Ditemukan 4153828 data
Urut Berdasarkan
Putus : 01-02-2007 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34PK/TUN/2001 Tanggal 1 Februari 2007 — NYAI ZUHRIYAH ; vs. CAMAT/KEPALA WILAYAH KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG, MADURA ; KEPALA KELURAHAN (LURAH) GUNONG SEKAR, KECAMATAN SAMPANG, MADURA
148 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mursidi tersebut dituangkan dalamAkta Jual Beli No. 16/AJB/SPG/I/1997 tertanggal 23 Januari 1997 yangdibuat dan ditanda tangani oleh Tegrugat yang diberikan oleh Tergugat IItanpa mengadakan chek dan rechek yang teliti tentang status tanahdimaksud ;Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 1996 Penggugat pernah berkirimsurat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenHal. 2 dari 11 hal. Put.
No. 34 PK/TUN/2001Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat menuntutkepada Pengadilan tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkanputusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan tidak sah atau batal Surat Keterangan tentang riwayat tanahtanggal 24 Maret 1997 yang telah diterbitkan oleh Tegrugat II dansekaligus memerintahkan Tergugat II untuk segera menerbitkan SuratKeputusan tentang pencabutan surat keterangan riwayat tanah yangsudah dibatalkan tersebut
;Menyatakan tidak sah atau batal Akta Jual Beli No. 16/AJB/SPG/I/1997tertanggal 23 Januari 1997 yang diterbitkan oleh Tergugat dan sekaligusmemerintahkan kepada Tergugat untuk segera menerbitkan SuratKeputusan tentang pencabutan Akta Jual Beli yang sudah dibatalkantersebut ;Membebankan seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaTergugat dan Tergugat II ;Bahwaterhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Penggugat salah alamat
Alwiyah seharusnya sebagai subyek sengketa(Tergugat) untuk mengungkap tentang kepemilikan tanah tersebut ;Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 34 PK/TUN/2001Bahwa mengingat jual beli antara Hj. Alwiyah dengan H.
yaitu putusan Mahkamah Agung No. 302K/TUN/1999 tanggal 8 Pebruari 2000 diberitahukan kepada Terohon Kasasidahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Desember 2000 kemudianterhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding diajukanpermohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Maret 2001, permohonanmana disertai dengan alasanalasannya yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;Menimbang, bahwa tentang
Putus : 27-06-2011 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN MUARO Nomor 66/Pid.B/2011/PN.MR Tanggal 27 Juni 2011 — IRAL EFENDI Pgl IRAL
63 — 18
63 — 18
Menyatakan terdakwa IRAL EFENDI Pgl IRAL telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencuriandalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam DakwaanPrimair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP Jo UndangUndang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRAL EFENDI Pgl IRALdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selamaterdakwa ditahan.3.
membawa sepedamotor Honda REVO, selanjutnya terdakwa bersamasama denganBAMBANG HERMANTO membawa sepeda motor tersebut ke rumah BAMBANGHERMANTO di Tanjung Jorong Koto Tanjung Kenagarian Koto TanjungKecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban TAFRIAL PglBEJO telah mengalami kerugian lebih kurang ' sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP Jo UndangUndang No.3 Tahun1997 Tentang
Pengadilan Anak , Subsidairmelanggar pasal 286 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak., Lebih subsidairmelanggar pasal 289 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan AnakMenimbang, bahwa karena Penuntut Umum menyusun dakwaan secarasubsidaritas, maka majelis hakim akan membuktikan terlebih dahuludakwaan primair yaitu yaitu Dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat(1) ke 4 KUHP Jo UU No.3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak,Dakwaan Subsidair melanggar pasal 362 KUHP Jo UU No.3 Tahun 1997Tentang Pengadilan Anak, maka terlebih dahulu kami akan membuktikandakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP Jo UU No.3Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dengan unsurunsur sebagaiberikut1.
Pengadilan Anak dan UndangundangNo. 8 tahun 1981 tentang KUHAP' serta peraturan lain yangbersangkutan ;MENGADILT:1.
Putus : 31-08-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2173 K/PID.SUS/2021 Tanggal 31 Agustus 2020 — FAAHAKHODODO MENDROFA ALIAS AMA MINTE
312 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
312 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 13-02-2014 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 21-03-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 04/.Pid.C/2014/PN-TANJUNGBALAI Tanggal 13 Februari 2014 — - BUDIMAN
- JAMILA
67 — 21
67 — 21
Putus : 27-03-2006 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 257K/TUN/2005 Tanggal 27 Maret 2006 — Ir. Sapri Dariseh, MS.; Badan Pertimbangan Kepegawaian
49 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan kuasa khusus tanggal 5 Juli 2007, diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 9 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor: 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Selong, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memorikasasi yang memuat alasanalasannya yang diterima di KepaniteraanPengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 Juli 2007;Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding, yang padatanggal 9 Agustus 2007 telah diberitahu tentang
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara
Register : 24-12-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 482/ Pid.B / 2013 / PN-TANJUNGBALAI Tanggal 3 April 2014 — - KLINYIT
62 — 7
62 — 7
tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal22 Januari 2014; Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 23 Januari2014 s/d tanggal 23 Maret 2014; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan (1) sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d tanggal22 April 2014;Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadian Negeri TanjungbalaiNo.482/Pen.Pid/2013/PNTB. tanggal 24 Desember 2013 tentang
Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca Surat Penetapan Hakim No.482/Pid.B/2013/PNTB. tanggal24 Desember 2013 tentang penetapan hari persidangan;Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun suratsurat lainnya yang berkenaandengan perkara Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;Hal. 1 dari 22 hal.Put.
Bahwa Terdakwa Kiinyit mengetahui bahwa bawang merah sebanyak 1.500 (seribu limaratus) karung @ 10 kg yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia adalah tanpa dilindungidengan dokumen Kapabeanan yang Sah yaitu Manifest (Daftar Muatan Kapal) yang dengantujuan untuk dijual.sooo Bahwa Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal102 huruf a Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagamana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo
Bahwa Terdakwa Klinyit mengetahui bahwa bawang merah sebanyak 1.500 (seribu Imaratus) karung @ 10 kg yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia adalah tanpa dilindungidengan dokumen Kapabeanan yang Sah yaitu Manifest (Daftar Muatan Kapal) yang dengantujuan untuk dijual.sooo Bahwa Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal103 huruf d Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo
Doa Ibu II GT. 5 No. 1473/PHB/S7 karena mengangkut barangimpor berupa bawang merah di sekitar perairan Tanjung Jumpul Kabupaten Asahan; Bahwa dasar saksi melakukan penindakan tersebut adalah Surat Perintah Patroli Nomor: SPRINT724/BC.5/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang melakukan pemantauan,melakukan penindakan jika menemukan pelanggaran ketentuan pabean dan melakukanpelaksanaan penindakan dibidang kepabeanan sesuai peraturan perundangundangandan Surat Perintah Berlayar No.
Putus : 30-08-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66PK/TUN/2006 Tanggal 30 Agustus 2007 — PT. CLEMONT SECURITIES INDONESIA ; PT. BURSA EFEK JAKARTA ; BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
60 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-04-2009 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69PK/TUN/2007 Tanggal 22 April 2009 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ; DICKY SAROINSONG
114 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan Pasal 1angka (2) Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,karena :Tergugat Ketua BPPN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusanPemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehinggaTergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudPasal 1 angka (2) Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo sesuai dengan ketentuan Pasal 1angka (2) Undangundang
Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yaitu :1.
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Ketua BPPN No. 012/PPAK IV/Portofolio/ObligorDebtor/Tunai/1003 tentang Jual Beli dan Pengalihan Piutang (cessie) atasnama Penggugat kepada PT. Prima Harkat Sejahtera adalah cacat hukum yangakibatnya menjadi batal dan tidak sah ;3. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan baru yang berisipencabutan Surat Keputusan No. 012/PPAK IV/Portofolio/Obligor Debtor/Tunai/1003 tentang Jual Beli dan Pengalihan Piutang (cessie) atas nama Penggugat kepadaPT.
Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat tentang penjualan dan pengalihanpiutang (Cessie) atas nama Penggugat kepada PT. Prima Harkat Sejahtera (Nomor.012/PPAK IV/Portofolio/ObligorDebtor/Tunai 1003) ;Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2007.3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tentang penjualan danpengalihan piutang (Cessie) atas nama Penggugat kepada PT. Prima HarkatSejahtera tersebut ;4. Menyatakan tuntutan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima ;5.
Prima Harkat Sejahtera sebagai Tergugat I,Pemohon Peninjauankembali semula Tergugat sebagai Tergugat II dan RuliIskandar, SH., Notaris di Jakarta sebagai Tergugat III.Bahwa yang menjadi pokok gugatan Termohon Peninjauankembali dalamperkara gugatan perdata tersebut adalah kurang lebih sama dengan perkaraaquo, yakni sengketa tentang keberatan Termohon Peninjauankembali atasjual beli piutang terhadap Termohon Peninjauankembali yang telah dilakukanBPPN dengan PT.
Register : 09-08-2011 — Putus : 23-08-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 169/Pid.B/2011/PN Kgn Tanggal 23 Agustus 2011 — -MAUN Bin KAMAL (Alm)
30 — 12
30 — 12
Sedangkan syarat yang harus dipenuhiuntuk memperoleh Ijin Usahaberdasarkan Pasal 24 UU RI No.22Tahun 2001 Tentang Migas adalaha. Nama Penyelenggarab. Jenis Usaha yang diberikan17c. Kewajiban dalam penyelenggaraan Pengusahaand. Syarat syarat Tehnis.
Migas yang dapatmelakukan kegiatan Usaha HiliradalahBadan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik DaerahKoperasi dan Usaha KecilBadan Usaha Swasta.Qa 0 oc " Sedangkan syarat yang harus dipenuhiuntuk memperoleh Ijin Usahaberdasarkan Pasal 24 UU RI No.22Tahun 2001 Tentang Migas adalaha.
Surat Pernyataan tertulis24kesanggupan memenuhi kewajibansesuai dengan peraturan yangberlaku.Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwajelas tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan UURI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sertaperaturan pemerintah RI No.36 Tahun 2004 tentang usahahilir minyak dan gas bumi.
yang mengatur tentang pengangkutanBBM jenis solar.Bahwa dalam hal pengangkutan BBM bersubsidi dari Depotke lembaga penyalur resmi sesuai dengan mekanisme diPertamina harus dilengkapi dengan PNBP (Faktur Nota BonPenyerahan).
Badan Usaha Swasta.= Sedangkan syarat yang harusdipenuhi untuk memperoleh IjinUsaha berdasarkan Pasal 24 UU RINo.22 Tahun 2001 Tentang Migasadalaha. Nama Penyelenggarab. Jenis Usaha yang diberikanc. Kewajiban dalampenyelenggaraan Pengusahaand. Syarat syarat Tehnis.
Register : 30-12-2013 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 21-03-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 490/Pid.B/2013/PN-TANJUNGBALAI Tanggal 18 Maret 2014 — - LIM CHIN HUAT SALIM Alias AHUAT PANJANG
35 — 6
35 — 6
Maret 2014 ;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidakdidampingi oleh Penasihat Hukum meskipun pada persidangan pertamaMajelis Hakim telah mengingatkan akan haknya untuk itu dan menawarkanuntuk didampingi Penasehat Hukum secara cumacuma , akan tetapiTerdakwa menyatakan secara tegas tidak menghendakinya dan akanmenghadapi sendiri perkaranya ; Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri TanjungbalaiNo.490/Pen.Pid/2013/PNTB tanggal 30 Desember 2013 tentang
Menyatakan terdakwa LIM CHIN HUAT SALIM AliasAHUAT PANJANG, secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan Tanpa hak atau melawan hukummemiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman danpsikotropika Golongan IV (empat) nomor urut 45UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun1997 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)huruf a dari UU RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika dan Kedua Pasal 62 dari UU RI Nomor 5Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;1.
Nimetazepam dan terdaftar dalamGolongan IV (empat) nomor urut 45 UndangUndang RepublikIndonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ; d.
Narkotika ;Hal. 21 dari 37 hal, Putusan No :490/Pid.B/2013/PN.TB,SubsiderKesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika =;DanKedua : Melanggar Pasal 62 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;Lebih Subsider : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a dari UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaanyang berbentuk campuran yang
Narkotika dan Pasal 62, pasal 8, pasal9, pasal 14 dan pasal 36 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika,serta Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturanperundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
Upload : 28-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1330 K/PDT/2010 PT. TATAWOOD PRIMA INDUSTRI; SUTIKNO
356 — 308 — Berkekuatan Hukum Tetap
356 — 308 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa semula Pemohon/Termohon Kasasi telah mengajukan suratyang disampaikan kepada Direksi Perseroan (Termohon/PemohonKasasi), 26 Juni 2009 dan kepada Komisaris Perseroan, 13 Juli2009 yang keduanya tentang permintaan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPS LB)Bukti T1 & T2. Dan atas permintaanPemohon tersebut, maka Termohon/Pemohon Kasasi selaku DireksiPerseroan mengundang Pemohon/Termohon Kasasi dan pemegangHal. 4 dari 8 hal. Put.
Dan pada RUPSLB tersebut Pemohon/Termohon Kasasi tidakpernah mengusulkan atau meminta, agar dilakukan audit neraca perseroanPT Tatawood Prima Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (4)UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Bukti T5). Sehinggaacara atau agenda RUPSLB hanya tersebut menyetujui halhal sebagaiberikut;a. Pembayaran utang perseroan kepada pihak ketiga;b. Utang pemegang saham kepada perseroan;.
Bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (4) UU No 40 Tahun 2007,tentang Perseroan Terbatas, disebutkan;"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf a diajukan setelahPemohon terlebin dahulu meminta data atau keterangan pada Perseroandalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangantersebut".. Bahwa setelah pelaksanaan RUPSLB 25 Juli 2009, belum pernah adapenyelenggaraan RUPS maupun /RUPSLBperseroan.
Sehinggaperseroan (Termohon/Pemohon' Kasasi) tidak pernah menerimasurat permohonan dan atau permintaan Pemohon (TermohonKasasi) dalam RUPS, tentang datadata yang dibutuhkan dan ataudiperlukan Pemohon/Termohon Kasasi sesuai dengan Pasal 138ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon/Termohon Kasasidalam perkara ini, telah berdasarkan hukum untuk ditolak oleh MahkamahAgung.
Sehingga Permohonantersebut harus ditolak, sesuai Pasal 139 ayat (1) dan (2) UU No 40 Tahun2007, tentang Perseroan Terbatas.. Keliru Dalam Penerapan dan atau Penafsiran Hukum.1.
Register : 18-03-2014 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 114/Pid.Sus/2014/PN-TJB Tanggal 17 April 2014 — - KIKI Als KIKI SYAHPUTRA
25 — 3
25 — 3
Menyatakan terdakwa KIKI als KIKI SYAHPUTRA,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan dalambentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No.3Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.2.
Barang Bukti Hasil AnalisisThin LayerChromatographFast Blue Salt ByTestBAB Positif Positif GanjaKESIMPULAN :Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Kiki als KikiSyahputra adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 8 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa Kiki als Kiki Syahputra tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai denganPasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang
BAB Positif Positif GanjaKESIMPULAN :Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Kiki als KikiSyahputra adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 8 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa Kiki als Kiki Syahputra tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai denganPasal 111 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun
Kiki SyahputraAlias Kiki adalah Positif ganja dan terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 8Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika;e Bahwa berdasarkan Berita Acarapenimbangan barang bukti atas namaterdakwa yang dibuat oleh Hendra A.
Pasal26 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang PengadilanAnak, yang unsurunsurnya:Pasal 111 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009: 1. Setiap orang;2. Tanpa hak atau melawan hukum;3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan dalambentuk tanaman;Ad. .
Register : 30-04-2014 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 153/Pid.B/2014./PN.Tjb Tanggal 19 Mei 2014 — - Ali Imran Als Baim
23 — 6
23 — 6
TjbSetelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa ALI IMRAN Alias BAIM telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna NarkotikaGolongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
TjbIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU :KEDUA :Bahwa ia terdakwa Ali Imran als Baim pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember2013 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanNopember 2013 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Kelurahan SijambiKecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya di kamar 210 Hotel Km. 7atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk
BAB Positif PositifMetamfetaminaKESIMPULAN :Bahwa Barang Bukti Urine yang dianalisis milik terdakwa Ali Imran als Baimadalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Perbuatan terdakwa Ali Imran als Baim tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran Undangundang Republik Indonesia
Lab. 8430/NNF/2013 tertanggal17 Desember 2013 didapati Bahwa Barang Bukti A dan B yang dianalisis milikterdakwa Ali Imran als Baim adalah positif Metamfetamina dan terdaftardalam Golongan nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya berdasarkan BeritaAcara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim PolriCabang Medan No.
Narkotika jo Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1.
Register : 04-11-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 475/Pid.Sus/2014/PN Tjb Tanggal 8 Januari 2015 — TEGUH APRIADI Alias TEGUH
23 — 4
23 — 4
,M.H dan DEDI ISMADI, S.H. beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 315,Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2014 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 19Nopember 2014;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 475/Pen.Pid/2014/PN Tjb, tanggal 4 Nopember 2014, tentang penunjukanMajelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pen.Pid
/2014/PN Tjb, tanggal 6Nopember 2014, tentang Penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
Menyatakan Terdakwa TEGUH APRIADI Alias TEGUH secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan , sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dari UU RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2.
Menyatakan Terdakwa TEGUH APRIADI Alias TEGUH tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.2.
Doni sebanyak 1 (satu) gram dengan hargaRp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa Teguh Apriadi Alias Teguh sendiritidak ada memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabushabu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka unsurTanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan bukan tanaman, telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Putus : 07-03-2007 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406K/TUN/2005 Tanggal 7 Maret 2007 — HASANUDDIN M. ; vs. KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
34 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan kuasa khusus tanggal 5 Juli 2007, diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 9 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor: 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Selong, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memorikasasi yang memuat alasanalasannya yang diterima di KepaniteraanPengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 Juli 2007;Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding, yang padatanggal 9 Agustus 2007 telah diberitahu tentang
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara
Putus : 13-05-2008 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28K/TUN/2007 Tanggal 13 Mei 2008 — I WAYAN SUTA ; SUMARTA, dkk. ; BUPATI KABUPATEN BELITUNG
55 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa SK Bupati (boukti P7 dan P8) secara lazim di dalamPemerintahan Daerah yang baik dan benar seorang Bupati 6 (enam)bulan sebelum jabatannya berakhir tidak diperbolehkan membuatkeputusan strategis ;Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, makasangat jelas bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat sudahmemenuhi syarat dan alasan untuk mengajukan gugatan sesuaiketentuan pasal 1 ayat 4 dan ayat 6 serta pasal 53 ayat 1 dan ayat 2adan 2b Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan
atasUndangundang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata UsahaNegara ;Bahwa kerugian para Penggugat semakin bertambah bilamana SK(bukti P7 dan P8) tidak segera ditunda berlakunya, sampai denganperkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),dalam putusannya nanti, oleh karenanya mohon agar Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Palembang membuat PenetapanPenundaan (skorsing) SK Bupati No.0061/I/2004, tanggal 27 Pebruari2004 (P7) dan SK No.0087/I/2004, tanggal 05 Maret 2004
Agro Makmur Abadi seluas 12.000 Ha yangterletak di Kecamatan Sijuk dan Badau Kabupaten Belitung dan SK0087/1/2004 tanggal 5 Maret 2004 tentang pemberian izin lokasi untukkeperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. AgroHal. 4 dari 12 hal. Put. No. 28 K/TUN/2007Makmur Abadi seluas 1.000 Ha yang teletak di Desa Badau KecamatanBadau Kabupaten Belitung ;3.
Memerintahkan kepada Tergugat segera mencabut SK 0061/I/2004 tanggal27 Pebruari 2004 tentang Pemberian izin lokasi untuk keperluanpembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Agro Makmur Abadiseluas 12.000 Ha yang terletak di Kecamatan Sijuk dan Badau KabupatenBelitung dan SK 0087/I/2004 tanggal 5 Maret 2004 tentang peberian izin lokasiuntuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT.
Bahwa Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang tentang batas waktu mengajukan gugatan Tata UsahaNegara, Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya sehinggamengakibatkan sangat keliru dalam penerapan hukumnya, hal ini sangatlahbertentangan dengan maksud pasal 55 UU No. 9 Tahun 2004 danpenjelasannya, yang mana tidak sesuai buktibukti yang terkuat selamaHal. 9 dari 12 hal. Put.
Putus : 21-05-2007 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197K/TUN/2006 Tanggal 21 Mei 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; vs. PT. BINA SINAR AMITY
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan kuasa khusus tanggal 5 Juli 2007, diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 9 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor: 130/Pdt.G/2006/PA.SEL, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Selong, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memorikasasi yang memuat alasanalasannya yang diterima di KepaniteraanPengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 Juli 2007;Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding, yang padatanggal 9 Agustus 2007 telah diberitahu tentang
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam
Putus : 04-02-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN BANGIL Nomor 557/Pid.Sus/2013/PN.BGL Tanggal 4 Februari 2014 — ACHAD ACHMAD Bin SUWAMI
228 — 152
228 — 152
Pasal 12 huruf dUndangundang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHAD ACHMAD Bin SUWAMIberupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), Subsidair 5 (lima) bulan penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintahagar terdakwa tetap ditahan ;3.
Pasal 12 huruf d Undangundang Nomor18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan dalamdakwaan Subsidair pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UndangundangNomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Parusakan Hutanm;Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan dari Penuntut Umum adalahdakwaan Subsidaritas, maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebihdahulu, yaitu terdakwa telah didakwa melanggar pasal 83 ayat (1) huruf a Jo.
Pasal 12huruf d Undangundang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurunsurnya sebagai berikut :2. Unsur barang siapa ;3.
Pasal 12 huruf d Undangundang Nomor 18Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur dalam pasal 83 ayat (1) huruf aJo.
Pasal 12 huruf d Undangundang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan, dan peraturan per Undangundangan lainnya yang bersangkutan ;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa ACHAD ACHMAD Bin M. SUWAMI, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memuat atau mengangkut kayu hasil penebangan dikawasan hutantanpa ada iin ; 2.
Register : 08-04-2014 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 163/Pid.B/2014/PN-Tjb Tanggal 2 Juni 2014 — - ROBBI MARPAUNG ALS ROBI
33 — 7
33 — 7
ROBBIMARPAUNG alias ROBI adalah Benar Positif Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.2. Barang bukti B yang dianalisis milik tersangka An.
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Lab. 9114/NNF/2013 tanggal 02 Desember2013, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barangbukti A dan B yang dianalisa milik tersangka atas nama ROBI MARPAUNG ALSROBI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 61 lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 8 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun2009 tentang Narkotika, Oleh sebab itu unsur
Lab. 9114/NNF/2013 tanggal 02Desember 2013, dengan kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwabarang bukti A dan B yang dianalisa milik tersangka atas nama ROBIMARPAUNG ALS ROBI adalah benar mengandung Metamfetamina danterdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 61 lampiran UndangundangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif Ganja danterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 8 Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Halaman 21 dari25 Putusan
Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.
Putus : 17-02-2009 — Upload : 09-09-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1954K/PDT/2008 Tanggal 17 Februari 2009 — STEPHEN PATRICK O'SULLIVAN ; JULIE DIANNE O'SULLIVAN ; I MADE SARA ; PT BANK PANIN Tbk. CABANG KUTA, BALI
46 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat telah menyatakan bahwa uang yang dipergunakan untukmembeli "tanah sengketa" dimaksud pada angka 1 di atas, yaitu sebesarRp.175.000.000, (seratus tujunh puluh lima juta rupiah) adalahkepunyaan/milik para Penggugat, sebagaimana ternyata dalam AktaPengakuan Tentang Kepemilikan Tanah Nomor: 15, tanggal 11 April 2005,yang dibuat di hadapan PUTU DIAH CHANDRA DEWI, SH., M.Kn:, sebagaiNotaris Pengganti NI NYOMAN SUDJARNI, SH., Notaris di KabupatenBadung;.
No.1954 K/Pdt/2008Kabupaten Badung pada tanggal 6 November 2006 dan diterbitkan SertifikatHak Tanggungan No. 2403/2006 dengan pemegang Hak Tanggungan PT.BANK PANIN Tbk., berkedudukan di Jakarta ; Menyatakan menurut hukum Akte Pengakuan tentang Kepemilikan Tanahtanggal 11 April 2005 Nomor: : 15 yang dibuat di hadapan Putu Diah CandraDewi, SH. Notaris Pengganti Ni Nyoman Sudjarni,SH.
Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah keliru dan salah dalammemberikan pertimbangan dan penerapan hukum, karena terdapatpertimbangan hukum yang tumpang tindih dan rancu, sehingga tidak bisamemberikan pemahaman hukum yang tegas dan jelas, serta sangatmengelirukan pemahaman tentang hukum, dengan alasan dan fakta hukum :a.
harus dinyatakan tidaksah dan tidak berlaku lagi, adalah merupakan pertimbangan hukum yangmelanggar hukum, keadilan dan membabi buta, dengan alasan :a. bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan dasar hukum danalasan mengenai tidak sahnya dan tidak berlakunya Akta No. 15 ;b. bahwa atas Akta Nomor: : 15, tidak terbukti adanya unsur tekanan,paksaan yang menyebabkan Akta menjadi tidak sah dan tidak ;c. bahwa Akta Nomor: : 15 adalah berisikan pengakuan dari PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi tentang
PDT/2007/PT.DPS. tertanggal 26 Februari 2008 dengan mengadilisendiri; menguatan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: ;11/Pdt.G/2007/PN.DPS. tertanggal 23 Agustus 2007;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut di atas, MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karenaJudex Facti sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukumyang berlaku, lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang