Ditemukan 4027434 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memerikan meriksa
Penelusuran terkait : Tanah sengketa Judex factie telah membuat kekeliruan yaitu tidak memeriksa dan memuat gugatan dalam rekonvensi
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Upload : 29-09-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 8/PDT.P/2014/PN.BLK.
SUARNI Binti RABANANG
30 — 19
  • Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa permohonan;3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
    telah diganti dengan gigi palsupada tahun 2013, sedangkan mata pemohon ditimpa penyakit pada sebelah kiridan telah dipasangi kontak lensa pada akhir tahun 2008 sehingga wajahpemohon dalam foto pada passport Nomor T 153428 tanggal 02 Juli 2009berbeda dengan wajah pemohon dalam foto pada passport Nomor A.7763607tertanggal 29 April 2014 (passport yang hilang) namun keduanya adalah fotopemohon sendiri.Bahwa berdasarkan alasan halhal tersebut diatas, maka pemohon memohonagar kiranya Bapak/ Ibu yang memeriksa
    Kantor Imigrasi Makassar, adanya penetapan a quo adalah sebagai syaratpenggantian paspor Nomor A.7763607 tertanggal 29 April 2014 yang telah hilang diKabupaten Bulukumba.Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, setelah menelaah berbagaiperaturan perundangan khususnya Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 TentangKeimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang PeraturanPelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang tidakdiatur mengenai kewenangan pengadilan untuk memeriksa
    maka hakim berpendapat bahwa pemeriksaan mengenai kebenaranindividu sebagaimana terdapat dalam foto paspor lama nomor T 153428 tanggal 02 Juli2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan dan foto dalam paspor yanghilang dengan nomor A.7763607 tertanggal 29 April 2014 yang dikeluarkan olehKantor Imigrasi Makassar yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan wewenangpemeriksaan hakim namun lebih merupakan domain administratif Direktorat JenderalImigrasi casu qua Kantor Imigrasi setempat untuk memeriksa
    Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa permohonan;3.
Pengadilan PN KLATEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 11-04-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 66/Pdt.G/2014/PN Kln
Tanggal 3 Desember 2014 — SUGIYANTO , DK VS - PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero ) Tbk. Kantor Cabang Jalan Jendral Sudirman No. 1 Surakarta, Jawa Tengah
32 — 14
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;--------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;-----------------------------------------
    PUTUSANNomor: 66/ Pdt.G/2014/PN.KInDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Klas IB Klaten yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah inidalam perkara antara :===1 Nama t SUGDIOAIN TG) feeseeerer eeeUmur 67 Tats (eee ese cee cee ereee ieee eeeenecenemeeneeeaen eneASAD?
    , mengadili serta memutusperkara a quo menolak gugatan Para Penggugat a quo dan Menyatakan TidakBerwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA(nietontvankelijke verklaard) ;2 Gugatan Para Penggugat Premateur (ExceptioDilatoria) ;a Bahwa dalam surat gugatannya para penggugat menuntut dalam petitumnya angka 8,agar Pengadilan Menetapkan apabila tergugat mengajukan eksekusi Hak Tanggunganatas tanah dan bangunan rumah yang
    Berdasarkan Pasall268 KUHPerdata, gugatan semacam ini tidak dapatditerima, karena perbuatan yang digugat belum ada atauterjadi ;Maka, berdasarkan faktafakta tersebut, memohon kepada yang Mulia MajelisHakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa, mengadili serta memutusperkara a quo menolak gugatan Para Penggugat a quo dan Menyatakan TidakBerwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA(nietontvankelijke verklaard) ;3
    dari hasilPenjualan. ; 77 722222 nnn nn nnn nnn nnnBahwa Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan ini mengajukan gugatankepada Para Penggugat Konpensi/Tergugat dalam rekopensi untuk mengosongkan obyeksengketa, karena terhadap obyek sengketa tersebut akan dijual melalui lelang untukmemenuhi kewajiban debitur ;M A K A berdasarkan uraianuraian dan buktibukti tersebut diatas, Tergugatdalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi mohon dengan segala hormat kiranyaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa
    Sugiyanto desa Mrisen Kecamatan Juwiring KabupatenKlaten, dengan biaya pengosongan menjadi beban Para Penggugatdalam Konpensi/TergugatRekonpensi ;4 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun ada bantahan, banding atau5 Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semuabiayaperkara ;ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-09-2015 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 424 /Pdt.G/2015/PN.Jkt. Pst
Tanggal 2 Agustus 2016 — PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA Cq. Josef Gunawan Setyo selaku Direktur PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA >< ITOCHU LOGISTICS (EUROPE) GmbH, Cq Koichi Tsutamura,Cs
269 — 118
  • MENGADILI :- Menerima Eksepsi Tergugat I;Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat tersebut;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00. (empat ratus enam belas ribu rupiah);
    Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara a quo,mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulu memeriksabantahan/tangkisan TERGUGAT atas Surat Gugatan PENGGUGAT.
    Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Pengadilan NegeriJakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolutuntuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata a quo yang terkaitdengan ketentuan Hukum Negara Jepang;5.
    Dengan demikian sikap dantindakan judex factie yang telah memeriksa dan memutus perkara inidianggap telah melampaui batas kewenangan tersebut;7, Dengan didasarkan pada doktrin hukum dan norma hukum di dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1537 K/PDT/1989 sebagaimanatersebut di atas, TERBUKTI bahwa Pengadiian di Indonesia sama sekalitidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu PerkaraPerdata yang tunduk pada ketentuan hukum negara lain;8.
    Oleh karenanya,sudah selayaknya bila Majelis Hakim Pengadiian Negeri Jakarta Pusatmenyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo;B. Eksepsi Kompetensi Absolut Untuk Diperiksa Terlebih Dahulu SebelumPemeriksaan Pokok Perkara10. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT inisudah selayaknya untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum Majelis HakimYang Terhormat memeriksa pokok perkara.
    Sehingga sudahsepatutnya apabila majelis hakim yang memeriksa perkara inimenyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard).
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 01-10-2012 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 27-03-2013
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2169/Pdt.G/2012/PA.TA
Tanggal 14 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
10 — 0
  • Menyatakan Pengadilan Agama Tulungagung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 2169/Pdt.G/2012/PA.TA. ;--------------------------------------3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-------------------------------------
    PUTUSANNomor : 2169/Pdt.G/2012/PA.TADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara antara :Penggugat , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman diDusun ........ Kabupaten Kediri, sekarang berdomisili diDusun .............
    merasa sangatmenderita lahir dan batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela danberkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidakbertanggungjawab ;Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini ;Berdasarkan alasan / dalildalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagimeneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohonPutusan Ditolak, nomor : 2169/Pdt.G/201 2/ Halaman 2 dari 18PA.TA agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa
    Penggugattelah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, sehingga pengajuangugatan cerai di Pengadilan Agama Tulungagung tersebut telah menyalahi ketentuanhukum yang berlaku ; Putusan Ditolak, nomor : 2169/ Halaman 15 dari 18Pdt.G/2012/PA.TA Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimanatersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dapat diterima dan gugatan Penggugat tidakdapat diterima, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Tulungagung tidakberwenang untuk memeriksa
    Menyatakan Pengadilan Agama Tulungagung tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara nomor : 2169/Pdt.G/2012/3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.425.000, (empat ratus dua puluh lima ribuDemikian diputuskan di Pengadilan Agama Tulungagung, pada hari Kamistanggal 14 Maret 2013 Masehi, bertepatan tanggal 2 JumadilAwal 1434 Hijriyah, yangtelah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh kami H. MUH.
Pengadilan PA GORONTALO Perdata
Register : 08-12-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PA GORONTALO Nomor 706/Pdt.G/2014/PA.Gtlo
Tanggal 16 Februari 2015 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
21 — 10
  • Menyatakan Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah),-
    PENETAPANNomor:706/Pdt.G/2014/PA.Gtlo Fall aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESApengadilan agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talakantara :PEMOHON umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Toko Klontong),tempat tinggal Kelurahan Heledulaa Selatan KecamatanKota Timur Kota Gorontalo, sebagai "Pemohon",LawanTERMOHON umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal diKelurahan
    Menyatakan Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusanini diucapkan sebesar Rp.356.000, (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah),Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo, pada hari Senin tanggal 16Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah,oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs.
Pengadilan PA GORONTALO Perdata
Register : 01-04-2015 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 20-05-2015
Putusan PA GORONTALO Nomor 239/Pdt.G/2014/PA.Gtlo
Tanggal 19 Mei 2014 — pemohon melawan termohon
17 — 12
  • Menyatakan Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah),-
    PENETAPANNomor: 0239/Pdt.G/2014/PA.Gtlo yal aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebutdibawah ini dalam perkara cerai talak antara :NS, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS/Kasie Trantibpada Kantor Kelurahan Heledulaa Utara, Tempat kediamandi Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur KotaGorontalo, selanjutnya disebut sebagai
    Menyatakan Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusanini diucapkan sebesar Rp.221.000, (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah),Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo, pada hari Senin tanggal 19Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 Hijriyah, oleh MajelisHakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs. BURHANUDINMOKODOMPIT sebagai Ketua Majelis, DJUFRI BOBIHU, S.Ag.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 10-03-2016 — Putus : 31-08-2016 — Upload : 27-07-2019
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 0805/Pdt.G/2016/PA.JS
Tanggal 31 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 17
  • Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara ini;
    2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
    PUTUSANN Omo Y 0805/Pdt.G/2016/PA JS. ih autDEMI KEADLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama .Jakarta Selatan yang memeriksa dan men'gadili perkara te.rtentu pada tingkatpertama dalam sida.ng majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:RIA HELENA PRATIWI, ,umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Adi SuciptoN . 1 RT. 001 RW. 003, Kecamatan Marpoyan Damai,' Keta Pekanbaru, Riau, dalam halini telah memberikan kuasa' khusus
    Pengadilan Agama tersebut:Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini:Telah mendengar keterangan para pihak berperkara:Telah memeriksa bukti tertulis:.Hal. 1 dari 23 hal. Put.
    Pengadilan Agama bertuga's dan bewenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. kewarisan, wasiat, dan hibah,'yang dilakukan berdasarkan hukumIslam:c. wakaf dan shadagah.Undangundang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undangundang'No.7 tahun. 1989 tentang PeradilanAgamaPasal 49Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan..menyelesaikan perkara di tingkat pertama
    Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jaka'rta Selatan tidak berkuasadan tidak berwenang untuk memeriksa perkara .Nomor:0805/Pdt.G/2016/PA.JS tersebut:3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Hal. 19 dari 23 hal. Put.
    dan mengadili,perkara ini oleh karenanya eksepsi Tergugat dap.at dikabulkan denganmenyatakan Pengadilan Agama Jakarta.Selatan tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini:Meni.mbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Jaka'rta Selatansudah dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaraaquo maka buktibukti yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti Tergugatkecuali bukti.T.9, tidak perl.u lagi dipertimbangkan lagi:.Menimbang, bahwa oleh karena perkara, ini masuk dalam
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 01-11-2022 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 24-03-2023
Putusan PN SURAKARTA Nomor 217/Pdt.G/2022/PN Skt
Tanggal 21 Maret 2023 — Penggugat:
Hendri
Tergugat:
PT Maybank Indonesia Tbk Cabang Surakarta
Turut Tergugat:
Kantor Badan Tata Ruang Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo
49 — 18

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
Pengadilan PA BANGKALAN Perdata Agama
Register : 06-07-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PA BANGKALAN Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Bkl
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 10
    1. Menyatakan Pengadilan Agama Bangkalan tidak berwenang memeriksa dan dan mengadili perara ini;
    2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,00 ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah ).
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 16-07-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 162/Pdt.G/2019/PN Smn
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
Parinah
Tergugat:
PT. BPR Natasha Bintang Anugrah
37 — 8
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
PUTUSANNomor 162/Pdt.G/2019/PNSmnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:Parinah, bertempat tinggal di Candi Il Rt/rw 04/04, Sardonoharjo, Ngaglik,Sleman dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adisa Indira Mandigani,Advokat yang berkantor di Perum Villa Taman Bunga Kav 2h, JIl.CempakaBaru, Leles, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta
EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF (RELATIVE COMPETITIE)Bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadifiperkara iniBerdasarkan Asas "Actor Sequitur Forum Rei" adalah asas dalam HukumAcara Perdata yang menerangkan tentang dimanakah seharusnya gugatanitu diajukan. Berdasarkan pada asas in, maka pada prinsipnya gugatanHukum Acara Perdata itu diajukan di pengadilan negeri tempat tinggaftergugat (Pasal 118 H. I.
R. (1)).Bahwa titel Gugatan Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum, danTergugat Dalam halo ini, beralamat dan bertempat kedudukan di Yogyakartasehingga seharusnya Pengadilan Yang berwenang memeriksa perkara iniadalah Pengadilan Negeri Yogyakarta.Oleh karena itu) sudah selayaknya Pengadilan Negeri Slemanmenyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.sehingga sudah sepatutnya Gugatan Pelawan untuk ditolak dan atausetidaknya dinyatakan tidak diterima.ll.
R. (1)).Bahwa titel Gugatan Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum, danTergugat Dalam hal mi beralamat dan bertempat kedudukan di Yogyakartasehingga seharusnya Pengadilan Yang berwenang memeriksa perkara iniadalah Pengadilan Negeri Yogyakarta.Oleh karena itu sudah selayaknya Pengadilan Negeri Sleman menyatakandirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan absolute tersebut,Penggugat membantah dalil eksepsi Tergugat dalam repliknya dengan alasankarena
danmemutus perkara aquo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sleman, tidakberwenang memeriksa dan memutus perkara, maka keberatan/eksepsi lain dariTergugat tidak dipertimbangkan lagi.Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sleman tidakberwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat,maka Penggugat dihukum membayar biaya perkayay; 14P ;Memperhatikan Pasabiaie4y ger shan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILIe Menerima eksepsi dari Tergugat.e Menyatakan
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 24-11-2015 — Putus : 04-03-2016 — Upload : 03-08-2015
Putusan PA DEPOK Nomor 2620/Pdt.G/2014/PA.Dpk.
Tanggal 4 Maret 2016 — perdata
25 — 10
  • Menyatakan Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini;4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir
    PUTUSAN SELANomor 2620/Pdt.G/2014/PA.Dpk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sela sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :NAMA, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Notaris,tempat tinggal di ALAMAT Kota Depok, Dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya bernama Drs. Afdal Zikri, S.H, M.H.,Mahmud Fauzi R.
    november 2014, sebagai"Pemohon".MelawanNAMA, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan iburumah tangga, tempat tinggal ALAMAT Kota Depok , Dalam halini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Yosmar Munir, S.H,advokat dan konsultan Hukum pada Yos Munir & Partners,kantor hokum yang beralamat di Jalan Percetakan Negara V/B49, Jakarta Pusat. sebagai "Termohon"Pengadilan Agama tersebut ;Setelah mempelajari suratsurat dalam perkara ini ;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa
    Menyatakan Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini;3. Memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini;4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;Demikian putusan ini dijatunkan dalam permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 Masehi bertepatan dengantanggal 14 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami Dra. SULFITA NETTI, S.Hselaku Ketua Majelis, dan Drs.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 29-11-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 693/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 —
162 — 115
  • M E N G A D I L I :- Menolak eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;
    PUTUSAN SELANo. 693/Pdt.G/2012/PN.Jkt.SelDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan Sela sebagai tersebut di bawah inidalam perkara antara:MAURUS DUDAI, beralamat di Jalan Busiri, Sempan Timika, Kabupaten Mimika,Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lembaga bantuan HukumTeam Operasional Penyelalamatan Asset Negara RI (LBH TOPAN RI), beralamat diJalan Rawamangun
    milik Tergugat sertayang meminta agar putusan perkara tersebut dapat dijalankan lebih dahulu,walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi, karena seluruh dalil gugatanPenggugat tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat ;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana tercantum pada butirbutirtersebut diatas, maka Tergugat menolak seluruh dalil dan petitum yang diajukanoleh Penggugat ;Maka : berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas Terugat mohon kepqada MajelisHakim yang memeriksa
    PT.Bank Mandiri (Pesero) Cabang TimikaKabupaten Mimika Propinsi Papua adalah merupakan pelaksana dari Bank Mandiri yangberada di Kantor Pusat di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehinggadengan diajukan gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugat sudah tepat karena Tergugatberalamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Majelis akanmenerapkan Pasal 118 ayat (1) HIR ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan NegeriJakarta Selatan berwenang memeriksa
    relatifdari Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim akan melanjutkan persidangan ini sesuaidengan acara persidangan ;Menimbang, bahwa karena dalil Eksepsi Tergugat yangmempermasalahkan Kompetensi Relatif dalam gugatan perkara iniditolak, maka biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir ;Mengingat Pasal 118 ayat (1) HIR serta PasalPasal dari Peraturan lain yangbesangkutan ;MENGADILI:e Menolak eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat ;e Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama Perceraian
Register : 06-03-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 23-04-2014
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 337/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn
Tanggal 8 April 2014 — PEMOHON X TERMOHON
7 — 3
  • Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; -----------------------------------------------2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----
    PUTUSANNomor: 0337/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn Foal 2yDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatunkan putusan perkaracerai talak antata : 0 n oon nnn nn nnn nnnPEMOHON ASLI , Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di KABUPATENMADIUN, sebagai Pemohon;MelawanTERMOHON ASLI , Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 18-03-2013 — Putus : 02-03-2010 — Upload : 18-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.BLT
Tanggal 2 Maret 2010 — SULATUN VS MUSIMIN
22 — 1
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ; Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai kini dihitung berjumlah Rp. 221.000,- (duaratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
    PUTUSANNomor : 13/Pdt.G/2010/PN.BIt* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebutdibawah ini dalam perkara antara :SULATUN, umur 60 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Sumba No.115 RT.19 RW.05 Kelurahan Karangtengah KecamatanSananwetan, Kota Blitar selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;Melawan:MUSIMIN, umur 67 tahun, pekerjaan pengemudi
    dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ; Bahwa Penggugat telah berusaha secara baikbaik dan kekeluargaanmeminta kepada Tergugat untuk segera pergi meninggalkan tanah dan rumahmilik Penggugat tersebut akan tetapi Tergugat selalu menolak, oleh karena itusudah sepatutnya apabila Penggugat mengajukan perkara gugatan ini kepadaPengadilan Negeri Blitar ;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah kami uraikan diatas, sudilahkiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau Hakim Majelis yang ditunjukuntuk memeriksa
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 07-03-2012 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 101/Pdt.G/2011/PN.Dpk.
Tanggal 7 Maret 2012 — DRG. INNEKE PANJAITAN ; DR. IRWAN DJAYARAHARDJA,DKK VS MOCHAMAD JOENOES;H. MOHAMAD ANWAR,DKK
202 — 139
  • - Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat II No. 215 ; - Menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (perkara No. 101/Pdt.G/2011/PN.Dpk) ;- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdatapada peradilan tingkat pertama, sebelum mengambil putusan akhir, telah menjatuhkanputusan sela sebagai berikut, dalam perkara antara : I l.DRG. INNEKE PANJAITAN, beralamat di Jl. Sumbawa No. 29 RT. 004 / RW.004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT I; DR.
    dan mengadili perkaraaquo, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara aquo dan memberikan keputusansebagai berikut:1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan PARA TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum;3 Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dalam perkara aquo;=85=4 Menyatakan pengalihan hak dan Para Penggarap penggarap / pemilik tanah aquoM.SOLIH SKK kepada Para Penggugat adalah sah menurut hukum;5 Menyatakan sah dan
    , mengadili,dan memutusperkara iniatau setidak tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapatditerima;9 Bahwa berdasarkan dalildalil yang telah Tergugat CCXV sampaikan diatas, makasudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.=101=Berdasarkan uraian serta faktafakta hukum tersebut diatas, Tergugat CCXV mohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untukmemutus
    dalam Putusan Sela sebagai berikut :1 Menerima eksepsi Tergugat CCXV untuk seluruhnya;2 Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena kompetensi absolut(kewenangan mutlak), Pengadilan yang memeriksa perkara ini adalah padaPengadilan Tata Usaha Negara;3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.B Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (obscuur libel):1 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan
    UndangUndang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, tempat untukmenyelesaikan sengketa yang terkait dengan hubungan perdata adalah pengadilan negeri,sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut yaitu : Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdatadi tingkat pertama ;Menimbang, bahwa sedangkan jika kita cermati ketentuan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Putus : 18-04-2011 — Upload : 24-11-2011
Putusan PT KUPANG Nomor 08/PDT/2011/PTK
Tanggal 18 April 2011 — - HUSEN ARSYAD vs 1. SITI HANIFAH dan 2. MARCEL KAUT
38 — 11
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Waikabubak tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding, sesuai dalam gugatan perdata perkara Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.WKB ;-----------------------------------------------Menghukum pihak Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya
    JurusitaPengadilan Negeri Waikabubak yang telah memberikesempatan kepada Tergugat I/ Terbanding I, danTergugat IIl/ Terbanding II, masing masing padatanggal 27 September 2010 ; ~ TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari paraPembanding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan tata cara serta persyaratan yangsudah memenuhi ketentuan Undang Undang, olehkarena itu permohonan banding tersebut secaraformi dapatditerima 5 Menimbang, bahwa setelah membaca danmempelajari memeriksa
    Menimbang, bahwa karena kedua pihak dan orangtuanya beragama Islam dan yang menjadi sengketaatau. pokok masalah, menyangkut masalah warisanpeninggalan orang tua, (Abdul Gafar Pati denganistrinya Hadijah) yang bellum dibagi, maka sesuaiketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor : 7 Tahun1982 dan kemudian diubah dengan Undang UndangNomor : 3 Tahun 2006, tentang Pengadilan Agama,maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliserta memutus sengketa dan perselisihan kedua pihakdalam hal harta warisan itu
    tentang PeradilanAgama yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2006 serta ketentuan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara iniMENGADILIMenerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri WaikabubakNomor 11/Pdt.G/2010/PN.WKB tanggal 31Agustus 2010, dalam perkara antara kedua belahpihak tersebut yang dimintakanbanding) 3 errr errr ere eee rere eeeMENGADILI SENDI RIMenyatakan Pengadilan Negeri Waikabubak tidakberwenang untuk memeriksa
    dalamgugatan perdata perkara Nomor11/Pdt.G/2010/PN.WKB; Menghukum pihak Penggugat/ Pembanding untukmembayar biaya biaya dalam perkara ini padakedua tingkat Peradilan yang untuk tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp. 200.000, (duaratus ribu rupiah)10 Demikian diputuskan dalam musyawarah MajelisHakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis,tanggal 14 April 2011 oleh kami DAM DAM BACHTIAR,SH sebagai Hakim Ketua, EDDY PANGARIBUAN, SH,.MHdan SUBEKI, SH sebagai Hakim Hakim Anggota, yangditunjuk untuk memeriksa
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 03-11-2022 — Putus : 14-11-2022 — Upload : 14-11-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 2523/Pdt.P/2022/PN Sby
Tanggal 14 Nopember 2022 — Pemohon:
I WAYAN MARIA
10 — 1
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
    3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata
Register : 01-03-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PN SIBOLGA Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Sbg
Tanggal 9 Maret 2021 — Pemohon:
BAMBANG HARISANDI
30 — 9
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara permohonan pemohon;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
Pengadilan PA TUBAN Perdata Agama Perceraian
Register : 24-09-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PA TUBAN Nomor 2174/Pdt.G/2013/PA.Tbn
Tanggal 17 Desember 2013 — Pemohon melawan Termohon
12 — 7
  • Menyatakan Pengadilan Agama Tuban tidak berwenang untuk memeriksa, dan mengadili perkara ini ;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima pulu enam ribu rupiah);
    PUTUSANNomor 2174/Pdt.G/2013/PA.Tbn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talakantara :NAMA PEMOHON , umur 29 tahun. Agama Islam. Pendidikan SD, PekerjaanTani, Tempat Tinggal di Dusun XXX Desa XXX, Kecamatan Plumpang,Kabupaten Tuban, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;melawanNAMA TERMOHONN, Umur 21 tahun.
    Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi :PRIMER: Mengabulkan permohonan Pemohon; Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.; Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;SUBSIDER: Apabila Pengadilan berpendapat
    Maka terkait dengan domosili/tempat tinggal Termohon adalah wilayah Kompetensi Relatif Pengadilan AgamaMojokerto, maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaraini adalah Pengadilan Agama Mojokerto;Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini,, maka ditunjukl BeritaAcara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Hal. 3
    Putusan Nomor : 2174/Pdt.G/2013/PA.TbnMenimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis hakimtelah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang akan tetapitidak berhasil;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa Termohon dalam jawaban lisan mengajukan Eksepsitentang Kompetensi Relatif, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PengadilanAgama Tuban tidak berwenang untuk memeriksa memutus dan menyeleasikan perkaraini, karena Termohon sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) sekarang ini bertempattinggal
    sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankankepada Pemohon ;Mengingat dan memperhatikan PasalPasal dan segala ketentuan perundangundangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDalam Eksepsi1 Mengabulkan Eksepsi Termohon ;2 Menyatakan Pengadilan Agama Tuban tidak berwenang untuk memeriksa
Pengadilan PA PANDAN Perdata Agama
Register : 30-05-2023 — Putus : 27-06-2023 — Upload : 27-06-2023
Putusan PA PANDAN Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Pdn
Tanggal 27 Juni 2023 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 1
    1. Menerima eksepsi Termohon;
    2. Menyatakan Pengadilan Agama Pandan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);