, SH/Notaris Pati;- Akta Perubahan tanggal 06 Januari 2016, Nomor 08 pada Notaris Sugiyanto, SH /Notaris Pati;- Asli Anggaran
Dasar Koperasi Serba Usaha Artha Kusuma Badan Hukum : 362/BH/XIV.17/V1I/2011 tanggal 20 Juli 2011, dan Anggaran Rumah Tangga;- SOP (Standard Operasional Prosedur) KSU Artha Kusuma Pati Pati;- SOM (Standard Operasional Manajemen) KSU Artha Kusuma Pati Pati;- Beberapa lembar form/blangko Sertifikat Simpan Pinjaman Anggota;- Beberapa dokumen yang terbingkai dalam pigura dan semula ditempel di dinding kantor KSU Artha Kusuma Pati , terdiri dari: - Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-05473
BIN SADI PRAYITNO, selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU)Artha Kusuma berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Seroba Usaha Nomor : 10tanggal 14 Maret 2011 pada Notaris Sugiyanto, SH (Notaris di Kabupaten Pati)dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 518/2704 tahun 2011 tanggal20 Juli 2011 tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam ArthaKusuma Pati yang beralamat di Jalan Supnyadi Nomor 44 Kecamatan PatiKabupaten Pati yang mengesahkan KSU Artha Kusuma berbadan hukumNomor : 362/BH/XIV
dan peraturan pelaksanaannya.a Bahwa sesuai Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian menyatakan bahwa koperasi dapat menghimpun dana danmenyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk : a.anggota koperasi yang bersangkutan, b. koperasi lain dan/atau anggotanya.Kemudian Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi jugamenyatakan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari danuntuk
Para saksi korban juga tidak pernah diundang dalam RapatHalaman 9 dari 58 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN PtiAnggota Tahunan (RAT) serta tidak pernah menerima Sisa Hasil Usaha(SHU) yang merupakan hak dari para anggota Koperasi Serba Usaha (KSU)Artha Kusuma.Bahwa para saksi korban menempatkan dananya pada KSU Artha Kusumakarena terdakwa menjanjikan kepada para saksi korban akan mendapatkeuntungan atau insentif yaitu 15 % (lima belas persen) pertahun danterdakwa menyampaikan bahwa KSU Artha Kusuma
Para saksitersebut juga tidak pemah diundang dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)serta tidak pernah menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan hakdari para anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Kusuma.Bahwa untuk menghimpun dana berupa Sertifikat Simpanan Anggota, parasaksi tersebut yang telah tergerak hatinya dan tertarik atas ajakanterdakwa kemudian mentransfer ke rekening atas nama KSU ArthaKusuma di Bank BCA Cabang Pati (Nomor Rekening : 0981709992)maupun BCA Cabang Surabaya (melalui rekening
Pati;13.Asli Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Artha Kusuma Badan Hukum :362/BH/XIV.17/V11/2011 tanggal 20 Juli 2011, dan Anggaran RumahTangga;14.
Putus : 15-07-2008 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46K/TUN/2008 Tanggal 15 Juli 2008 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK ; KEPALA BULOG DIVISI REGIONAL KALIMANTAN BARAT ; SAIFULLAH EFFENDI
79 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-04-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64K/TUN/2000 Tanggal 4 April 2007 — H. ABD. MUGENI ; CAMAT SAMARINDA ULU ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
102 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-02-2009 — Upload : 28-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390K/TUN/2008 Tanggal 6 Februari 2009 — KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
MEDAN PETISAH ; Drs. H. SUGANDI
81 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-06-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2122 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 28 Juni 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA ; Ir. BUDI HARTOYO als BUDI bin SUNARDI (Alm)
353 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
353 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanjung Alam Jaya dan berdasarkan laporankegiatan pertambangan dari Perusahaan Pemegang ljin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut bahwa titik yang diambil termasuk di dalam arealtambang Pit 4 Desa Batang Sanyu, Kecamatan Sambung, KabupatenBanjar. Berdasarkan keterangan saksi GUSTI JUNIZAR bahwa PT. TanjungAlam Jaya selaku pemilik wilayah konsesi PKP2B hanya melakukan kontrakkerjasama dengan PT. Kalimantan Prima sebagai kontraktor pelaksana,sehingga PT.
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, maka menurut hemat kamiselaku Penuntut Umum yang menjadi unsur pembuktiannya adalahperbuatan Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan usahapenambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan) sedangkan yangdimaksud Usaha Pertambangan sebagaimana Pasal 1 angka 6 adalahkegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputitahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan danpenjualan
, serta pasca tambang ;Kemudian apabila dihubungkan dengan faktafakta dalam persidanganbahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan batu bara tanpaIUP (Ijin Usaha Pertambangan) tersebut yang masih dalam lingkuppengertian usaha pertambangan yaitu berdasarkan faktafakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutanbatu bara yang sebelumnya antara Terdakwa dan saksi Erry tetahmenyepakati usaha batu bara lalu saksi Erry memberikan uang sebesarRp. 25,000.00, (dua
Sufrianto, MP dari DinasPertambangan Kabupaten Banjar menjelaskan bahwa dalam melakukankegiatan penambangan atau kegiatan pengangkutan batu bara harusmemiliki perijinan berupa Ijin Usaha Pertambangan (ILJP) atau pun kontrakkerjasama dengan pemilik IUP (PKP2B PT. Tanjung Alam Jaya), sehinggapenerapan Pasal 158 UndangUndang RI No. 4 Tahun 2009 TentangHal. 17 dari 20 hal. Put.
Register : 27-06-2012 — Putus : 15-08-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan PN MUARO Nomor 92/Pid.B/2012/PN.MR Tanggal 15 Agustus 2012 — MUZAR YM PGL. MUZAR
30 — 2
30 — 2
MUZAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana
) PPno. 36 Tahun 2004.= BerdasarkanPasal 23 ayat 1UU RI No.22Tahun 2001tentang Minyakdan Gas Bumimenyebutkanbahwa kegiatanUsaha HilirMigas dapatdilaksanakanoleh BadanUsaha setelahmendapat = IzinUsaha dariPemerintah,yaitu :e Izin Usaha Pengolahane Izin Usaha Pengangkutane Izin Usaha Penyimpanane Izin Usaha NiagaIzin Usaha Hilir Migas dimaksud dikeluarkan oleh Pemerintah (cq.DirekturJenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber DayaMineral).e Bahwa ahlimenjelaskanbahwa bahanHalaman
Unsur Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hiliryang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 UndangundangNomor 22 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :1 Minyak dan Gas Bumi adalah minyak bumi dan gasbumi.
bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :a Izin Usaha Pengolahanb Izin Usaha Pengangkutanc Izin Usaha Penyimpanand Izin Usaha NiagaMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, bahwaterdakwa dan Joni Anwar Pgl.jon ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 April 2012sekira jam 00.30 WIB bertempat di jalan Lintas Sumatera didepan Pos Pol Lantas KiliranJao Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung karena mengangkut minyak tanahtanpa
hilir yang mencakup pengangkutan, yang mana kegiatan usaha tersebuthanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha (badan usaha milik Negara, badan usaha milikdaerah, koperasi, usaha kecil, dan badan usaha swasta) setelah mendapat Izin Usaha dariPemerintah, sedangkan ijin yang diperlukan untuk itu adalah Izin Usaha Pengangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hasil laboratorium berupa TestReportLaboratorium dari PT.
gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatanusaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan, dalam pasal ini telah terpenuhi ;36Ad.3.
Putus : 06-05-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/Pid.Sus-LH/2019 Tanggal 6 Mei 2019 — FERDYANTO TAMMU alias FARDY
60 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa FERDYANTO TAMMU alias FARDY bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan Usaha Pengangkutan dan NiagaGas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga GasBumi, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b dan huruf d junctoPasal 23 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi sesuai dalam dakwaan Alternatif Pertama;.
Register : 22-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Gpr Tanggal 22 Maret 2016 — Syaifudin Bin (alm) Musni
79 — 25
79 — 25
ABDUL ROZAK(keduanya anggota Polres Kediri) mendapatkan informasi dari masyarakatbahwa ada usaha pertambangan di sekitar Desa Puncu Kecamatan Puncu,selanjutnya kedua orang saksi tersebut melakukan pengecekan ke lapangan.Setelah memastikan bahwa lokasi usaha pertambangan ada di wilayahperkebunan Mangli, lantas kedua orang saksi segera bergerak ke lokasi dansesampainya di lokasi ternyata benar ada usaha pertambangan denganmenggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator warna kuning merkCaterpillar
Selanjutnya dilakukan pengembangan,dan didapatkan nama terdakwa sebagai pemilik usaha pertambangan tersebut.Terdakwa melakukan usaha pertambangan tersebut dengan caramulanya terdakwa menghubungi dan berkomunikasi dengan saksi JONO bin(alm) WAGIRUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku AdministraturPerkebunan/Sinder Kepala Perkebunan.
pengangkutan dan penjualan serta pascaPRAIA i nana ere Bahwa izin usaha pertambagan adalah berupa IUP,IPR,IUPK semuanyauntuk melaksanakan izin untuk usaha pertambangan ;e Bahwa dasar dari izin izin tersebut adalah berdasarkan Undang Undang Nomor 4tahun 2009 tentang Pertambangan meneral danBatubara 5 222222 nnn nnn nnn nnn nnn cn enne Bahwa berdasarkan pasal 34 UU Nomor 4 tahun 2009 dan pasal 2 ayat (2)Peraturan Pmerintah Nomor 23 tahun 2010 kegiatan usaha pertambanganmineral dan batubara, bahwa
pertambangan tanpa ijin di tanah yangberada di Wilayah Perkebunan PT Mangli Dian Perkasa, Dusun MangliDesa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri;e Bahwa usaha pertambangan tersebut memperkerjakan 3 (tiga) orangpekerja yaitu saksi Yulianto bin Muhaimin adalah sebagai checkersedangkan saksi Suhariono dan saksi Pujianto adalah sebagai operator ;e Bahwa dari usaha pertambangan tersebut dihasilkan adalah pasir, grosokdan tanah urug kemudian dijual dengan harga yaitu pasir dijual denganharga Rp.160.000
Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri;Menimbang, bahwa usaha pertambangan tersebut memperkerjakan 3(tiga) orang pekerja yaitu saksi Yulianto bin Muhaimin adalah sebagai checkersedangkan saksi Suhariono dan saksi Pujianto adalah sebagai operator;Menimbang, bahwa dari usaha pertambangan tersebut dihasilkan adalahpasir, grosok dan tanah urug kemudian dijual dengan harga yaitu pasir dijualdengan harga Rp.160.000, per rit /truck, sedangkan untuk tanah urug dijualdengan harga Rp.100.000, 220 noon nn
Register : 20-01-2015 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 20-01-2015
Putusan PN TANJUNG Nomor Nomor 200/Pid.B/2014//PN.Tjg Tanggal 13 Januari 2015 —
55 — 17
55 — 17
Menyatakan Terdakwa AGUS MADIAN Bin AMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Dari Pemerintah;2.
seluruhlam pirannya;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan :1Menyatakan terdakwa AGUS MEDIAN Als AGUS Bin AMAN, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kegiatan niagaBahan Bakar Minyak tanpa memiliki izin usaha
PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut :Bahwa terdakwa AGUS MEDIAN Bin AMAN pada hari Jumat tanggal 06 bulan Juni tahun2014 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun2014 bertempat di PT CHINA MACHINERY INDUSTRY FIFTH CONSTRUCTION CORPINC di Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong atau setidak tidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, melakukan kegiatan niagasebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa memiliki izin usaha
per liternya dandijual saksi ALI RAHMAN kepada terdakwa dengan harga Rp 13.150 per liter.Bahwa PT KARYA JADI PERDANA MANDIRI bukan sebagai agen/ penyalur dariPertamina dan hanya sebagai pelanggan / konsumen dan terdakwa selaku direktur PTADIT PUTRA BORNEO telah menjual sebanyak 5000 liter solar dengan harga Rp13.450 per liter kepada PT CHINA MARCHINERY INDUSTRY FIFTHCONSTRUCTION CORP INC dimana terdakwa dalam melakukan penjualan / niagaBahan Bakar Minyak jenis solar tersebut tidak memiliki ijin usaha
Register : 18-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 K/TUN/2019 Tanggal 9 April 2019 — GUBERNUR ACEH VS USAHA DAGANG (UD) SAWMILL HAKIM MERIAH;
136 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR ACEH VS USAHA DAGANG (UD) SAWMILL HAKIM MERIAH;
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur AcehNomor 522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018 Tentang PengenaanSanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer HasilHutan Kayu (IUIPHHK) AN. Usaha Sawmill Hakim Meriah diKabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurAceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018 TentangPengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha IndustriPrimer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) AN.
Usaha Sawmill HakimMeriah di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;4.
Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Banda Aceh, dengan Putusan Nomor3/G/2018/PTUN.BNA., tanggal 5 Juli 2018, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan, dengan Putusan Nomor 183/B/2018/PTTUNMDN., tanggal 8November 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Gubernur AcehNomor 522/19/2018 Tanggal 25 Januari 2018 Tentang PengenaanSanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer Hasil HutanKayu (IUIPHHK) An. Usaha Sawmill Hakim Meriah di Kabupaten BenerMeriah Provinsi Aceh;4.
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 164 K/TUN/2019ASHADI, SH.NIP. 19540924 198403 1 001. Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 164 K/TUN/2019
Putus : 17-02-2004 — Upload : 23-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11/C/PK/PJK/2004 Tanggal 17 Februari 2004 — Pt. Locomotif Eka Sakti; Direktur Jenderal Pajak
134 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kata Kunci : perizinan usaha, berbasis resiko, lembaga OSS
TUN/1/SEMA 1 2022 1012 — 0
- Denganberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kewenangan penerbitan perizinan berusaha tidak selalu berada pada Lembaga OSS/Kepala BKPM,tetapi harus sesuai peraturan dasar ... [Selengkapnya]
removed">yang diberi kewenangan baik secara atribusi, delegasi, atau mandat,sehingga untuk menentukan Tergugat dalam sengketa tata usaha
Putus : 12-01-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2114 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 12 Januari 2011 — RUSWANDI alias WANDI bin JARKASIH
92 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Edi,Hamdi bin Umar Hilabi, Gamariana alias Umi dan Muhammad Ali Hilabi aliasHilabi (Terdakwa dengan berkas perkara disidangkan terpisah) pada hari Kamistanggal 25 Juni 2009 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009,bertempat di area Terminal Il D Bandar Udara Soekarno Hatta Tangerang atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tangerang, telah turut serta melakukan perbuatan pidana menempatkanTKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan
Abas dan Terdakwa Il Ruswandi aliasWandi menempatkan TKI tersebut tidak melalui Mitra Usaha di negara tujuan,yakni Negara Arab Saudi;Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 104 ayat (1) a UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTangerang tanggal 22 Desember 2009 sebagai berikut:1.
Ruswandi alias Wandi bin Jarkasih bersalahmelakukan tindak pidana "telah turut serta melakukan perbuatan pidanamenempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sesuai surat dakwaan JaksaPenuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM706/08/2009, tanggal 24 Agustus2009, dakwaan lebih subsidair;2. Menjatuhnkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanansementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;3.
ABAS (alm.) alias JEFRI aliasBIBIR dan Terdakwa II RUSWANDI alias WANDI bin JARKASH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "turut serta melakukan perbuatan pidana menempatkan TKI tidakmelalui Mitra Usaha;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan;Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan oleh paraTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;Menetapkan barang
Putus : 16-03-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01PK/TUN/2005 Tanggal 16 Maret 2006 — Ir. SURIADI HARDJA ; vs. Kepala Badan Pertanahan Nasional ; Ny. H. Ucu Sumiati alias Ny. H. Dulkapi ;
216 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
216 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 25-08-2008 — Upload : 06-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15PK/TUN/2008 Tanggal 25 Agustus 2008 — BUPATI BANJAR ; PT. WESI ARTHALOKATAMA ; WIBOWO SOELIANTO TJIE
276 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
276 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negara berupa Keputusan Tata Usaha NegaraNomor : 386 Tahun 2004 tanggal 21 Agustus 2004 tentang pemberian IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi (P.1) Surat Keputusan Bupati Banjar(Tergugat) ini diberikan kepada PT.
No.15 PK/TUN/2008Bahwa produk Keputusan Tata Usaha Negara berupa KeputusanBupati Banjar/Tergugat No. 386 Tahun 2004, tanggal 21 Agustus 2004tentang Pemberian Usaha Pertambangan ekplorasi tersebut, baru secararesmi diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 Juli 2005, melalui SuratKepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan,Kepala Bagian Tata Usaha Nomor : 540/516/SDBP/Distaben, tanggal 18 Juli2005, perihal : Konfirmasi Wilayah Kuasa Pertambangan (P.2) ;Bahwa Keputusan Bupati Banjar
Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Banjar (Tergugat)No. 386 Tahun 2004, tanggal 21 Agustus 2004 tentang Pemberian UsahaPertambangan Eksplorasi, yang diberikan kepada PT.
No.15 PK/TUN/2008Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;DALAM POKOK PERKARA :Ls2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanoleh Tergugat Bupati Banjar Nomor 386 Tahun 2004, tanggal 21 Agustus2004 tentang Pemberian Usaha pertambangan Eksplorasi, yangdiberikan kepada PT.
PaniteraPanitera Muda tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754 Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.15 PK/TUN/2008
Putus : 05-07-2006 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 474K/TUN/2003 Tanggal 5 Juli 2006 — NY. D.G. IROOTH SAKUL ; vs. KEPALA DINASPERUMAHAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ; FAUZY ALDJUFRI
192 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
192 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap