• Bumi Megah Jaya
  Tergugat:
  Direktorat Pengelolaan Keuangan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) cq Direktorat Jendral Keuangan Negara (DJKN)
  Turut Tergugat:
  1.Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Surabaya
  2.Notaris Lushun Adji Darmanto, S.H
  3.I Gusti Ketut Putra

• SUHARTI Nomor Rekening sistem lama Nomor Rekening 011500088 kemudian system baru no. rekening 101900088 atas nama Sdri. SUHARTI;Dikembalikan kepada saksi SUHARTI;- 1 (satu) bendel mutasi rekening tabungan simpanan Mudharabah; 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan sistem baru;Dikembalikan kepada pihak Kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Beringharjo Cabang Caruban melalui saksi WAHYU MAHENDRA, S.Hut;5.

  saksiSUHARTI ada yang sebagianh disetorkan ke teller Kantor Koperasi JasaKeuangan Syariah BMT Beringinharjo yaitu saksi IKA PURWANINGSIH danada sebagian yang tidak disetorkan ke teller oleh terdakwa ;Bahwa sekira bulan Pebruari 2014 saksi SUHARTI datang ke KantorKoperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Beringharjo ingin mengambil uangdengan membawa buku tabungan dimana dalam buku tabungan jumlahsaldonya sebesar Rp. 23.000.453 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluhtiga rupiah) setelah di cek dalam sistem

  SUHARTINomor Rekening sistem lama Nomor Rekening 011500088 kemudiansystem baru no. rekening 101900088 atas nama Sdri.

  rekening koran tabungan tidak samadengan buku tabungan sistem Mudharabah tersebut;Bahwa selisinnya kurang lebin sebesar Rp. 5.000.000 , (lima jutarupiah);Bahwa nama Anggota/Mitra Koperasi yang uangnya tidak disetorkan olehterdakwa tersebut adalah Bu SUHARTI;Bahwa yang melaporkan saat itu adalah Bu SUHARTI;e Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut, tidak adaizin;2.

  SUHARTINomor Rekening sistem lama Nomor Rekening 011500088 kemudian systembaru no. rekening 101900088 atas nama Sdri.

  SUHARTINomor Rekening sistem lama Nomor Rekening 011500088 kemudiansystem baru no. rekening 101900088 atas nama Sdri. SUHARTI;Dikembalikan kepada saksi SUHART;e 1 (satu) bendel mutasi rekening tabungan simpanan Mudharabah; 1(satu) lembar rekening Koran tabungan sistem baru;Dikembalikan kepada pihak Kantor Koperasi Jasa Keuangan SyariahBMT Beringharjo Cabang Caruban melalui saksi WAHYU MAHENDRA,S.Hut;1.

• 6 (enam) lembar Laporan Data Transaksi Member yang dikeluarkan melalui sistem parkir.
• 2 (dua) lembar Laporan Data Transaksi Harian yang dikeluarkan melalui sistem parkir.

Dikembalikan kepada PT. KIM MAY INDONESIA melalui saksi BONG THIAM KIM.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar data hasil audit.6 (enam) lembar Laporan Data Transaksi Member yang dikeluarkanmelalui sistem parkir. 2 (dua) lembar Laporan Data Transaksi Harian yang dikeluarkan melaluisistem parkir.Dikembalikan kepada PT. KIM MAY INDONESIA melalui saksi BONG THIAMKIM.4.

Kim May Indonesiadan menerima upah setiap bulannya bertanggung jawab untuk menerima uanghasil setoran parkir dari masingmasing kasir parkir untuk kemudian disetorkan kerekening Perusahaan, bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan uang hasilparkir Gedung OnePM untuk digunakan kepentingan pribadinya, kemudian atasinformasi tersebut Perusahaan melakukan audit internal dan setelah dilakukanaudit oleh saksi Lydia Grace ditemukan selisih data antara laporan sistem parkirdengan laporan Mutasi Bank milik

(tiga juta rupiah) setiap harinyadan setiap membernya dengan total jumlah sekitar Rp. 53.902.000, (lima puluhtiga juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) oleh Terdakwa tidak disetorkan kerekening perusahaan melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa untukkeperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari perusahaan,Setelah dilakukan audit internal oleh perusahaan yang dilakukan dengan caramenghitung selisin antara Laporan sistem parkir dengan Mutasi Rekening BankMilik Perusahaan PT.

parkir dengan laporan MutasiBank milik Perusahaan, lalu setelah dilakukan Konfirmasi kepada Terdakwaterkait dengan adanya selisih data antara Laporan sistem parkir dengan MutasiBank milik Perusahaan akhirnya Terdakwa mengakui telah melakukanPenggelapan Uang hasil parkir yang dilakukan dengan cara sebagian danaatau uang hasil setoran parkir yang diterima oleh Terdakwa dari masingmasing Kasir parkir terhitung mulai dari bulan Agustus 2018 sampai denganbulan Oktober 2018 dengan jumlah rupiah mulai

Memerintahkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar data hasil audit. 6 (enam) lembar Laporan Data Transaksi Member yang dikeluarkanmelalui sistem parkir. 2 (dua) lembar Laporan Data Transaksi Harian yang dikeluarkan melaluisistem parkir.Dikembalikan kepada PT. KIM MAY INDONESIA melalui saksi BONG THIAMKIM.6.

• M E N E T A P K A N :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan status CERAI HIDUP pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan elemen data Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 3403100309195 serta Kartu Keluarga Nomor 3403100309190005 atas nama DWI ARFIANI dirubah dengan status CERAI MATI;
  3. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan

  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan perubahan data Pemohon atas status perkawinan yang semula tercatat CERAI HIDUP dirubah dengan status CERAI MATI pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Kartu Keluarga;

• Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp145.000,00- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

• Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Periode 01 Juli s/d 30 September 2012 Triwulan III (Semester II);6. 1 (satu) buah CD SIMBOS dan SIMDIK;7. 1 (satu) lembar Faktur Penerapan Program Software SIMBOS dan SIMDIK dari Pusat Konsultasi Pemerintahan Daerah (PKPD);8. 1 (Satu) bundel Dokumen Laporan Penggunaan Dana Opeerasional Sekolah (BOS) SDN 1 Dadakitan Kecamatan Baolan Tahun Anggaran 2012 Periode Juli s/d September 2012;9. 2 (dua) lembar Sertifikat Bimbingan Teknis Penerapan Software Sistem

  Informasi Manajemen Sekolah B.O.S (SIMBOS) dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK) tanggal 24 25 dan 26 Juni 2012 di Aula Manggala Tolitoli, dari Pusat Konsultasi Pemerintah Daerah (PKPD);10. 1 (satu) buah CD Sistem Informasi Manajemen Sekolah B.O.S (SIMBOS) dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK);11. 1 (satu) bundel Foto Copy Penerapan Software Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK) dan Sistem Informasi Manajemen Sekolah B.O.S (SIMBOS).12. 1 (Satu) Bundel

  ,M.Si;36. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah BOS Periode Juli s/d September 2012 Triwulan III (tiga) Tahun Pelajaran 2011/2012;37. 1 (satu) lembar Sertifikat Bimbingan Teknis Penerapan Software Sistem Informasi Manajemen B.O.S (SIMBOS) dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK) tanggal 24, 25 dan 26 Juni 2012 di Aula Manggala-Tolitoli;38. 1 (satu) bundeln fotocopy Software Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK) dan Sistem Informasi

  Manajemen B.O.S (SIMBOS);39. 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS Periode Juli s/d September (Triwulan.III);40. 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan III Juli September 2012 SMP Negeri 1 Tolitoli;41. 3 (tiga) lembar Sertifikat Bimbingan Teknis Penerapan Software Sistem Informasi Manajemen B.O.S (SIMBOS) dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK) Tanggal 24, 25 dan 26 Juni 2012 di Aula Manggala-Tolitoli

  ;42. 1 (satu) buah CD SIMBOS dan SIMDIK;43. 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Operasional Sekolah (BOS) Periode JULI S/D SEPTEMBER 2012 Triwulan III Tahun 2012 SMPN 3 TOLITOLI;44. 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Penggunaan Dana BOS Periode Juli s/d September 2012 Triwulan Ke III SMP Negeri 2 Galang;45. 1 (Satu) lembar Surat Undangan Sosialisasi & Bimtek Penerapan Program Sistem Informasi Manajemen BOS dan Manajemen Pendidikan Berbasis IT;46. 1 (Satu) buah CD Sistem Informasi

  InformasiManajemen Sekolah B.O.S (SIMBOS) dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan(SIMDIK) tanggal 24 25 dan 26 Juni 2012 di Aula Manggala Tolitoli, dari Pusat KonsultasiPemerintah Daerah (PKPD);1 (satu) buah CD Sistem Informasi Manajemen Sekolah B.O.S (SIMBOS) dan SistemInformasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK);1 (satu) bundel Foto Copy Penerapan Software Sistem Informasi Manajemen Pendidikan(SIMDIK) dan Sistem Informasi Manajemen Sekolah B.O.S (SIMBOS).1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban

  InformasiManajemen Sekolah B.O.S (SIMBOS) dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan(SIMDIK) tanggal 24 25 dan 26 Juni 2012 di Aula Manggala Tolitoli, dari PusatKonsultasi Pemerintah Daerah (PKPD);1 (satu) buah CD Sistem Informasi Manajemen Sekolah B.O.S (SIMBOS) dan SistemInformasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK);1 (satu) bundel Foto Copy Penerapan Software Sistem Informasi Manajemen Pendidikan(SIMDIK) dan Sistem Informasi Manajemen Sekolah B.O.S (SIMBOS).1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban

  ,M.Si;1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan OperasionalSekolah BOS Periode Juli s/d September 2012 Triwulan III (tiga) Tahun Pelajaran2011/2012;1 (satu) lembar Sertifikat Bimbingan Teknis Penerapan Software Sistem InformasiManajemen B.O.S (SIMBOS) dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK)tanggal 24, 25 dan 26 Juni 2012 di Aula ManggalaTolitoli;1 (satu) bundeln fotocopy Software Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK)dan Sistem Informasi Manajemen B.O.S

  InformasiManajemen Sekolah B.O.S (SIMBOS) dan Sistem Informasi ManajemenPendidikan (SIMDIK) tanggal 24 25 dan 26 Juni 2012 di Aula Manggala Tolitoli, dari Pusat Konsultasi Pemerintah Daerah (PKPD);1 (satu) buah CD Sistem Informasi Manajemen Sekolah B.O.S (SIMBOS) danSistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK);1 (satu) bundel Foto Copy Penerapan Software Sistem Informasi ManajemenPendidikan (SIMDIK) dan Sistem Informasi Manajemen Sekolah B.O.S(SIMBOS).1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban

  ,M.Si;1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Dana BantuanOperasional Sekolah BOS Periode Juli s/d September 2012 Triwulan III (tiga)Tahun Pelajaran 2011/2012;1 (satu) lembar Sertifikat Bimbingan Teknis Penerapan Software Sistem InformasiManajemen B.O.S (SIMBOS) dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan(SIMDIK) tanggal 24, 25 dan 26 Juni 2012 di Aula ManggalaTolitoli;1 (satu) bundeln fotocopy Software Sistem Informasi Manajemen Pendidikan(SIMDIK) dan Sistem Informasi Manajemen B.O.S

• ., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkansistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama,sebagaimana dalam dakwaan pertama primair ;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Chuck Putranto, S.I.K oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun

• ., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan pertama primair ;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irfan Widyanto, S.H., S.I.oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh

• Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120100902944 oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
• Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
• Surat Iziin Usaha Perdagangan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
• Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
• Surat Izin Lokasi oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.

• Surat Izin Lingkungan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018
• Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
• Surat Izin Komersial/Operasional oleh Sistem OSS, tanggal 24 September 2018.
• Surat Perizinan Berusaha berbasis risiko NIB : 8120100902944 berikut lampiran.
• Surat Keterangan Nomor : 16/Ket_PERTEK/AB/VIII/2022, tanggal 20 Agustus 2022 dikeluarkan oleh CV. ABADI KONSULTAN.

• Memerintahkan Tergugat untuk tidak menghentikan system seketika dan sekaligus menyerahkan dan mengimplementasikan lisesnsi permanen core license system dan Core U2000 tersebut pada sistem, serta untuk memastikan sistem tetap berjalan secara normal, baik dan efektif sebagaimana mestinya agar Penggugat tetap dapat secara luas memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 17 butir a UU Telekomunikasi, terhitung sejak tanggal gugatan perkara aquo didaftarkan di

  Bahwa Tergugat mengancam melakukan penghentian (shutdown)Sistem, padahal Sistem merupakan jantung dari sistem operasional,yang mana bila dihentikan akan membuat semua layanan yangHalaman 4 dari 150 Pts. No. 625 /Pdt.G/2017/PN.JKt.

  urusan dukungan dan layanan Sistem dengan urusan hutangpiutang.6.

  akan melakukanpemutakhiran Sistem denganmenggunakan lisensi sementara (temporary license) ataulisensipermanen(permanent license).

  Berjalan dan berfungsinya Sistem, tidakmemiliki keterkaitan dengan perpanjangan lisensi sementara.Seandainyapun lisensi sementara tidak diperpanjang, Sistem yang telahdiserahkan oleh TERGUGAT akan TETAP DAPAT BERJALAN,BERFUNGSI dan BEROPERASI DENGAN BAIK karena Sistem tetapdapat berfungsi dengan menggunakan lisensi permanen yang dimilikioleh PENGGUGAT berdasarkan Kontrak Awal.

  Pst.Bahwa Tergugat tidak pernah tidak memperpanjang keberlakuan lisensisementara (temporary license) sehingga jaringan dan Sistem Penggugatsama sekali tidak mengalami gangguan apapun;Bahwa U2000 merupakan sistem penunjang yaitu sistem pemantauan(monitoring system) yang bukan merupakan sistem inti sehingga meskipuntanpa adanya U2000, core system akan tetap dapat dipergunakan, bahkanpemantauan tetap dapat dilakukan hanya saja pemantauan kinerjanyawajib dilakukan secara manual satu persatu dan tidak

• Deputu Sistem Informasi Kepegawaian
  2.Kepolisian Republik Indonesia Cq. Staf Sumber Daya Manusia Biro Fisikologi Mabes Polri

• DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI
  2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
  3.NGARIJAN SALIM
  Turut Tergugat:
  YAYASAN PERKUMPULAN RENANG MEDAN

• kejadian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana ringan;

• Memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan kembali terhadap Terdakwa I EDO FERNANDO SIHITE Als NANDO sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Biasa;
• Memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan kembali terhadap Terdakwa II MUHAMMAD FAJAR Bin ALIARDI sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Sistem

  Peradilan Pidana Anak;

• Mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan kembali kepada Terdakwa I EDO FERNANDO SIHITE Als NANDO sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Biasa dan Terdakwa II MUHAMMAD FAJAR Bin ALIARDI sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Sistem Peradilan Pidana Anak;
• Membebankan membayar biaya perkara kepada negara;

• Pembanding/Penggugat I : Grace Lukman
  Pembanding/Penggugat II : Anthony Sumitro Rahardjo
  Terbanding/Tergugat I : Departemen Keuangan RI qq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
  Terbanding/Tergugat II : OTJE YASIN ALIAS OTJE PRAHARA YASIN
  Terbanding/Tergugat III : MOHAMAD JONHY CANIAGO
  Terbanding/Tergugat IV : Ahliwaris SOEGIONO HALIM

  Departemen Keuangan RI qq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negaradan Sistem Informasi, Gedung DJKN lantai 9, jalan LapanganBanteng Timur No. 24, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebutsebagai Terbanding semula Tergugat ;2. OTJE YASIN (OTJE PRAHARA YASIN), Swasta, beralamat di Bekasi,Jalan Sadewa 4/I BSK, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 22,Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, untukselanjutnya disebut sebagai Terbanding Il semula Tergugat II;3.

  Pengelolaan Kekayaan Negaradan Sistem Informasi, incasu Tergugat lI.Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 1831 KUHPdt, adalah tidak adilapabila atas hutanghutang yang dibuat olen Para Tegugat hinggasejumlah Rp. 8.200.000.000, (delapan milyar dua ratus juta rupiah)harus dipikul dan dibayar seluruhnya oleh Penggugat tanpa ParaTergugat dilibatkan untuk memenuhi kewajiban kepada Tergugat I, apalagi dalam kasus aquo, kreditur asal dari status bank BBO yang karenaterjadi kerusuhan Mei 1998, berakibat Kreditur

  Dalamkurun waktu tertentu, BPPN dibubarkan dan pengelolaan terhadap PTBank Hastin International dialihkan ke PPA/Kementerian Keuangan cqDirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi in casuTergugat I.Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata, Penggugatmerasa tidak adil apabila atas utangutang yang dibuat oleh ParaTergugat harus dipikul dan dibayar seluruhnya oleh Penggugat tanpaPara Tergugat dilibatkan untuk memenuhi kewajiban kepada Tergugat I.3.

• MENGADILI:

  1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
  2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencoret perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Rap pada register yang tersedia untuk itu dan menginputnya ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

• M E N E T A P K A N - Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya ;- Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut pada buku Register untuk perkara perdata dan juga pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ; - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 701.000,- (Tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

• 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Rap yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut;
  2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mencatatkan Pencabutan perkara Perdata Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Rap pada Register yang tersedia untuk itu dan menginputnya pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
  3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

• MENETAPKAN:

  1. Mengabulkan pencabutan permohonan Praperadilan Pemohon;
  2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Rap dari daftar register perkara permohonan Praperadilan dan menginput dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

  keberatan atas permohonan pencabutan tersebut danpermohonan pencabutan tersebut beralasan serta tidak bertentangan denganketentuan perundangundangan yang berlaku maka pencabutan gugatan perkaratersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka perludiperintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoretperkara tersebut dari daftar register perkara permohonan praperadilan danHalaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Rapmenginputnya di dalam Sistem

  Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu gunamencoret perkara Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Rap dari daftar register perkarapermohonan Praperadilan dan menginput dalam Sistem Infomasi PenelusuranPerkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh HendrikTarigan, S.H.

• Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan R.I.

  DIREKTUR PENGELOLAANKEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI, PADADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.,, beralamat di JI. LapanganBanteng Timur 24, Gedung Syafruddin Prawiranegara Il,Halaman 1 Putusan Nomor 553/PDT/2021/PT. DKILantai 9, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasanya TioSerepina Siahaan, SH., LL.M, dkk berdomisili hukum di kantorBiro Advokasi Kementerian Keuangan Republik Indonesiaberalamat di Gedung Juanda Lantai 15 KementerianKeuangan , Jalan Dr.

  HARRIS RUSTANDI (Almarhum) telah mendapatkan Tembusan suratdari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta, Nomor:SKPPNO01/PUPNC.10.05/2018, Perihal: Pengembalian PengurusanPiutang Negara, tertanggal 03 April 2018, yang ditujukan kepada DirekturPengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (TERGUGAT), yangpada inti surat menyatakan bahwa Pengurusan Piutang Cq.

  Mangga DuaSelatan miliknya tersebut kepada Pimpinan Direktorat PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi pada Direkotrat JenderalKekayaan Negara, melalui suratnya dengan perihal : PermohonanPengembalian Sertifikat HGB Nomor 3726/Kel. Mangga Dua Selatan,berikut Penerbitan Surat Roya, tertanggal 16 April 2018;Namun ironisnya, Sampai Tn.

  HARRIS RUSTANDI dikembalikan kepadaPenyerah Piutang, yakni kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negaradan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Keuangan R.I. (TERGUGAT);Bahwa selanjutnya Para PENGGUGAT selaku Ahli Waris Tn. HARRISRUSTANDI (Almarhum), melalui Kuasa Hukumnya telah sebanyak7 (tujuh) kali meminta dan mohon Tindak lanjut untuk PengembalianSertifikat HGB Nomor: 3726/Kel. Mangga Dua Selatan, yang terdaftar atasnama Tn.

  Mangga Dua Selatan, atas namasiTn.HARRIS RUSTANDI (Almarhum) dikembalikan kepada Para PENGGUGATselaku ahli waris sah dari Almarhum Tn.HARRIS RUSTANDI;Bahwa oleh karena senyatanya berdasarkan surat dari Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta, Nomor: SKPPN01/PUPNC.10.05/2018, Perihal Pengembalian Pengurusan PiutangNegara, tertanggal 03 April 2018, kepada Direktur Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi / TERGUGAT telah secara jelas dinyatakanbahwa Pengurusan Piutang Cq.

• Lukas tanggal 13 Juni 2023;
  - 1 (satu) lembar cekroll by Sistem (PMS) bulan Desember 2022 Afd-4 (empat) Kebun Lestari Jaya (KLJ);
  - 1 (satu) rangkap cekroll yang dibayarkan kepada karyawan bulan Desember 2022 Afd-4 (empat) Kebun Lestari Jaya (KLJ);
  - 1 (satu) lembar cekroll by Sistem (PMS) bulan Oktober 2022 Afd-4 (empat) Kebun Lestari Jaya (KLJ);
  - 1 (satu) rangkap cekroll yang dibayarkan kepada karyawan bulan Oktober 2022 Afd

  -4 (empat) Kebun Lestari Jaya (KLJ);
  - 4 (empat) lembar cekroll by Sistem (PMS) bulan September 2022 Afd-4 (empat) Kebun Lestari Jaya (KLJ);
  - 4 (empat) rangkap cekroll yang dibayarkan kepada karyawan bulan September 2022 Afd-4 (empat) Kebun Lestari Jaya (KLJ);
  - 4 (empat) lembar cekroll by Sistem (PMS) bulan Agustus 2022 Afd-4 (empat) Kebun Lestari Jaya (KLJ);
  - 4 (empat) rangkap cekroll yang dibayarkan kepada karyawan bulan

  Agustus 2022 Afd-4 (empat) Kebun Lestari Jaya (KLJ);
  - 9 (sembilan) lembar cekroll by Sistem (PMS) bulan Juli 2022 Afd-4 (empat) Kebun Lestari Jaya (KLJ);
  - 9 (sembilan) rangkap cekroll yang dibayarkan kepada karyawan bulan Juli 2022 Afd-4 (empat) Kebun Lestari Jaya (KLJ);
  - 8 (delapan) lembar cekroll by Sistem (PMS) bulan Juni 2022 Afd-4 (empat) Kebun Lestari Jaya (KLJ);
  - 8 (delapan) rangkap cekroll yang dibayarkan kepada

  (PMS) bulan April 2023 Afd-3 (tiga) Kebun Kemitraan Jaya (KKJ);
  - 3 (tiga) lembar cekroll by Sistem (PMS) bulan Maret 2023 Afd-3 (tiga) Kebun Kemitraan Jaya (KKJ);
  - 2 (dua) lembar cekroll by Sistem (PMS) bulan Februari 2023 Afd-3 (tiga) Kebun Kemitraan Jaya (KKJ);
  - 2 (dua) lembar cekroll by Sistem (PMS) bulan Januari 2023 Afd-3 (tiga) Kebun Kemitraan Jaya (KKJ);
  - 1 (satu) lembar cekroll by Sistem (PMS) bulan Desember 2022

  Afd-3 (tiga) Kebun Kemitraan Jaya (KKJ);
  - 4 (empat) lembar cekroll by Sistem (PMS) bulan Oktober 2022 Afd-3 (tiga) Kebun Kemitraan Jaya (KKJ);
  - 1 (satu) lembar cekroll by Sistem (PMS) bulan September 2022 Afd-3 (tiga) Kebun Kemitraan Jaya (KKJ);
  - 1 (satu) lembar cekroll by Sistem (PMS) bulan Agustus 2022 Afd-3 (tiga) Kebun Kemitraan Jaya (KKJ);
  - 1 (satu) lembar cekroll by Sistem (PMS) bulan Juli 2022 Afd-3 (tiga) Kebun Kemitraan

• MENETAPKAN

  • Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonya;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan Permohonan tersebut pada Buku Register untuk perkara Permohonan dan juga pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
  • Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 116.000,- (Seratus Enam Belas Ribu Rupiah)

  mengajukan permohonan pencabutan Gugatan tersebut dikarenakanada beberfapa hal yang akan diperbaiki (berdasarkan Surat PermohonanPencabutan tertanggal 18 Juni 2020) ;Atas permohonan Permohon tersebut Kemudian Hakim membacakanPenetapan dalam perkara ini yang bunyinya sebagai berikut :MENETAPKAN Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut Gugatannya ; Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untukmencatat pencabutan gugatan tersebut pada buku Register untukperkara perdata dan juga pada Sistem

  permohonan' pencabutan tersebut,diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan untuk disidangkan, makaPenggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah dikeluarkanPengadilan Negeri Samarinda ;Mengingat PasalPasal dari UndangUndang serta Peraturan Hukumlain yang bersangkutan ;MENETAPKAN Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya ; Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untukmencatat pencabutan gugatan tersebut pada buku Register untukperkara perdata dan juga pada Sistem

  Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara ;MENETAPKAN Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya ; Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untukmencatat pencabutan gugatan tersebut pada buku Register untukperkara perdata dan juga pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara(SIPP) ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hinggakini diperhitungkan sebesar Rp. 631.000, (Enam ratus tiga puluh saturibu rupiah) ;Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari