Ditemukan 127838 data
HERMAN
Termohon:
Kepala Balai Krantina Pertanian Kelas II Tarakan
1 — 0
Pemohon:
HERMAN
Termohon:
Kepala Balai Krantina Pertanian Kelas II Tarakan
52 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA CS.
BALAI LELANG MANDIRI PRASARANA Pembanding d/h Tergugat ;2. M. Roem Rachman Pembanding II d/h Tergugat II ;3. Ny. Nani Thaifur Pembanding III d/h Tergugat III ;Hal 9 dari 17 hal.Put.No.2836 K/Pdt/20094. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Pembanding IV d/h Tergugat IV ;.
Balai LelangMandiri Prasarana), ikut bertanggung jawab atas pelelangan yang tidak terlaksanakarena syarat lelang tidak terpenuhi;Bahwa Penggugat telah terbukti menitipkan uang jaminan sebesar Rp2.000.000.000, (dua milyar rupiah) untuk ikut lelang barang Tergugat IV PT.
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVI AMBON
Tergugat:
EKLIOPAS SOPLANIT
49 — 10
Penggugat:
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVI AMBON
Tergugat:
EKLIOPAS SOPLANITDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata padaperadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara antara :BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVI AMBONSelanjutnya disebut sebagai : PenggugatLawanEKLIOPAS SOPLANIT, Pekerjaan Nelayan, alamat di Negeri Tawiri,RT. 001/RW. 004 Kec.
Bahwa tanah dimaksud Penggugat peroleh dengan cara membelidari Hendro Lumangko dan Leady Angelina Riyono sebesarRp. 3.000.000.000, (tiga milyardrupiah) dengan menggunakan Anggaran DIPA Balai PelaksanaJalan Nasional IX Ambon, Tahun Anggaran 2015 Nomor:033.04.1.448007/2015 tanggal 14 November 2014, dengan buktikepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: SHM 177, tanggal10 Oktober 1983 dengan nama pemegang Hak atas nama HendroLumangko dengan batasbatas sebagaimana terlampir dalamSurat ukur Nomor:
Rakyat (Balai PelaksanaanJalan Nasional XVI) dengan Itikad baik telah menguasaisebidang tanah yang terletak di: Jalan Laha ke Ambon, NegeriTawiri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku,Luas 4.885 M2 (empat ribu delapan ratus delapan puluh limameter perseg)).4.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan sertamenghindarkan diri dari tindakantindakan hukum antara lain,menjual, memindah tangankan, menghibahkan, menyewakan,dan menggadaikan tanah Hak Pakai atas namaKementrian Pekerjaan Umum, dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan JalanNasional XVI Ambon, kepada pihak ketiga dan atau pihaklain, sebelum ada Keputusan mengenai pokok perkara danagar dapatmempertanggungjawabkan kepemilikan tanahtersebut secara hukum ; 2.
Menyatakan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslaag) atastanah Hak Pakai Kementrian Pekerjaan Umum, danKEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, BALAIPELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX AMBON, yang telahberganti nama menjadi BALAI PELAKSANAAN JALANNASIONAL XVI AMBON:;6.
27 — 6
MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
Kepala Balai Besar Wil. Sungai Pompengan Jeneberang,bertempat dan memilin domisili hukum tinggal di JalanSekolah Guru Perawat No. 3 Kota Makassar, PropinsiSulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Ir. KristianSimak, M.Si., Muhammad Saleh Talib, ST., MT., Nasira, ST.
Berita Acara kesepakatan Nomor: 149/73.09 BA/P2T/XII/2018tertanggal 5 Desember 2018 mengenai Hasil Musyawarah bentuk gantikerugian pengadaan tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilanmempertimbangkan bahwa yang menjadi substansi permohonan Pemohonpada pokoknya adalah agar dinyatakan sah penitipan uang ganti rugi yangtelah disetor ke Rekening Pengadilan Negeri Maros berdasarkan kwitansi SuratKuasa untuk membayar (SKUM) No. 2/Pdt.Kons/PN Mrs tertanggal 24 Juli 2019dari Kepala Balai
32 — 10
MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318KABUPATEN MAROS (90511) PENETAPANNomor 100/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara permohonanpada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;Terhadap :Arsyad, bertempat
179 — 69
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TANJUNG BALAI ASAHAN
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TANJUNG BALAIASAHAN, beralamat di Jalan Gereja No. 20, Kota Tanjung Balai, ProvinsiSumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya BambangSantoso, S.H.
DALAM POKOK PERKARABahwa sebagai pertimbangan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim PengadilanNegeriTanjung Balai, Pemohon Keberatan menyampaikan fakta hukum yangsebenarnya yaitu sebagai berikut:1.Bahwa Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan memilikihubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kredit Griya Multiguna Nomor:2012.096 tanggal 16 Mei 2012 maksimum kredit sebesar Rp750.000.000,(tujuh ratus lima puluh juta rupiah)Bahwa PerjanjianPerjanjian Kredit a quo diperbuat berdasarkankesepakatan oleh kedua
Oleh karena itu kami memohonkepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai agar dapatmemberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 25/Pdt.SusBPSK/2017/PN Tjb MENGADILI:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan(dahulu selaku Pelaku Usaha) untuk seluruhnya;2.
Menghukum Termohon Keberatan (dahulu selaku Konsumen) untukmembayar Quangsom (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) per hari kepada Pemohon Keberatan (dahulu selaku PelakuUsaha), apabila Termohon Keberatan (dahulu selaku Konsumen) tidakmelaksanakan Putusan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan NegeriTanjung Balai, terhitung sejak Putusan dibacakan;5.
Desa Mekar Sari, Kecamatan Pulau Rakyat,Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tempat tinggal mana masihtermasuk dalam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sehinggadengan merujuk Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen, maka secara hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan Keberatanatas Putusan BPSK
27 — 3
MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
Ratulangi No. 58 Maros Telp. (0411) 371317371318KABUPATEN MAROS (90511)PENETAPANNomor 106/Pdt.P/2019/PN MrsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESAPengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang, Ir Suparji,S.St.Mt, tempat kedudukan Jalan Sekolah Guru Perawat No. 3Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatandalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya Ir.Kristian Simak, M.Si dkk
PUTRA ATILLA
Termohon:
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PEKANBARU
33 — 13
Pemohon:
PUTRA ATILLA
Termohon:
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PEKANBARUB/2487/VIII/RES.1.3/2018/Sat Reskrim, tanggal 30 Agustus 2018pemasukan bawang merah tersebut kepada PPNS Balai KarantinaPertanian (BKP) Kelas Pekanbaru untuk dilakukan penyidikan olehPPNS BKP Kelas Pekanbaru.d.
Dari penjelasan tersebut di atas, ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184KUHAP telah dipenuhi PPNS Balai Karantina Pertanian Kelas Pekanbaru, sehingga dengan demikian patut dan beralasan hukumuntuk menetapkan Sdr. Putra Atilla bin M. Rusan a quo PEMOHONsebagai Tersangka..
Menanggapi dalil PEMOHON pada angka 5 halaman 13 yang padapokoknya menganggap bahwa PENETAPAN TERSANGKATERHADAP PEMOHON TIDAK BERDASARKAN PERMULAANYANG CUKUP, dapat dijelaskan sebagai berikut:1) Bahwa PPNS Balai Karantina Kelas Pekanbaru telahmendapatkan 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat 1KUHAP, maka PPNS Balai Karantina Kelas Pekanbarumenetapkan Sdr. Putra Atilla Bin M.
Rusan in Casu PEMOHONHalaman 33 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Sakpatut diduga sebagai orang yang bertanggung jawab atasPemasukan Media Pembawa berupa Bawang Merah.Dari penjelasan tersebut di atas, ketentuan Pasal 183 KUHAPtelah dipenuhi PPNS Balai Karantina Pertanian Kelas Pekanbaru,dengan demikian patut dan beralasan hukum untuk menetapkan SdrPutra Atilla Bin M.
Rusan a quo PEMOHON sebagai Tersangka.Bahwa semua tindakan PPNS Balai Karantina Pertanian Kelas Pekanbaru dalam menetapkan Sdr Putra Atilla Bin M. Rusan in CasuPEMOHON menjadi Tersangka telah sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang diatur dalam KUHAP, hal tersebut merupakan risiko dari perbuatan SdrPutra Atilla Bin M.
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
DIAN HARZEYLA
47 — 14
Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
DIAN HARZEYLAPENETAPANNomor 03/Pdt.PKons/2021/PN BarDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN, berkedudukandi Makassar, yang diwakili oleh JUMARDI, ST.
,MT,Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatanselaku Kuasa Pengguna Anggaran Bali Pengelola KeretaApi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasakepada HASMAN SYUHAS, S.T., dkk, Staff Balai PengelolaKereta Api Sulawsi Selatan / PPK Pengadaan Tanah WilayahKabupaten Barru dan Pangkep, beralamat di LingkunganPekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau,Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Barru pada tanggal
Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar Parepare di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dari KantorATR/BPN Kabupaten Barru Nomor : AT.01.02/989/73.11/VIII/2020 tanggal 27Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P 10;Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian danPengangkatan dari dalam Jabatan Administor di Lingkungan KementerianPerhubungan Nomor : SK.1017 Tahun 2021 dari Menteri Perhubungan tanggal 7April 2021, selanjutnya diberi tanda P 11;Fotocopi Keputusan Kepala Balai
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Yupa
46 — 12
Pemohon:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Termohon:
Yupa
71 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
,DKK VS KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT;
Putusan Nomor 296 K/TUN/2014Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat;melawan:KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIANSUMATERA BARAT, tempat kedudukan di Jalan RayaPadang, Solok Km. 40, Sukarami, Kabupaten Solok, ProvinsiSumatera Barat;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. PURWADI, S.H., Kepala Bagian Perjanjian dan BantuanHukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;2. JHON INDRA G.
Putusan Nomor 296 K/TUN/2014Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat Nomor1152/PL.120/1.12.3/6/2013 perihal Pengosongan Rumah Dinas OlehPensiunan, tanggal 4 Juni 2013 beserta lampirannya Nomor1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013 atas nama Ir. Husni Surya,Ir. Herman Rafii, Syofjendi Noor, Ir.
Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka SuratKeputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian SumateraBarat Nomor 1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tentang Pengosongan RumahDinas Oleh Pensiunan, tertanggal 4 Juni 2013 adalah sebuahkeputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) danlansung berlaku sejak dikeluarkan oleh perjabat yang membuatnya(einmalig);3.
Bahwa Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian SumateraBarat Nomor 1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tentang Pengosongan RumahDinas Oleh Pensiunan, tertanggal 4 Juni 2013 jelas sudah bersifatkonkret, induvidual dan final dengan dasar sebagai berikut: Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena yangdisebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak,tetapi berwujud dan nyatanyata secara tegas menyebutkan agarHalaman 3 dari 57 halaman.
AtasanTermohon Kasasi/Tergugat Kepala Balai Pengkajian danPengembangan Teknologi Pertanian di Bogor menulis surat yangdalam persidangan dikenal dengan Bukti T36 tertanggal 26 Juni 2013.Dari tanggal penerbitan surat Bukti T36, berarti jawaban T35 melaluiT36 diterima Termohon Kasasi/Tergugat + 20 hari, setelah TermohonKasasi/Tergugat menerbitkan Bukti T1, tanggal 4 Juni 2013.
268 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS(BBWS BRANTAS), dk vs AGUS SALIM, dkk
PUTUSANNomor 703 K/Pdt/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS(BBWS BRANTAS), berkedudukan di Jalan Raya MengantiNomor 312, Wiyung, Kota Surabaya 60234 yang diwakili olehDr. Ir. Muhammad Rizal, M.Sc., selaku Kepala Balai BesarWilayah Sungai Brantas, dalam hal ini memberi kuasa kepadaDr.
rugi yang ditentukan oleh tim penilaiindependen yang ditunjuk oleh Termohon Keberatan sesuai UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum;Bahwa oleh karena itu, penetapan Judex Facti/Pengadilan NegeriTrenggalek harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiriperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALA BALAI
Doni Wijaya
Termohon:
1.Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera
2.Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara
49 — 19
Pemohon:
Doni Wijaya
Termohon:
1.Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera
2.Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera UtaraBALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Sumatera Utara,alamat di Jalan Sisingamaraja Km. 5,5 No. 14, Medan, sebagaiTERMOHON II.Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan NegeriMedan Nomor 32/Pid.Pra/2021/PN.Mdn, tanggal 14 Juni 2021,tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari sidang;Setelan membaca berkas perkara dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini;Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti Surat dan saksisaksi yang diajukan
sumateraPada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dikantor balai pengamanan danpenegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, termohon mengeluarkan surat tanda penerimaan barang dengan memaksa HERIPRAMANA yang bekerja sebagai agen kargo pengiriman barang untukmenandatangai surat serah terima barang / menyita dokomen surat sertifikathewan badan karentina pertanian dan hewan marmosets /monyet kecil.Setelah dikonfirmasi kepada tergugat bahwa satwa marmosets tersebuttelah dititip rawatkan kepada tergugat
P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan danPenegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengamanan danpenegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.4.
Sesuai memori permohonan praperadilan a quo, permohonanpraperadilan ditujukan kepada instansi/iembaganya bukan kepadapimpinan/kepala dari instansi/lembaga, yaitu kepada1) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan Wilayah Sumatera sebagai Termohon I.2) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utarasebagai Termohon Il.2.
P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Unit PelaksanaTeknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam merupakan unitpengelola konservasi sumber daya alam dan ekosistemnyayang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DirekturJenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemc.
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
ILYAS ZAINUDDIN
70 — 26
Pemohon:
Balai Pengelola kereta api sulawesi selatan
Termohon:
ILYAS ZAINUDDINPENETAPANNomor 02/Pdt.PKons/2021/PN BarDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkarapermohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN,berkedudukan di Makassar, yang diwakili oleh JUMARDI,ST.
,MT, Kepala Balai Pengelola Kereta Api SulawesiSelatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran BaliPengelola Kereta Api Sulawesi Selatan dalam hal inimemberikan kuasa kepada HASMAN SYUHAS, S.T., dkk,Staff Balai Pengelola Kereta Api Sulawsi Selatan / PPKPengadaan Tanah Wilayah Kabupaten Barru dan Pangkep,beralamat di Lingkungan Pekkae, Kelurahan Lalolang,Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021 yangdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barrupada tanggal
Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar Parepare di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dari KantorATR/BPN Kabupaten Barru Nomor : AT.01.02/956/73.11/VIII/2020 tanggal 27Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P 10;Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian danPengangkatan dari dalam Jabatan Administor di Lingkungan KementerianPerhubungan Nomor : SK.1017 Tahun 2021 dari Menteri Perhubungan tanggal 7April 2021, selanjutnya diberitanda P 11;Fotocopi Keputusan Kepala Balai
38 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
BALANG SURABAYA, (Balai Lelang Surabaya), dkk.
BALANG SURABAYA, (Balai Lelang Surabaya),berkedudukan di Surabaya, Jalan Ciliwung No. 46, lantai II ;KARTONO SINANDAR, Pemimpin Cabang PT. Bank MetroExpress, berkedudukan di Surabaya, Jalan MH. ThamrinNo. 66 C, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada :H.A. Eddy Pranjoto Waloejo S., dan Nn. Rusmeiti, S.H.,Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor H.A.
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
Termohon:
BAHARUDDIN
51 — 15
Pemohon:
KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I
Termohon:
BAHARUDDIN
RUPIYANTY
Termohon:
KAPOLDA SUMATERA UTARA CQ KAPOLRES TANJUNG BALAI
37 — 9
Pemohon:
RUPIYANTY
Termohon:
KAPOLDA SUMATERA UTARA CQ KAPOLRES TANJUNG BALAI
33 — 7
MT Kepala Balai Besar Wil Sungai Pompengan Jeneberang
Kepala Balai Besar Wil. Sungai Pompengan Jeneberang,bertempat dan memilin domisili hukum tinggal di JalanSekolah Guru Perawat No. 3 Kota Makassar, PropinsiSulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Ir. KristianSimak, M.Si., Muhammad Saleh Talib, ST., MT., Nasira, ST.
Berita Acara kesepakatan Nomor: 149/73.09 BA/P2T/XII/2018tertanggal 5 Desember 2018 mengenai Hasil Musyawarah bentuk gantikerugian pengadaan tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilanmempertimbangkan bahwa yang menjadi substansi permohonan Pemohonpada pokoknya adalah agar dinyatakan sah penitipan uang ganti rugi yangtelah disetor ke Rekening Pengadilan Negeri Maros berdasarkan kwitansi SuratKuasa untuk membayar (SKUM) No. 4/Pdt.Kons/PN Mrs tertanggal 24 Juli 2019dari Kepala Balai
ABDUL KHOIR GULTOM
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN
29 — 1
Pemohon:
ABDUL KHOIR GULTOM
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN
Tergugat:
PT. KIJANG INDAH LESTARI
52 — 0
BALAI LELANG INDONESIA
Tergugat:
PT. KIJANG INDAH LESTARI