• Perdata :TRI HARIJONO, Umur 53 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan : PNS (Guru), alamat di Dusun Toroh RT.03/RW.03, Desa Sindurejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten. Grobogan selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------- PENGGUGAT;M e l a w a nWAHYU INDIYAH, Umur : 52, Agama : Kristen, Pekerjaan : PNS (Guru), alamat di Dusun Toroh RT.03/RW.03, Desa Sindurejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- TERGUGAT;

  PUTUSANNomor 26/Pdt.G/2014/PN Pwd.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara :TRI HARIJONO, Umur 53 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan : PNS (Guru), alamat diDusun Toroh RT.03/RW.03, Desa Sindurejo, Kecamatan Toroh,Kabupaten.

  Grobogan selanjutnya disebut sebagaiwanna 22222222222 $8222 === === == PENGGUGAT;MelawanWAHYU INDIYAH, Umur : 52, Agama : Kristen, Pekerjaan : PNS (Guru), alamat diDusun Toroh RT.03/RW.03, Desa Sindurejo, Kecamatan Toroh,Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagaiene TERGUGAT: Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ; Setelah meneliti dan mempelajari alat bukti suratsurat dan telah pulamendengarkan keterangan saksi saksi ; Setelah mendengar keduabelah pihak

  Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada point 12 menunjukan sebenarnyayang memiliki hubungan dengan pihak ketiga adalah Penggugat sendiri danbukan Tergugat seperti yang diuraikan pada posita Penggugat.14 Bahwa sebagai PNS jika mengajukan gugatan perceraian harus mendapatkan iindari atasan yakni Nupati Grobogan terlebih dahulu dan permohonan ijin ceraiPenggugat memang telah dikabulkan oleh Bupati Grobogan, namun demikiantidak menutup kemungkinan setelah perkara ini diperiksa di Pengadilan NegeriPenggugat

• PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx. Advokat/Konsultan Hukum berlamat di Garut, selanjutnya disebut

  PUTUSANNomor 1096/Pdt.G/2010/PA.GrtBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat dalam perkara antara ;PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai NegriSipil (PNS), bertempat tinggal di Garut, dalam hal inimemberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx.

  Advokat/Konsultan Hukum berlamat di Garut, selanjutnya disebutPenggugat;MelawanTERGUGAT, umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai NegriSipil (PNS), bertempat tinggal di Garut, selanjutnyadisebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;Telah memeriksa alat bukti dan keterangan saksisaksi di persidangan;Tentang Duduk PerkaraBahwa penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 25Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan

  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Aset Kabupaten Garut (P.2);e Surat pernyataan tertanggal, bulan Desember 2009yang dibuat dan di tanda tangani oleh tergugat (P.3);e Surat pernyataan tentang kesanggupan menanggungsegala resiko akibat perceraian ini yang dibuat dandi tanda tangani oleh penggugat tertanggal 10Februari 2010 (P.4);Bahwa selain itu penggugat telah pula mengajukan saksisaksi keluarga yang di atas sumpahnya menerangkan sebagai berikut;1Saksi 1, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS

  menghadapke persidangan meskipun kepadanya telah di panggil secara resmi danpatut, maka menurut hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalildalil gugatan Penggugat, namun demikian untuk menghindari kebohonganMajelis Hakim perlu mendengarkan kesaksian para saksi yangmenguatkan dalildalil gugatan Penggugat;Menimbang bahwa untuk menguatkan dalildalilnyaPenggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode (P.1) serta duaorang saksi masingmasing bernama;1 Saksi 1, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS

• Kamaluddin, tempat/tgl lahir : Tocidu, 25-05-1961, jenis kelamin laki-laki, alamat Tabbuakang Rt 001/Rw. 001, Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Kajang, Agama Islam, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

  PUTUSANNo. 02/Pid/Pra/2017/PN.BLKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara permohonanpraperadilan telah menjatuhkan putusan terhadap perkara dengan pemohon :Kamaluddin, tempat/tgl lahir : Tocidu, 25051961, jenis kelamin lakilaki,alamat Tabbuakang Rt 001/Rw. 001, Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Kajang,Agama Islam, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lunandar S.H.

  Faktafakta hukum :Bahwa pemohon (kamaluddin) adalah seorang Warga Negara Indonesiayang berprofesi sebagai PNS pada Kantor Camat Kajang. Hal manapemohon dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalampasal 378 jo. Pasal 55 jo. Pasal 64 KUHP dan kepada pemohon dilakukanupaya paksa berupa penetapan tersangka hingga kepada penuntutanterhitung pemanggilan dari Polsek Kajang terhitung 26 April 2017, denganfaktafakta hukum sebagai berikut:a.

• Menyatakan batal Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara Nomor: 800/494/BKD-PSDM/2018, Perihal: Tertib Administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar tertanggal 27 November 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara Nomor: 800/494/BKD-PSDM/2018, Perihal: Tertib Administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar tertanggal 27 November 2018;4.

  SuratKeputusan Bupati Lombok Utara ini telah memperkuat bahwa Penggugatadalah Tenaga Ahli Medis di RSUD Tanjung Kabupaten Lombok Utarabukan sebagai tenaga tekhnisi di) BKDPSDM Kabupaten Lombok Utarasebagaimana Penggugat memerintahkan kepada Tergugat didalamSuratnya tertanggal 27 November 2018 Nomor : 800/494/BKD PSDM/2018Perihal : Tertib Administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar pada poin No.3 didalam Surat Tergugat menyatakan Mentaati kewajiban saudaraselaku PNS Pemerintah Kabupaten Lombok Utara

  Oleh karena itu untuk tertib administrasikepegawaian khususnya bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar, dengan inidiminta agar saudara:1. Menyerahkan surat pengembalian PNS tugas belajar dari kementrian KesehatanKepada Bupati Lombok Utara.2. Menyampaikan laporan tertulis Kepada Bupati Lombok Utara cq.

  KURNIAWAN EKO WIBOWO, perihalTertidb administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari Badan Kepegawaian Daerah dan PengembanganSumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Utara Nomor :800/507.A/BKDPSDM/2018 tanggal 5 Desember 2018 yangditujukan kepada dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO, perihalKewajiban PNS (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO tertanggal 25Desember 2018, yang ditujukan kepada Bupati LombokUtara Cq.

  KURNIAWAN EKO WIBOWO, perihalTertib administrasi Kepegawaian PNS Tugas Belajar (Fotokopisesuai dengan aslinya);T3 : Surat dari dr. KURNIAWAN EKO WIBOWO tertanggal 25Desember 2018, yang ditujukan kepada Bupati Lombok UtaraCq.

  Menyerahkan suratpengembalian PNS Tugas Belajar dari Kementerian Kesehatan kepada BupatiLombok Utara, 2.

• Pekerjaan : PNS.Alamat : Jalan 21 Januari No.19 RT.49 Kelurahan - Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.

• MARINTAN, 52 Tahun, lahir di Medan, tanggal 14 September 1963, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Pemasyarakatan Komp. SDN Sukadono Desa Tanjung Gusta selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

• Pertama Penuntut umum;

• Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurhayati Daeng Tadaeng Binti Nurdin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
• Memerintahkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS

  pada tanggal 8 November 2019 sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

• 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS pada tanggal 14 Nopember 2019 sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
• 1 (satu) lembar kwitansi uang untuk djadikan PNS pada tanggal 26 Nopember 2019 sebanyak Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
• 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS tanggal 16 Januari 2020 sebanyak Rp.40.000.000,-(empat puluh

  juta rupiah);

• 1 (satu) lembar kwitansi pengambilan uang untuk dijadikan PNS pada tanggal 4 Maret 2020 sebanyak Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah);
• 1 (satu) lembar surat SK Keputusan Bupati Takalar No.813.2.H/BKD/III/2020, atas nama Ade Irma Sari, SH;
• 1 (satu) lembar surat berita acara pengambilan sumpah PNS No.87717.a/BKD/X/2018, atas nama Ade Irma Sari, SH;
• 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Kabupaten Takalar Sekretariat Daerah No.823/677/BPKSDM

• TUKIMAN, Lahir di Karanganyar, 15-04-1942, Agama Islam, Pekerjaan, Pensiunan PNS, beralamat di Kepuh Rt.015/007 Desa Jatikuwung Kec Jatipuro, Kabupaten Karanganyar untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

  P/ 2016/ PN KrgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Karanganyar yang bersidang memutus perkara perdata permohonantelah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon :TUKIMAN, Lahir di Karanganyar, 15041942, Agama Islam, Pekerjaan, Pensiunan PNS,beralamat di Kepuh Rt.015/007 Desa Jatikuwung Kec Jatipuro,Kabupaten Karanganyar untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHPengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca permohonan pemohon dan surat surat dalam berkas Permohonan

• M E N G A D I L I

  PENUNDAAN

  Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Perintah Pemotongan Gaji dan Kewajiban Pemberian Gaji Kepada Istri PNS yang melakukan Perceraian Nomor: 873.4/2224/BKPSDM, tanggal 17 November 2022 yang diterbitkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan;

  EKSEPSI

  Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

  POKOK PERKARA

  <

  ol>

  Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

  Menyatakan batal Surat Perintah Pemotongan Gaji dan Kewajiban Pemberian Gaji Kepada Istri PNS yang melakukan Perceraian Nomor: 873.4/2224/BKPSDM, tanggal 17 November 2022 yang diterbitkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan;

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Pemotongan Gaji dan Kewajiban Pemberian Gaji Kepada Istri PNS yang melakukan Perceraian Nomor: 873.4/2224/BKPSDM, tanggal 17 November 2022 yang diterbitkan

• PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SABARUDIN BOEROE, SH. Dengan Nomor Surat Kuasa 21/Pdt/ADV.SB/IV/2011, selanjutnya disebut: Penggugat; --------LawanTERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut: Tergugat;

  ZY zAV DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Labuha telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentupada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yangdiajukan oleh:PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan,Propinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaSABARUDIN BOEROE, SH.

  Dengan Nomor Surat Kuasa 21/Pdt/ADV.SB/IV/2011, selanjutnya disebut: Penggugat; LawanTERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS,alamat Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnyadisebut: Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di muka sidang; TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 20 April2011, yang telah terdafatar di

• Perdata : HARDONO, Lahir di Grobogan, 22 Oktober 1960, agama Islam, PNS, bertempat tinggal di Dusun Pulorejo Desa Pulorejo RT 003/001 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

  PENETAPAN No: 408 /Pdt.P/2013/PN PurwodadiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara permohonanHARDONO, Lahir di Grobogan, 22 Oktober 1960, agama Islam,PNS, bertempat tinggal di Dusun Pulorejo Desa Pulorejo RT 003/001Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebutsebagai PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca

• INDAH SUNHARINIJenis kelamin : PerempuanUmur : - TahunPekerjaan : PNSAlamat : Karangan Jaya gang VI, No. 08 RT 12 RW 03 Wiyung SurabayaAgama : -Warga Negara : Indonesia

• PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Surakarta, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding; MelawanTERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2015 yang terdaftar dalam register kuasa tanggal 31 Maret 2015, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

  SALINANPUTUSANNomor 102/Pdt.G/2015/PTA.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentupada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal diKota Surakarta, semula sebagai Tergugat, sekarangsebagai Pembanding;MelawanTERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal diKota Surakarta, dalam hal

• Nama : SUPRIYANTOTempat / tanggal lahir : Balikpapan, 26 Agustus 1978Agama : IslamPekerjaan : PNSAlamat : Jl. Dahor RT. 53 No. 75, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Kode Pos 76131

• MASRUR tanggal 29 Oktober 2008 untuk administrasi pembekalan PHD dan pengangkatan PNS Tahun 2008 - 2009.- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 10.000.000,- yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. MASRUR tanggal 19 Maret 2010 untuk administrasi PNS.- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 10.000.000,- yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr. HENDI WAHYU PRASETYO tanggal 28 Oktober 2010 untuk operasional PNS.- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai oleh Sdr.

  Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :e 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 5.500.000, yang ditandatanganidiatas materai oleh MASRUR tanggal 29 Oktober 2008 untukadministrasi pembekalan PHD dan pengangkatan PNS Tahun20082009, 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 10.000.000, yangditandatangani diatas materai oleh MASRUR tanggal 19 Maret 2010untuk administrasi PNS, 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.10.000.000, yang ditandatangani diatas materai oleh HENDI WAHYUPRASETYO tanggal 28

  Oktober 2010 untuk operasional PNS, 1 (satu)lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai olehMASRUR tanggal 10 Maret 2012, dikembalikan kepada pemiliknyayaitu saksi Junaedi Bin H.

  perlu mengikuti test seleksipenerimaan CPNS karena melalui jalur belakang, namun kembali lagi atasjanji tersebut ternyata saksi Junaedi juga tidak diterima menjadi PNS danpersyaratan maupun uang yang sudah terdakwa terima tidak terdakwakembalikan, bahkan terdakwa malah kemudian mengenalkan saksi Junaedidengan Hendi Wahyu Prasetyo (DPO), yang katanya dapat memasukkanseseorang menjadi PNS, tetapi pada kenyataannya sampai dengan sekarangsaksi Junaedi juga tidak menjadi PNS Kab.

  MASRUR tanggal 29Oktober 2008 untuk administrasi pembekalan PHD = danpengangkatan PNS Tahun 2008 2009.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 10.000.000, yangditandatangani diatas materai oleh Sdr. MASRUR tanggal 19 Maret2010 untuk administrasi PNS.1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 10.000.000, yangditandatangani diatas materai oleh Sdr. HENDI WAHYU PRASETYOtanggal 28 Oktober 2010 untuk operasional PNS.12e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani diatasmaterai oleh Sdr.

  Tahun 20082009, 1(satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 10.000.000, yang ditandatangani diatasmaterai oleh MASRUR tanggal 19 Maret 2010 untuk administrasi PNS, 1 (satu)lembar kwitansi sebesar Rp. 10.000.000, yang ditandatangani diatas materaioleh HENDI WAHYU PRASETYO tanggal 28 Oktober 2010 untuk operasional PNS,1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai olehMASRUR tanggal 10 Maret 2012, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksiJunaedi Bin H.

• Nama : SUPRIYANTOTempat / tanggal lahir : Balikpapan, 26 Agustus 1978Agama : IslamPekerjaan : PNSAlamat : Jl. Dahor RT. 53 No. 75, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Kode Pos 76131

• Pasaribu, perempuan yang lahir di Balige tanggal 30 Nopember 2009 yang beralamat di Sermamuda Simanjuntak Nomor 113 Onan Sampang Desa Paindoan, Kecamatan Balige Kabupaten Toba, untuk mengurus dan atau mengambil gaji Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan atau hak-hak pensiunan PNS lainnya atas nama Mindo Handayani Siahaan;

• Membebankan biaya kepada Pemohon yang sampai Penetapan ini dibacakan sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

• Kemudian tentang surat keterangan terkait dengan kedudukan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Termohon melalui kuasanya menyatakan hingga saat ini belum ada kabar beritanya ;

• Kartika tentang Pengunduran Pembukaan Penerimaan Tes PNS Hankam yang ditanda tangani Eko. S.

  ;

• 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Bersih Diri dari Komando Resor Miiter 041/Garuda Emas Nomor : R/787/SKBD/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016;
• 6 (enam) Lembar Surat Keterangan Bersih Diri dari Komando Resor Miiter 041/Garuda Emas Nomor : R/46/SKBD/XII/2018 tanggal 23 Januari 2018;
• 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangai diatas

  materai 6000 (enam ribu) pada tanggal 12 Mei 2015;

• 1 (satu) lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2015;
• 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangai diatas materai 6000 (enam ribu) pada tanggal

  29 Mei 2015;

• 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangai diatas materai 6000 (enam ribu) pada tanggal 26 Desember 2016;
• 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengurusan masuk menjadi PNS Hankam Tahun 2015 di Bengkulu dari Kartika Yudha Pravitha Sari MW sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangai

  diatas materai 6000 (enam ribu) pada tanggal tidak ada Bulan November 2019;

• 1 (satu) lembar kopelan kertas yang di tandatangani oleh Mbah Tin;
• 1 (satu) lembar kopelan kertas yang di tanda tangani oleh Mbah Tin tanggal 29 Juni 2016;
• 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Persyaratan PNS Hankam;
• 1 (satu) lembar Amplop Coklat berukuran besar bertuliskan ASN (Aparatur Sipil Negara);

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa

Kartika tentang Pengunduran Pembukaan Penerimaan Tes PNS Hankam yang ditanda tangani Eko.

Gading Cempaka Kota Bengkulu terhadap saksi korbanKARTIKA YUDHA PRAVITHA SARI M.WA, SE Binti DARWIS ANDRIAN (Alm);Bahwa pada awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi dan di dalam rumah pada saat itu yang ada saksi dan ibu saksi (Saksi SUARNI Binti RIFAI (Alm)) dan saksi ada bertanya apakah masih bisa memasukkan orang PNS, lalu terdakwa menjawab bisa;Bahwa saksi pernah mendengar kalau dahulu terdakwa bisa memasukkanorang menjadi PNS sehingga saksi percaya dan terdakwa adalah Pensiunan PNS, kemudian

Kartika tentang Pengunduran Pembukaan Penerimaan Tes PNS Hankam yang ditanda tangani Ek0.

• Daftar usulan Tahap 3 (Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Provinsi : 73 Sulsel Kab. Luwu sebanyak 66 (enam puluh enam) Sekdes kepada Biro Kepegawaian) ;c. Surat Bupati Luwu Nomor : 141/153/III/BPMD, tanggal 16 Maret 2009, Perihal usul perbaikan data sekdes yang akan diangkat menjadi PNS tahap ke-3 yang ditembuskan kepada PMD Kementerian Dalam Negeri ;d. Daftar usulan tambahan Formasi Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS Tahap-3 yang dibuat oleh Pemda Kab.

  Daftar usul pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS Prov. Sulsel Kab. Luwu sejumlah 66 (enam puluh enam) Nomor : 26/BK3/V/2009 dari Departemen Dalam Negeri RI, tanggal 02 November 2009 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ;f. 32 (tiga puluh dua) Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Wilayah Kab.

  Luwu Provinsi Sulsel dari BKN ;g. 32 (tiga puluh dua) Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Model : D.I.A Biro Kepegawaian ;h.

  Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 140.05-354 tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2007 ;i. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil ;j. 15 (lima belas) rangkap berkas fotocopy Sekretaris Desa menjadi PNS Usulan Tahap 3 Wilayah Kab.

  Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor : 821.21/015/BKD/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS ;m. Daftar nominatif usul tambahan formasi pengangkatan sekertaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahap-3 tanpa dilengkapi dengan kolom penjelasan pengangkatan desa dalam jabatan sekertaris desa tertanggal 16 Maret 2009 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;n. 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA Satellite L5-10 system unit model No.

  menjadi PNS ;Bahwa saksi tahu kalau ada pengumuman pengangkatan Sekdes menjadiPNS dari teman saksi, dan pernah ada penyampaian dari Bapak BasminMattayang mengatakan jangan ada dulu pengangkatan Sekdes menjadi PNS,karena untuk pemekaran 32 (tiga puluh dua) desa nanti ada PNS yangditempatkan sebagai Sekdes;78e Bahwa mengenai persyaratan Sekdes diangkat menjadi PNS saksi tahukarena hanya mengikuti informasi dari Terdakwa mengenai persyaratantersebut ;e Bahwa setelah menerima SK PNS, saksi lalu menerima

  Sekdes menjadi PNS adalah :Setelah PP No.45 Tahun 2007 terbit dan disahkan maka tim pengangkatanSekdes menjadi PNS bersama dengan PMD melakukan sosialisasi kepadapemerintahan daerah / pemerintah kota di seluruh Indonesia.112b.

  P, MM ;Bahwa jumlah sekdes yang diangkat menjadi PNS melalui jalurpengangkatan sekdes menjadi PNS adalah sebagai berikut :Tahap pertama diangkat menjadi PNS sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang ;Tahap kedua diangkat menjadi PNS sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang ;Tahap ketiga diangkat menjadi PNS sebanyak 66 (enam puluh enam) orang, dimana didalamnya sudah termasuk 32 (tiga puluh dua) sekdes yang dipermasalahkan ;Bahwa ketika berkas telah lengkap, yang mengantar berkas usulanadalah Terdakwa

  PMD Kementerian Dalam Negeri.128Daftar usulan tambahan Formasi Pengangkatan sekdes menjadi PNS Tahap 3Yang dibuat oleh pemda Kab.Luwu Ditembuskan Kepada PMD DEPDAGRI.Daftar usul pengangkatan Sekdes menjadi PNS Prop.

  pengangkatan sekdes menjadi PNS, karenaTerdakwa YUSUF, S.Pd.