Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 20 tahun pernikahandilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Jalaludindan dihadiri saksi nikah masingmasing bernama: Ruskandar dan Suspin Indratnodengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), tunai;Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2020/PA.

Mtr.Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidakpernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suamiisteri;Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon Il berstatus gadis dalam usia 20 tahun dan tidaksesusuan atau tidak ada larangan untuk melangsugkan pernikahan baikmenururt ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il sebagai suami isteri dan telahdikaruniai satu orang anak

Bedil,Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jalaludin dihadirisaksi nikah masingmasing bernama: Ruskandar dan Suspin Indratnodengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, tunal;Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon denganPemohon II tersebut.Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun dan tidaksesusuan atau tidak ada larangan

permohonan ini dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5 dapatlah diketahui bahwa namaanak Pemohon adalah Muhammad Harlan Fadilah Habibullah dan oleh karenaPemohon agar anak Pemohon lebih membaur dengan masyarakat Indonesia makaPemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon menjadi MOCHAMMADDAFFA ;Menimbang, bahwa Pengadilan dengan mendasarkan pada ketentuan pasal52 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

UndangundangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan ;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, permohonan Pemohondapat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena sifat permohonan ini sepihak /volunteer, maka biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini wajibditanggung sepenuhnya oleh Pemohon ;Mengingat Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

PENETAPANNomor 789/Pdt.G/2019/PA.Rap.ear Jl orl all pwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkaraCerai Gugat antara;Penggugat, Lahir di Rantauprapat, Tanggal 11 Agustus 1994 (Umur 24Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, PendidikanSLTA, Tempat tinggal di JI.

Siringoringo, Kelurahan Binaraga,Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGATMelawanTergugat, Lahir di Rantauprapat, Tanggal 05 September 1994 (Umur 24Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, PendidikanSD, Tempat Tinggal di JI.

dibawah sumpah: Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai sepupuPemohon I; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 27 Mei 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanSojol, Kabupaten Donggala dengan wali nikah saudara kandung Pemohon IIbernama Sudirman, yang menikahkan imam Masjid bernama Gaffar denganmas kawin Coklat 50 pohon yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahantersebut Abduh dan Asis; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

dibawah sumpah: Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai pamanPemohon Il; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 27 Mei 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanSojol, Kabupaten Donggala dengan wali nikah saudara kandung Pemohon IIbernama Sudirman, yang menikahkan imam Masjid bernama Gaffar denganmas kawin Coklat 50 pohon yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahantersebut Abduh dan Asis; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

alat buktiyang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 27 Mei 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanSojol, Kabupaten Donggala dengan wali nikah saudara kandung Pemohon IIbernama Sudirman, yang menikahkan imam Masjid bernama Gaffar denganmas kawin Coklat 50 pohon yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahantersebut Abduh dan Asis; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

ibu kandung pemohon yangbenar adalah sebagaimana data yang tertuang pada KTP,Kartu keluarga,Ijazah,Buku nikah ibu, surat keterangan dari desa;Bahwa identitas seseorang yang lahir yang pada akta kelahirannya tertulisTempat lahir di BUATAN BARU KECAMATAN SIAK dengan seseorangyang Lahir di BUATAN BARU serta Nama Orang Tua seseorang yangTertulis TURIYAH RUSMIATI dengan seseorang yang nama ibukandungnya TURIAH RUSMIATI adalah orang yang sama.Menimbang,bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undangundang No.24tahun

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir,mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahannama, dan perubahan status kewarganegaraan.Menimbang,bahwa Perbaikan atau perubahan data pada akte kelahiranPemohon berupa perbaikan tempat kelahiran pemohon dan Perbaikan namaorang tua Pemohon maka mengenai Pencatatan perbaikan nama dan tempatkelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeritempat tinggal pemohon, hal ini sesuai Pasal 52 Ayat 1 Undangundang No.24tahun

TURIAHRUSMIATI.Menimbang,bahwaidentitas Pemohon yang sebenarnya yakni Pemohonlahir di Buatan Baru sebagai mana keterangan saksi SUPARNO dan saksi TRIWAHYUNI dan dikuatkan dengan bukti P1,P2,P6,P7,P8 serta penulisannama orang tua pemohon yang perempuan yang benar adalah Turiah Rusmiatisebagai mana keterangan saksi SUPARNO dan saksi TRI WAHYUNI serta dapatdibuktikan sesuai bukti P3,P5.Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Pemohon sebagaimanatersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 1 Angka 17 Undangundang No.24tahun

Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dalam usia 24tahun, sementara Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 17 tahun;4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernah mendapat ataupun mengurus akta nikahtersebut;5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai duaorang anak lakilaki yang masingmasing bernama XXxxxXXxXxXXxXXXXXXXXXXXXX,lahir pada tanggal 23 Januari 1995 dan XxxxxxxXXxXXXXXXXXXXXX, lahir 29Oktober 1997;6.

Bahwa pada pernikahan tersebut ada mahar yang diserahkanpada Pemohon berupa uang adat sejumlah Rp.48, (empat puluhdelapan rupiah) secara tunai; Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun dan Pemohon II berstatus gadis umur 17 tahun; Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab,semenda, tidak ada hubungan sesusuan serta Pemohon II tidak sedangdalam pinangan lakilaki lain; Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Pemohon II belumpernah bercerai dan masingmasing belum pernah menikah

Razak ;Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupaUang Tunai sebesar Rp. 50.000 (Limah Puluh Ribu Rupiah) dibayartunal;Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun ;Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak mempunyai hubungandarah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;Bahwa Pemohon dengan Pemohon II juga tidak mempunyalhubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;Bahwa saksi tidak

Razak ; Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupaUang Tunai sebesar Rp. 50.000 (Limah Puluh Ribu Rupiah) dibayartunai; Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun ; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak mempunyai hubungandarah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il juga tidak mempunyaihubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah; Bahwa saksi tidak

Razak ; Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun ; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada larangan menikahsecara hukum; Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan ataspernikahan Pemohon dengan Pemohon Il; Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Pemohon IIhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah 2 orang anakyang bernama ANAK I, umur 7 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun;bahwa

dihadiri dua orang saksi yang bernama MarjukiNainggolan dan Ramadan Pasaribu;3 Bahwa yang menjadi Wali pernikahan Pemohon I dengan pemohon II adalahayah kandung Pemohon II yang bernama Ribu Pasaribu;4 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6orang anak yang masingmasing bernama:a XXXXXXXXXXxx Siregar bin Sarbeni Siregar, lakilaki, umur 33tahun;b XXXXXxXxxxxxx Siregar bin Sarbeni Siregar, lakilaki, umur 31tahun;C XXXXXxxx Siregar binti Sarbeni Siregar, permpuan, umur 24tahun

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalahMarjuki Nainggolan dan Ramadan Pasaribu; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad; Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungansesusuan, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitua XXXXXXXXXxx Siregar bin Sarbeni Siregar, lakilaki, umur 33tahun;b XXXXXxxxxxxx Siregar bin Sarbeni Siregar, lakilaki, umur 31tahun;C XXXXXxxx Siregar binti Sarbeni Siregar, permpuan, umur 24tahun

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalahMarjuki Nainggolan dan Ramadan Pasaribu;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad; Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungansesusuan,aBahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaituXXXXXXXXXXXX Siregar bin Sarbeni Siregar, lakilaki, umur 33tahun;XXXXXXXXXXXXX Siregar bin Sarbeni Siregar, lakilaki, umur 31tahun;XXXXXXXXX Siregar binti Sarbeni Siregar, permpuan, umur 24tahun

Pemohon tersebut, Pemohon menjadi kesulitanuntuk melamar pekerjaan kemudian hari sehingga berdasarkan haltersebut Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepadaPengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

nama Pemohon tersebut Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untukmengeluarkan Akte kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dariPengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

PENETAPANNOMOR 710/Pdt.G/2019/PA.Rbgasst Coal alll ausDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Rembang Kelas .B yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telan menjatunkan Penetapansebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara cerai talak antara pihak :PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Rembang, 1 November 1994 (umur 24tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawanPerusahaan, jenis kelamin laki laki, bertempat tinggal diKABUPATEN REMBANG

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;Melawan:TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Rembang, 29 Desember 1994 (umur 24tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan penjahit,jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di KABUPATENREMBANG.

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

wajibmelaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminyakepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukandalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semulabernama MAYCEL ANDREAS menjadi MICHAEL ANDREAS, merupakanperistiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal52 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkanHalaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2019/PN Jkt.Brtakta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbuldalam permohonan ini;Mengingat UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

PUTUSANNo.721/Pid.B/2012/PN.SRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAsoreeee Pengadilan Negeri Serang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn me nnn nn nnnnnn nn nnnnanannanancnsNama lengkap > TITIN SUPIAH BINTI SAHIR ;Tempat, Tanggal.lahir : Cilegon, /24Tahun, 21 Agustus 1988 ;Jenis kelamin > P@P@MPUAN =n nnn nn nner nnn nmenmenne cnc nnenKebangsaan >

kKepentingan Pemohon;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang,dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada aktayang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapatkesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka halhal itu dapat menjadi dasaruntuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 11 UndangUndang Nomor 24Tahun

berkewajiban memberikan perlindungan danpengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun PeristiwaPenting yang dialami Penduduk yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwapencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya PenetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

kepentinganPemohon;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang,dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada aktayang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapatkesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka halhal itu dapat menjadi dasaruntuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 11 UndangUndang Nomor 24Tahun

berkewajiban memberikan perlindungan danpengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun PeristiwaPenting yang dialami Penduduk yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwapencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya PenetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

dimuka;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama ParaPemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

permohonan perkara aquo telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah Fotokopi KutipanAkta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi SuratKeterangan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0009/Pat.P/2018/PA.Ngwdan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun pernikahanHal. 1 dari 12 halaman Penetapan 380/Pdt.P/2018/PA.Mtr.WNPdilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Jumar dandihadiri saksi nikah masingmasing bernama: Murdi dan Mandre dengan mas kawinberupa uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), tunai;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertaliankerabat semenda

Jempong Baru, KecamatanHal. 3 dari 12 halaman Penetapan 380/Pdt.P/2018/PA.Mtr.Saksi 2Sekarbela, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandungPemohon II bernama: Jumar dan dihadiri saksi nikah masingmasingbernama: Murdi dan Mandre dengan mas kawin berupa uang sebesarRp. 200.000, ( Dua ratus ribu rupiah ) tunal;Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebuttidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagaisuami isteri;Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

380/Pdt.P/2018/PA.Mtr.Lingkungan Mapak Belatung, Kelurahan Jempong Baru, KecamatanSekarbela, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandungPemohon II bernama: Jumar dan dihadiri saksi nikah masingmasingbernama: Murdi dan Mandre dengan mas kawin berupa uang sebesarRp. 200.000, ( Dua ratus ribu rupiah ) tunal; Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebuttidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagaisuami isteri; Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

Segara, karena ingin menjadikan sebagai anakPertama, baik dari segi penamaan maupun dari segi fisik, badaniah ataukenyataan, serta untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masadepan anak angkat Para Pemohon atas kepemilikan dokumenkependudukan anak angkat Para Pemohon di kemudian hari; Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas perubahan nama anakPara Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa untuk memertimbangkan tentang permohonan ParaPemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada UndangUndang Nomor 24Tahun

2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 Peraturan Presiden RepublikIndonesia

di Dusun Tegalbesar, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan,Kabupaten Klungkung (bukti P1, P2 dan P3), begitu pula materi yang diajukanoleh Para Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak Para Pemohon,hal ini merupakan materi yang diperiksa dalam acara permohonan (voluntair),karenanya Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa danmengadili permohonan Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

PencatatanperubahannamasebagaimanadimaksudpadaayatwajibdilaporkanolehPendudukkepadalnstansiPelaksana yangrnenerbitkanaktaPencatatanSipil paling lambat 30 (tigapuluh)harisejakditerimany asalinanpenetapanpengadilannegeriolehPenduduk.(3) BerdasarkanlaporansebagaimanadimaksudpadaayatPejabatPencatatanSipilmembuatcatatanpinggirpada registeraktaPencatatanSipildankutipanaktaPencatatan Sipil.Hal7darilO halaman, Nomor84/Pdt.P/2017/PN.Wsb.Menimbang,bahwakarenapemohonadalahpendudukKabupatenW onosobo,makaberdasarkanketentuanPasal 52 ayat (1) UU No. 24Tahun

AL.680.0375946berdasarkan Akta Kelahiran no. 3307LT300320170004 yang dikeluarkanHal8darilO halaman, Nomor84/Pdt.P/2017/PN.Wsb.oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Maret 2017 dari nama * Yunus menjadi Achmad Yunus ,,sebagaimanadisebutkanpadapetitumkeduaadalahberalas andanberdasarkanhukumdanuntukharus dikabulkan;Menimbang, bahwakarenapermohonanpemohondikabulkan,makabiaya yang timbuldalamperkarainidibebankankepadapemohon;MengingatPasal 52 UndangUndang No. 24Tahun