Ditemukan 92445 data
12 — 7
M E N E T A P K A N
- Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2024, SP.DIPA-005.04.2.403424/2024 tanggal 24 November 2023 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
104 — 23
Tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah. d) 1 (satu) lembar SK Kepala badan ketahanan pangan dan penyuluh pertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor :800/157/LTD.7/KPTS/B.2/II/2011, tanggal 04 Februari 2011.
m) 1 (satu) jepit photo copy kwitansi pengeluaran sebagai SPJ kegiatan pelatihan manajemen Gapoktan dan kegiatan Bintek penyuluhan tingkat Kabupaten TA.2011.n) 1 (satu) jepit photo copy laporan pelaksanaan pelatihan manajemen Gapoktan.o) 1 (satu) jepit photo copy laporan hasil kegiatan bimbingan teknis penyuluhan profesi tahun 2011.
photo copy keputusan badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian Nomor :800/157/LTD.7/KPTS/B.2/II/2011, tanggal 04 Februari 2011 tentang Penyelenggaraan pelatihan manajemen Gapoktan tingkat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011.s) 1 (satu) lembar photo copy jadwal/materi pelatihan manajemen Gapoktan.t) 2 (dua) lembar photo copy keputusan badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian Nomor :800/794/LTD.7/KPTS/B.2/V/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Penyelenggaraan pelatihan Bintek (Bimbingan teknis
u) 1 (satu) lembar SK Kepala badan ketahanan pangan dan penyuluh pertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor :800/794/LTD.7/KPTS/B.2/V/2011, tanggal 24 Mei 2011 tentang susunan panitia penyelenggaraan pelatihan Bintek (Bimbingan teknis) penyuluh dan besarnya honor panitia penyelenggaraan kegiatan Kabupaten Lampung Tengah TA.2011. v) 3 (tiga) lembar jadwal Bimbingan teknis (Bintek) penyuluh profesi Badan ketahanan pangan dan penyuluhan Kabupaten Lampung Tengah.
w) (satu) jepit photo copy keputusan pejabat pengguna anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor :800/190/LTD.7/KPIS/B.1/II/2011 tentang Penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian Kabupaten Lampung Tengah. x) 1 (satu) jepit photo copy petunjuk teknis.
.= 2 (dua) lembar photo copy keputusan badan ketahanan pangan danpenyuluhan pertanian Nomor :800/794/LTD.7/KPTS/B.2/V/2011, tanggal24 Mei 2011 tentang Penyelenggaraan pelatihan Bintek (Bimbingan teknis)penyuluh Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011.= (satu) lembar SK Kepala badan ketahanan pangan dan penyuluh pertanianKabupaten Lampung Tengah Nomor :800/794/LTD.7/KPTS/B.2/V/2011,tanggal 24 Mei 2011 tentang susunan panitia penyelenggaraan pelatihanBintek (Bimbingan teknis) penyuluh dan besarnya honor
panitiapenyelenggaraan kegiatan Kabupaten Lampung Tengah TA.2011.= 3 (tiga) lembar jadwal Bimbingan teknis (Bintek) penyuluh profesi Badanketahanan pangan dan penyuluhan Kabupaten Lampung Tengah.= (satu) jepit photo copy keputusan pejabat pengguna anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) Badan ketahanan pangan dan penyuluhanpertanian Kabupaten Lampung Tengah Nomor :800/190/LTD.7/KPIS/B.1/11/2011 tentang Penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) danPemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Badan
ISMAIL HAMDAN Bin HAMDAN SALEH selakuPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan kegiatan PeningkatanKemampuan Lembaga Petani (kegiatan Pelatihan Manajemen Gapoktan) dan kegiatanBimbingan Teknis (Bimtek) Penyuluh Profesi di Badan Ketahanan Pangan danPenyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2011berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan PenyuluhanPertanian Kabupaten Lampung Tengah selaku Pejabat Pengguna Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD
) Nomor : 800/190/LTD.7/KPTS/B.1/II/2011 tanggal11 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) danPemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Badan Ketahanan Pangan dan PenyuluhanPertanian Kabupaten Lampung Tengah dengan saksi ARIS SETIAWAN, A.Md BinMURNI EFENDI selaku Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Bidang SDM danKelembagaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan danPenyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah selaku Pejabat PenggunaAnggaran Satuan Kerja Perangkat
Anggaran 2011 dengan Nomor:2.01.1.21.01.27.01.5.2 tanggal 24 Januari 2011 untuk kegiatan PeningkatanKemampuan Lembaga Petani (kegiatan Pelatihan Manajemen Gapoktan)dengan anggaran sebesar Rp. 90.700.000, (sembilan puluh juta tujuh ratus riburupiah) untuk tiga angkatan dengan jumlah peserta 60 orang/angkatan/hari danmenerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 dengan Nomor: 2.01.1.21.01.21.04.5.2tanggal 24 Januari 2011 untuk kegiatan Bimbingan Teknis
94 — 17
SK Pembentukan Tim Teknis KegiatanPendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat10.
tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan PendistribusianBibit Ternak Kepada Masyarakat TA 2012 ;Tugas selaku Tim Teknis adalah :a.
Ternak Kepada Masyarakat TA 2012 ; Tugas selaku Tim Teknis adalah :1.
SK Penunjukan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)7.
365 — 302
326/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PSTo S/N: 211INRC30070;e 2 (dua) Unit PC Rakitan;o Spsesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61,Processror Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N:Z1D4LDA2, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse MerkLogitech S/N : 810000767;o Spsesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61,Processror Core i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N:Z3TAQNXY, RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse MerkLogitech S/N : 810000767;e Terminal 24 x 8 (2 unit);* 2 (dua) Patch Panel 24 Port Merk Quintum Type : 60910760000;e GSM
Merk LG;o S/N: 211INRC3F198;o S/N: 211INRC30070;2 (dua) Unit PC Rakitan;o Spsesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, ProcessrorCore i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : Z1D4LDA2,Halaman 25 dari 160 Putusan 326/Pid.
, Spsesifikasi Teknis : MotherBoard Asus P8H61, Processror Core i3 3220, RAM 2 GB,Mouse Logitech B100;24 (dua puluh empat) Unit Module CDMA Quectel M20, SubPanel 1 (satu) Slot SIM Card, dengan :.
Logitech S/N : 810000767;Spsesifikasi Teknis : Mother Board Asus P8H61, ProcessrorCore i3, HD Seagate Barracuda 500 GB S/N : W2AHXMPD,RAM : VGEN DDR3 2GB, Mouse Merk Logitech S/N : 810000767;c.
Keterangan Ahli Teknis Standarisasi TelekomunikasiNama HERU YUNI PRASETYO.
71 — 9
di AULA DISTANBUNNAK tanggal 25 Januari 2014 jam 16.00 wita;34. 1 (satu) Bundel (Asli) Pemasangan Fiber TA 2013 Nomor : 520/202/Distanbunak tanggal 03 April 2014 kepada para kelompok tani penerima bantuan fiber TA 2013 se Kab.Banjar;35. 1 (satu) Bundel (Asli) Surat REKOMENDASI tanggal 17 Januari 2013 dari terdakwa Ir.RUSMAN RIYADI tentang memberikan rekomendasi untuk pembukaan Rekening Kelompok Tani pada Bank BRI Cabang Martapura;36. 1 (satu) Buah Compac Disk tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis
Tim teknis melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember2013;Bahwa Tugas Tim Teknis berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri PertanianNomor: 05/Permentan/ OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 halaman 28tentang Tugas Tim Teknis Kabupaten / Kota sebagai berikut: Tugas Tim TeknisKabupaten/ Kota yaitu:a.
Nomor: 05/Permentan/ OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013halaman 28 tentang Tugas Tim Teknis Kabupaten /Kota menyatakan sebagaiberikut: Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota yaitu:a.
Mulia Pratama dan anggota Tim Teknis lainnya, dan harga yangdisampaikan oleh HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA selakuKetua Tim Teknis dan Terdakwa Ir.
Nomor: 05/Permentan/ OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013halaman 28 tentang Tugas Tim Teknis Kabupaten /Kota menyatakan sebagaiberikut: Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota yaitu:287a) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu Pedoman yangdisusun oleh pusat dan Juklak yang disusun oleh Propinsi disesuaikandengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;b) melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;c) melakukan bimbingan teknis, pemantauan/ pengendalian danevaluasi
Mulia Pratama berdasarkan pengarahan HAIRIL ANWAR, S.P BINMUHAMMAD HATTA selaku Ketua Tim Teknis dan Ir.
ALFIAN TOMAYAHU
Termohon:
BUPATI BANGGAI LAUT
195 — 75
Penyempaian informasi persyaratan administrasi danpersyaratan teknis permohonan IMB dan permohonan SLF;c. Penyampaian informasi persyaratan perizinan dan/ataurekomendasi teknis lain dari perangkat daerah berwenangyang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan IMB;d.
pemohon;Bahwa Prosedur permohonan IMB yaitu pemohon pernah datang keKantor, persyaratan teknis dan administrasi dilengkapi, lalu ke DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang minta rekomendasi teknis,setelah dapat rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang berkas di ajukan;Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor: 7/P/FP/2019/PTUN.PLBahwa Persyaratan administrasi antara lain : Permohonan, KTP, NPWP,Gambar, status tanah;Bahwa saksi membuat surat pengantar rekomendasi teknis ke DinasPekerjaan
teknis keDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;Bahwa benar ada berkas pemohon IMB Alfian Tomayahu;Bahwa seingat saksi syaratsyarat permohonan IMB Alfian Tomayahukurang satu yaitu surat rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang;Bahwa setelah permohonan diregistrasi, selanjutnya terbit Surat pengantarrekomendasi teknis ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;Bahwa pemohon sudah tidak datang lagi dinas PMPTSP;Bahwa yang dimaksud 6 hari adalah penyelesaian rekomendasi teknis
teknis dari DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dibawa oleh Sdr.
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE, ST, MM Bin Alm RAHIMI
162 — 341
ada dilakukan pembahasan oleh panitia Justifikasi Teknis.
Acara Rapat Panitia Justifikasi Teknis pembahasan DraftJustifikasi Teknis kegiatan rehabilitasi tanggal 11 April 2016 adalah:a.
teknis adalah:a.Saksi YASIRUDDIN, ST selaku Ketua;.
Melaksanakan kajian teknis lapangan;d.
Dokumen Justifikasi Teknis;c.
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2476 K/Pid.Sus/201 1Agustus 2009 untuk pembayaran termyn 95% yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(ABDUL MANAN, S.Pd) dan Bendahara Pengeluaran (AZHARASARI) sebesar Rp. 14.199.000, (empat belas juta seratussembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;Rincian Rencana Penggunaan Pembayaran Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa Pihak ke Ill Nomor : 211 tahun 2009tanggal 26 Agustus 2009 untuk pembayaran termyn 95% yangditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(ABDUL MANAN, S.Pd
mana Tim Penilai Teknis PHO/FHO untuk Pembangunan Sarana danHal. 72 dari 115 hal.
Tim Penilai Teknis PHO/FHO yaitu saksi AFRIBOY CHANDRA. ST telahmenilai bahwa proyek tersebut ada kekurangan di lapangan dengan menulisdi Berita Acara PHO/FHO adalah "Rapikan Pekerjaan".2.
mana Tim Penilai Teknis PHO/FHO untuk Pembangunan Sarana danPrasarana Pramuka (CADIKA) yaitu saksi AFRIBOY CHANDRA.
Tim Penilai Teknis PHO/FHO yaitu saksi AFRIBOY CHANDRA, ST telahmenilai bahwa proyek tersebut ada kekurangan di lapangan dengan menulisdi Berita Acara PHO/FHO adalah "Rapikan Pekerjaan".2.
58 — 13
Nashoha selaku Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bangka tahun 2009 (dilakukanpenuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada waktuwaktu antara bulanSeptember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaktidaknya padawaktuwaktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di Kantor UnitPelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bangkayang bertempat kedudukan di Jalan Pemuda Sungailiat atau setidaktidaknya padasuatu
Nashoha, untuk melakukan pengecekan dana ke rekening UnitPelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bangkadi Bank BRI Cabang Sungailiat, selanjutnya saksi Tulari Binti M. Nashoha melakukanpengecekan dana ke nomor rekening : 032401006038908 yaitu rekening UnitPelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bangkadi Bank BRI Cabang Sungailiat.
Pasal 55 ayat (1) ke1jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :cy 3 SINE 4 rE Bahwa ia Terdakwa SURMADI, S.Ag Bin ISRO selaku Kepala UnitPelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bangkatahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bangka Nomor : 821/592/BKD/2007 tanggal 21 Juli 2007, baik secara sendirisendiri maupun bersamasamadengan saksi Tulari Binti M.Nashoha selaku Bendahara Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bangka tahun
Nashoha, untuk melakukan pengecekan dana ke rekening UnitPelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bangka40di Bank BRI Cabang Sungailiat, selanjutnya saksi Tulari Binti M. Nashoha melakukanpengecekan dana ke nomor rekening : 032401006038908 yaitu rekening UnitPelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bangkadi Bank BRI Cabang Sungailiat.
74 — 30
Bendahara UnitPelaksana Teknis Dinas (UPTD) Maje Nasal yaitu Sdr.
dan pedoman penghitungan beban kerjaguru.142142Bahwa baik Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Sdr.
Ahmad Marzuki, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)tidak pernah menjelaskan secara lisan tentang teknis pelaksanaan dan teknis kegiatankepada saksi selaku Pembantu Bendahara Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) MajeNasal, selaku PPTK Sdr.
Ahmad Marzuki, S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) tidak pernah menjelaskan tentang teknis kegiatan dan pedomanpenghitungan beban kerja guru kepada Terdakwa selaku Pembantu Bendahara UnitPelayanan Teknis Dinas (UPTD) MajeNasal untuk Triwulan II (bulan Juli September 2009) dan Triwulan IV (bulan Oktober Desember 2009).Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran dana kelebihan jam mengajarTahun Anggaran 2009 tidak ada petunjuk teknis dan pedoman penghitungan bebankerja guru, sebagai
Ahmad MArzuki, S.Pd (selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)tidak pernah memberikan penjelasan tentang cara penghitungan jumlah KelebihanJam Mengajar (KJM) kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak tahu apakahPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (sdr.
91 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Spesifikasi teknis barang ;2. Harga perkiraan sendiri ; dan3.
Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untukmelaksanakan tugas ;d.
CVArsindo Engineering Consultant Perencanaan Teknis PembangunanHal. 88 dari 265 hal.
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanHal. 177 dari 265 hal.
99 — 51
Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-PERN/IV/2011 tanggal 04 April 2011;8. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-PERN/IV/2011 tanggal 04 April 2011;9.
Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan PLTMH Di Yatamo No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHY-AWS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;10. Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan PLTMH Di Bibida No : 16/DISTAMBEN/PPBJ/PPLTMHB-AWS/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;11. Laporan Perencanaan kegiatan Pembangunan PLTMH di Yatamo dari Konsultan Perencana CV. BIDA KONSULTAN;12.
Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan PLTMH di Yatamo Kabupaten Paniai dari Konsultan Pengawas CV. BIDA KONSULTAN;14. Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan PLTMH di Bibida Kabupaten Paniai dari Konsultan Pengawas CV. BIDA KONSULTAN;15. Fotokopi Surat Teguran Nomor : 992/114/DISTAMBEN/2013 tanggal 07 Juni 2013;16. Fotokopi Surat Pernyataan dari Frederik Eri Linggi, SH selaku Direktur Utama PT.
Fotocopy Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011;26. Fotokopi buku rekening Bank Papua Cabang Enarotali atas nama YAKOLINA LINGGI alamat Desa Madi Distrik Paniai Timur dengan Nomor Rekening : 901 23.30.02 08016.2;27. Rekening Koran Giro Bank Papua atas nama PT.
Terbanding/Tergugat I : Departemen Perdagangan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT. SUCOFINDO Cabang Cilacap
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Cilacap cq. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia
64 — 19
Peraturan Menteri Perdagangan RI No, 14/MDAG/PER/5/2008, tanggal5 Mei 2008, tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis TerhadapEkspor Produk Pertambangan Tertentu.Yang menyebutkan bahwa tugas Verifikasi penelusuran teknis pasirbesi dilakukan oleh Surveyor meliputi Analisa kualitatif dilaboratorium (pasal 3 ayat 2, butir 3).
Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 384/MDAG/KEP/6/2008 Tentang Penetapan Surveyor Sebagai PelaksanaVerifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor ProdukPertambangan Tertentu (Kepmendag 384 Tahun 2008). KEGIATAN VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS OLEHSURVEYOR TIDAK MENGURANGI KEWENANGAN TERGUGAT IIIDALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN PABEAN7.
teknis terhadap ekspor produk pertambangantertentu in casu ekspor produk bijih besi.Lampiran Kepmendag 384 Tahun 2008Surveyor Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis TerhadapEkspor Produk Pertambangan Tertentu No Nama Daerah Alamat Kantor ProdukSurveyor Verifikasi Tambang1 PT.
Pertambanganmengatur ketentuan sebagai berikut :Pasal 7(1) Produk pertambangan yang diatur ekspornya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) wayjib dilakukan verifikasi atau penelusuranteknis sebelum muat barang;(2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.Pasal 9 ayat (1)1) Untuk dapat dilakukan verifikasi atau penelusuran Teknis, ETProdukPertambangan harus mengajukan permohonan verifikasi ataupenelusuran teknis
tahapan sebagaimana telah ditentukan dalamKeputusan Menteri No. 29/MDAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan EksporProduk Pertambangan serta Peraturan Direktur Jenderal Perdangan LuarNegeri Nomor 01/DAGLU/PER/5/2012 tentang Petunjuk Teknis Verifikasiatau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan;Bahwa dalam tahapan verifikasi atau penelusuran teknis yang telahdilaksanakan Tergugat II, adalah sebagai berikut:Halaman 21 Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.DKI.a.
Pipin Windiana Mugianti
Tergugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Turut Tergugat:
KPKNL Pekalongan
88 — 8
mendengar keterangan dari kedua belah pihak;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkantelah datang menghadap Penggugat dan Tergugat dipersidangan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menerangkan, bahwaPenggugat bermaksud mencabut gugatan tersebut dengan alasan pihakTergugat sudah beritikad baik membayar hutangnya, sebagaimana dalampermohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah dibuat secaratertulis tertanggal 29 September 2020;Menimbang, bahwa ketentuan Buku Il Pedoman Teknis
AdministrasiDan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 disebutkan bahwasannyagugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikanJawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutanperkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat hal tersebut telah diaturpula didalam ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut suratgugatan tersebut dilakukan setelah adanya
jawaban dari pihak Tergugat;Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat tidak keberatandengan adanya Pencabutan dari pihak Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebutberalasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta bersesuaian denganBuku Il Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata UmumDan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008,serta ketentuan Pasal 272 Rv dengan demikian permohonan Penggugatpatutlah dikabulkan;Menimbang, bahwa
oleh karena permohonan pencabutan tersebutdiajukan setelan berkas perkara diterima dan disidangkan di PengadilanNegeri Kendal, maka biaya yang timbul dalam gugatan tersebut dibebankankepada Penggugat ;Memperhatikan Pasal 272 Rv, Buku II Pedoman Teknis AdministrasiDan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008, serta peraturan peraturanyang bersangkutan ;Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Kal.MENETAPKAN1.
78 — 33
Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318) Halaman 1Qu Direktori Putusan Mahkamah
Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318)Halaman 2Direktori Putusan Mahkamah Agung
Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318) Halaman 3Direktori Putusan Mahkamah Agung
Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318) Halaman 4Direktori Putusan Mahkamah Agung
Namun dalam halhal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021384 3348 (ext.318) Halaman 12
56 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bin Thonce Warmasen selakuKetua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 1 Mutus WaigeoBarat, baik secara bersamasama ataupun masingmasing bertindak sendirisendiridengan Alfaris Mambraku Bin Gerard Mambraku Urbata (diajukan dalam berkasterpisah) selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten dan Yosephus Sauiyai (almarhum) selakuSekretaris Tim Teknis Kabupaten, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagidengan pasti antara bulan Agustus 2004 sampai dengan bulan Pebruari 2005 atausetidaktidaknya
Alfaris Mambraku melalui SekretarisTim Teknis Kabupaten Yosepus Sauyai memanggil Terdakwa selaku ketuaKomite Pembangunan SMP Negeri Waigeo Barat untuk kemudian diberikanbuku rekening Bank BNI cabang Sorong atas nama Sekolah yang telah dipegangoleh sekretaris tim teknis, lalu sebelum itu berdasarkan RPD (rencanapenggunaan dana) yang telah dibuat oleh Terdakwa dan konsultan, diajukankepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran untuk dikeluarkan rekomendasipencairan dana, sehingga berdasarkan buku
No. 1238 K/PID.SUS/2013Sorong sejak bulan Desember 2004, atas petunjuk tim teknis kabupaten,dipindahkan oleh Terdakwa Yohan Warmasen ke Bank Mandiri cabang Sorong;Bahwa sejak dana dipindahkan ke bank Mandiri cabang Sorong, Terdakwa setiapmencairkan dana proyek hanya atas rekomendasi tim teknis kabupaten tanparekomendasi dan persetujuan kepala dinas Pendidikan dan Pengajaran kabupatenRaja Ampat;Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2005 dana proyek dicairkan olehTerdakwa Yohan Warmasen sebesar 100%
kemudian membuat rencana penggunaan dana (RPD), danmencairkan dana yang disertai rekomendasi dari tim teknis kabupaten, selain itujuga mengawasi pekerjaan dan membuat laporan serta berita acara kemajuanpekerjaan dan bertanggungjawab kepada Tim Teknis Kabupaten;Bahwa dalam setiap pencairan dana pembangunan USB SMP Negeri WaigeoBarat, Ketua Tim Teknis Kabupaten sdr.
Alfaris Mambraku melalui SekretarisTim Teknis Kabupaten Yosepus Sauyai memanggil Terdakwa selaku ketuaKomite Pembangunan SMP Negeri Waigeo Barat untuk kemudian diberikanbuku rekening Bank BNI cabang Sorong atas nama sekolah yang telah dipegangoleh sekretaris tim teknis, lalu sebelum itu berdasarkan RPD (rencanapenggunaan dana) yang telah dibuat oleh Terdakwa dan konsultan, diajukankepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran untuk dikeluarkan rekomendasipencairan dana, sehingga berdasarkan buku
93 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Spesifikasi Teknis; III.54.Perincian Teknis Komponen; poin 6. Alat Pengaman Listrik danMekanis; poin b.
Spesifikasi Teknis ; III.3.54.Perincian Teknis Komponen; poin 6.
Spesifikasi Teknis; III.3.54.Perincian Teknis Komponen; poin 6.
Perincian Teknis Komponen ; 10.
HANA ANGGRI AYU, S.H
Terdakwa:
ALBERTUS IWAN SUSILO, S.E. Als BABA IWAN
108 — 59
Tahun 2017 Segmen I Ruas Jalan Maronggela Nampe (2.60 KM);
- 1 (satu) buah Gambar Rencana, Perencanaan Teknis Tahun 2017 Segmen II Ruas Jalan Maronggela Nampe (4.50 KM).
2017 Paket Kualifikasi TA. 2017 dari Dana Dau Sesuai Kontrak Nomor : 620 / PUPR / BM / PJ / 35 / 05 / 2017 Tanggal 02 Mei 2017 Sesuai SPP LS terlampir;
- 1 (satu) Jepitan Fotocopy Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi TA. 2017 dari Dana Dau Sesuai Kontrak Nomor : 620 / PUPR / BM / PJ / 35 / 05 / 2017 Tanggal 02 Mei 2017 Sesuai SPP LS terlampir;
- 1 (satu) Jepitan Fotocopy Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Perencanaan Teknis
2017;
- 1 (satu) buah Dokumen Pemilihan Nomor POKJA KONSULTANSI / PERENCANAAN JALAN / 08 / 10 / 2016, Tanggal 24 Oktober 2016, Pengadaan Perencanaan Teknis 2017;
- 1 (satu) Jepitan Summary Report, Nama Tender Perencanaan Teknis 2017;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : POKJA KONSULTANSI / PERENCANAAN JALAN / 17.a / 10 / 2016, Tanggal 31 Oktober 2016;
- 1 (satu) Jepitan Fotocopy Berita Acara Klarikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor : POKJA
2017 Paket Kualifikasi Non Kecil;
- 1 (satu) buah Dokumen Laporan Quality Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi Non Kecil;
- 1 (satu) buah Dokumen Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi Non Kecil;
- 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan I Juni 2017 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi Non Kecil;
- 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan II Juli 2017 Pekerjaan
Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi Non Kecil;
- 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan III Agustus 2017 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi Non Kecil;
- 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan IV September 2017 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi Non Kecil;
- 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan V Oktober 2017 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis 2017 Paket Kualifikasi Non Kecil;<
226 — 90
SINAR AWALLUDIN, ST., sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Nomor: 056/181/2013 tanggal 10Halaman 3 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUSTPK/2017/PT SULTRAMaret 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013yang dalam hal ini berperan selaku anggota Kelompok PekerjaanPerencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalandan
,ST., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenMuna Nomor: 056/181/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang PenunjukkanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 yang juga dalam hal ini berperansebagai Ketua Kelompok IV Pekerjaan Perencanaan Teknis KegiatanPemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan dan Jembatan pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun 2013 secara
., sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Nomor: 056/181/2013 tanggal 10Maret 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2013yang dalam hal ini berperan selaku anggota Kelompok PekerjaanPerencanaan Teknis Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan JalanHalaman 18 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUSTPK/2017/PT SULTRAdan Jembatan pada
tgl. 25 Juli 2013 yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan La Ode Abd.
107 — 50
secara detail ;Bahwa yang tahu proses teknis mengenai pelaksanaanbarang tersebut, yaitu.
Evaluasi teknis dan harga ini dilakukan terhadappenawaran yang di nyatakan memenuhi persyaratanadministrasi dengan memberikan (skor) terhadapunsur unsur teknis atau harga penawaran ;c. Bobot Penilaian yang ditentukan oleh panitia adalahsebagai berikut~ Nilai bobot teknis = 80%~ Nilai bobot harga = 20%memiliki nilai tertinggi.
cadang pompa tenaga teknis ;> ISO pabrikan atau ISO Perusahaan ;Pada Bab Huruf E 29.3.B terjadi perubahan menjadi:B.
Evaluasi Teknis dan Harga :1. Sistem nilai menggunakan pendekatan/metodekuantitatif, yaitu dengan memberikan nilaiangka terhadap unsur unsur teknis dan hargayang dinilai sesual dengan kriteriaditetapkan ;2. Evaluasi teknis dan harga ini dilakukan tehadappenawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasi dengan mem berikan penilaian(skor) terhadap unsur unsur' teknis danhargapenawaran ;3.
Evaluasi Teknis dan Harga :1. Sistem nilai menggunakan pendekatan/metodekuantitatif, yaitu) dengan memberikan nilai angkaterhadap unsur unsur' teknis dan harga yangdinilai sesuai dengan kriteria ditetapkan ;2. Evaluasi teknis dan harga ini dilakukan tehadappenawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratanadministrasi dengan memberikan penilaian (skor)terhadap unsur unsur teknis dan hargapenawaran ;3.