Ditemukan 359062 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2391 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Januari 2017 — Rachmad SR Sampetoding
632 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Mamuju menghukum Terdakwa karena sebagai Kuasa Konsorsium pemenang lelang telah menelantarkan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro di Kabupaten Mamuju Utara sehingga aliran listrik yang sangat ... [Selengkapnya]
  • adalahPemohon Kasasi dianggap telah melakukan tindak pidana korupsiterkait pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Bantuan PeningkatanInfrastruktur Listrik PLTMH wilayah Sulawesi Barat tahun anggaran2009 yang dananya bersumber dari dana APBN pada KementrianDaerah Tertinggal:;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor: 15 tahun 2004 tentangPemeriksaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuanganNegara pada bab II lingkup pemeriksaan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2)memberikan kewenangan kepada BPK selaku Badan/ Lembaga
    Perbuatan Terdakwa tidak sesuaidengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 12/SPKENG/P2IPDep.II/PDT/IX/2009 tanggal 7 September 2009 sehingga perbuatan Terdakwamerupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa demi memperkayadiri sendiri atau orang lain atau korporasi telah menelantarkan proyekpembangunan pembangkit listrik tenaga Mikro Hidro di Kabupaten MamujuUtara sehingga aliran listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidakdapat dipenuhi oleh Pemerintah;Bahwa lembaga lain selain BPK misalnya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 25-11-2013 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 1 Juli 2014 — HARISH ARJANDAS TOLANI,dk melawan LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS),dkk
100 — 42
  • HARISH ARJANDAS TOLANI,dkmelawanLEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS),dkk
    LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), beralamat di Equity TowerLantai 20 dan 21, SCBD Lot 9, Jl.
    PenjaminSimpanan (LPS) masuk dalam kategori tidak layak boyar dengan alasankarena nasabah menerima cash back dan menurut Lembaga PenjaminSimpanan (LPS) pemberian cash back kepada nasabah penyimpan dibank IF1 dapat dipersamakan dengan pemberian bunga kepada nasabahsehingga sebagai bunga yang diperhitungkan kepada nasabah".
    Bank IFI (Dalam Likuidasi) adalah layak bayar oleh Lembaga PenjaminSimpanan sebagai pengambil alin dan likuidator PT.
    Nasabah Penyimpanan merupakan pihak yang menyebabkan keadaanbank menjadi tidak sehat;Bahwa mencermati bukti Para Penggugat, maka seyogianya ParaPenggugat tidak masuk dalam kriteria Pasal 19 ayat (1) huruf b Undangundang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. ParaPenggugat bahkan sama sekali tidak mendapatkan keuntungansebagaimana yang diharapkan apalagi sebagai penyebab PT.
    Penjamin Simpanan sesuaikewenangannya pada Pasal 6 ayat 2 UU No.24 Tahun 2004 yang dilakukanpada tanggal 17 April 2009 maka dinyatakan Pembubaran Badan Hukumdan juga sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Lembaga PenjaminSimpanan Nomor 2/PPS/2008 Tentang Likuidasi Bank Pasal 18 yang manatelah dirubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 /PLPS/2011 Tentang Likuidasi Bank Pasal 20 serta UndangUndang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tim Likuidasi PT.Bank IFI (DL)dalam waktu
Pengadilan PN WONOSARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-06-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN WONOSARI Nomor 17/PDT.G/2014/PN.WNO
Tanggal 5 Februari 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA x PT, Bank Danamon Indonesia , Dkk
190 — 0
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIAxPT, Bank Danamon Indonesia , Dkk
    Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia atau disingkat LPKNI adalah perseroan nomor : AHU04158.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan MHukumPerseroan Terbatas PT. Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia yaitu Menyetujui Perubahan Badan Hukum PT.
    Klien aalah orang, badan hukum atau lembaga lain yangmenerima jasa hukum dari Advokat;c.
    Bahwa dalam kaitan kegiatan perlindungan konsumen yang dapatdilakukan masyarakat adalah Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia terdapat beberapa ketentuan yaitu :a. UU Perlindungan Konsumen yang mengatur :i. Pasal 1 angka 9:"Lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat adalah lembaga nonpemerintah yangterdaftar dan diaki oleh Pemerintah yang mempunyaikegiatan menangani perlindungan konsumen;ii.
    Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;Pasal8 :Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalamPasal6, OJK mempunyai wewenang :a. Melaksanakan peraturan pelaksanaan Undangundang ini;b.
    Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan olehpelaku di Lembaga Jasa Keuangan, dan;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 07-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — KISMAN PANGERAN vs LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL (LPJKN),
81 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KISMAN PANGERAN vs LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL(LPJKN),
    Fotokopi Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 8Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Sertifikasi Badan Usaha JasaKontruksi (Bukti P10)11. Fotokopi Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi NasionalNomor 8 Tahun 2013 tentang Persyaratan Asosiasi Perusahaan yangdiberikan kewenangan verifikasi dan validasi awal permohonan sertifikasibadan usaha jasa konstruksi (Bukti P11);12.
    Bahwa dasar hukum terbentuknya Lembaga PengembanganJasa Konstruksi (LPJK) adalah :a. Pasal 31 Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 54) yang menyatakan :Penyelenggara peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimanapada ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasakonstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen danmandiri.b.
    Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentangUsaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7) yang berbunyi :Untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksididirikan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnyadisebut Lembaga.3.
    TingkatNasional atau Gubernur untuk Lembaga Tingkat Provinsi;4.
    TingkatNasional atau gubernur untuk Lembaga Tingkat Provinsi.5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 02-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/PDT.SUS/2011
YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONAL ( YLPN ) PADANG; FIRSTA, SH., MM., CS.
42 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONAL ( YLPN ) PADANG; FIRSTA, SH., MM., CS.
    PUTUSANNo. 96 PK/PDT.SUS/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONAL (YLPN)PADANG, berkedudukan di Jl.
    Kampung Baru No.48 RT 04RW III Kelurahan Lubuk Lintah, Padangdalam hal ini semuanya memberi kuasakepada Vino Oktavia, SH; Ardisal, SH;Roni Saputra, SH; Poniman A, S HI;Dasmy Delda, SH, kesemuanya Advokatpada Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia (YLBHI) Kantor BantuanHukum Padang, beralamat di JalanPekanbaru No. 21 Ulak Karang, Padang;Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan
    alasanalasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukanUndangUndang, formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugattelah mengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagaiberikut:1 Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)pada Pengadilan Negeri Padang halaman 18 alinea 1 menyatakan:Quote:Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P.16, menjelaskan bahwabenarLembaga Bantuan Hukum Indonesia ,Lembaga
    kekhilafan yang nyata;Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasanalasantersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembalisebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonanpeninjauan kembali yang diajukan oleh: YAYASAN LEMBAGA
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Perijinan
Register : 25-04-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 28/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 20 Oktober 2014 — LEMBAGA NEGERI SIBAGANDING TUA (LNST),DKK VS GUBERNUR SUMATERA UTARA
209 — 152
  • LEMBAGA NEGERI SIBAGANDING TUA (LNST),DKK VS GUBERNUR SUMATERA UTARA
    Berdasarkan pasal 4 Akta Pendirian Lembaga Negeri Sibaganding Tua(LNST) Nomor 200 tanggal 21 Septembet 2013 tersebut, makaLembaga Negeri Sibaganding Tua (LNST) adalah sebagai lembaga yangbersifat umum dan tidak berorientasi secara spesifik pada kegiatan danmasalah lingkungan hidup, sebagaimana disyaratkan pada ketentuanPasal 92 ayat (3) huruf b UndangUndang Nomor : 32 Tahun 2009Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8.
    Dengan demikian bahwa Penggugat sebagai Ketua Pengurus HarianLembaga Negeri Sibaganding Tua, yang didirikan berdasarkan AktaPendirian Lembaga Negeri Sibaganding Tua (LNST) Nomor 200 di buatdihadapan Roida Gurning, SH, Notaris di Tarutung pada tanggal 21Halaman 53Putusan No.28/G/2014/PTUNM DNII.Septembet 2013. adalah sebagai lembaga yang bersifat umum dantidak berorientasi secara spesifik pada kegiatan dan masalahpelestarian lingkungan hidup, dan organisasi tersebut ternyatabelum pernah melaksanakan
    Sitompul sebagai Ketua I Lembaga NegeriSibaganding Tua.
    Tekait dengan standing to sue, apakah suatu kelompok/ lembaga /oganisasi mempunyai ius standi terhadap sengketa lingkungan hidup ;dan : === == = 55 == = 5+ 5 == = =2.
    Negeri Sibaganding Tuaberdasarkan Pasal 4 dan 10 Anggaran Dasar Lembaga Sibaganding Tuamengajukan Gugatan ke PTUN Medan ;Menimbang, bahwa memperhatikan Akta Pendirian Lembaga NegeriSibagandig Tua (LNST) Nomor 200 tanggal 21 September 2013 (Vide Bukti P2) tercatat pada Pasal 9 Pengurus terdiri dari Dewan Penasihat,KetuaUmum,Badan Pengurus Harian yang terdiri dan Ketua,Sekretaris danBendahara yang dibantu oleh Ketua Bidang, tercatat pada angka III BadanPengurus Harian Ketua adalah Lamsiang Sitompul
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-03-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN PADANG Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Pdg
Tanggal 22 Desember 2015 — FAUZAN BAKHTIAR, dkk melawan YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONAL SUMATERA BARAT
61 — 20
  • FAUZAN BAKHTIAR, dkk melawan YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONAL SUMATERA BARAT
    PEMBANGUNANNASIONAL SUMATERA BARAT telah mengumumkan pula bahwaTergugatlah yang berwenang untuk mengelola lembaga pendidikandibawah naungan YAYASAN LEMBAGA PEMBANGUNAN NASIONALSUMATERA BARAT.
    Rimaison Syarif.SHKeduanya adalah Tim Kuasa Hukum Yayasan Lembaga PembangunanNasional (YLPN), Sekretariat di Jalan S.Parman No.90 Lantai 2 Padangdirubah menjadi:Yang bertandatangan dibawah ini:1. Pebrinaldi.SH;2.
    Adanya surat dari Ketua Yayasan Lembaga PembangunanNasional Nomor: 02/06.04/YLPN2007 Tanggal 21 Desember2007 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap untuk tenagapengajar di AKBPSTIE KBP Padang.b. Adanya surat dari Ketua Yayasan Lembaga PembangunanNasional Nomor: 07/06.04/YLPN2008 Tanggal 29 Mei 2008Tentang Pengangkatan Dosen Tetap pada pasca sarjana MMSTIE KBP Padang.c.
    Mukhtar Isa, Alm Bakhtiar Buyung dan Alm DrsAzwar glr Dtk Rajo Palembang dengan Yayasan Lembaga PembangunanNasional sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Nomor 09 Tanggal28 Mei 2007 yang didirikan oleh Alm Drs. H.
    Tidak adanya akta notaris ataupun bukti outentik lainnya yangmengatakan bahwa Yayasan Lembaga PembangunanNasional Padang nomor : 6 tanggal 7 Februari 1972 telahdilakukan perubahan akta atau2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perumahan
Register : 02-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 264/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 20 Maret 2019 — DARWIN MASRUL HARAHAP ; KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
276 — 179
  • DARWIN MASRUL HARAHAP ; KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
    DARWIN MASRUL HARAHAP, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanMantan Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penerbangan dan AntariksaNasional (LAPAN), Beralamat di Komplek Lembaga Penerbangan danAntariksa Nasional (LAPAN) Blok H4 No. 65, Pekayon, Pasar Rebo,dakalta TMU L~~~ nnn nn nnn nmin nnnSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING:MELAWANKEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,Berkedudukan di Jalan Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, JakartaTimur.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 14-05-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 P/HUM/2013
Tanggal 23 September 2013 — LEMBAGA PERBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI KECIL (DAKSINAPATI) VS MENTERI KEHUTANAN RI;
174 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PERBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI KECIL (DAKSINAPATI) VS MENTERI KEHUTANAN RI;
    Bahwa sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemohon memiliki1.tanggung jawab untuk berperan serta dibidang kehutanan sebagaimanayang diatur dalam Pasal 68 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan yang berbunyi: ( Bukti P4 );a. Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yangdihasilkan hutan;b.
    Kerugian Pemohon; Tertutup kesempatan bagi Pemohon dalam berusaha di bidangpertambangan di kawasan hutan; Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) yang bertujuanuntuk mensinergikan potensi yang dimiliki dalam pemberdayaanmasyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriandibidang pendidikan, pertanian, perikanan, perkebunan,pertambangan, kehutanan dan kesehatan, dengan melakukankegiatankegiatan sebagai berikut : penelitian, penguasaan teknik,Halaman 12 dari 39 halaman.
    Pemberdayaan MasyarakatEkonomi Kecil (DAKSINAPAT) (Bukti P 1b);Fotokopi Tanda Terima Akta Pendirian Yayasan Lembaga PemberdayaanMasyarakat Ekonomi Kecil (DAKSINAPATI) (Bukti P 1c);Fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Repubrik Indonesia NomorP.14/Menhutll/2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MenteriKehutanan Repubrik Indonesia Nomor P.18/Menhutll/2011 TentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Bukti P 2a);Fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Repubrik Indonesia NomorP.18/Menhutll/2011 Tentang
    Sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon pada permohonannya halaman10 bahwa status hukum Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) yang mempunyai fungsi serta peran sebagai berikut:a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomianggota khususnya dan masyarakat umumnya serta untukmensejahterakan ekonomi dan sosial;b. Memperoleh perekonomian anggota khususnya dan masyarakat padaumumnya sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomiannasional:c.
    Akta Nomor 23 tanggal 17Pebruari 2006 tentang Akta Pendirian Yayasan Lembaga PemberdayaanMasyarakat Ekonomi Kecil yang dibuat dihadapan Suhardi Hadi Santoso, S.H.Notaris di Jakarta (Akta Nomor 23) berikut aktaakta perubahannya, memilikitanggung jawab untuk berperan serta di bidang kehutanan sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 68 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan;Halaman 38 dari 39 halaman.
Pengadilan PT JAKARTA
Register : 07-10-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 595/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 13 Desember 2016 —
73 — 50
  • PT.BANK MEGA SYARIAH >< DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA
    BANK MEGA SYARIAH, beralamat di Menara Mega Syariah Jalan HR.Rasuna Said Kaviing 19 A Jakarta, Selanjutnya disebutPEMBANDING semula TERGUGAT;MelawanDANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA, beralamat di WismaBumiputera, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 75 Jakarta Selatan,yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: ARIE SUTIYONO, SH.,SE.MM, AAW, AAK, CFP., FEBBY GHULAM NAJMUDDWNN, SH.
    Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Dana Pensiun LembagaKetentuan Perundangundangan yang berlaku di Indonesia; Bahwasebagaimana ketentuan Peraturan Dana Pensiun Lembaga KeuanganHal 1 Putusan No.595/PDT/2016/PT.DKIBumiputera vide Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP775/KM.10/2012 sebagaimana tercantum dalam Berita Negara RI Nomor 20/DPtahun 2012 tambahan Berita Negara RI Nomor 15 tanggal 19 Februari2012, salah satu kekayaan Penggugat adalah hasil dari investasi;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1859 K/Pdt/2012
Tanggal 20 Mei 2013 — YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEDESAAN (YAYASAN LPTP) VS SUGENG UTOMO
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEDESAAN (YAYASAN LPTP) VS SUGENG UTOMO
    PUTUSANNomor : 1859 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGIPEDESAAN (YAYASAN LPTP), berkedudukan di Jalan RayaPalur KM 5 Tegal Asri, RT. 04, RW. 06, Desa Ngringo, KecamatanJaten, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasakepada ZAHRU ARQOM, SH.,MH..
    pemilik atas obyek sengketa dansecara sah pula dalam pengusaannya;Bahwa halhal tersebut diatas dapat dilihat dalam pertimbangan hukumputusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 22/Pdt.G/2010/PN.Krayhalaman 17 dan 18, yang antara lain menyebutkan:Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P11 tersebut sertaketerangan para saksi, terungkap fakta hukum bahwa riwayat kepemilikandari tanah tersebut diatas adalah semula milik Sudiyono Tjokrosoemo, suamiTrisnaningsih yang telah dijual kepada Yayasan Lembaga
    tidak dibantaholeh Para Tergugat dan II, bahkan telah diakuinya, yang mana pengakuantersebut merupakan bukti sempurna dan ternyata pula bersesuaian denganbukti P7 pada point f dan bersesuaian pula dengan bukti P6 pada point 1dan 2 serta bersesuian pula dengan bukti P8 pada point 1 ;Menimbang ternyata jual beli tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihakpenjual sebagai pihak yang paling berkompeten";Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa tanah tersebutdiatas adalah hak milik sah Yayasan Lembaga
    No. 1859 K/Pdt/2012Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGIPEDESAAN (YAYASAN LPTP) tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-09-2016 — Upload : 06-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 26 September 2016 — YAYASAN GRAHAMAS SEJAHTERA/ELOKUENSI (LEMBAGA BAHASA INTERNASIONAL) VS ABDUL LATIF
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN GRAHAMAS SEJAHTERA/ELOKUENSI (LEMBAGA BAHASA INTERNASIONAL) tersebut;
    YAYASAN GRAHAMAS SEJAHTERA/ELOKUENSI (LEMBAGA BAHASA INTERNASIONAL) VS ABDUL LATIF
    Pekerja/ouruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungankerja kepada lembaga perselisihan hubungan industrial dalam halpengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:2.
    sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003, Upah Termohon Kasasi bulan November 2014disamping itu masa kerja Termohon Kasasi sudah 22 (dua puluh dua) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: Yayasan Grahamas Sejahtera/Elokuensi (Lembaga
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASANGRAHAMAS SEJAHTERA/ELOKUENSI (LEMBAGA BAHASAINTERNASIONAL) tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 September 2016 oleh Dr. H.Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., danH.Buyung Marizal, S.H.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 03-06-2022 — Putus : 06-03-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN CIBINONG Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Cbi
Tanggal 6 Maret 2023 — Penggugat:
Lembaga Penjamin Simpanan
Tergugat:
Elisabeth Setiabudi
170 — 28
  • Penggugat:
    Lembaga Penjamin Simpanan
    Tergugat:
    Elisabeth Setiabudi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1336 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — SIHOL PANGARIBUAN VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RIAU LESTARI, DK
52 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SIHOL PANGARIBUAN VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RIAU LESTARI, DK
    LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) RIAULESTARI, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, KomplekSentral Niaga Nomor 11, Lantai Il, RT 01 RW 03, KelurahanAir Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;2.
    ZAINAL EFENDI , bertindak untuk diri sendiri maupunselaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) RiauLestari, beralamat di Jalan Kampung Baru No mor 28, RT003 RW 017 , Kel urahan Rejosari , Kec amatan TenayanRaya, Kota Pekanbaru;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugatsekarang Para Termohon
    Strata Satu (S1)dengan Nomor Seri ljazah 353/UGMM/2002 tertanggal 16 Desember 2002serta dikuatkan dengan Surat Keterangan Badan Hukum PendidikanYayasan Universitas Generasi Muda tertanggal 9 Juli 2015 dan SuratPernyataan Nomor 125/R/BHPUGMM/VII/2015 dari Yayasan UniversitasGenerasi Muda dan Akademi Perkebunan Medan tertanggal 9 Juli 2015serta Surat Keterangan Alumni Nomor 52/R/BHPUGMM/VIII/2015 dariBadan Hukum Pendidikan Universitas Generasi Muda Medan tertanggal 20Agustus 2015;Bahwa Tergugat adalah Lembaga
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 03-06-2022 — Putus : 26-09-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Cbi
Tanggal 26 September 2022 — Penggugat:
Lembaga Penjamin Simpanan
Tergugat:
Lina Kwerianta
55 — 15
  • Penggugat:
    Lembaga Penjamin Simpanan
    Tergugat:
    Lina Kwerianta
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 39/PDT/2015/PT YYK
Tanggal 7 Juli 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA x PT, Bank Danamon Indonesia , Dkk
163 — 6
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIAxPT, Bank Danamon Indonesia , Dkk
    Perlindungan Konsumen) Nomor519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang dan status lembaga adalahBadan Hukum telah memenuhi yang dipersyaratkan UndangUndang danPeraturan Pemerintah dan berlaku di seluruh Indonesia.
    UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukanoleh lembaga tertentu yang memiliki legal standing;Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia berdasarkan pemberian hak oleh UndangUndang, berhak mengajukangugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanyamenuntut hakhak yang diberikan oleh UUPK untuk melindungi konsumen yangmengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat.
    Hak yang dimiliki lembaga demikiandikenal dengan hak gugat LSM (NGOs standing).
    Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia yaitu Menyetujui Perubahan Badan Hukum PT.
    Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia terdapat beberapa ketentuan yaitu :a UU Perlindungan Konsumen yang mengatur :iiiPasal 1 angka 9:Lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftardan diaki oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatanmenangani perlindungan konsumen;Pasal 46 ayat (1); Gugatan atas pelanggaran pelaku usahadapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentukbadan hukum atau yayasan, yang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 20-09-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 267/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 22 Nopember 2017 — RIKA SUWANA BUDI; KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN);
97 — 21
  • RIKA SUWANA BUDI; KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-12-2019 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3399 K/Pdt/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) VS Ny. AIDA SUTARA M, DKK
194 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) VS Ny. AIDA SUTARA M, DKK
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), yang diwakilioleh Kepala Eksekutif Fauzi Ichsan, berkedudukan di JalanJenderal Sudirman, Kav. 5253, Equity Tower, Lantai 2021,Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal inimemberi kuasa kepada Arie Budiman dan kawankawan,Para Internal Lawyer/Advokat pada Lembaga PenjaminSimpanan, beralamat di Jalan Jenderal
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2011 — Putus : 30-03-2011 — Upload : 15-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 02/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 30 Maret 2011 — Raden Nuh;Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan
159 — 175
  • Raden Nuh;Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan
    BerdikariInsurance (Persero).Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 PENGGUGATmenerima surat keputusan tersebut berdasarkan suratpengantarnya, yakni Surat Ketua Badan Pengawas PasarModal dan Lembaga Keuangan Nomor 262/BL/2010tertanggal 20 Desember 2010 dengan PerihalPenyampaian Salinan Keputusan Ketua Badan PengawasPasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan di dalam surattersebut juga terdapat isi surat yang menyatakan padaPoint 2nya: 2...Untuk selanjutnya, Sdr.
    DALAM EKSEPSISurat Nomor: S262/BL/2010 tanggal 20 Desember 2010Perihal: Penyampaian Salinan Keputusan Ketua BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan bukan merupakanKeputusan Tata Usaha Negara ; 1.
    Bukti P9.a: Salinan Keputusan Ketua Badan PengawasPasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP533/BL/2010 Tanggal 9 Desember 2010 TentangPenetapan Hasil Penilaian Kemampuan DanKepatutan Atas Nama Raden Nuh. (Fotocopy darifotocopy)13. Bukti P9.b: Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modaldan Lembaga Keuangan Nomor: SR262/BL/2010Tanggal 20 Desember 2010 perihal PenyampaianSalinan Keputusan Ketua Badan Pengawas PasarModal dan Lembaga Keuangan. (Fotocopy darifotocopy)14. Bukti P10 : Surat PT.
    BuktiT1T2:T3T4: Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas PasarModal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP533/BL/2010 Tanggal 9 Desember 2010 TentangPenetapan Hasil Penilaian Kemampuan DanKepatutan Atas Nama Raden Nuh. (Fotocopysesual dengan asli) ;Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal danLembaga Keuangan Nomor : SR262/BL/2010Tanggal 20 Desember 2010 perihal PenyampaianSalinan Keputusan Ketua Badan Pengawas PasarModal dan Lembaga Keuangan.
    (Fotocopy sesual dengan asli) ;Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modaldan Lembaga Keuangan Nomor : S929/MK.10/2008Tanggal 16 Juni 2008 Perihal Sanksi PembatasanKegiatan Usaha. (Fotocopy sesual denganasli) ;Salinan Peraturan Ketua Badan PengawasPasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : PER04/BL/2009 Tanggal 24 April 2009 TentangPedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan BagiDireksi dan Komisaris PerusahaanPerasuransian.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 08-11-2010 — Upload : 06-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 K/Pdt/2010
Tanggal 8 Nopember 2010 —
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA KEUANGAN (MIKRO) TRIJAYA GUNA
    Lawang, Kecamatan Lawang,Kabupaten Malang,Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugattelah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat danTergugat , di Kantor Lembaga
    Notaris di Malang, dimanadinyatakan bahwa Tergugat Il dan Tergugat Ill memberikan kuasa khususkepada Tergugat untuk menggunakan harta milik Tergugat Il dan Tergugatlll (Suami istri) tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 00323 berupa sebidangtanah beserta rumah yang berdiri di atasnya sebagai jaminan hutangTergugat di Lembaga Keuangan/BadanBadan pemberi kredit dengansegala konsekwensi hukum yang akan terjadi (P6);.
    Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan memori kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusan tertanggal 1 Juli 2009melawan Lembaga Keuangan (Mikro) Tri Jaya Guna sebagai TermohonHal. 10 dari 14 hal. Put.