Pasal 1888 KUHPerdata;Menimbang, bahwa bukti P.5 yang menerangkan tentanghubungan perkawinan antara ayah dan ibu Pemohon (Pewaris), buktiSurat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebutadalah bukti autentik maka secara formal dan materi! alat bukti tersebutdapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilaipembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301ayat (1) R.Bg Jo.

Sulamah binti Mustafa,surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebutadalah bukti autentik maka secara formal dan materi! alat bukti tersebutdapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilaipembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301ayat (1) R.Bg Jo.

Pasal 1888 KUHPerdata;Menimbang, bahwa bukti P.9 yang menjelaskan tentang silisilahKeturunan, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, buktitersebut adalah bukti autentik maka secara formal dan materi! alat buktitersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memilikinilai pembuktian sempurna dan mengikat Ssesuai dengan ketentuan Pasal301 ayat (1) R.Bg Jo.

Pasal 1888KUHPerdata;Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah Fotokopi Polis Asuransi PTSinar Mas MSIG atasnama Sulamah, bukti tersebut dikeluarkan olehpejabat yang berwenang, bukti tersebut adalah bukti autentik maka secaraformal dan materi! alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat buktidalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikatsesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo.

Pasal 1888KUHPerdata;Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah Fotokopi Polis Asuransi PTSinar Mas MSIG atasnama Sulamah, bukti tersebut dikeluarkan olehpejabat yang berwenang, bukti tersebut adalah bukti autentik maka secaraformal dan materi! alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat buktidalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikatsesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo.

Berdasarkan hal itumaka tuntutan isteri kepada suami terhadap kelalaiannya dalam menunaikankewajiban non materi tidak bisa dikabulkan.

Disamping alasan di atas, penolakanterhadap kompensasi materi itu juga berdasarkan pemikiran bahwa sesuatu yangsifatnya non materi tidak bisa dituntut dalam bentuk materi, dengan alasan sulituntuk mengukur kewajiban non materi tersebut; Menimbang, bahwa jika berpatokan pada pendapat di atas Majelis Hakimberpendapat ada semacam ketidakadilan dalam hal ini, penderitaan dan siksaan batinyang dialami oleh isteri yang ditinggalkan dan diabaikan begitu saja tidakdipertimbangkan sama sekali.

Sekali pun argumentasi di atasberkenaan dengan hak Allah akan tetapi hal tersebut memberikan sinyal bahwakompensasi materi terhadap perbuatan non materi dimungkinkan;Menimbang, bahwa di samping argumentasi di atas, Majelis Hakimberpendapat dalam hukum Islam seseorang bertanggung jawab terhadap segalaperbuatannya yang telah mengakibatkan mudharat bagi pihak lain.

Segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerugian baik materimaupun non materi harus dipertanggungjawabkan. Jadi konsekuensi yangditimbulkan dari kemudharatan yang dilakukan oleh suami adalah adanya kewajibanuntuk membayar ganti rugi atas perbuatannya. Salah satu bentukpertanggungjawaban terhadap kelalaian yang telah dilakukan itu adalah keharusanuntuk mengkompensasikannya dalam bentuk materi.

maupun non materi.

Mulyadi pihak kedua menguasakan kepada Maman, telah dicocokkansesuai dengan foto copy, diberi materi secukupnya, selanjutnya diberitanda T1,T2, TT2 12;13 Foto copy Surat Pernyataan tertanggal Sukaluyu Tahun 2003, telahdicocokkan sesuai dengan legalisir dan diberi materi secukupnya,selanjutnya diberi tanda T1,T2,TT2 13;14.

Mulyadi, telahHalaman 35 dari 51 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Cjr17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.dicocokkan sesuai dengan foto copy dan diberi materi secukupnya,selanjutnya diberi tanda T1,T2,TT2 16;Foto copy Akta Jual Beli (AJB) No.205 / 2003, telah dicocokkan sesuaidengan legalisir dan diberi materi secukupnya, selanjutnya diberi tandaT1,T2,TT2 17;Foto copy Wajib IPEDA atas nama GRACE CECILIA No. 1529, telahdicocokkan sesuai dengan Foto Copy dan diberi materi secukupnya,selanjutnya

asli dan diberi materi secukupnya, selanjutnya diberi tanda T1,T2,TT2 24;Foto copy Akta Jual Beli (AJB) No. 400 / 2005, telah dicocokkan sesuaidengan Legalisir dan diberi materi secukupnya, selanjutnya diberi tandaT1,T2,TT2 25;Foto copy Akta Jual Beli (AJB) No. 666 / 2011, telah dicocokkan sesuaidengan asli dan diberi materi secukupnya, selanjutnya diberi tanda T1,T2,TT2 26;Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 130 telah dicocokkan sesuai denganasli dan diberi materi secukupnya, selanjutnya diberi

Mulyadi pihak kedua menguasakan kepada Maman , telah dicocokkansesuai dengan asli, diberi materi secukupnya, selanjutnya diberi tandaT.llk 12;13 Foto copy Surat Pernyataan tertanggal Sukaluyu, Tahun 2003, telahdicocokkan sesuai dengan asli dan diberi materi secukupnya, selanjutnyadiberi tanda T.III13;14.

Foto copy Berita Acara Penanda Tanganan Akta Dihadapan KepalaDesa Sindang jaya, tanpa tanggal, telah dicocokkan sesuai dengan asilidan diberi materi secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.Ill20;21. Foto copy Akta Jual Beli (AJB) No.205 / 2003, telah dicocokkan sesuaidengan asli dan diberi materi secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.lll21;22. Foto copy Akta Jual Beli (AJB) No. 26/2003, telah dicocokkan sesuaidengan asli dan diberi materi secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.lll22;23.

Simson Candra Aritonang coordinatormateri Nikpursar (Terdakwa).7) Sertu Andi Rois coordinator materi Hanmars.8) Serda Nazilir coordinator materi Tradisi Satuan.Dan yang terlibat sebagai pendukung antara lain :1) Sertu Hendra sebagai Sipamops.2) Sertu Surya sebagai Siminlog.3) Praka Syaru Ramadan sebagai Provost.4) Serda Redinal sebagai Provost.5) Praka Fajar Agus sebagai Provost.6) Serda Desmanto sebagai pendukung matericaraka malam.7) Serda Bayu sebagai pendukung materi carakamalam.8) Pratu Gesang

Reza, ST Han sebagai Danlat (tidakmengikuti kegiatan).Letda Arh Yhonrotua Rajagukguk sebagaicoordinator umum (Saksi9).Serda Goro coordinator materi Navrad.Sertu Sigit Yulianto coordinator materi CarakaMalam.Serda Lulut Septa Hendrawan coordinator materidadakan malam (Saksi8).Sertu.

Serda Goro koordinator materi Navrad.d). Sertu. Sigit Yulianto koordinator materi CarakaMalam.e). Serda Lulut Septa Hendrawan koordinator materidadakan malam.f). Terdakwa koordinator materi Nikpursar.Q). Sertu Andi Rois coordinator materi Hanmars.h). Serda Nazilir coordinator materi Tradisi Satuan.Pendukung antara lain :Hal. 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 60 K/PMT1I/BDG/AD/VI/ 2019a). Sertu Hendra sebagai Sipamops.b). Sertu Surya sebagai Siminlog.C). Praka Syaru Ramadan sebagai Provost.d).

Dumai Selatan Kodya DumalRiau tempat dimana para peserta orientasi akanmelaksanakan Materi Nikpursar (tehnik pertempurandasar), Terdakwa memberikan materi kepada pesertaserta mempraktekkan gerakan 5 M yaitu; menghilang,mencari tempat perlindungan, meninjau, membidik danmenembak.6.

Bahwa benar setelan Materi Nikpursar selesaiselanjutnya para peserta orientasi melanjutkan kegiatandengan Materi Hanmars dengan jarak kurang lebih 20(dua puluh) KM dengan koordinator materi oleh SertuAndi Rois dengan route Hanmars dari SMK Taruna KM. 5Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan Kodya Dumai Riaumenuju JI. Perumahan Pertamina Bukit Datuk Dumai.Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 60 K/PMT1I/BDG/AD/VI/ 20199.

Materi perlawanan sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatanhukum tetap (nebis in idem):1.Bahwa materi perlawanan Pelawan adalah menghukum Pelawanmelakukan pembayaran ganti rugi tanah kepada Terlawan sejumlahRp2.358.000.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh delapan jutarupiah), atas rusaknya tanah sawah dan hilangnya hak atas tanah sawahmilik Terlawan;Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 1744 K/Pdt/20162.

Bahwa materi perlawanan Pelawan telah diputus oleh Pengadilan NegeriJakarta Selatan dengan Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2006/PN Jkt.Sel.,tanggal 24 April 2007 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor201/PDT/2008/PT.DKI., tanggal 25 Agustus 2008 juncto PutusanMahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010,telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewiljsde);4. Bahwa materi Pelawan sebagaimana dikemukakan dalam: .

Nomor 1744 K/Pdt/2016Pertimbangan putusan tidak seksama (onvoedoende gemotiverd):Dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa perlawanan dari Terbanding semula Pelawan adalahnebis in idem, karena secara substansial materi dan pihakpihak dalamperlawanan adalah sama;Terhadap pertimbangan hukum Judex Facti ini, Pemohon Kasasi menolakdan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yangmenyatakan bahwa secara substansial materi adalah sama, adalahmerupakan pertimbangan

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding tersebutmerupakan pertimbangan hukum yang tidak seksama (onvoldoendegemotiveerd) karena Judex Facti Tingkat Banding sama sekali tidakpernah menjelaskan dan membandingkan terlebin dahulu materimasingmasing perkara, baik materi perkara pokok yang dilawanmaupun materi perkara perlawanan itu sendiri, sehingga sampai kepadasuatu kesimpulan bahwa materi kedua perkara tersebut adalah sama;Artinya adalah bagaimana Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakartamenyimpulkan

bahwa materi kedua perkara sama, sementara JudexFacti Pengadilan Tinggi Jakarta tidak pernah membahas danmenjelaskan serta membandingkan materi kedua perkara?

ini bahwa Surat KeputusanPembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00006/207/09/824/13 tanggal7 Mei 2013 yang diajukan gugatan oleh Penggugat bukan merupakan objek yangdapat diajukan gugatan;: bahwa penerbitan keputusan Tergugat Nomor KEP2219/WPJ.16/2013 tanggalpenerbitan 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPNNomor 00006/207/09/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KarenaPermohonan Wajib Pajak tidak memenuhi syarat formal;: bahwa Majelis sebelum memeriksa materi

Pemerintah, dengan demikian kedudukan UndangUndang KUP adalah lebih tinggi dari pada PP 74 tahun 2011bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undangundang Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan tersebutdikatakan bahwa : Kekuatan hukum Peraturan Perundangundangan adalah sesuaidengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).bahwa di dalam Pasal 10 Undangundang No. 10 tahun 2004 tersebut dinyatakanbahwa : yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya" adalah materi

muatanyang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yangdiatur dalam Undang Undang yang bersangkutan.bahwa menurut penjelasan Pasal 10 tersebut yang dimaksud dengan "sebagaimanamestinya" adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak bolehmenyimpang dari materi yang diatur dalam Undang Undang yang bersangkutan.bahwa sesuai dengan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori maka peraturanperundangundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundangundangan

Pajak atas SKPKB PPN Masa Pajak Maret 2009Nomor 00006/207/09/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KarenaPermohonan Wajib Pajak tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajakmelalui Pasal 23 ayat (2) KUP;bahwa Majelis juga sudah meneliti pemenuhan ketentuan formal pengajuan gugatansebagaimana yang dipersyaratkan di dalam pasal 40 dan 41 Undang Undang Nomor14 Tahun 2002 dan menyatakan bahwa Gugatan dari Penggugat sudah memenuiketentuan formal dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi

gugatan;bahwa melanjutkan pemeriksaan materi yang diajukan gugatan oleh Penggugat yangpada intinya menyatakan bahwa Penggugat sudah bukan sebagai PKP lagi, karenasesuai dengan surat permohonan penggugat tanggal 11 Februari 2004 tentangpencabutan PKP, sampai surat gugatan diajukan belum memperoleh jawaban daritergugat, sehingga SKP aquo harus dicabut/dibatalkan;bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis meneliti surat permohonan dari Penggugat,baik mengenai bukti kirim maupun alamat yang dituju oleh

yang dapatdiajukan gugatan dengan materi yang dapat diajukan banding.bahwa dengan memperhatian ketentuan Pasal 23 UU KUP, Majelisberpendapat bahwa materi pengajuan gugatan hanya menyangkutmasalah formal atau prosedural penerbitan keputusan ataupun suratketetapan pajak sedangkan terkait materi banding mengacu ketentuanPasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 UU KUP adalah mengenai materi atau isiketetapan pajak yang berkaitan dengan perhitungan besarnya pajak yangterhutang;Pasal 27 UU KUP berbunyi sebagai

pengajuan gugatan hanya menyangkutmasalah formal atau prosedural penerbitan keputusan ataupun suratketetapan pajak sedangkan terkait materi banding mengacu ketentuanPasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 UU KUP adalah mengenai materi atau isiketetapan pajak yang berkaitan dengan perhitungan besarnya pajak yangterhutang;Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan untuk menolakgugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP2341/WPJ.06/2015 tanggal 6 Oktober 2015 Tentang PenguranganKetetapan

yaitu atas Koreksi Termohon PK (semulaTergugat) Peredaran Usaha tahun 2007 yang menunjukkan denganjelas dan nyata bahwa isi materi yang diajukan pembatalan bukanmengenai prosedur penerbitan keputusan dan/atau ketetapan pajak.Kronologis Permohonan Penggugat, Putusan PP a quo halaman16:a.

pengajuan gugatan hanya menyangkut masalah formalatau prosedural penerbitan keputusan ataupun surat ketetapan pajaksedangkan terkait materi banding mengacu ketentuan Pasal 25, Pasal26 dan Pasal 27 UU KUP adalah mengenai materi atau isi ketetapanpajak yang berkaitan dengan perhitungan besarnya pajak yangterhutang;berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf c dan huruf d UU KUP(tersebut nomor IV.5 diatas), Pendapat Hakim tersebut adalah tidakbenar (salah), sehingga Putusan PP a quo nyatanyata tidak sesuaidengan

atau objek Gugatan berarti materi Gugatandalam Surat Gugatan dan Bantahan atas Tanggapan Tergugat (TermohonPK) sudah benar dan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar alasanpermohonan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 91 huruf e UUPengadilan Pajak.Materi Permohonan Peninjauan Kembali;Alasan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Gugatandan Bantahan Tanggapan Termohon PK (semula Tergugat)disempurnakan sebagai berikut:1.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkama Konstitusi atas Hak Uji Materi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 3 huruf a;4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak Putusan ini diucapkan; 5.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia NomorSE.13/MEN/SJHK/I/2005tentang Putusan MahkamaKonstitusiatas Hak Uji Materi UU No. 13 Tahun 2003Hal 2 dari 37 Hal Putusan Nomor 12/Pdt.SusPHI/2020/PN Mndtentang Ketenagakerjaan terhadap UndangUndang DasarRepublik Indonesia Tahun 1945 Nomor3hurufaPengusahayang akan melakukan PHK dengan alasanpekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks pasal 158ayat 1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusanhakimpidanayang

) berdasarkan data yangtelah diuji buktikan sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 dan dilaporkan padapersidangan berikutnya;bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 5 September 2013 yang dihadiri olehpara pihak, Majelis meminta agar para pihak melaporkan hasil uji bukti ( Ujikebenaran materi ) yang telah dilakukan dan menyerahkan Berita Acara Hasil UjiBukti ( Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi );bahwa dari Berita Acara Hasil Uji Bukti ( Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi )tersebut dapat

1.192.956.200,00 :1. ditunjukkan data laporan penjualan motor selama tahun 2008 dengan jumlah biayaBBN menurut Pemohon Banding Rp1.707.035.000,00;2. data pembayaran biaya suratsurat kendaraan yang dibayarkan ke biro jasabelum ditunjukkan;3. data terkait butir 1 baru ditunjukkan dan belum dipinjamkan;bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 5 September 2013 Terbanding jugatelah menyerahkan konsep Berita Acara Hasil Uji Bukti berdasarkan data yang adauntuk mengetahui kemajuan proses uji kebenaran materi

yang telah dilakukan yangdiminta oleh Majelis dalam persidangan hari Kamis tanggal 30 Agustus 2013;bahwa dari konsep Berita Acara Hasil Uji Bukti ( Uji Kebenaran Materi ) berdasarkandata yang ada, dapat dikemukakan :Dokumen yang diuji :Dokumendokumen yang ditujukkan saat uji kebenaran materi1.

Hasil uji kebenaran materi merupakan satu kesatuan dengan LPP, KKP, LPKdan penjelasan dalam persidangan ;Terkait angka dari Pemohon Banding sebesar Rp2.925.913.932,00 yaitu setoranantar bank (Rek. 0221435051), belum ada data yang ditunjukkan ;C. Terkait angka dari Pemohon Banding sebesar Rp1.707.035.000,00 yaituatas Biaya Suratsurat Kendaraan, belum ada data yang ditunjukkan ;d.

September 2013, Pemohon Bandingmengajukan permohonan agar masih dapat diberikan waktu untuk melanjutkan ujibukti;bahwa setelah Majelis Hakim melakukan musyawarah, maka atas permohonanPemohon Banding tersebut tidak dapat dipenuhi dengan pertimbangan sebagaiberikut : bahwa Majelis memandang telah cukup waktu yang diberikan kepada parapihak untuk melakukan uji bukti yaitu sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengantanggal 4 September 2013 ; bahwa berdasarkan konsep Berita Acara Uji Bukti ( Uji Kebenaran Materi

keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akanmenanggapi materi keterangan saksi dalam Kesimpulan ; 2s Saksi MUH.

keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akanmenanggapi materi keterangan saksi dalam Kesimpulan ; 3.

keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akanmenanggapi materi keterangan saksi dalam Kesimpulan ; 4.

keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akanmenanggapi materi keterangan saksi dalam Kesimpulan ; 2.

muatannya, dan semakintidak memberikan kepastian hukum dengan adanya Pasal 4 ayat (9)yang mengesampingkan penafsiran materi muatan di daerah yangsama atau di daerah yang berbeda sebagaimana ditafsirkan berbedapada persyaratan pencalonan lainnya seperti Pasal 4 ayat (7) danPasal 4 ayat (10) yang mempertegas materi muatan di daerah yangsama atau di daerah yang berbeda:Bahwa sebagai akibat dari materi muatan Pasal 4 ayat (1) huruf nPKPU Nomor 9/2015 bertentangan dengan Pasal 7 huruf o UUNomor 8/2015

Bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai bakal Calon WakilBupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Periode 2015 2020 yang merasa dirugikan dengan materi muatan PKPU Nomor9/2015 khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf n, maka Pemohonmemohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agunguntuk melakukan Uji Materi terhadap pasal tersebut secara cepatkarena berkaitan dengan tahapan Pemilukada Kabupaten PALI yangsedang berjalan dalam proses tahapantahapan pendaftaran Calonpada tanggal 26 28 Juli

Bahwa Pemohon pada pokoknya berpendapat materi muatan padaPasal 4 ayat (1) huruf n PKPU Nomor 9 Tahun 2015 bertentangandengan materi muatan yang terkandung dalam Pasal 7 huruf 0UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPUHalaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 35 P/HUM/2015Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota menjadi UndangUndang;Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 7 huruf 0 UndangUndangNomor 8 Tahun

Bahwa materi muatan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikotajuga telah mencerminkan asas sebagaimana ketentuan Pasal6 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011.

Foto Copy Undangan dan Daftar Hadir proses konsultasi/konsinyeringdengan Komisi DPRRI guna membahas materi muatan Peraturan KPUNomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota(Bukti T1);2.

Bahwa karena gugatan perselisihan hubungan industrial melaluiPengadilan Hubungan Industrial harus didahului dan didasarkan padaadanya tahap upaya penyelesaian melalui mediasi yang tidak tercapaikesepakatan, maka materi pokok gugatan perselisihan hubunganindustrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial harus sama denganmateri pokok yang diajukan oleh Penggugat dalam tahap penyelesaianmelalui mediasi.

Bahwa halaman 15 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor3/Pdt.SusPHI/2016/PN Smr berbunyi sebagai berikut:Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tentang apakah hakhakPenggugat atas komisi telah timbul atau lahir atau sebaliknya bersifatprematur, adalah sudah masuk materi pokok perkara yang harus dibuktikanoleh kedua belah pihak berperkara atau sudah masuk materi pembuktian,sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;4.

Dan dalamsurat tersebut juga terbatas pada anjuran agar pihak perusahaan PTKarunia Abadi Sejahtera (Pemohon Kasasi/dahuluTergugat) membayarkomisi sebesar 1 (satu) % dari penjualan 3 (tiga) unit rumah kepadasaudara Awang Firman sesuai dengan surat keterangan PT Karunia AbadiSejahtera tanggal 8 Mei 2015;Bahwa materi pokok gugatan perselisihan hubungan industrial melaluiPengadilan Hubungan Industrial harus sama dengan materi pokok yangdiajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat dalam tahap mediasi

,maka dialildalil tambahan tentang perubahan status karyawan danimplikasinya dalam gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugatmenyebabkan dalildalil Termohon Kasasi/dahulu Penggugat menjadimelebihi daripada materi pokok tahap upaya penyelesaian melalui mediasi;Sehingga adanya dalildalil tambahan tentang perubahan status karyawandan implikasinya dalam gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugatmenyebabkan dalildalil Termohon Kasasi/dahulu Penggugat menjadimelebihi daripada materi pokok tahap upaya penyelesaian

Nomor 391 K/Pdt.SusPHI/201715.16.pertimbangan hukum tidak saksama (onvoldoende gemotiveerd, insufficientJudgement), dalam hal ini tidak memperhatikan ketentuanketentuanberkaitan dengan materi gugatan yang ditentukan secara spesifik di dalamUndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, knususnya ketentuan Pasal5 sebagaimana diuraikan dalam dalil di atas;.

Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi danbangunan tahun 2000, setelah dicocokan ternyata cocok/sesuaidengan aslinya dan telah diberi materi yang cukup lalu diberi tandaTIII4;5. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi danbangunan tahun 2001, setelah dicocokan ternyata cocok/sesuaidengan aslinya dan telah diberi materi yang cukup lalu diberi tandaTIII5;6.

Halaman 9 dari 20. halamandengan aslinya dan telah diberi materi yang cukup lalu diberi tandaTIII6;7. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi danbangunan tahun 2003, setelah dicocokan ternyata cocok/sesuaidengan aslinya dan telah diberi materi yang cukup lalu diberi tandaTIII7;8. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi danbangunan tahun 2004, setelah dicocokan ternyata cocok/sesuaidengan aslinya dan telah diberi materi yang cukup lalu diberi tandaTIII8;9.

/sesuaidengan aslinya dan telah diberi materi yang cukup lalu diberi tandaTIII11;12.Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi danbangunan tahun 2008, setelah dicocokan ternyata cocok/sesuaidengan aslinya dan telah diberi materi yang cukup lalu diberi tandaTIII12;13.Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi danbangunan tahun 2009, setelah dicocokan ternyata cocok/sesuaidengan aslinya dan telah diberi materi yang cukup lalu diberi tandaTII13;14.Foto copy surat pemberitahuan

pajak terutang pajak bumi danbangunan tahun 2010, setelah dicocokan ternyata cocok/sesuaidengan aslinya dan telah diberi materi yang cukup lalu diberi tandaTIII14;15.Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi danbangunan tahun 2011, setelah dicocokan ternyata cocok/sesuaidengan aslinya dan telah diberi materi yang cukup lalu diberi tandaTIII15;16.Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi danbangunan tahun 2012, setelah dicocokan ternyata cocok/sesuaidengan aslinya dan

telah diberi materi yang cukup lalu diberi tandaTIII16;17.Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi danbangunan tahun 2013, setelah dicocokan ternyata cocok/sesuaidengan aslinya dan telah diberi materi yang cukup lalu diberi tandaTIII17;18.Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi danbangunan tahun 2014, setelah dicocokan ternyata cocok/sesuaidengan aslinya dan telah diberi materi yang cukup lalu diberi tandaTIII18;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat diatas Tergugat

Rongtengah, KecamatanSampang, Kabupaten Sampang.Agama : IslamPekerjaan : PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.Pendidikan : MITerhadap Terdakwa dan proses penyidikan hingga proses pemeriksaan dipersidangantidak dilakukan penahanan.Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut: Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini; Setelah mendengarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa Setelah memperhatikan materi

Tuntutan dari Penuntut Umum Setelah memperhatikan materi Pledoi (pembelaan) dari Terdakwa.

Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000, (limaribu rupiah).Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan Pledoisecara tertulis tertanggal 17 Januari 2012, yang pada pokoknya materi dari pledoiterdakwa tersebut adalah pengakuan bersalah atas perbuatannya dan menyesal sertaberjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang.Selain daripada itu, terdakwa juga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakimuntuk meringankan hukuman

dakwaan yang didakwakankepadanya.Menimbang bahwa terdakwa selanjutnya mengajukan Eksepsi yang padapokoknya sebagaimana materi eksepsi yang terlampir dalam Berita AcaraPersidangan.Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umumuntuk mengajukan tanggapan atas Eksepsi dan terdakwa tersebut, selanjutnya MajelisHakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 20 Desember 2011, dengan amarsebagai berikut :MENGADILI1.

Ridwan., yang materinyalebih banyak bersifat pengakuan, serta secara komprehensif juga bersesuaian jugadengan materi Visum et Repertum yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan, makaMenurut pertimbangan Majelis Hakim, fakta yang terungkap dipersidangan adalahsebagai berikut:Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 05 September 2011, sekitar pukul 20.00WIB, berlokasi diJalan Imam Ghazali Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan/Kabupaten Sampang., Terdakwa Moh.

melaporkan hasil uji bukti yang telah dilakukandan menyerahkan Berita Acara Hasil Uji Bukti kepada Majelis;bahwa pada persidangan tersebut pihak Pemohon Banding tidak menghadiripersidangan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas dan atas pertanyaanMajelis, Terbanding menjelaskan bahwa Uji Bukti belum selesai karena masihmenunggu buktibukti pendukung yang akan diuji buktikan;bahwa Majelis meminta kepada Terbanding untuk membuatkan konsep Berita AcaraHasil Uji Bukti (Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi

) berdasarkan data yangtelah diuji buktikan sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 dan dilaporkan padapersidangan berikutnya;bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 5 September 2013 yang dihadiri olehpara pihak, Majelis meminta agar para pihak melaporkan hasil uji bukti ( Ujikebenaran materi ) yang telah dilakukan dan menyerahkan Berita Acara Hasil UjiBukti ( Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi );bahwa dari Berita Acara Hasil Uji Bukti ( Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi )tersebut dapat

1.192.956.200,00 :1. ditunjukkan data laporan penjualan motor selama tahun 2008 dengan jumlah biayaBBN menurut Pemohon Banding Rp1.707.035.000,00;2. data pembayaran biaya suratsurat kendaraan yang dibayarkan ke biro jasabelum ditunjukkan;3. data terkait butir 1 baru ditunjukkan dan belum dipinjamkan;bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 5 September 2013 Terbanding jugatelah menyerahkan konsep Berita Acara Hasil Uji Bukti berdasarkan data yang adauntuk mengetahui kemajuan proses uji kebenaran materi

yang telah dilakukan yangdiminta oleh Majelis dalam persidangan hari Kamis tanggal 30 Agustus 2013;bahwa dari konsep Berita Acara Hasil Uji Bukti ( Uji Kebenaran Materi ) berdasarkandata yang ada, dapat dikemukakan :Dokumen yang diuji :Dokumendokumen yang ditunjukkan saat uji kebenaran materi1.

Hasil uji kebenaran materi merupakan satu kesatuan dengan LPP, KKP, LPKdan penjelasan dalam persidangan ;Terkait angka dari Pemohon Banding sebesar Rp2.925.913.932,00 yaitu setoranantar bank (Rek. 0221435051), belum ada data yang ditunjukkan ;C Terkait angka dari Pemohon Banding sebesar Rp1.707.035.000,00 yaituatas Biaya Suratsurat Kendaraan, belum ada data yang ditunjukkan ;d.

ABU KHONZA Alias USTAD WAHAB yang tinggal di daerah STAIN KotaAmbon)Untuk materi kajian adalah dari kitab seri materi tauhid karang ustadAMAN ABDURAHMAN yang berisi tentang: Syirik demokrasi. 10 pembatal ke islaman. Pengertian thogut. Beriman kepada Alloh dan rasulnya.

Sekira 1 Jam materi tadrib 3C, terdakwadan kawankawan melanjutkan materi latihan teori bongkar pasang senjata apiyang diajarkan oleh ABU ALIM Alias AMBO Alias AMIN, dimana saat itu ABUALIM Alias AMBO Alias AMIN mempraktekkan cara bongkar pasang senjata apimenggunakan senjata api jenis M.16, selesai memberikan materi bongkarHalaman 72 dari 202 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Jkt.

Dan selesa materi Bom terdakwa dan kawankawan siswa tadrib diberikan masingmasing 1 (Satu) buah Bom bakar oleh ABUALIM Alias AMBO Alias AMIN. Dan setelah materi Bom, terdakwa dan kawankawan siswa tadrib diperintahkan untuk praktek jaga camp secara bergantian.

tersebutadalah UTAM, materi yang diajarkan adalah aliran beladiri Butong.

Dan selesa materi Bom terdakwa dankawankawan siswa tadrib diberikan masingmasing 1 (satu) buah Bombakar oleh ABU ALIM Alias AMBO Alias AMIN. Dan setelah materi Bom,terdakwa dan kawankawan siswa tadrib diperintahkan untuk praktekjaga camp secara bergantian.

eksepsi Tergugat tersebut tidak akandipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi eksepsi Tergugat lainnyayang mendalilkan kwalifikasi hukum tentang wanprestasi tidak jelas denganmencampur adukkan dengan kontrak kerja lain, serta gugatan Penggugat yangmendalilkan terhadap peranan Penggugat dalam hal pengurusan ijinijin hal inijustru sangat mengaburkan terhadap gugatan Penggugat yang tidak adarelevansinya dengan isi surat perjanjian No 001/PTMSJ/QLHL/

Patut untuk dingat, bahwa dalam suatuperjanjian, sangat mengedepankan asas kebebasan berkontrak yangmemberikan kebebasan dalam menentukan, tidak hanya para pihak yangmelakukan perjanjian, namun juga bebas dalam menentukan materi perjanjianitu. sendiri, yang tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan.

Mandiri Jaya Shakti, yang manawalaupun keterangan kedua Saksi tersebut bersifat de auditu, akan tetapiapabila materi keterangan Saksi tersebut di relevansikan dengan materi buktisurat P1 dan T1 sebagaimana tersebut diatas, maka akan didapatkan suatumateri keterangan yang saling bersesuaian dengan lainnya, serta mengingatpula tanda tangan yang tercantum dalam akta dibawah tangan sebagaimanatersebut dalam bukti surat P1 dan T1 tidak pernah disangkal oleh kedua belahpihak sehingga haruslah dipandang

segala materi yang tercantum dalam aktadibawah tangan tersebut disetujui oleh pihakpihak yang bertanda tangan, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, secaratimbal balik telah saling mengikatkan diri akan sesuatu hal sebagaimana yangtercantum dalam materi bukti P1 dan bukti T1 tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah terdapat wanprestasi dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belahpihak tersebut ;Menimbang, bahwa pada prinsipnya

MohammadSuuddin yang menerangkan Saksi tersebut mengetahui bahwa tenaga kerjayang disediakan oleh PT Mandiri Jaya Shakti adalah tenaga umum atau kasar,dimana Saksi tersebut mengetahui adanya kerjasama penyediaan tenaga kerjaberdasarkan cerita dari Labib Rifai, Majelis Hakim berpendapat bahwa denganadanya pengetahuan Saksi tersebut, belum dapat membuktikan akan dalilgugatan Penggugat, bahwa Penggugat telah melaksanakan materi perjanjiansebagaimana tersebut dalam bukti P1 dan T1.

melaporkan hasil uji bukti yang telah dilakukandan menyerahkan Berita Acara Hasil Uji Bukti kepada Majelis;bahwa pada persidangan tersebut pihak Pemohon Banding tidak menghadiripersidangan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas dan atas pertanyaanMajelis, Terbanding menjelaskan bahwa Uji Bukti belum selesai karena masihmenunggu buktibukti pendukung yang akan diuji buktikan;bahwa Majelis meminta kepada Terbanding untuk membuatkan konsep Berita AcaraHasil Uji Bukti ( Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi

) berdasarkan data yangtelah diuji buktikan sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 dan dilaporkan padapersidangan berikutnya;bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 5 September 2013 yang dihadiri olehpara pihak, Majelis meminta agar para pihak melaporkan hasil uji bukti ( Ujikebenaran materi ) yang telah dilakukan dan menyerahkan Berita Acara Hasil UjiBukti ( Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi );bahwa dari Berita Acara Hasil Uji Bukti ( Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi )tersebut dapat

1.192.956.200,00 :1. ditunjukkan data laporan penjualan motor selama tahun 2008 dengan jumlah biayaBBN menurut Pemohon Banding Rp1.707.035.000,00;2. data pembayaran biaya suratsurat kendaraan yang dibayarkan ke biro jasabelum ditunjukkan;3. data terkait butir 1 baru ditunjukkan dan belum dipinjamkan;bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 5 September 2013 Terbanding jugatelah menyerahkan konsep Berita Acara Hasil Uji Bukti berdasarkan data yang adauntuk mengetahui kemajuan proses uji kebenaran materi

yang telah dilakukan yangdiminta oleh Majelis dalam persidangan hari Kamis tanggal 30 Agustus 2013;bahwa dari konsep Berita Acara Hasil Uji Bukti ( Uji Kebenaran Materi ) berdasarkandata yang ada, dapat dikemukakan :Dokumen yang diuji :Dokumendokumen yang ditujukkan saat uji kebenaran materi1.

Hasil uji kebenaran materi merupakan satu kesatuan dengan LPP, KKP, LPKdan penjelasan dalam persidangan ;Terkait angka dari Pemohon Banding sebesar Rp2.925.913.932,00 yaitu setoranantar bank (Rek. 0221435051), belum ada data yang ditunjukkan ;C. Terkait angka dari Pemohon Banding sebesar Rp1.707.035.000,00 yaituatas Biaya Suratsurat Kendaraan, belum ada data yang ditunjukkan ;d.

Tidak boleh ada aturan yang mengatur suatu ketentuanyang melampaui kewenangan dari pembuat aturan ; d. terlalu seringmengubah peraturan mengakibatkan ketidakpastian hukum ; e.Muatan materi peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak bolehbertentangan dengan muatan materi dari peraturan yang lebih tinggitingkatannya ; f. Peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak dapatmerubah atau) mengenyampingkan peraturan yang lebih tinggitingkatannya ; g.

Muatan materi yang sudah diatur atau yang seharusnya diatur olehperaturan yang lebih tinggi tingkatannya tidak boleh diatur lagi olehperaturan yang lebih rendah tingkatannya. Apabila hal ini terjadi makaakan membuat kabur soal kKewenangan mengatur ; j. Peraturan yanglebih rendah tingkatannya seharusnya merupakan peraturanpelaksanaan dari peraturan yang diatasnya ; k.

, pasal 4mengatur dan memuat materi yang sama dengan UndangUndangDasar 1945, pasal 20A ayat (1) ;21.Bahwa Keputusan Nomor : 03A/DPRRI/1/20012002, pasal 5 ayat (1)a,b,c dan f mengatur materi yang sama dengan Undangundang No.4Tahun 1999 pasal 33 ayat (2) a,b,c dan d ;22.Bahwa Keputusan Nomor : 03A/DPRRI/1/20012002, pasal 9 ayat (1)a,b dan c mengatur dan merumuskan materi yang persis sama denganUndangUndang No.4 TAhun 1999 pasal 14 ayat (1) a,b dan c ;23.Bahwa Keputusan Nomor : O3A/DPRRI/1/20012002,

pasal 11b,c,d,e,f,g, dan h merumus kembali materi yang sudah diatur dalam UUNo.4 Tahun 1999 pasal 33 ayat (8) ;24.Bahwa dengan demikian Peraturan Tata Tertidb DPR tersebut telahmengatur materi yang sama dengan UndangUndang Dasar danUndangUndang ;25.Bahwa hal yang demikian mengaburkan kewenangan untuk mengaturdari pembentuk aturan hukum ;26.Bahwa Keputusan nomor : O3A/DPRRI/1/20012002, pasal 11 imenetapkan bahwa DPR mempunyai hak untuk menghadirkanseseorang guna dimintai keterangan ;Hal. 4 dari 13

O03A/DPRRI/1/20012002 terancamkeabsahannya berdasarkan asasasas hukum seperti :Muatan materi yang lebih rendah tingkatannya tidak memepunyaikekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan denganketentuanketentuan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya ;Ketentuanketentuan peraturan yang lebih rendah tingkatannyatidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabilabertentangan dengan ketentuanketentuan yang lebih tinggitingkatannya ;Muatan materi yang sudah diatur atau yang seharusnya

Oleh karena itu, dimohon kepada Majelis Hakim yang Muliaagar tidak mempertimbangkan surat gugatan Penggugat;: bahwa penerbitan keputusan Tergugat Nomor KEP2223/WPJ.16/2013 tanggalpenerbitan 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPNNomor 00004/207/09/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KarenaPermohonan Wajib Pajak tidak memenuhi syarat formal;: bahwa Majelis sebelum memeriksa materi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat,terlebih dahulu melakukan pengujian pemenuhan

Pemerintah, dengan demikian kedudukan UndangUndang KUP adalah lebih tinggi dari pada PP 74 tahun 2011bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undangundang Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan tersebutdikatakan bahwa : Kekuatan hukum Peraturan Perundangundangan adalah sesuaidengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).bahwa di dalam Pasal 10 Undangundang No. 10 tahun 2004 tersebut dinyatakanbahwa : yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya" adalah materi

muatanyang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yangdiatur dalam Undang Undang yang bersangkutan.bahwa menurut penjelasan Pasal 10 tersebut yang dimaksud dengan "sebagaimanamestinya" adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak bolehmenyimpang dari materi yang diatur dalam Undang Undang yang bersangkutan.bahwa sesuai dengan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori maka peraturanperundangundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundangundangan

Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2009 Nomor00004/207/09/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena PermohonanWajib Pajak tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak melalui Pasal 23ayat (2) KUP;bahwa Majelis juga sudah meneliti pemenuhan ketentuan formal pengajuan gugatansebagaimana yang dipersyaratkan di dalam pasal 40 dan 41 Undang Undang Nomor14 Tahun 2002 dan menyatakan bahwa Gugatan dari Penggugat sudah memenuiketentuan formal dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi

gugatan;bahwa melanjutkan pemeriksaan materi yang diajukan gugatan oleh Penggugat yangpada intinya menyatakan bahwa Penggugat sudah bukan sebagai PKP lagi, karenasesuai dengan surat permohonan penggugat tanggal 11 Februari 2004 tentangpencabutan PKP, sampai surat gugatan diajukan belum memperoleh jawaban daritergugat, sehingga SKP aquo harus dicabut/dibatalkan;bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis meneliti surat permohonan dari Penggugat,baik mengenai bukti kirim maupun alamat yang dituju oleh