Ditemukan 3726052 data
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
245 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentang suatu kenyataan, sehingga keberatan semacam itutidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,sebab pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakditerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidakditerapkan dengan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadilitidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, dan apakahPengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 253 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara
Pidana;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak terbuktimelakukan tindak pidana dan para Terdakwa dibebaskan dari DakwaanPenuntut Umum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankankepada Negara;Memerhatikan Pasal 191 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana
301 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
DYNO MUGI INDONESIA ;bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum LuarBiasa Para Pemegang Saham No.3, tertanggal 14 Juli 1999, yang diperbuatdihadapan Tina Chandra Gerung, SH.
Notaris di Jakarta telah terjadi perubahansusunan Direksi dan Komisaris Perseroan, yang susunannya sebagaimanadalam gugatan ;bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa ParaPemegang Saham tersebut, dimana salah satu acara Rapat adalahMemberhentikan Direktur Perseroan yang lama dan Mengangkat DirekturPerseroan yang baru ;bahwa selanjunya pada tanggal 10 Oktober 2002 Nama PT. DYNO MUGIINDONESIA diganti menjadi PT.
Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.217 K/Sip/1970 bertanggal 12Desember 1970, yang pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan :"Apabila dalam suatu gugatan, ketentuanketentuan acara (formil) terbuktitidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakantidak dapat diterima";b.
Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.447 K/Sip/1976 bertanggal 20Oktober 1976, yang pertimbangan hukumnya secara tegas menyebutkan :"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karenaadanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima";Berdasarkan argumentasiargumentasi yang didukung oleh fakta hukumdan landasan hukum yang dikemukakan Tergugat di bagian "DALAM EKSEPS"di atas ini jelas menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilanIndonesia gugatan Penggugat dalam perkara
Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berlaku tetap,sebagaimana yang ditentukan dalam keputusannya tanggal 21Pebruari 1980 Nomor : 951 K/Sip/1973, yang menentukan :"bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara olehkarena kesimpulankesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggitersebut tidak didasarkan pada pembuktian yang dalam persidangansebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan ".c.
157 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
181 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi PenuntutUmum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 juncto Pasal 244UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 2 Maret 2020 tersebut dapat diajukan permohonanuntuk diperiksa pada tingkat
dalam lingkup hukum perdatasebagaimana putusan Judex Facti in casu;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan JudexFacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkatkasasi dibebankan kepada negara;Mengingat Pasal 191 Ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara
88 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 7
PUTUSANNo. 146/PID.B/2014/PNSBG* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaanbiasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :1 Nama lengkap : ALEX CANDRA TANJUNG ;2 Tempat lahir : Pulau Rembang ;3 Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 05 Desember 1986 ;4 Jenis kelamin : Lakilaki ;5 Kebangsaan : Indonesia ;6 Tempat tinggal : Jl.
Umum untuk menghadirkan terdakwa secara paksa ;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa kepersidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umumdinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima makaberkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepadanegara ;Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara
62 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 0
Memerintahkan agar barang bukti berupa :- Berita Acara Pemusnahan benda sitaan/barang bukti 9 (sembilan) poket shabu-shabu dengan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram (shabu-shabu dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram dimusnahkan oleh penyidik pada tanggal 30 Juni 2015 dan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji laboratorium forensik dan sisa dari Lab 0,028 (nol koma nol dua delapan) gram;Tetap terlampir dalam berkas perkara.- 1 (satu) unit Handphone Merk Blackberry