Ditemukan 145618 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-02-2023 — Putus : 09-06-2023 — Upload : 04-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K/TUN/2023
Tanggal 9 Juni 2023 — JUPNALDI VS BUPATI PADANG PARIAMAN;;
8928 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JUPNALDI VS BUPATI PADANG PARIAMAN;;
Putus : 22-12-2022 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5658 B/PK/PJK/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — II PADANG : DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
294 Berkekuatan Hukum Tetap
  • II PADANG : DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
Putus : 13-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5572 B/PK/PJK/2022
Tanggal 13 Desember 2022 — II PADANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
294 Berkekuatan Hukum Tetap
  • II PADANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Putus : 22-12-2022 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5675 B/PK/PJK/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — II PADANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
295 Berkekuatan Hukum Tetap
  • II PADANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
Putus : 22-12-2022 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5660 B/PK/PJK/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — II PADANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
285 Berkekuatan Hukum Tetap
  • II PADANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
Putus : 22-12-2022 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5659 B/PK/PJK/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — II PADANG : DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
374 Berkekuatan Hukum Tetap
  • II PADANG : DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
Putus : 22-12-2022 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5674 B/PK/PJK/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — II PADANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
305 Berkekuatan Hukum Tetap
  • II PADANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
Putus : 20-02-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 B/PK/PJK/2023
Tanggal 20 Februari 2023 — PD AIR MINUM TINGKAT II PADANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PD AIR MINUM TINGKAT II PADANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Register : 26-07-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/TUN/2021
Tanggal 23 September 2021 — PADANG MULIA VS BUPATI BARITO TIMUR;
141106 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PADANG MULIA VS BUPATI BARITO TIMUR;
    Putusan Nomor 370 K/TUN/2021Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT Padang Mulia tanggal 08 April 2010;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito TimurNomor 50 Tahun 2010 tentang Penciutan Pertama Luas WilayahPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT Padang Mulia. tanggal 08April 2010;4.
    Menyatakan batal dan Tidak Sah Keputusan Bupati Barito Timur Nomor50 Tahun 2010 tentang Penciutan Pertama Luas Wilayah PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT Padang Mulia. tanggal 08 April 2010;3.
    Padang Mulia tanggal 17 Juli 2007, Keputusan BupatiBarito Timur Nomor 593 Tahun 2009 Tentang Persetujuan PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT. Padang Mulia tanggal 31 Desember 2009,dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.110/Menhut1l/2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan UntukKegiatan Eksplorasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas NamaPT.
    Padang Mulia Seluas 680,18 (Enam Ratus Delapan Puluh DanDelapan Belas Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan ProduksiTerbatas Dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Di KabupatenBarito Timur Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 21 Februari 2012, sertamemperoleh Sertifikat Clear and Clean (C&C) Nomor: 113/Bb/03/2013diberikan kepada PT. Padang Mulia dari Kementerian ESDM tanggal 30Oktober 2013, sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat telah melakukaninvestasi pada kegiatan usaha a quo.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito Timur Nomor50 Tahun 2010 tentang Penciutan Pertama Luas Wilayah PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT Padang Mulia tanggal 08 April 2010;3.
Register : 18-02-2011 — Putus : 09-03-2011 — Upload : 01-02-2012
Putusan PA PADANG PANJANG Nomor 42/Pdt.G/2011/PA.PP
Tanggal 9 Maret 2011 — - Penggugat - Tergugat
377
  • SALINAN PUTUSANNomor 42/Pdt.G/2011/PA.PPBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa danmengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalampersidangan majelis telah menjatuhkan putusan atasperkara antaraPenggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir Sl Perikanan, pekerjaan PNS, tempattinggal di Kabupaten Tanah Datar.Sebagai Penggugat ;Melawan:Tergugat , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir D3 Sastra
    Berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugattidak sabar dan tidak redha lagi dan inginmengakhiri perkawinan ini dengan perceraian melaluisidang Pengadilan Agama Padang Panjang karena rumahtangga bahagia dan sejahtera tidak mungkindiwujudkan lagi;Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut' di atasPenggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan AgamaPadang Panjang Cq. Majelis Hakim ~~ untuk dapatmenyidangkan perkara ini serta menjatuhkan putusansebagai berikutPRIMER :1.
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama PadangPanjang untuk mengirimkan salinan putusan yangberkekuatan hukum tetap kepada PPN/ KUA KabupatenTanah Datar dan Kota Padang Panjang untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;6.
    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biayaperkara sebesar Rp 221.000 (dua ratusdua puluh satu ribu rupiah)Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratanmajelis Pengadilan Agama Padang Panjang pada hari Rabutanggal 09 Maret 2011 M, bertepatan dengan 04 RabiulAkhir 1432 H oleh Drs. H.
    Jumlah Rp. 221.000, (dua ratus duapuluh satu ribu rupiah)Padang Panjang, O09 Maret 2011Untuk salinan yang sama bunyinyaPANITERAM. YAZID ZA, SH
Putus : 16-06-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 PK/TUN/2022
Tanggal 16 Juni 2022 — PERSEROAN TERBATAS PADANG INDUSTRIAL PARK (PT PIP) vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
6235 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERSEROAN TERBATAS PADANG INDUSTRIAL PARK (PT PIP) vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 K/TUN/TF/2024
Tanggal 6 Mei 2024 — DASNI VS KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG;;
3515 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DASNI VS KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG;;
Register : 30-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 608 K/TUN/2020
Tanggal 9 Februari 2021 — PERSEROAN TERBATAS PADANG INDUSTRIAL PARK (PT. PIP) vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN;
16594 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERSEROAN TERBATAS PADANG INDUSTRIAL PARK (PT. PIP) vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN;
    PUTUSANNomor 608 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PERSEROAN TERBATAS PADANG INDUSTRIAL PARK(PT PIP), tempat kedudukan di Jalan Kartini Nomor 02 RT001/RW 001, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan PadangBarat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakilioleh Irfan Jasri, pekerjaan Direktur Teknik/OperasionalUtama PT PIP;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rony
    ,M.H.dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia paraAdvokat pada Kantor Hukum Sharon And Associates LawOffice beralamat Jalan Ikhlas XII Nomor 16, KelurahanAndalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, ProvinsiSumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal27 November 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANGPARIAMAN, tempat kedudukan di Jalan Korong PadangBaru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung,Kabupaten Padang Pariaman,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa
    ,jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan pada Kantor PertanahanKabupaten Padang Pariaman, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/SKHalaman 1 dari 6 halaman.
    atas nama PT Padang IndustrialPark, dahulu SHGB Nomor 274/Sisa Desa Kasang Barat UtaraKecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi SumateraBarat tanggal 23 September 1998 Surat Ukur Nomor 850/1997 tanggal 28Juli 1997, untuk pembangunan Jalan Tol Padang Lubuk Alung, PadangPanjang Bukittinggi, Padang Sicincin (Jalan Tol Ruas Padang Sicincin) pada tanggal 24 dan 25 Mei 2018, yang telah mengakibatkankerugian bagi Penggugat berupa hilangnya hak hukum Penggugat untukmengajukan keberatan atas
    Putusan Nomor 608 K/TUN/2020atas nama PT Padang Industrial Park, dahulu SHGB Nomor 274/SisaDesa Kasang Barat Utara Kecamatan Batang Anai Kabupaten PadangPariaman Propinsi Sumatera Barat Tanggal 23 September 1998 SuratUkur Nomor 850/1997 tanggal 28 Juli 1997, untuk pembangunan JalanTol Padang Lubuk Alung, Padang Panjang Bukittinggi, Padang Sicincin (Jalan Tol Ruas Padang Sicincin);4.
Register : 27-05-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2252 B/PK/PJK/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — PADANG PALMA PERMAI;
3415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PADANG PALMA PERMAI;
    2252/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5154/PJ/2018, tanggal 17 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PADANG
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut116528.16/2015/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 4 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00039/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17Juli 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00010/207/15/105/16 tanggal 2Juni 2016 Masa Pajak Oktober 2015, atas nama PT Padang
Register : 26-09-2013 — Putus : 24-02-2013 — Upload : 11-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 85/G/2013/PHI.MDN
Tanggal 24 Februari 2013 — Virco) Padang Sidempuan, beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Prabot Lk. IV Kel. Aek Tampang Kec. Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, dalam hal ini diwakili kuasanya Wasinton Sinaga, SH, Wisker Pakpahan, SH, Nicholas S, SH dan Ellyda Masni, SH, masing-masing Advokat dan atau Konsultan Hukum pada Law Office Muchtar Pakpahan & Associates, berkedudukan Kantor Pusat di Jalan Tanah Tinggi II No. 44 Jakarta dan Kantor Cabang di Jalan Orion No. 1 Lt.
497
  • Virco) Padang Sidempuan, beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Prabot Lk. IV Kel. Aek Tampang Kec. Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, dalam hal ini diwakili kuasanya Wasinton Sinaga, SH, Wisker Pakpahan, SH, Nicholas S, SH dan Ellyda Masni, SH, masing-masing Advokat dan atau Konsultan Hukum pada Law Office Muchtar Pakpahan & Associates, berkedudukan Kantor Pusat di Jalan Tanah Tinggi II No. 44 Jakarta dan Kantor Cabang di Jalan Orion No. 1 Lt.
    VIRCO) Padang Sidempuan yang beralamat kantor di Jalan Tapian Nauli, Kelurahan Aek Tampang, Kec. Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
    Virco)Padang Sidempuan, beralamat di Jalan Imam BonjolGg. Prabot Lk. IV Kel. Aek Tampang Kec. PadangSidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, dalam halini diwakili kuasanya Wasinton Sinaga, SH, WiskerPakpahan, SH, Nicholas S, SH dan Ellyda Masni, SH,masingmasing Advokat dan atau Konsultan Hukumpada Law Office Muchtar Pakpahan & Associates,berkedudukan Kantor Pusat di Jalan Tanah Tinggi IINo. 44 Jakarta dan Kantor Cabang di Jalan Orion No. 1Lt.
    VIRCO) Padang Sidempuanyang beralamat kantor di Jalan Tapian Nauli, KelurahanAek Tampang, Kec.
    VIRCO Padang Sidempuan, beralamat di Jalan Tapian Nauli, KelurahanAek Tampang, Kecamatan Padang Sidempuan, bertindak berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 07 Desember 2013;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belahpihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkaradilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat
    Virco Padang Sidempuan tentangpertimbangan penerimaan kerja atas nama Bungaran Munthe tertanggal 15 Maret 2007;Bukti T3 Foto copy berita acara laporan kejadian yang dibuat danditandatangani korps sirip (sistem resolusi pengamanan PT. Virco Padang Sidempuan,tanggal 15 Desember 2012;4Bukti T4 Foto copy surat undangan PT.
    T6); 4 Bahwa benar sebelum dilakukan pemutusan hubungan krja terhadap Penggugat, telah dilakukan musyawarah/perundingan LKS Bipartit yang dihadiri oleh pihakPenggugat, pihak Tergugat, PUK FSP PPSPSI dan PK FKUI SBSfsserta dihadiri juga olehDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Sidempuan (vide bukti T5); 5 Bahwa perselisihan ini telah pernah diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi dikantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Sidempuan dan selanjutnyaMediator mengeluarkan anjuran No.
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1311 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — PADANG PALMA PERMAI
7929 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PADANG PALMA PERMAI
    ./2015, tanggal 03 Juli 2015;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PADANG PALMA PERMAI, beralamat di Jalan KebunTanah Terban, Karang Baru, Aceh Tamiang, beralamatkorespondensi di Jalan MH Thamrin Kavling 2830, ThePlaza Office Tower Lantai 36 Jakarta 10350, yang diwakilioleh Y.
    NomorPut.60465/PP/M.XIB/15/2015, tanggal 25 Maret 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP377/WPUJ.25/2011, tanggal18 Oktober 2011, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2008(Tahun Buku Juli 2008 sampai dengan Juni 2009) Nomor00003/206/08/105/10, tanggal 3 Agustus 2010, atas nama PT Padang
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP377/WPJ.25/2011, tanggal 18 Oktober 2011, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun Pajak 2008 (Tahun Buku Juli2008 sampai dengan Juni 2009) Nomor 00003/206/08/105/10,tanggal 3 Agustus 2010, atas nama PT Padang Palma Permai,NPWP 01.115.962.1105.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 3 dari 6 halaman.
Register : 27-05-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2251 B/PK/PJK/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — PADANG PALMA PERMAI;
3917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PADANG PALMA PERMAI;
    2251/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5146/PJ/2018, tanggal 17 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PADANG
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut116526.16/2015/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 4 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00037/KEB/WPJ.25/2017 tanggal 17Juli 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/207/15/105/16 tanggal 2Juni 2016 Masa Pajak Agustus 2015, atas nama PT Padang
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1310 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — PADANG PALMA PERMAI
6323 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PADANG PALMA PERMAI
    ./2015, tanggal 16 Februari2015;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PADANG PALMA PERMAI, beralamat di Jalan KebunTanah Terban, Karang Baru, Aceh Tamiang, beralamatkorespondensi di Jalan MH Thamrin Kavling 2830, ThePlaza Office Tower Lantai 36, Jakarta 10350, yang diwakilioleh Y.
    adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP387/WPUJ.25/2011, tanggal18 Oktober 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaPenyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)Masa Pajak Februari 2009 Nomor 00003/207/09/105/10, tanggal 3 Agustus2010, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 160600992009, atasnama PT Padang
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP387/WPJ.25/2011, tanggal 18 Oktober 2011 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2009 Nomor 00003/207/09/105/10, tanggal 03 Agustus2010, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 160600992009,atas nama PI Padang Palma Permai, NPWP 01.115.962,1105.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2203 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — PADANG PALMA PERMAI;
3412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PADANG PALMA PERMAI;
    2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5149/PJ/2018 tanggal 17 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PADANG
    2017 ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116521.16/2015/PP/M.IIB Tahun 2018 tanggal 4 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00032/KEB/WPJ.25/2017tanggal 17 Juli 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00003/207/15/105/16 tanggal 2 Juni 2016 Masa Pajak Maret 2015, atasnama PT Padang
Register : 27-05-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2249 B/PK/PJK/2019
Tanggal 18 Juli 2019 — PADANG PALMA PERMAI;
4211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PADANG PALMA PERMAI;
    2249/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat JenderalPajak, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU5145/PJ/ 2018, tanggal 17 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PADANG
    2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116524.16/2015/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 4 Oktober 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00035/KEB/WP4J.25/2017 tanggal 17Juli 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/207/15/105/16tanggal 2 Juni 2016 Masa Pajak Juni 2015, atas nama PT Padang