Ditemukan 127993 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : badai balad bali bala badan
Penelusuran terkait : 278 k/tun/2011 ; perkumpulan balai sahabat surabaya Nuraisyah panjaitan S.kep Ners M.kes vs walikota tanjung balai; Hutang-piutang Hutang warisan Ganti rugi Balai harta peninggalan Uang paksa Dr. ny. padma jamwal vs i. balai harta peninggalan jakarta. Ii. sangeeta ramchand Dkk dan gurmukh ramchandani; Kuasa pengguna anggaran balai pengelola transportasi darat wilayah ii provinsi sumatera utara vs pt. putri mahakam lestari; Cv samitra jaya vs 1. kuasa pengguna anggaran (kpa) belanja modal pembangunan gedung kantor balai pendidikan menengah kabupaten bantul. 2. kelompok kerja (pokja) pemilihan belanja modal pembangunan gedung kantor balai pendidikan menengah kabupaten bantul pada bagian layanan pengadaan (blp) diy;; Kepala seksi wilayah ii pekanbaru balai pengamanan dan penegakkan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (bpphlhk) wilayah sumatera vs perkumpulan kelompok tani tuasai;; Kepala seksi wilayah ii pekanbaru balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (bpphlhk) wilayah sumatera vs perkumpulan kelompok tani tuasai; Saye vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten lombok tengah. 2. pt. pengembangan pariwisata indonesia. 3. kepala balai pelaksanaan jalan nasional nusa tenggara barat;; I. kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ri. Ii. kepala balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan wilayah sumatera utara vs pt. expravet nasuba;
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN MAROS Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Mrs
Tanggal 20 Agustus 2019 — MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
26 — 4
  • MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
    Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318KABUPATEN MAROS (90511)PENETAPANNomor 109/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatanberdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : HK.06.01Au/2201 tertanggal 9 Agustus2019
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN MAROS Nomor 113/Pdt.P/2019/PN Mrs
Tanggal 22 Agustus 2019 — MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
21 — 2
  • MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN MAROS Nomor 116/Pdt.P/2019/PN Mrs
Tanggal 14 Agustus 2019 — MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
24 — 7
  • MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
    Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318KABUPATEN MAROS (90511) PENETAPANNomor 116/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan yang diajukan oleh :Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji, S.St.Mt,tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3 Kota Makassar,Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN MAROS Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Mrs
Tanggal 21 Agustus 2019 — MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
58 — 13
  • MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
    Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411)371317371318KABUPATEN MAROS (90511) PENETAPANNomor 102/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;Terhadap :Bank Rama (H.Bani), alamat
Pengadilan PN BARRU Perdata
Register : 21-07-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN BARRU Nomor 7/Pdt.P-Kons/2021/PN Bar
Tanggal 12 Agustus 2021 — Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Idham, SE.M.Kes
20 — 20
  • Pemohon:
    Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
    Termohon:
    Idham, SE.M.Kes
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN MAROS Nomor 100/Pdt.P/2019/PN Mrs
Tanggal 21 Agustus 2019 — MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
35 — 10
  • MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
    Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318KABUPATEN MAROS (90511) PENETAPANNomor 100/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara permohonanpada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;Terhadap :Arsyad, bertempat
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN MAROS Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Mrs
Tanggal 22 Agustus 2019 — MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
30 — 6
  • MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
    Kepala Balai Besar Wil. Sungai Pompengan Jeneberang,bertempat dan memilin domisili hukum tinggal di JalanSekolah Guru Perawat No. 3 Kota Makassar, PropinsiSulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Ir. KristianSimak, M.Si., Muhammad Saleh Talib, ST., MT., Nasira, ST.
    Berita Acara kesepakatan Nomor: 149/73.09 BA/P2T/XII/2018tertanggal 5 Desember 2018 mengenai Hasil Musyawarah bentuk gantikerugian pengadaan tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilanmempertimbangkan bahwa yang menjadi substansi permohonan Pemohonpada pokoknya adalah agar dinyatakan sah penitipan uang ganti rugi yangtelah disetor ke Rekening Pengadilan Negeri Maros berdasarkan kwitansi SuratKuasa untuk membayar (SKUM) No. 2/Pdt.Kons/PN Mrs tertanggal 24 Juli 2019dari Kepala Balai
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 05-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 25/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Tjb
Tanggal 15 Juni 2017 — BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TANJUNG BALAI ASAHAN
191 — 69
  • BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TANJUNG BALAI ASAHAN
    BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TANJUNG BALAIASAHAN, beralamat di Jalan Gereja No. 20, Kota Tanjung Balai, ProvinsiSumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya BambangSantoso, S.H.
    DALAM POKOK PERKARABahwa sebagai pertimbangan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim PengadilanNegeriTanjung Balai, Pemohon Keberatan menyampaikan fakta hukum yangsebenarnya yaitu sebagai berikut:1.Bahwa Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan memilikihubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kredit Griya Multiguna Nomor:2012.096 tanggal 16 Mei 2012 maksimum kredit sebesar Rp750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah)Bahwa PerjanjianPerjanjian Kredit a quo diperbuat berdasarkankesepakatan oleh kedua
    Oleh karena itu kami memohonkepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai agar dapatmemberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 25/Pdt.SusBPSK/2017/PN Tjb MENGADILI:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan(dahulu selaku Pelaku Usaha) untuk seluruhnya;2.
    Menghukum Termohon Keberatan (dahulu selaku Konsumen) untukmembayar Quangsom (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) per hari kepada Pemohon Keberatan (dahulu selaku PelakuUsaha), apabila Termohon Keberatan (dahulu selaku Konsumen) tidakmelaksanakan Putusan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan NegeriTanjung Balai, terhitung sejak Putusan dibacakan;5.
    Desa Mekar Sari, Kecamatan Pulau Rakyat,Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tempat tinggal mana masihtermasuk dalam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sehinggadengan merujuk Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen, maka secara hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan Keberatanatas Putusan BPSK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 15-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1402 K/Pdt/2012
Tanggal 15 Agustus 2013 — BALAI LELANG TUNJUNGAN
83 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BALAI LELANG TUNJUNGAN
Pengadilan PN BARRU Perdata
Register : 24-06-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BARRU Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Bar
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
ILYAS ZAINUDDIN
63 — 7
  • Pemohon:
    Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
    Termohon:
    ILYAS ZAINUDDIN
    PENETAPANNomor 02/Pdt.PKons/2021/PN BarDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Makassar, yang diwakili oleh JUMARDI,ST.
    ,MT, Kepala Balai Pengelola Kereta Api SulawesiSelatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran BaliPengelola Kereta Api Sulawesi Selatan dalam hal inimemberikan kuasa kepada HASMAN SYUHAS, S.T., dkk,Staff Balai Pengelola Kereta Api Sulawsi Selatan / PPKPengadaan Tanah Wilayah Kabupaten Barru dan Pangkep,beralamat di Lingkungan Pekkae, Kelurahan Lalolang,Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021 yangdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barrupada tanggal
    Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar Parepare di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dari KantorATR/BPN Kabupaten Barru Nomor : AT.01.02/956/73.11/VIII/2020 tanggal 27Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P 10;Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian danPengangkatan dari dalam Jabatan Administor di Lingkungan KementerianPerhubungan Nomor : SK.1017 Tahun 2021 dari Menteri Perhubungan tanggal 7April 2021, selanjutnya diberitanda P 11;Fotocopi Keputusan Kepala Balai
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN MAROS Nomor 108/Pdt.P/2019/PN Mrs
Tanggal 20 Agustus 2019 — MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
23 — 3
  • MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
    Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318KABUPATEN MAROS (90511)PENETAPANNomor 108/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatandalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya Ir.Kristian Simak, M.Si dkk
Pengadilan PN BARRU Perdata
Register : 21-07-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BARRU Nomor 4/Pdt.P-Kons/2021/PN Bar
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
Muh. Anwir
78 — 15
  • Pemohon:
    Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
    Termohon:
    Muh. Anwir
    PENETAPANNomor 4/Pdt.PKons/2021/PN BarDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN, berkedudukandi Makassar, yang diwakili oleh JUMARDI, ST.
    ,MT,Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatanselaku Kuasa Pengguna Anggaran Bali Pengelola KeretaApi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasakepada HASMAN SYUHAS, S.T., dkk, Staff Balai PengelolaKereta Api Sulawsi Selatan / PPK Pengadaan Tanah WilayahKabupaten Barru dan Pangkep, beralamat di LingkunganPekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau,Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Barru pada tanggal
    Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar Parepare di Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dariKantor ATR/BPN Kabupaten Barru Nomor : AT.01.02/993/73.11/VII/2020 tanggal28 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P10;Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian danPengangkatan dari dalam Jabatan Administor di Lingkungan KementerianPerhubungan Nomor : SK.1017 Tahun 2021 dari Menteri Perhubungan tanggal 7April 2021, selanjutnya diberi tanda P11;Fotocopi Keputusan Kepala Balai
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-01-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-06-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 12 / B / 2016 / PT.TUN.SBY.
Tanggal 10 Maret 2016 — BERNARDUS BEDA MORON, S.Si, VS KEPALA BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN di Kupang
65 — 25
  • BERNARDUS BEDA MORON, S.Si, VS KEPALA BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN di Kupang
    Put.12/B/2016.PT.TUN.SBYNama Jabatan : KEPALA BALAI PENGAWASAN OBATDAN MAKANAN di Kupang ; Tempat Kedudukan : = JI.R.A.Kartini Kelurahan Kelapa Lima KotaKupang ;Selanjutnya disebut sebagaiao TERGUGAT / TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :12/Pen/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 1 Februari 2016 tentang PenunjukanMajelis hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; 2.
    kedudukan, kKemudian memuat dasar gugatan dan halyang diminta untuk diputus;e bahwa yang menjadi objek sengketa aquo adalah Penilaian PrestasiKerja Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan atasnama Bernardus Beda Moron,S.Si. tanggal 5 Januari 2015 untuk jangkawaktu penilaian 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 (Bukti P1= Bukti T4) yang dibuat oleh Pejabat Penilai Kepala Seksi PengujianPangan dan Bahan Berbahaya pada tanggal 5 Januari 2015 dandisahkan oleh Atasan Pejabat Penilai Kepala Balai
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN MAROS Nomor 106/Pdt.P/2019/PN Mrs
Tanggal 20 Agustus 2019 — MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
31 — 3
  • MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
    Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318KABUPATEN MAROS (90511)PENETAPANNomor 106/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatandalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya Ir.Kristian Simak, M.Si dkk
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata
Register : 21-12-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 08-09-2022
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 10/Pdt.P-Kons/2021/PN Sgm
Tanggal 29 Desember 2021 — Pemohon:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Yupa
49 — 14
  • Pemohon:
    Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
    Termohon:
    Yupa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 02-07-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296 K/TUN/2014
Tanggal 9 September 2014 — ,DKK VS KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT;
77 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,DKK VS KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT;
    Putusan Nomor 296 K/TUN/2014Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat;melawan:KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIANSUMATERA BARAT, tempat kedudukan di Jalan RayaPadang, Solok Km. 40, Sukarami, Kabupaten Solok, ProvinsiSumatera Barat;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. PURWADI, S.H., Kepala Bagian Perjanjian dan BantuanHukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;2. JHON INDRA G.
    Putusan Nomor 296 K/TUN/2014Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat Nomor1152/PL.120/1.12.3/6/2013 perihal Pengosongan Rumah Dinas OlehPensiunan, tanggal 4 Juni 2013 beserta lampirannya Nomor1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013 atas nama Ir. Husni Surya,Ir. Herman Rafii, Syofjendi Noor, Ir.
    Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka SuratKeputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian SumateraBarat Nomor 1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tentang Pengosongan RumahDinas Oleh Pensiunan, tertanggal 4 Juni 2013 adalah sebuahkeputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) danlansung berlaku sejak dikeluarkan oleh perjabat yang membuatnya(einmalig);3.
    Bahwa Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian SumateraBarat Nomor 1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tentang Pengosongan RumahDinas Oleh Pensiunan, tertanggal 4 Juni 2013 jelas sudah bersifatkonkret, induvidual dan final dengan dasar sebagai berikut: Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena yangdisebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak,tetapi berwujud dan nyatanyata secara tegas menyebutkan agarHalaman 3 dari 57 halaman.
    AtasanTermohon Kasasi/Tergugat Kepala Balai Pengkajian danPengembangan Teknologi Pertanian di Bogor menulis surat yangdalam persidangan dikenal dengan Bukti T36 tertanggal 26 Juni 2013.Dari tanggal penerbitan surat Bukti T36, berarti jawaban T35 melaluiT36 diterima Termohon Kasasi/Tergugat + 20 hari, setelah TermohonKasasi/Tergugat menerbitkan Bukti T1, tanggal 4 Juni 2013.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sak
Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon:
PUTRA ATILLA
Termohon:
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PEKANBARU
41 — 23
  • Pemohon:
    PUTRA ATILLA
    Termohon:
    BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PEKANBARU
    B/2487/VIII/RES.1.3/2018/Sat Reskrim, tanggal 30 Agustus 2018pemasukan bawang merah tersebut kepada PPNS Balai KarantinaPertanian (BKP) Kelas Pekanbaru untuk dilakukan penyidikan olehPPNS BKP Kelas Pekanbaru.d.
    Dari penjelasan tersebut di atas, ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184KUHAP telah dipenuhi PPNS Balai Karantina Pertanian Kelas Pekanbaru, sehingga dengan demikian patut dan beralasan hukumuntuk menetapkan Sdr. Putra Atilla bin M. Rusan a quo PEMOHONsebagai Tersangka..
    Menanggapi dalil PEMOHON pada angka 5 halaman 13 yang padapokoknya menganggap bahwa PENETAPAN TERSANGKATERHADAP PEMOHON TIDAK BERDASARKAN PERMULAANYANG CUKUP, dapat dijelaskan sebagai berikut:1) Bahwa PPNS Balai Karantina Kelas Pekanbaru telahmendapatkan 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat 1KUHAP, maka PPNS Balai Karantina Kelas Pekanbarumenetapkan Sdr. Putra Atilla Bin M.
    Rusan in Casu PEMOHONHalaman 33 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sakpatut diduga sebagai orang yang bertanggung jawab atasPemasukan Media Pembawa berupa Bawang Merah.Dari penjelasan tersebut di atas, ketentuan Pasal 183 KUHAPtelah dipenuhi PPNS Balai Karantina Pertanian Kelas Pekanbaru,dengan demikian patut dan beralasan hukum untuk menetapkan SdrPutra Atilla Bin M.
    Rusan a quo PEMOHON sebagai Tersangka.Bahwa semua tindakan PPNS Balai Karantina Pertanian Kelas Pekanbaru dalam menetapkan Sdr Putra Atilla Bin M. Rusan in CasuPEMOHON menjadi Tersangka telah sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang diatur dalam KUHAP, hal tersebut merupakan risiko dari perbuatan SdrPutra Atilla Bin M.
Pengadilan PN BARRU Perdata
Register : 24-06-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BARRU Nomor 3/Pdt.P-Kons/2021/PN Bar
Tanggal 14 Juli 2021 — Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
DIAN HARZEYLA
52 — 14
  • Pemohon:
    Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
    Termohon:
    DIAN HARZEYLA
    PENETAPANNomor 03/Pdt.PKons/2021/PN BarDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN, berkedudukandi Makassar, yang diwakili oleh JUMARDI, ST.
    ,MT,Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatanselaku Kuasa Pengguna Anggaran Bali Pengelola KeretaApi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasakepada HASMAN SYUHAS, S.T., dkk, Staff Balai PengelolaKereta Api Sulawsi Selatan / PPK Pengadaan Tanah WilayahKabupaten Barru dan Pangkep, beralamat di LingkunganPekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau,Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Barru pada tanggal
    Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar Parepare di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dari KantorATR/BPN Kabupaten Barru Nomor : AT.01.02/989/73.11/VIII/2020 tanggal 27Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P 10;Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian danPengangkatan dari dalam Jabatan Administor di Lingkungan KementerianPerhubungan Nomor : SK.1017 Tahun 2021 dari Menteri Perhubungan tanggal 7April 2021, selanjutnya diberi tanda P 11;Fotocopi Keputusan Kepala Balai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-02-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 703 K/Pdt/2021
Tanggal 18 Februari 2021 — KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS (BBWS BRANTAS), dk vs AGUS SALIM, dkk
299 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS(BBWS BRANTAS), dk vs AGUS SALIM, dkk
    PUTUSANNomor 703 K/Pdt/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS(BBWS BRANTAS), berkedudukan di Jalan Raya MengantiNomor 312, Wiyung, Kota Surabaya 60234 yang diwakili olehDr. Ir. Muhammad Rizal, M.Sc., selaku Kepala Balai BesarWilayah Sungai Brantas, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDr.
    rugi yang ditentukan oleh tim penilaiindependen yang ditunjuk oleh Termohon Keberatan sesuai UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum;Bahwa oleh karena itu, penetapan Judex Facti/Pengadilan NegeriTrenggalek harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiriperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALA BALAI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-10-2007 — Upload : 10-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 966K/PID/2007
Tanggal 8 Oktober 2007 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan ; SUI SEN alias ASEN
26 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan ; SUI SEN alias ASEN