dihadiri dua orang saksi yang bernama MarjukiNainggolan dan Ramadan Pasaribu;3 Bahwa yang menjadi Wali pernikahan Pemohon I dengan pemohon II adalahayah kandung Pemohon II yang bernama Ribu Pasaribu;4 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6orang anak yang masingmasing bernama:a XXXXXXXXXXxx Siregar bin Sarbeni Siregar, lakilaki, umur 33tahun;b XXXXXxXxxxxxx Siregar bin Sarbeni Siregar, lakilaki, umur 31tahun;C XXXXXxxx Siregar binti Sarbeni Siregar, permpuan, umur 24tahun

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalahMarjuki Nainggolan dan Ramadan Pasaribu; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad; Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungansesusuan, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitua XXXXXXXXXxx Siregar bin Sarbeni Siregar, lakilaki, umur 33tahun;b XXXXXxxxxxxx Siregar bin Sarbeni Siregar, lakilaki, umur 31tahun;C XXXXXxxx Siregar binti Sarbeni Siregar, permpuan, umur 24tahun

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalahMarjuki Nainggolan dan Ramadan Pasaribu;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad; Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungansesusuan,aBahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaituXXXXXXXXXXXX Siregar bin Sarbeni Siregar, lakilaki, umur 33tahun;XXXXXXXXXXXXX Siregar bin Sarbeni Siregar, lakilaki, umur 31tahun;XXXXXXXXX Siregar binti Sarbeni Siregar, permpuan, umur 24tahun

dibawah sumpah: Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai sepupuPemohon I; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 27 Mei 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanSojol, Kabupaten Donggala dengan wali nikah saudara kandung Pemohon IIbernama Sudirman, yang menikahkan imam Masjid bernama Gaffar denganmas kawin Coklat 50 pohon yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahantersebut Abduh dan Asis; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

dibawah sumpah: Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai pamanPemohon Il; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 27 Mei 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanSojol, Kabupaten Donggala dengan wali nikah saudara kandung Pemohon IIbernama Sudirman, yang menikahkan imam Masjid bernama Gaffar denganmas kawin Coklat 50 pohon yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahantersebut Abduh dan Asis; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

alat buktiyang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 27 Mei 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanSojol, Kabupaten Donggala dengan wali nikah saudara kandung Pemohon IIbernama Sudirman, yang menikahkan imam Masjid bernama Gaffar denganmas kawin Coklat 50 pohon yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahantersebut Abduh dan Asis; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

Razak ;Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupaUang Tunai sebesar Rp. 50.000 (Limah Puluh Ribu Rupiah) dibayartunal;Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun ;Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak mempunyai hubungandarah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;Bahwa Pemohon dengan Pemohon II juga tidak mempunyalhubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;Bahwa saksi tidak

Razak ; Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupaUang Tunai sebesar Rp. 50.000 (Limah Puluh Ribu Rupiah) dibayartunai; Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun ; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak mempunyai hubungandarah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il juga tidak mempunyaihubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah; Bahwa saksi tidak

Razak ; Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun ; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada larangan menikahsecara hukum; Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan ataspernikahan Pemohon dengan Pemohon Il; Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Pemohon IIhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah 2 orang anakyang bernama ANAK I, umur 7 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun;bahwa

ibu kandung pemohon yangbenar adalah sebagaimana data yang tertuang pada KTP,Kartu keluarga,Ijazah,Buku nikah ibu, surat keterangan dari desa;Bahwa identitas seseorang yang lahir yang pada akta kelahirannya tertulisTempat lahir di BUATAN BARU KECAMATAN SIAK dengan seseorangyang Lahir di BUATAN BARU serta Nama Orang Tua seseorang yangTertulis TURIYAH RUSMIATI dengan seseorang yang nama ibukandungnya TURIAH RUSMIATI adalah orang yang sama.Menimbang,bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undangundang No.24tahun

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir,mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahannama, dan perubahan status kewarganegaraan.Menimbang,bahwa Perbaikan atau perubahan data pada akte kelahiranPemohon berupa perbaikan tempat kelahiran pemohon dan Perbaikan namaorang tua Pemohon maka mengenai Pencatatan perbaikan nama dan tempatkelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeritempat tinggal pemohon, hal ini sesuai Pasal 52 Ayat 1 Undangundang No.24tahun

TURIAHRUSMIATI.Menimbang,bahwaidentitas Pemohon yang sebenarnya yakni Pemohonlahir di Buatan Baru sebagai mana keterangan saksi SUPARNO dan saksi TRIWAHYUNI dan dikuatkan dengan bukti P1,P2,P6,P7,P8 serta penulisannama orang tua pemohon yang perempuan yang benar adalah Turiah Rusmiatisebagai mana keterangan saksi SUPARNO dan saksi TRI WAHYUNI serta dapatdibuktikan sesuai bukti P3,P5.Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Pemohon sebagaimanatersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 1 Angka 17 Undangundang No.24tahun

kKepentingan Pemohon;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang,dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada aktayang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapatkesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka halhal itu dapat menjadi dasaruntuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 11 UndangUndang Nomor 24Tahun

berkewajiban memberikan perlindungan danpengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun PeristiwaPenting yang dialami Penduduk yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwapencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya PenetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun pernikahanHal. 1 dari 12 halaman Penetapan 380/Pdt.P/2018/PA.Mtr.WNPdilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Jumar dandihadiri saksi nikah masingmasing bernama: Murdi dan Mandre dengan mas kawinberupa uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), tunai;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertaliankerabat semenda

Jempong Baru, KecamatanHal. 3 dari 12 halaman Penetapan 380/Pdt.P/2018/PA.Mtr.Saksi 2Sekarbela, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandungPemohon II bernama: Jumar dan dihadiri saksi nikah masingmasingbernama: Murdi dan Mandre dengan mas kawin berupa uang sebesarRp. 200.000, ( Dua ratus ribu rupiah ) tunal;Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebuttidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagaisuami isteri;Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

380/Pdt.P/2018/PA.Mtr.Lingkungan Mapak Belatung, Kelurahan Jempong Baru, KecamatanSekarbela, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandungPemohon II bernama: Jumar dan dihadiri saksi nikah masingmasingbernama: Murdi dan Mandre dengan mas kawin berupa uang sebesarRp. 200.000, ( Dua ratus ribu rupiah ) tunal; Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebuttidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagaisuami isteri; Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

dimuka;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama ParaPemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

permohonan perkara aquo telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah Fotokopi KutipanAkta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)dan ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi SuratKeterangan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan aktaotentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telahdinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a)Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0009/Pat.P/2018/PA.Ngwdan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo.Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun

Segara, karena ingin menjadikan sebagai anakPertama, baik dari segi penamaan maupun dari segi fisik, badaniah ataukenyataan, serta untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masadepan anak angkat Para Pemohon atas kepemilikan dokumenkependudukan anak angkat Para Pemohon di kemudian hari; Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas perubahan nama anakPara Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa untuk memertimbangkan tentang permohonan ParaPemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada UndangUndang Nomor 24Tahun

2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 Peraturan Presiden RepublikIndonesia

di Dusun Tegalbesar, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan,Kabupaten Klungkung (bukti P1, P2 dan P3), begitu pula materi yang diajukanoleh Para Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak Para Pemohon,hal ini merupakan materi yang diperiksa dalam acara permohonan (voluntair),karenanya Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa danmengadili permohonan Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

kepentinganPemohon;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang,dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada aktayang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapatkesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka halhal itu dapat menjadi dasaruntuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 11 UndangUndang Nomor 24Tahun

berkewajiban memberikan perlindungan danpengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun PeristiwaPenting yang dialami Penduduk yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwapencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya PenetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Sertifikat diterbitkan untukkepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisikdan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ; ===Bahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1)Peraturan Pemerintah R.I.

Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Atas dasar alat bukti dan beritaPutusan Nomor : 136/G/2014/PTUN.Sby. halaman 12 dari 53 halamanacara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) hakatas bidang tanah ; 929 nnn ennBahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1)Peraturan Pemerintah R.I.

Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Pembukuan hak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksuddalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksuddalam paSal 28 ". nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nen noeBahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (3)Peraturan Pemerintah R.I.

Nomor : 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : Setelah jangka waktupengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) berakhir,data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasidalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala KantorPertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengansuatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri . 1. Bahwa Ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat(1) Peraturan Pemerintah R.I.

PUTUSANNo.721/Pid.B/2012/PN.SRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAsoreeee Pengadilan Negeri Serang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn me nnn nn nnnnnn nn nnnnanannanancnsNama lengkap > TITIN SUPIAH BINTI SAHIR ;Tempat, Tanggal.lahir : Cilegon, /24Tahun, 21 Agustus 1988 ;Jenis kelamin > P@P@MPUAN =n nnn nn nner nnn nmenmenne cnc nnenKebangsaan >

Kwitansi Tanda Terima Uang Transport ;Bahwa selain itu Terdakwa menyuruh saksi Sutejo untuk melampirkan buktipembayaran gaji karyawan dan pajak PBB ke dalam laporanpertanggungjawaban tahun 2010 ;Bahwa penggunaan uang Banpol sebagaimana laporan pertanggungjawaban tahun 2010, ada yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 24Tahun 2009 dan ada yang fiktif yaitu :Hal. 4 dari 42 hal. Put. Nomor 317 K/PID.SUS/2016a. Tidak sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 terdiri dari :1.

Dimana Terdakwa telah menyuruh saksi Sutejo untuk membuatkwitansi transportasi rapat internal dan rapat rutin internal ;Bahwa bukti rapat rutin internal dibuat untuk mensiasati pembayaran gajikaryawan yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Permendagri Nomor24 Tahun 2009 ;Bahwa penggunaan uang Banpol sebagaimana laporan pertanggungjawaban Tahun 2012 ada yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 24Tahun 2009 dan ada yang fiktif yaitu :a.

Nomor 317 K/PID.SUS/2016Bahwa penggunaan uang Banpol sebagaimana laporan pertanggungjawaban tahun 2010, ada yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 24Tahun 2009 dan ada yang fiktif yaitu :a. Tidak sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 terdiri dari :1. Gaji Karyawan :Rp 28.800.000,002. Pajak PBB : Rp 795.052,00b.

Tampak dengan jelasbahwa pembuatan LPJ yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 24Tahun 2009 hanya sebagai upaya agar pada tahun berikutnya DPD PartaiGolkar dapat memperoleh dana Banpol kembali. Hal ini dikarenakan salahsatu syarat pengajuan dana Banpol adalah adanya LHP BPK penggunaandana Banpol tahun sebelumnya ;.

PENETAPANNomor 789/Pdt.G/2019/PA.Rap.ear Jl orl all pwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkaraCerai Gugat antara;Penggugat, Lahir di Rantauprapat, Tanggal 11 Agustus 1994 (Umur 24Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, PendidikanSLTA, Tempat tinggal di JI.

Siringoringo, Kelurahan Binaraga,Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGATMelawanTergugat, Lahir di Rantauprapat, Tanggal 05 September 1994 (Umur 24Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, PendidikanSD, Tempat Tinggal di JI.

permohonan ini dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5 dapatlah diketahui bahwa namaanak Pemohon adalah Muhammad Harlan Fadilah Habibullah dan oleh karenaPemohon agar anak Pemohon lebih membaur dengan masyarakat Indonesia makaPemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon menjadi MOCHAMMADDAFFA ;Menimbang, bahwa Pengadilan dengan mendasarkan pada ketentuan pasal52 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

UndangundangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan ;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, permohonan Pemohondapat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena sifat permohonan ini sepihak /volunteer, maka biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini wajibditanggung sepenuhnya oleh Pemohon ;Mengingat Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

KotaBengkulu; Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon serta nama keduaOrangtua pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, oleh karena terdapatperbedaan dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumendokumenkependudukan lainnya yang dimiliki oleh Pemohon; Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaanperbedaan dalamdokumendokumen kependudukan Pemohon akan berpengaruh di kemudianhari;Menimbang, bahwa untuk memertimbangkan tentang permohonanPemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada UndangUndang Nomor 24Tahun

Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P3 dan P5 bahwaPemohon Berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan SeruniIl, RT.09 RW.02, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung Kota BengkuluKota Bengkulu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Tentang Persyaratan Dan Tata CaraHalaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN BglPendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perubahan namasharusdidahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan olehPengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, dengan demikian PengadilanNegeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadilipermohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945 padahakikatnya berkewajiban memberikanperlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan statusHukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yangdialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luarwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuanpasal 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

permohonan Pemohon adalah tidakbertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan Negeri Kelas A KhususSurakarta berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasanhukum dan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran No:2254/JF/1980 tertanggal 5 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai LuarBiasa Pencatat Sipil di Jakarta Pusat, berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat(2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil yang dalam hal ini PejabatPencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSurakarta membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dankutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 52ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

kepentingan Pemohon;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang,dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada aktayang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapatkesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka halhal itu dapat menjadi dasaruntuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 11 UndangUndang Nomor 24Tahun

berkewajiban memberikan perlindungan danpengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun PeristiwaPenting yang dialami Penduduk yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwapencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya PenetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

persidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut: Bahwa Pemohon bernama PEMOHON , tempat tanggal lahirTrenggalek, 15101954 dan Pemohon Il bernama PEMOHON ll,tempat tanggal lahir Trenggalek, 05031953; Bahwa pada saat pernikahan tersebut identitas para Pemohon yangtertulis dalam buku Kutipan Akta Nikah, biodata Pemohon adalahPEMOHON I, tempat tanggal lahir Munjungan, 24 tahun dan biodataPenetapan No.0165/Padt.P/2017/PA.TL Him 6 dari 11pemohon II adalah PEMOHON II, tempat tanggal lahir Munjungan, 24tahun

Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga, suratketerangan dan identitas yang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakimberkesimpulan bahwa semula Pemohon bernama PEMOHON I, tempattanggal lahir Trenggalek, 15101954 dan Pemohon Il bernamaPEMOHON Il, tempat tanggal lahir Trenggalek, 05031953, kemudianpada saat menikah tertulis pada Akta Nikah dengan nama Pemohon adalah PEMOHON I, tempat tanggal lahir Munjungan, 24 tahun danpemohon Il adalah PEMOHON Il, tempat tanggal lahir Munjungan, 24tahun

ope Y bolealucal) old) pias Gi) da Joa y Lule Andie y dll,Artinya : "Ungkapan tidak menimbulkan kerugian pada orang lain danmembahayakan dirinya sendiri maksudnya menimbulkan bahayakerugian pada manuasia yang dibawah kekuasaanya baik itu berupakepemilikan ,maupun kemanfaatan secara umum itu tidak diperbolehkan,seseorang juga tidak diperkenankan membahayakan saudara sesamamuslimnya.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undangundang Nomor23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24tahun

nama Pemohon tersebut Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untukmengeluarkan Akte kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dariPengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

saksisaksinya sebagai berikut:Saksi I: SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat diKabupaten Gresik, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakakkandung Pemohon I;Bahwa Hubungan antara Pemohon dan Pemohon II adalah suam1 istri,Bahwa Saksi tahu para Pemohon akan merubah biodata dalam kutipanakta nikah, karena masingmasing mempunyai biodata yang berbeda, yaituPemohon KPEMOHON ASLI , Tempat, Tanggal Lahir: Pedagangan, 24Tahun

Penetapan No.0336/Pdt.P/2017/PA.Gs.Pemohon KPEMOHON ASLI , Tempat, Tanggal Lahir: Pedagangan, 24Tahun; dan PEMOHON ASLI , Tempat, Tanggal Lahir: Gresik, 10 Agustus1963, sedangkan Pemohon II Muchoiyaroh binti Sailan, Tempat, TanggalLahir: Pedagangan, 17 Tahun; dan PEMOHON ASLI Il, Tempat, TanggalLahir: Gresik, 11 September 1969;Bahwa Perbedaan biodata terjadi karena saat para Pemohonmengajukan pemberitahuan kehendak menikah, Pemohon menggunakanbiodata KPEMOHON ASLI , Tempat, Tanggal Lahir: Pedagangan

, 24Tahun; , dan Pemohon Il menggunakan biodata Muchotlyaroh binti Sailan,Tempat, Tanggal Lahir: Pedagangan, 17 Tahun; , sementara dalamdokumen lainnya Pemohon menggunakan biodata PEMOHON ASLI ,Tempat, Tanggal Lahir: Gresik, 10 Agustus 1963 dan Pemohon Ilmemperbaiki identitasnya menjadi PEMOHON ASLI II , Tempat, TanggalLahir: Gresik, 11 September 1969, padahal orangnya sama;Bahwa Para Pemohon merubah biodata digunakan untuk mengurus AktaKelahiran Anak; ;Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti