Ditemukan 555862 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2008 2009 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NURUL YAKIN, SH
Terdakwa:
SUPARMAN Bin ANDANG
31 — 19
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakanalat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikanyang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikandi kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ ataupembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    /2019/PN.Kdi Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupa jarringTrawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alat tangkap yangterlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun 2015 tentang laranganpenggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik(Seine nets) di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikananMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatanMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. KARIM Bin H.
    tentang perubahan atas UU RI No.34 tahun 2009tentang perikanan yaitu Pukat Hela (Trawls) dan pukat tarikHalaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN.Kdi(seine nets) termasuk jaring trawls yang dipergunakan olehterdakwa; Bahwa menurut ahlli Perbuatan terdakwa SUPARMAN BinANDANG melakukan penangkapan ikan menggunakan jaringtrawls dengan hasil tangkapan ikan dilarang dan melanggarketentuan pasal 85 jo pasal 9 UU RI No.31 tahun 2004 tentangperubahan atas UU RI No.34 tahun 2009 tentang
    ;Halaman 18 dari 23 Putusan Pidana Nomor 439/Pid.Sus/2019/PN.KdiMenimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwamelanggar pasal 100 b jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
lucia Indri Primastuti, sh
Terdakwa:
MAHMUD
39 — 34
  • Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN.Ffk.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut:1.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN IKHSAN ABADI 03 wajib memiliki dokumen berupa Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik OperasiHalaman 15 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN.FHK.
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018./PN.Ffk.2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaIndonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    Pasal 27 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana didakwakandalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum,Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 123/Pid.B/2018.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 03-06-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN SDA
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LESYA AGASTYA, SH
Terdakwa:
1.TEGUH HARIYANTO, SH BIN BAMBANG WONOSALI
2.SETYA DICKY PERMADI
51 — 10
  • Pasal 26 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahum 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.
    Pasal 16 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahum 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwadan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Bea Cukai sejak tahun 2004 yangbertugas di bagian Pelaksana.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pelaksana bertugasmengawasi barang cargo yang berada di terminal Cargo Dosmetik danInternasional di Bandara Juanda Sidoarjo.Bahwa system atau mekanisme pengiriman barang tersebut awal mulabarang datang diterima oleh petugas Cargo lalu barang ditimbang dan diukurdimensinya lalu di beri Label SMU(Surat
    Pasal 26 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN SDA1. Setiap orang,2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiamelakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP3.
    Pasal26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang PerubahanUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 15-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 11 April 2018 — Penuntut Umum:
1.Susianik, SH.
2.Parmanto,SH
Terdakwa:
Adi Okta Priyatna alias Supri Bin Marjani
39 — 8
  • mengakuitujuan melakukan perbuatan tersebut untuk mencari penghasilan yang manasetiap mengambil dan mengumpulkan benih lobster dari para nelayankemudian di jual kepada pengepul tersebut mendapatkan keuntungan senilaiRp1000 (seribu rupiah) per ekor benih lobster.Bahwa menurut saksi perbuatan Adi Okta Priyatna alias Supri bin Marjani yangtelah melakukan pengangutan dan pemasaran ikan berupa benih lobster tidakmemiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) telah melanggar Undang UndangRI Nomor 31 tahun 2004
    Lobster termasuk ikan karena seluruh hidupnya berada di air sesuaidengan undangundang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahanundangundang RI No. 31 tahun 2004 tentang perikananyang berbuny/i:Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian darisiklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.b.
    memilin dakwaan mana yang paling mengena/ terbuktiberdasarkan faktafakta hukum yang ditemukan dipersidangan yakni dakwaanalternatif Kedua melanggar Pasal 92 UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.
    Dengan sengaja diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan,Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trkpengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimanaPasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;Ad. 1.
Pengadilan PN SINJAI Pidana Umum
Register : 18-12-2023 — Putus : 09-01-2024 — Upload : 05-03-2024
Putusan PN SINJAI Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Snj
Tanggal 9 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Isnawati Yamin, S.H
1.Isnawati Yamin, S.H
Terdakwa:
M. Amir Bin Latang
31 — 18
Pengadilan PT MATARAM Pidana Umum
Register : 22-02-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 05-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 15/PID/2016/PT MTR
Tanggal 16 Maret 2016 — Pembanding/Terdakwa : M. SUPIANDI
Terbanding/Jaksa Penuntut : AHMAD BAYHAQI, SH.
36 — 20
  • Pasal 16 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan Jo. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.4/KEPMENKP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Parimanta.AtauKedua :Hal 3 dari 9 hal. Put No. 15/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTRBahwa ia Terdakwa M.
    Pasal 7 Ayat (2) huruf m dan n Undangundang RI Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Keputusan Menteri Kelautan danPerikanan No.4/KEPMENKP/2014 tentang Penetapan Status PerlindunganPenuh Ikan Parimanta.Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 21 Januari 2016 Nomor.
    Pasal 16 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangundangRI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Keputusan Menteri Kelautan danPerikanan No. 04/KEPMENKP/2014 tentang Penetapan Status PerlindunganPenuh Ikan Pari Manta sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.
    putusanPengadilan Negeri Selong No. 06/Pid.Sus/2016/PN.Sel tanggal 28 Januari 2016harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa,sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan;Mengingat pasal 193, pasal 241, Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana pasal 88 jo pasal 16 (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 04-07-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN Kgn
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SIHYADI, SH
Terdakwa:
BAHRUL Bin LABIH Alm
29 — 7
  • Menyatakan Terdakwa Bahrul Bin Labih (Alm), telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan danmembahayakankelestarian sumber daya ikan dan lingkungannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang
    Bila suatu daerahatau lokasi dilakukan penyetruman ikan akibatnya akan terjadi kerusakan padaekosistem lingkungan perairan, maka kurun waktu 3 tahun kemudian lingkunganperairan bisa kembali seperti semula.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84 ayat(1) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45Tahun 2009.Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan olehPenuntut Umum tersebut, Terdakwa
    lingkunganperairan, maka kurun waktu 3 (tiga) tahun kemudian lingkungan perairanbisa kembali seperti semula;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2019/PN KgnMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
    seperti semulaMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dengan sengaja diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggukanakan bahan kimia, bahanbiologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/ atau membahayakankelestarian Sumber daya ikan dan / atau lingkungannya telah terbuktiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 21-03-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 403/Pid.Sus/2018/PN Mks
Tanggal 10 April 2018 — Penuntut Umum:
NUR FITRIYANI, SH
Terdakwa:
DARWIN BIN ANGKU
19 — 4
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 12-05-2022 — Putus : 03-06-2022 — Upload : 07-06-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Jmb
Tanggal 3 Juni 2022 — Penuntut Umum:
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
1.GEMPA RUDIANTO Bin TUKILAN
2.ALDINO BIN NURROKHIM
58 — 26
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum
Register : 01-11-2011 — Putus : 04-01-2012 — Upload : 23-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 201/PID/2011/PTSMDA
Tanggal 4 Januari 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Bekti Wicaksono, S.H.
Terbanding/Terdakwa : UNSALA Bin SARUAN
36 — 7
  • matapancing dan ikan campuran berjumlah + 10Kg yang ditangkap olehterdakwa di muara Nunukan masuk wilayahINCONCSIA 22222 e nen n nn ne nee ene nen een en ene nn nn en nn eeennnnnsss Bahwa Terdakwa UNSALA Bin SARUAN menangkap ikandengan menggunakan kapal PMN tanpa nama adalah kapalpenangkap ikan jenis kayu dengan bobot + 1 GT, berbenderaFilipina dengan mesin 13 PK merk Mikawa sebayak 2 unit milikterdakwa sendiriBahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 92 UU No.31 tahun 2004
    :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka Hakim banding akan memutus perkara ini yangamamya sama sebagaimana termuat dalam amar putusan HakimTingkat Pertama, sehingga amar Putusan Pengadilan Negeri Nunukantanggal 10 Oktober 2011 No. 115/Pid.B/2011/PN.NNk beralasan untukdikuatkan22 22222 none eoe=Mengingat, pasal 31 Tahun 2004 Jo UU No. 45 Tahun 2009tentang perikanan Serta Peraturan Peraturan Hukum lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI11 Menerima
Pengadilan PN PALOPO Pidana Umum
Register : 19-08-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 19-09-2022
Putusan PN PALOPO Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Plp
Tanggal 15 September 2022 — Penuntut Umum:
Aisyah Kendek, S.H.
Terdakwa:
ARIF Bin ABUNAWAS
63 — 20
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 06-01-2016 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 23-06-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 06/PID/2016/PT MKS
Tanggal 14 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : JUANDARITA RACHMAN, SH.
Terbanding/Terdakwa : ANAS Bin RIPO
43 — 4
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 15-01-2019 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN LUWUK Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Lwk
Tanggal 6 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ANDI TYAS TRI WIBOWO, SH
Terdakwa:
Albar Alias Iyu
58 — 0
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 05-04-2023 — Putus : 13-04-2023 — Upload : 08-02-2024
Putusan PN LUWUK Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Lwk
Tanggal 13 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Felly Kasdi, SH
2.Hendra Poltak Tafona'o, SH
Terdakwa:
1.Parto Bin Juhaepa
2.Ilma Bin Jamaludin Nohong
49 — 0
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 03-08-2022 — Putus : 26-08-2022 — Upload : 10-01-2023
Putusan PN LUWUK Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Lwk
Tanggal 26 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
IRWANTO, SH
Terdakwa:
Kadir Nasir Bin Nasir
53 — 12
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 29-06-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN LUWUK Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Lwk
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
Sarto B. Mala alias Sarto
23 — 0
Pengadilan PN SUMENEP Pidana Umum
Register : 15-09-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 29-12-2022
Putusan PN SUMENEP Nomor 297/Pid.Sus/2015/PN Smp
Tanggal 12 Oktober 2015 — Jaksa Penuntut:
SYAIFUL ARIF
Terdakwa:
1.MUASAN Bin MUKRAMIN
2.MUSLIMIN Bin NAWI
3.NAWI Bin MU'DIN
28 — 7
Pengadilan PT PALU Pidana Umum
Register : 21-07-2014 — Putus : 10-10-2014 — Upload : 02-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 48/PID/2014/PT PAL
Tanggal 10 Oktober 2014 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : ALIANDRA TUMPAK SETYAWAN, SH
26 — 12
  • besar juga ikanikan kecil (bibit ikan) serta rusaknyabiota laut lainnya seperti terumbu karang sebagai tempat berkembang danperlindungan ikan dan tempat ikan mencari makan, juga tumbuhan dan hewanlainnya yang ada dilaut sedangkan pelarangan terhadap alat bantu kompresor;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal8 ayat (1) Jo Pasal 100 B UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No.31 Tahun 2004
    Bahwa Judex Factie dalam putusannya tidak memperhatikan asasasas yangterkandung dalam Pasal 2 UndangUndang No.45 Tahun 2009 Tentangperubahan UndangUndang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimana asastersebut antara lain asas manfaat asas yang menunjukkan bahwa pengelolaanperikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesarbesarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, asasefisiensi adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, danberdaya guna untuk
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Umum
Register : 03-05-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN AMUNTAI Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Amt
Tanggal 16 Mei 2023 — Penuntut Umum:
1.FELISYA RISKA IMAMA SH
2.RAHMANDA BAYU SULISTIA SH
Terdakwa:
1.RAHMADI alias MADI bin MARKASI
2.M. ALI Alias MUHAMMAD ALI alias ISUR bin MASLANI
3.ALPIANNOR alias USUP bin RIDUAN
54 — 25
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Umum
Register : 28-12-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 162/PID.SUS/2021/PT PLK
Tanggal 17 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum II : JUL INDRA DHANA NASUTION S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : MUJI ADIANTO
87 — 45
  • 7 ayat 2 huruf (d) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut, Penuntut Umumdalam surat tuntutannya Nomor Reg.
    Perkara PDM 72 /O.2.14/Eku.2/12/2021,tanggal 10 Desember 2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan NegeriPangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskansebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa Muji Adianto telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
    Bahwa penerapan terhadap barang bukti sebagai sarana dalammelakukan tindak pidana perikanan haruslah memperhatikan berbagaiaspek: Aspek yuridisBahwa aspek yuridis adalah melekat pada ketentuan hukum yangdilanggar dan yang terbukti, dalam hal ini terdakwa MUJI ADIANTOditutut melanggar Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.Dalam pasal yang di
    tentang Perikanan: benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkandari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara ataudimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.Dan Pasal 104 ayat (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan : bendadan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan daritindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.
    Menyatakan terdakwa MUJI ADIANTO telah terbukti Secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo UndangUndang RINomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;2.