Ditemukan 555686 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2002
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Tanah 46/pdt.g/2004/pn bwi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Umum
Register : 26-09-2023 — Putus : 16-11-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 768/Pid.Sus/2023/PN Tjk
Tanggal 16 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
YANI MAYASARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
JAYA WARDANA bin MUBAHIS LUKMAN (Alm)
30 — 18
Pengadilan PN SELAYAR Pidana Umum
Register : 19-05-2022 — Putus : 09-06-2022 — Upload : 13-06-2022
Putusan PN SELAYAR Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Slr
Tanggal 9 Juni 2022 — Penuntut Umum:
EDY DJUEBANG, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.H. EMMANG Bin HAJI MURSIDI
2.GUNTUR Bin ACO
43 — 16
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 07-02-2023 — Putus : 15-03-2023 — Upload : 15-02-2024
Putusan PN LUWUK Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lwk
Tanggal 15 Maret 2023 — Penuntut Umum:
Agusjayanto, S.H., M.H
Terdakwa:
Rahun Sabbun Bin Jiun
22 — 11
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 16-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 304/Pid.Sus/2020/PN Bna
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
1.FERDIANSYAH, SH
2.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
M RUSLAN Bin MARZUKI
74 — 20
  • pidana Perikananyaitu secara bersamasama dengan sengaja memiliki, menguasai,membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantupenangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber dayaikan di kapal penangkap ikan di wilayah perikanan Negara RepublikIndonesia yang dilakukan Nelayan kecil, sebagaimana diatur dan diancamPasal 100B jo Pasal 85 jo Pasal 9 jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004
    dinakhodai oleh terdakwa beserta Anak Buah Kapal yaitusaksi MUNTARAN dan saksi SAIFUDDIN dibawa/dikawal/Adhock kePutusan No. 304/Pid.Sus/2020/PN.Bna halaman 6 dari 31Dermaga/Pelabuhan Pangkalan PSDKP Lampulo Banda Aceh berikut barang buktilainnya untuk pengusutan lebih lanjut;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggarPasal 100B jo Pasal 85 jo Pasal 9 jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum
Register : 20-07-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Idm
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
TISNA P. WIJAYA, SH
Terdakwa:
FIRMAN Bin DAENG MANESSA
35 — 15
  • Pasal42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalamdakwaan tunggal Penuntut Umum dan Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat(1) UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalamdakwaan kumulatif Penuntut Umum.2.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndangNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukankeberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang memberikan keterangan dengan dibawahSumpah masingmasing sebagai berikut :1.
    Dan sesuai yangtercantum di dokumen kapal tersebut;Bahwa benar Sesuai Pasal 42 ayat (3) UU No. 45 Thn 2009 TentangPerubahan atas UU No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, Setiapkapal perikanan yang akan berangkat berlayar melakukan penangkapanikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajibmemiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandardi pelabuhan perikanan;Bahwa benar Yang dimaksud Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yaituDokumen kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar
    Setiap Kapal Perikanan :Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap kapal perikanan menurutketentuan pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananadalah termuat dalam penjelasan pasal 1 angka 9 adalah kapal, perahu, ataualat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan,mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutanikan, pengolahan ikan, pelatinan ikan, dan penelitian / eksplorasi perikanan
    Pasal 42ayat (3) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dakwaanPertama terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan Kedua yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Ad.1.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum
Register : 31-12-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 10/PID.SUS-PRK/2018/PT JAP
Tanggal 23 Januari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
Terbanding/Terdakwa : SAINUDDIN Alias SAENUDDIN
77 — 24
  • Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.SusPRK./2018/PT JAPMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut UmumTerdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yangpada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan SAINUDDIN ALIAS SAENUDDIN selaku nakhoda KMNIKHSAN
    JAYA 07 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAINUDDIN ALIASSAENUDDIN selaku nakhoda KMN IKHSAN JAYA 07 dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.. 50.000.000,(limapuluh juta rupia) subsidiair tiga (tiga
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.SusPRK./2018/PT JAPMENGADILIMenerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwamelalui Penasehat Hukumnya;Mengubah putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor127/Pid.Sus/2018/PN Ffk.
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum
Register : 19-12-2019 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Idm
Tanggal 30 Januari 2020 — Penuntut Umum:
TISNA P. WIJAYA, SH
Terdakwa:
ABDUL YANI Bin Alm SARTA
8 — 7
Pengadilan PN BARRU Pidana Umum
Register : 15-01-2019 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BARRU Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Bar
Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SATRIANI. AS,S.H
Terdakwa:
1.USMAN Alias SEMMANG Bin LA HAJJI
2.DEDI Bin USMAN
32 — 8
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum
Register : 24-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Tlg
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
PUJI ASTUTI, S.H.
Terdakwa:
ZIDAR FAJAR TAUFAN
32 — 8
  • daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang mana niat untuk itutelah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainyapelaksanaan itu bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
    tentang Perikanan joUndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, atau kedua terhadap Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UndangUndang RI Nomor 45Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN TlgTahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 KUHP, sehinggaMajelis Hakim
    dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut di atasmemilin langsung dakwaan yang dianggap paling relevan dalam perkara iniyaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo Pasal16 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan joUndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, dimana unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
    Agus Perigi (DPO) di wilayahTulungagung, dilakukan dan/atau melibatkan bukan hanya Terdakwa seorang;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaunsur ini juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 jo Pasal 16ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan joUndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
    tentang Perikanan jo UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 27-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 10-05-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
SURANTO Als ANTO Bin SUDIYO
33 — 14
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 04-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Jmb
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.RENDI WINATA,SH
2.RONIUL MUBAROQ
Terdakwa:
SABHA MITRA Anak O HIDAYAT
55 — 18
  • tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang kami dakwakan.Menjatukan pidana terhadap terdakwa SABHA MITRA Als MITRAAnak Dari O.
    tentang Perikanan Jo UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.
    tentang Perikanan yang telah dirubah dengan UU RINomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.Bahwa Lobster termasuk Jenis Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 dalam UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telahdirubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, bahwaIkan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklusnya beradadi dalam lingkungan perairan.
    keluarkan dari perairan, telah keluardari WPPNRI;b). sesuai dengan UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangperikanan sebagaimana di ubah dengan Undang Undang RI Nomor 45Tahun 2009 dalam pasal 7 ayat (2) huruf p ditegaskan bahwa Setiap orangyang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajibmematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai :ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap.
    tentang Perikanan Jo UU RI No. 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 15-12-2022 — Putus : 02-01-2023 — Upload : 16-01-2023
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Pkj
Tanggal 2 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.AKHMAD PUTRA DWI
2.MUH. HAFILUDDIN, SH
Terdakwa:
1.SUKUR DG REWA BIN SUDDIN
2.MOKE ALIAS RURUNG BIN KASENG
3.RISMAN ALIAS CEMMANG BIN SYAMSUDDIN
4.BASIR BIN SUKUR DG REWA
5.AMIRUDDIN ALIAS ROA BIN SUDDIN
6.SATTU BIN DG GADING
59 — 13
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum
Register : 09-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN SLEMAN Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
EDI BUDIANTO,SH
Terdakwa:
NGADINO Bin KARYO DIKORO
111 — 14
  • Nyawa melayang, bisa terkena alat strum ikannya sendiri.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti akan maksudnya dan atas dakwaan tersebutTerdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi yang telah memberikan
    Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada DinasKelautan dan Perikanan Propinsi DIY; Bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatanuntuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam dibudidayakandengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakanHalaman 6 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smnkapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, mengolah dan / atau mengawetkannya; Bahwa yang dimaksud dengan alat tangkap ikan, sesuai dengan UURI No. 31 Tahun 2004
    dihariSelasa;Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN SmnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1) Jopasal 8 ayat (1) Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004
    unsur ke2, ke3 dan ke4sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsurkesatu setiap orang telah pula terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa;Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN SmnMenimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimanatersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwatelah memenuhi unsur pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undangundang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31Tahun 2004
    jalannya persidangan; Terdakwa melakukan perbuatannya untuk memenuhi kebutuhankonsumsi keluarga;Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2020/PN Smn Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;Mengingat ketentuan pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RINomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN JANTHO Pidana Umum
Register : 15-04-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Jth
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DHIKA SAVANA, S.H.M.H.,
Terdakwa:
MUCHTAR Bin HARUN
67 — 37
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum
Register : 20-07-2023 — Putus : 14-08-2023 — Upload : 04-09-2023
Putusan PN PRAYA Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Pya
Tanggal 14 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.Luh Putu Esty Punyantari, S.H
2.Arin Pratiwi Quarta, S.H
3.MUHAMMAD RUSDI, S.H.,M.H.
4.HERU SANDIKA TRIYANA, S.H.
5.Luh Putu Esty Punyantari, S.H
Terdakwa:
JONI HARTAWAN
23 — 17
Pengadilan PN BUNTOK Pidana Umum
Register : 09-02-2023 — Putus : 28-02-2023 — Upload : 01-03-2023
Putusan PN BUNTOK Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Bnt
Tanggal 28 Februari 2023 — Penuntut Umum:
Agus Hariyanto, S.H.
Terdakwa:
BAMBANG SUHARTONO Bin RAHMANI
39 — 16
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 19-09-2022 — Putus : 11-10-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bna
Tanggal 11 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
1.ZULKIFLI, SH
2.Ibsaini, SH
3.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
1.SABARUDIN Bin MUKHLIS
2.RAHMAD RUKHAIMI Bin MUHAMMAD AR
3.AZWAR FIADI Bin BASRI
4.ARLIS ISNAININDIRA Bin JUARDI
90 — 24
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 22-12-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 08-02-2024
Putusan PN LUWUK Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Lwk
Tanggal 11 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Reza Pahlevi, S.H.
2.JAINUARDY MULIA, S.H
3.Muhammad Taufik Wahab, S.H.
Terdakwa:
YUSRANG alias YUSRAN
27 — 21
Pengadilan PN CIBADAK Pidana Umum
Register : 26-07-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 16-08-2023
Putusan PN CIBADAK Nomor 237/Pid.Sus/2023/PN Cbd
Tanggal 15 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.HAYOMI SAPUTRA, SH
2.ANDI MUHAMMAD ARIEF, SH
3.DHIKI KURNIA, S.H.
4.ANDI ARDIANI, S.H.,L.L.M.
5.AJI SUKARTAJI, S.H.
6.HERU PUJIONO, SH
Terdakwa:
BEDIN BIN ABAS
42 — 23
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Umum
Register : 22-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN KALABAHI Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Klb
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ZULKARNAEN
Terdakwa:
IRHAM
148 — 30
  • Menyatakan terdakwa IRHAM terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Nahkoda kapal perikanan yang tidakmemiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dalam surat dakwaan,diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) UU 45tahun 2009 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 2004 tentangPerikanan.2.
    Amanah 05 GT 27di dekati oleh Kapal Patroli KP XXII 2004 milik Ditpolairud Polda NTT dankemudian dilakukan pemeriksaan kapal dan dokumen oleh Tim PatrolliDitpolairud Polda NTT. Bahwa terdakwa di dalam melakukan pengangkutan ikan tersebutterdakwa tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan atau SIKPI.Selanjutnya kapal KMN. Amanah 05 GT 27 yang dinahkodai oleh terdakwaditangkap oleh Kapal Patroli KP XXII 2004 pada wilayah Perairan BaranusaKab.
    Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur posisi 08 11' 781" LS dan 124 04'236" BT, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 07.26Wita.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam denganpidana sesuai Pasal 94 Jo Pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan.ATAUKEDUA:Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN KIbBahwa ia terdakwa IRHAM alias IRHAM sebagai Nakhoda KMN.Amanah 05 GT 27 pada hari
    Amanah 05 GT 27di dekati oleh Kapal Patroli KP XXII 2004 milik Ditpolairud Polda NTT dankemudian dilakukan pemeriksaan kapal dan dokumen oleh Tim PatrolliDitpolairud Polda NTT. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 02.00 Witaterdakwa berlayar dari Pelabuhan Baranusa menuju Perairan Baranusa danselanjutnya melakukan kegiatan pengankutan ikan dari nelayan, terdakwatidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
    Selanjutnya kapal KMN.Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN KIbAmanah 05 GT 27 yang dinahkodai oleh terdakwa ditangkap oleh KapalPatroli KP XXII 2004 pada wilayah Perairan Baranusa Kab.