melaporkan hasil uji bukti yang telah dilakukandan menyerahkan Berita Acara Hasil Uji Bukti kepada Majelis;bahwa pada persidangan tersebut pihak Pemohon Banding tidak menghadiripersidangan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas dan atas pertanyaanMajelis, Terbanding menjelaskan bahwa Uji Bukti belum selesai karena masihmenunggu buktibukti pendukung yang akan diuji buktikan;bahwa Majelis meminta kepada Terbanding untuk membuatkan konsep Berita AcaraHasil Uji Bukti (Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi

) berdasarkan data yangtelah diuji buktikan sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 dan dilaporkan padapersidangan berikutnya;bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 5 September 2013 yang dihadiri olehpara pihak, Majelis meminta agar para pihak melaporkan hasil uji bukti (uji kebenaranmateri) yang telah dilakukan dan menyerahkan Berita Acara Hasil Uji Bukti (BeritaAcara Hasil Uji Kebenaran Materi);bahwa dari Berita Acara Hasil Uji Bukti (Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi)tersebut dapat dikemukakan

Rp1.192.956.200,00 :1. ditunjukkan data laporan penjualan motor selama tahun 2008 dengan jumlah biayaBBN menurut Pemohon Banding Rp1.707.035.000,00;2. data pembayaran biaya suratsurat kendaraan yang dibayarkan ke biro jasabelum ditunjukkan;3. data terkait butir 1 baru ditunjukkan dan belum dipinjamkan;bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 5 September 2013 Terbanding jugatelah menyerahkan konsep Berita Acara Hasil Uji Bukti berdasarkan data yang adauntuk mengetahui kemajuan proses uji kebenaran materi

yang telah dilakukan yangdiminta oleh Majelis dalam persidangan hari Kamis tanggal 30 Agustus 2013;bahwa dari konsep Berita Acara Hasil Uji Bukti (Uji Kebenaran Materi) berdasarkandata yang ada, dapat dikemukakan :Dokumen yang diuji :Dokumendokumen yang ditunjukkan saat uji kebenaran materi1.

Hasil uji kebenaran materi merupakan satu kesatuan dengan LPP, KKP, LPKdan penjelasan dalam persidangan ;Terkait angka dari Pemohon Banding sebesar Rp2.925.913.932,00 yaitu setoranantar bank (Rek. 0221435051), belum ada data yang ditunjukkan ;Cc. Terkait angka dari Pemohon Banding sebesar Rp1.707.035.000,00 yaituatas Biaya Suratsurat Kendaraan, belum ada data yang ditunjukkan ;d.

Oleh karena itu, dimohon kepada Majelis Hakim yang Muliaagar tidak mempertimbangkan surat gugatan Penggugat;: bahwa penerbitan keputusan Tergugat Nomor KEP2223/WPJ.16/2013 tanggalpenerbitan 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPNNomor 00004/207/09/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KarenaPermohonan Wajib Pajak tidak memenuhi syarat formal;: bahwa Majelis sebelum memeriksa materi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat,terlebih dahulu melakukan pengujian pemenuhan

Pemerintah, dengan demikian kedudukan UndangUndang KUP adalah lebih tinggi dari pada PP 74 tahun 2011bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undangundang Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan tersebutdikatakan bahwa : Kekuatan hukum Peraturan Perundangundangan adalah sesuaidengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).bahwa di dalam Pasal 10 Undangundang No. 10 tahun 2004 tersebut dinyatakanbahwa : yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya" adalah materi

muatanyang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yangdiatur dalam Undang Undang yang bersangkutan.bahwa menurut penjelasan Pasal 10 tersebut yang dimaksud dengan "sebagaimanamestinya" adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak bolehmenyimpang dari materi yang diatur dalam Undang Undang yang bersangkutan.bahwa sesuai dengan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori maka peraturanperundangundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundangundangan

Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Masa Pajak Juli 2009 Nomor00004/207/09/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena PermohonanWajib Pajak tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak melalui Pasal 23ayat (2) KUP;bahwa Majelis juga sudah meneliti pemenuhan ketentuan formal pengajuan gugatansebagaimana yang dipersyaratkan di dalam pasal 40 dan 41 Undang Undang Nomor14 Tahun 2002 dan menyatakan bahwa Gugatan dari Penggugat sudah memenuiketentuan formal dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi

gugatan;bahwa melanjutkan pemeriksaan materi yang diajukan gugatan oleh Penggugat yangpada intinya menyatakan bahwa Penggugat sudah bukan sebagai PKP lagi, karenasesuai dengan surat permohonan penggugat tanggal 11 Februari 2004 tentangpencabutan PKP, sampai surat gugatan diajukan belum memperoleh jawaban daritergugat, sehingga SKP aquo harus dicabut/dibatalkan;bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis meneliti surat permohonan dari Penggugat,baik mengenai bukti kirim maupun alamat yang dituju oleh

Desember 2007;Bahwa menurut Majelis, terdapat perbedaan antara materi yang dapatdiajukan gugatan dengan materi yang dapat diajukan banding.Bahwa dengan memperhatian ketentuan Pasal 23 UU KUP, Majelisberpendapat bahwa materi pengajuan gugatan hanya menyangkut masalahformal atau prosedural penerbitan keputusan ataupun surat ketetapan pajaksedangkan terkait materi banding mengacu ketentuan Pasal 25, Pasal 26dan Pasal 27 UU KUP adalah mengenai materi atau isi ketetapan pajakyang berkaitan dengan perhitungan

pengajuan gugatan hanya menyangkut masalahformal atau prosedural penerbitan keputusan ataupun surat ketetapan pajaksedangkan terkait materi banding mengacu ketentuan Pasal 25, Pasal 26dan Pasal 27 UU KUP adalah mengenai materi atau isi ketetapan pajakyang berkaitan dengan perhitungan besarnya pajak yang terhutang;Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan untuk menolakgugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP2345/WPJ.06/2015 tanggal 6 Oktober 2015 Tentang PenguranganKetetapan

yaitu atas Koreksi TermohonPK (semula Tergugat) Peredaran Usaha tahun 2007 yang tidak benardan Koreksi Pendapatan LainLain yang tidak benar, tersebut nomor IIIdiatas yang menunjukkan dengan jelas dan nyata bahwa isi materi yangdiajukan pembatalan bukan mengenai prosedur penerbitan keputusandan/atau ketetapan pajak.Putusan PP a quo halaman ke 3839 Kronologis PermohonanPenggugat:a.

Sidang Majelis Hakim VB Pengadilan Pajak;Bahwa dalam persidangan, setelah memeriksa pemenuhan ketentuanformal sebagai Surat Gugatan, Majelis memeriksa masalah materi gugatandan menanyakan kepada Penggugat (Pemohon Pk) apa yang sebenarnyadigugat oleh Penggugat:1.

Bahwa materi yang diajukan permohonan pengurangan ataupembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sama dengan yangdiajukan gugatan, telah dikemukakan dalam Surat Gugatan dan SuratBantahan atas Tanggapan Tergugat;4.

Pasal 14 Dan Pasal 15 Peraturan Bawaslu Bertentangan Dengan Pasal73, Pasal 135a Dan Pasal 187a Ayat (1) UndangUndang Nomor 10Tahun 2016 Yang Menjamin Hak Konstitusional Pemohon17.18.Bahwa Pasal 14 Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 berbunyi :Objek Pelanggaran TSM adalah perbuatan menjanjikan dan/ataumemberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhipenyelenggara Pemilihnan dan/atau Pemilih yang terjadi secaraterstruktur, sistematis, dan masif.

Hal tersebutdidasarkan pada alasanalasan sebagaimana diuraikan berikut :Bahwa ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas PemilihanUmum Nomor 13 Tahun 2016 menempatkan perbuatanmenjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untukHalaman 9 dari 36 halaman. Putusan Nomor 9 P/HUM/201719.20.21.mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilin yangterjadi secara terstruktur, sistematis dan masif sebagai objekpelanggaran TSM.

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapdikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik,tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarangdengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukummenjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnyasebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secaralangsung ataupun tidak langsung untuk:a.

Putusan Nomor 9 P/HUM/2017terbukti melakukan pelanggaran yaitu menjanjikan dan/ataumemberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhipenyelenggara Pemilinan dan/atau Pemilin yang terjadi secaraterstruktur, sistematis, dan masif, dengan sanksi Pidana bagisetiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawanhukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnyasebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secaralangsung ataupun tidak langsung;Dengan demikian, Permohonan Pemohon

adalah tidak benar;Bahwa frasa melakukan perbuatan melawan hukum secaralangsung dan tidak langsung adalah berasal dari Pasal 187A ayat(1) yang merupakan penjatuhan sanksi pidana terhadappelanggaran pidana terhadap setiap orang yang melakukanperbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uangatau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negaraHalaman 23 dari 36 halaman.

Inpurema Konsultama sebesar Rp.3.777.153.308,00 dan pemasangan iklan olehperusahaan lain sebesar Rp. 8.758.683.623,00 adalah bukan merupakan obyek PPhPasal 23, sedangkan atas pembuatan materi iklan oleh Line Advertising sebesarRp.1.111.270.499,00 merupakan obyek PPh Pasal 23;""Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atasbiaya advertensi sebesar Rp. 13.647.107.430,00, yang tetap dipertahankan adalahpembuatan materi iklan oleh Line Advertising sebesar Rp 1.111.270.499,00

:"Dalam hal pembuatan materi iklan dilakukan oleh pihak ketiga, PerusahaanPeriklanan melakukan supervisi atas pelaksanaan pembuatan materi iklan tersebut.Untuk membedakan pembuatan materi iklan dikerjakan oleh Perusahaan Periklananatau diserahkan kepada pihak ketiga, maka perjanjian untuk pembuatan materi iklankepada pihak ketiga dibuat bersama antara Perusahaan Periklanan dan Pemesaniklan (klien) dengan pihak ketiga.

Kemudian perusahaan periklanan menagihkepada klien berupa pengganti biaya untuk pembuatan materi iklan kepada pihakketiga ditambah imbalan atas jasa supervisinya.7 Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE04/PJ.31/2002 tentangPerlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan di Bidang Periklanan,menyatakan :angka 2 :"Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP170/PJ/2002 tanggal 28Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto SebagaimanaDimaksud Dalam

Inpurema Konsultama sebesarRp3.777.153.308,00 dan pemasangan ikian oleh perusahaan lain sebesar Rp8.758.683.623,00 adalah bukan merupakan obyek PPh Pasal 23, sedangkanatas pembuatan materi iklan oleh Line Advertising sebesarRp1.111.270.499,00 merupakan obyek PPh Pasal 23;e Koreksi yang diajukan peninjauan kembali adalah atas jasa pemasanganiklan oleh PT.

Iklan oleh Pihak Ketiga" bukanmerupakan objek PPh Pasal 23, melainkan objek PPh Badan.c Bahwa dalam Paragraf 1.1.3. dinyatakan : "Dalam hal pembuatan materiiklan dilakukan oleh pihak ketiga, Perusahaan Periklanan melakukansupervisi atas pelaksanaan pembuatan materi iklan tersebut.Untuk membedakan pembuatan materi iklan dikerjakan oleh PerusahaanPeriklanan atau diserahkan kepada pihak ketiga, maka perjanjian untukpembuatan materi iklan kepada pihak ketiga dibuat bersama antara PerusahaanPeriklanan

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangandengan alasan :e Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundanganharus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiapwarga Negara, akan tetapi materi muatan dalam KeputusanGubernur tersebut khususnya pada amar Kedua yang menetapkanUMK Batam tahun 2014 sebesar Rp. 2.422.092. perbulan tidakmencerminkan keadilan secara proporsional karena tidak adabedanya antara usaha padat karya dengan usaha padat modalselain itu juga tidak dapat

peraturan perundangundangan hanya dikenalbentuk Peraturan Gubernur, yang berisi materi muatan yangbersifat pengaturan (regeling), dan bukan Keputusan Gubernur,karena materi muatan dalam Keputusan Gubernur hanya berupaKeputusan Administrasi belaka (Beschikking) yang berlaku diPemerintahan Propinsi Kepulauan Riau.e Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau (Objek SengketaHUM) tersebut berisi materi muatan yang bersifat pengaturan ataumemuat norma hukum, karena Keputusannya khususnya AmarKedua berisi

sebagai berikut :a Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau yang menjadi Objek SengketaHum tersebut materi muatannya tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimanadimaksud pada Pasal 6 huruf (g) UndangUndang RI Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan dengan alasan :e Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harusmencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara,akan tetapi materi muatan dalam Keputusan Gubernurtersebutkhususnya pada amar kedua

Pasal 1888 KUHPerdata;Menimbang, bahwa bukti P.5 yang menerangkan tentanghubungan perkawinan antara ayah dan ibu Pemohon (Pewaris), buktiSurat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebutadalah bukti autentik maka secara formal dan materi! alat bukti tersebutdapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilaipembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301ayat (1) R.Bg Jo.

Sulamah binti Mustafa,surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebutadalah bukti autentik maka secara formal dan materi! alat bukti tersebutdapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilaipembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301ayat (1) R.Bg Jo.

Pasal 1888 KUHPerdata;Menimbang, bahwa bukti P.9 yang menjelaskan tentang silisilahKeturunan, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, buktitersebut adalah bukti autentik maka secara formal dan materi! alat buktitersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memilikinilai pembuktian sempurna dan mengikat Ssesuai dengan ketentuan Pasal301 ayat (1) R.Bg Jo.

Pasal 1888KUHPerdata;Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah Fotokopi Polis Asuransi PTSinar Mas MSIG atasnama Sulamah, bukti tersebut dikeluarkan olehpejabat yang berwenang, bukti tersebut adalah bukti autentik maka secaraformal dan materi! alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat buktidalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikatsesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo.

Pasal 1888KUHPerdata;Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah Fotokopi Polis Asuransi PTSinar Mas MSIG atasnama Sulamah, bukti tersebut dikeluarkan olehpejabat yang berwenang, bukti tersebut adalah bukti autentik maka secaraformal dan materi! alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat buktidalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikatsesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo.

Mulyadi pihak kedua menguasakan kepada Maman, telah dicocokkansesuai dengan foto copy, diberi materi secukupnya, selanjutnya diberitanda T1,T2, TT2 12;13 Foto copy Surat Pernyataan tertanggal Sukaluyu Tahun 2003, telahdicocokkan sesuai dengan legalisir dan diberi materi secukupnya,selanjutnya diberi tanda T1,T2,TT2 13;14.

Mulyadi, telahHalaman 35 dari 51 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Cjr17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.dicocokkan sesuai dengan foto copy dan diberi materi secukupnya,selanjutnya diberi tanda T1,T2,TT2 16;Foto copy Akta Jual Beli (AJB) No.205 / 2003, telah dicocokkan sesuaidengan legalisir dan diberi materi secukupnya, selanjutnya diberi tandaT1,T2,TT2 17;Foto copy Wajib IPEDA atas nama GRACE CECILIA No. 1529, telahdicocokkan sesuai dengan Foto Copy dan diberi materi secukupnya,selanjutnya

asli dan diberi materi secukupnya, selanjutnya diberi tanda T1,T2,TT2 24;Foto copy Akta Jual Beli (AJB) No. 400 / 2005, telah dicocokkan sesuaidengan Legalisir dan diberi materi secukupnya, selanjutnya diberi tandaT1,T2,TT2 25;Foto copy Akta Jual Beli (AJB) No. 666 / 2011, telah dicocokkan sesuaidengan asli dan diberi materi secukupnya, selanjutnya diberi tanda T1,T2,TT2 26;Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 130 telah dicocokkan sesuai denganasli dan diberi materi secukupnya, selanjutnya diberi

Mulyadi pihak kedua menguasakan kepada Maman , telah dicocokkansesuai dengan asli, diberi materi secukupnya, selanjutnya diberi tandaT.llk 12;13 Foto copy Surat Pernyataan tertanggal Sukaluyu, Tahun 2003, telahdicocokkan sesuai dengan asli dan diberi materi secukupnya, selanjutnyadiberi tanda T.III13;14.

Foto copy Berita Acara Penanda Tanganan Akta Dihadapan KepalaDesa Sindang jaya, tanpa tanggal, telah dicocokkan sesuai dengan asilidan diberi materi secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.Ill20;21. Foto copy Akta Jual Beli (AJB) No.205 / 2003, telah dicocokkan sesuaidengan asli dan diberi materi secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.lll21;22. Foto copy Akta Jual Beli (AJB) No. 26/2003, telah dicocokkan sesuaidengan asli dan diberi materi secukupnya, selanjutnya diberi tanda T.lll22;23.

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurut MajelisPut55879/PP/M.1ITB/99/2014Gugatan2014bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitanSurat Tergugat Nomor S2539/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 3 April 2014 tentangPemberitahuan Penolakan Permohonan Pengembalian Pajak yang Seharusnya TidakTerutang;bahwa materi sengketa ini serupa dengan materi sengketa gugatan atas KeputusanNomor S1324/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 28

Februari 2014,S1323/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 28 Februari 2014, dan S1321/WPJ.07/KP.02/2014tanggal 28 Februari 2014;bahwa materi sengketa ini serupa dengan materi sengketa gugatan atas KeputusanNomor S1324/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 28 Februari 2014,S1323/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 28 Februari 2014, dan S1321/WPJ.07/KP.02/2014tanggal 28 Februari 2014 atas nama Penggugat;bahwa menurut Majelis yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalahpenerbitan Surat Tergugat Nomor S2539/WPJ.07/KP

Bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011Tentang Hak Uji Materiil yang merupakan bentuk pengaturan kembaliPeraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiiltelah mengatur bahwa: Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agunguntuk menilai materi muatan Peraturan Perundangundangan dibawahUndangUndang terhadap Peraturan Perundangundangan tingkat lebihtinggi;7.

Kinerja Dosen cukup dimonitor dan dievaluasi olehPimpinan Perguruan Tinggi;Bahwa pembentukan Peraturan Menteri ini juga tidak memenuhi asaskesesuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan. Sebagaimanadinyatakan dalam bagian menimbang huruf (a) Peraturan Menteri bahwatunjangan tunjangan profesi bagi dosen dan tunjangan kehormatanProfesor diberikan sebagai penghargaan terhadap kinerja dosen, namunpenghargaan ini kemudian dikenai sanksi berupa pemberhentiansementara.

Pokok Materi Permohonan;8.10.Bahwa Pasal 31 ayat (2) UU MA, menyebutkan Mahkamah Agungberwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundangundangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undangundangatas alasan bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang lebih tinggi;Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (3) huruf b UU MA, menyebutkanpemohon uji materiil harus menguraikan dengan jelas mengenai:a. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundangundangan di bawah undangundang yang

Putusan Nomor 41 P/HUM/2017Menimbang, bahwa Objek Hak Uji Materi dalam permohonan a quoberupa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi DosenDan Tunjangan Kehormatan Profesor, telah diperiksa dan diputus dalamperkara Hak Uji Materi Nomor 38 P/HUM/2017 tanggal 1 Agustus 2017,sehingga Mahkamah Agung menilai terhadap norma yang telah diuji tidak dapatdilakukan pengujian kembali;Menimbang, bahwa meskipun objek Hak

Uji Materi a quo termasukjenis peraturan perundangundangan di bawah Undangundang, yangpengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi objek Hak Uji Materi aquo telah diperiksa dan diputus dalam permohonan Hak Uji Materi Nomor 38P/HUM/2017, oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untukmengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiildari Pemohon dinyatakan tidak

(asli);

Latuhihin, SH, tanggal 08 Februari 2021 (asli)

Latuhihin, SH, tanggal 08 Februari 2021 (asli);

Latuhihin, SH, tanggal 08 Februari 2021 (asli);

Latuhihin, SH, tanggal 22 Oktober 2021 (asli)

ini bahwa Surat KeputusanPembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Nomor 00006/207/09/824/13 tanggal7 Mei 2013 yang diajukan gugatan oleh Penggugat bukan merupakan objek yangdapat diajukan gugatan;: bahwa penerbitan keputusan Tergugat Nomor KEP2219/WPJ.16/2013 tanggalpenerbitan 31 Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPNNomor 00006/207/09/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KarenaPermohonan Wajib Pajak tidak memenuhi syarat formal;: bahwa Majelis sebelum memeriksa materi

Pemerintah, dengan demikian kedudukan UndangUndang KUP adalah lebih tinggi dari pada PP 74 tahun 2011bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undangundang Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan tersebutdikatakan bahwa : Kekuatan hukum Peraturan Perundangundangan adalah sesuaidengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).bahwa di dalam Pasal 10 Undangundang No. 10 tahun 2004 tersebut dinyatakanbahwa : yang dimaksud dengan "sebagaimana mestinya" adalah materi

muatanyang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yangdiatur dalam Undang Undang yang bersangkutan.bahwa menurut penjelasan Pasal 10 tersebut yang dimaksud dengan "sebagaimanamestinya" adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak bolehmenyimpang dari materi yang diatur dalam Undang Undang yang bersangkutan.bahwa sesuai dengan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori maka peraturanperundangundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundangundangan

Pajak atas SKPKB PPN Masa Pajak Maret 2009Nomor 00006/207/09/824/13 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b KarenaPermohonan Wajib Pajak tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajakmelalui Pasal 23 ayat (2) KUP;bahwa Majelis juga sudah meneliti pemenuhan ketentuan formal pengajuan gugatansebagaimana yang dipersyaratkan di dalam pasal 40 dan 41 Undang Undang Nomor14 Tahun 2002 dan menyatakan bahwa Gugatan dari Penggugat sudah memenuiketentuan formal dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi

gugatan;bahwa melanjutkan pemeriksaan materi yang diajukan gugatan oleh Penggugat yangpada intinya menyatakan bahwa Penggugat sudah bukan sebagai PKP lagi, karenasesuai dengan surat permohonan penggugat tanggal 11 Februari 2004 tentangpencabutan PKP, sampai surat gugatan diajukan belum memperoleh jawaban daritergugat, sehingga SKP aquo harus dicabut/dibatalkan;bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis meneliti surat permohonan dari Penggugat,baik mengenai bukti kirim maupun alamat yang dituju oleh

Pada kesempatanpertama, yang memberikan materi adalah saksi FADIL. saksi FADILmelemparkan pertanyaan kepada peserta pelatihan dengan katakata : ...apakah kalian percaya kepada AlQuran ? dan mengulangi pertanyaantersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana para peserta pelatihan menjawabdengan kata ... percaya Kemudian salah seorang peserta pelatihan yaituttsaksi EDO bertanya kepada saksi FADIL dengan katakata ... apakahmaster percaya AlQuran ?

nilainilaidasar perjuangan HMI atau biasa disingkat NDP untuk sesi materipengosongan;Bahwa adapun materi NDP terbagi atas 3 (tiga) yang pertama yaknimateri dasar yang berisikan defenisidefenisi, yang kedua ialah materipengosongan yaitu masuk kepada filsafat ketuhanan, kepercayaan,sedangkan yang ketiga ialah materi pengisian yang memperjelas setelahpengosongan untuk memperdalam kembali filsafat tersebut hingga mahir;Bahwa tidak semua penyajian materi NDP menggunakan AlQuran,namun jikalau menggunakan

pengosongan sebagai materi kedua dari 3materi yang diajarkan dalam NDP;3.

Bahwa dalam membawakan materi pengosongan ialah dilaksanakandengan dialog atau diskusi antara Ahmad Fadil dan para peserta yangakhirnya berujung pada sebuah pertanyaan oleh Ahmad Fadil apa sajayang bisa Tuhan kalian berikan?

pengosongan sebagai materi kedua dari3 materi yang diajarkan dalam NDP;Menimbang, bahwa dalam membawakan materi pengosongan ialahdilaksanakan dengan dialog atau diskusi antara peserta dan Anmad Fadil yangakhirnya berujung pada pertanyaan oleh pemateri apa saja yang bisa Tuhankalian berikan?

Kemudian dalam Pasal 10 UndangUndang No. 10Tahun 2004 disebutkan bahwa : "Materi Muatan Peraturan Pemerintah berisimateri untuk menjalankan UndangUndang sebagaimana mestinya". DalamPenjelasan Pasal 10 UU No. 10 Tahun 2004 disebutkan : "Yang dimaksuddengan "sebagaimana mestinya" adalah materi muatan yang diatur dalamHal. 20 dari 48 hal. Put.

No.31 P/HUM/2007Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalamUndangUndang yang bersangkutan" ;Bahwa suatu Peraturan Pemerintah tidak dapat mengubah materiyang ada dalam undangundang yang mengatur mengenai materi tersebut.Suatu Peraturan Pemerintah tidak dapat mengubah materi yang adadalam undangundang yang dijalankannya, tidak menambah, tidakmengurangi, dan tidak menyisipi sesuatu ketentuan, serta tidak memodifikasimateri dan pengertian yang telah ada dalam undangundang

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisimateri untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya. Bahwayang dimaksud dengan sebagaimana mestinya adalah materi muatan yangdiatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yangdiatur dalam undangundang yang bersangkutan (2006 : 218219 PerihalUndangUndang) ;Menurut A Hamid S Attamimi karakteristik yang melekat dalamPeraturan Pemerintah adalah sebagai berikut :a.

Asas kemanusiaan : setiap materi muatanperaturan perundangundangan harus mencerminkan perlindungan danpenghormatan hakhak azasi manusia serta harkat dan martabat setiapwarga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

No.389 Tahun 1999 yang mengatakan "Setiaporang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkantarat kehidupannya" adalah tidak bertentangan dengan materi yangdiatur dalam Pasal 10 PP.

Dan bertindak pula sekaligus sebagai saksinya Penggugat/Pemohon PK untuk memberikan keterangan dibawah sumpahdengan materi kesaksian tersebut di atas ;5. Dengan cara membandingkan Waktu/ Tempoes delictie masingmasingpihak memperoleh tanah seluas 390 m? tersebut, secara mutlak :5.1. Penghibahan oleh R.

Sebab materi pengakuan Suwarni (Penjual tanah) sudah lebihdulu dimanipulasi oleh Judex Facti Pemeriksa Perkara Nomor164/Pdt.G/2016/PN.Byw. tersebut di atas dan materi pengakuannya Suwarni yang sebenarnya dan selengkapnya secaralangsung dimuka Hakim sudah disembunyikan dengan caratidak dinampakkan dalam pertimbangan hukumnya oleh JudexFacti tersebut :2.

Tetapi apabila Majelis Hakim PK nanti masih memandang perlu untukmendengarkan kembali materi pengakuannya pemilik/ penjual tanahHalaman 11 dari 17 Hal. Put.

Masih ada pula materi keterangannya saksi Suwani & Saksi Nurnaningsih dipersidangan pembuktian yang dimanipulasi oleh Judex Facti Pemeriksaperkara gugatan Nomor 164/Pdt.G/2016 PN.Byw. via putusannya bertanggal13 Februari 2017, yakni:3.1.

Materi keterangannya saksi Suwarni & Saksi Nurnaningsih yangdiajukan oleh Penggugat/ Pemohon PK tersebut dimanipulasi olehJudex Facti tersebut seolaholah penghibahan atas tanah obyeksengketa seluas 390 M oleh pemberi hibah a/n. R.

Terdakwa diberitahukan lewat gruptelegram yang namanya terdakwa lupa yang berisi ikhwanikhwanBandung pada awal bulan Februari 2017.Terdakwa dating sebanyak 3(tiga) kali, adapun materi yang disampaikan sebagai berikut :e Minggu pertama Pengisi materi yaitu DIDIN ikhwan asal Cianjurdengan memberikan materi penerapan hukum syariat Islam.

asal Garutdengan memberikan materi TAUHID.

Jumat denganpengisi materi yaitu IKBAL alis IKI (mantan napi teroris kasus bomcibiru).

materi membuat Nubuah Akhir Zaman.

Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Rgt melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap gugatan tersebut apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana terakhir diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari materi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana karena yang diperkenankan hanya tuntutan materiil, hal kedua yakni tuntutan imaterial sudah tidak sejalan dengan ruh gugatan sederhana karena kerugian imaterial termasuk dalam katagori yang tidak mudah untuk dibuktikan, sebagaimana yang ditentukan dalam Perma Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena materi

Dan dibulan oktober Tergugat tidak lagi memberikan nafkah materi kepadaPenggugat.Hal. 3 dari 14 Hal.

Mendengar hal ini hati Penggugat sangat hancur.Penggugat telah berusaha menjadi isteri yang baik di dalam rumahtangga, menjalani tanggung jawab untuk keutuhan rumah tangga, tetapiketaatan dan kesetian yang Penggugat berikan tidak dihargai olehTergugat.Bahwa dalam hal nafkah materi Tergugat memberikan nafkah yang tidaktetap dan dirasa tidak cukup oleh Penggugat dengan rincian pada saatawal pernikahan yaitu di bulan Juli 2019 Tergugat sama sekali tidakmemberikan nafkah materi kepada Penggugat, di bulan

Agustus 2019barulah Tergugat memberikan nafkah materi sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) kepada Penggugat, selanjutnya di bulan SeptemberHal. 4 dari 14 Hal.

Putusan No.1063/Pdt.G/2020/PA.Tgrs2019 Tergugat memberikan nafkah materi sebesar Rp. 700.000, (tujuhratus ribu rupiah), di bulan Oktober Penggugat kembali tidak diberikannafkah materi oleh Tergugat, lalu di bulan November Tergugat hanyamemberikan nafkah materi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)kepada Penggugat, dari bulan Desember 2019 sampai saat ini punTergugat juga tidak memberikan nafkah materi kepada Penggugat.

Olehkarena itu, Penggugat merasa sangat terbebani dengan pemberiannafkah materi dari Tergugat yang tidak tetap dan tidak mencukupipengeluaran bulanan Penggugat yang sebesar Rp. 3.000.000, (tiga jutarupiah) per bulan.

Apakah materi keberatan PenasihatHukum Para Terdakwa memenuhi kategori tersebut di atas ?

Keputusan tidak dapat diterimanyasuatu surat dakwaan secara hukum berarti bahwa dihentikannya atautidak dilanjutkannya pemeriksaan pokok materi perkara.

Keputusan yang demikian adalah keputusan yang prematur dan memaksakan diri karena mengingkarikewajiban Hakim Perkara Pidana untuk terlebin dahulu menguji kebenaran materiil melalui pemeriksaan pokok materi perkara, olehkarenanya haruslah dibatalkan.Majelis Hakim telah mencampur adukan antara materi keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat 1KUHAP dengan materi pemeriksaan pokok perkara sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana.Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbanganya

keberatanpada satu sisi dan pada sisi lain tentang materi pokok perkara.Mengapa dikatakan demikian ?

Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana tidaklah menyebabkandakwaan menjadi tidak dapat diterima, tahapan hukum acara secarajelas telah mengatur bahwa baik dari sudut materi maupun tata beracara adalah merupakan dua substansi yang berbeda dan tidak dapatdicampur adukan.Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Majelis Hakim seperti halnyadengan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mencampur adukanantara materi keberatan dengan materi pokok perkara, sehinggaMajelis Hakim menjadi tidak konsisten dengan

melaporkan hasil uji bukti yang telah dilakukandan menyerahkan Berita Acara Hasil Uji Bukti kepada Majelis;bahwa pada persidangan tersebut pihak Pemohon Banding tidak menghadiripersidangan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas dan atas pertanyaanMajelis, Terbanding menjelaskan bahwa Uji Bukti belum selesai karena masihmenunggu buktibukti pendukung yang akan diuji buktikan;bahwa Majelis meminta kepada Terbanding untuk membuatkan konsep Berita AcaraHasil Uji Bukti (Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi

) berdasarkan data yangtelah diuji buktikan sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 dan dilaporkan padapersidangan berikutnya;bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 5 September 2013 yang dihadiri olehpara pihak, Majelis meminta agar para pihak melaporkan hasil uji bukti ( Ujikebenaran materi ) yang telah dilakukan dan menyerahkan Berita Acara Hasil UjiBukti ( Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi );bahwa dari Berita Acara Hasil Uji Bukti ( Berita Acara Hasil Uji Kebenaran Materi )tersebut dapat

1.192.956.200,00 :1. ditunjukkan data laporan penjualan motor selama tahun 2008 dengan jumlah biayaBBN menurut Pemohon Banding Rp1.707.035.000,00;2. data pembayaran biaya suratsurat kendaraan yang dibayarkan ke biro jasabelum ditunjukkan;3. data terkait butir 1 baru ditunjukkan dan belum dipinjamkan;bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 5 September 2013 Terbanding jugatelah menyerahkan konsep Berita Acara Hasil Uji Bukti berdasarkan data yang adauntuk mengetahui kemajuan proses uji kebenaran materi

yang telah dilakukan yangdiminta oleh Majelis dalam persidangan hari Kamis tanggal 30 Agustus 2013;bahwa dari konsep Berita Acara Hasil Uji Bukti ( Uji Kebenaran Materi ) berdasarkandata yang ada, dapat dikemukakan :Dokumen yang diuji :Dokumendokumen yang ditunjukkan saat uji kebenaran materi1.

Hasil uji kebenaran materi merupakan satu kesatuan dengan LPP, KKP, LPKdan penjelasan dalam persidangan ;Terkait angka dari Pemohon Banding sebesar Rp2.925.913.932,00 yaitu setoranantar bank (Rek. 0221435051), belum ada data yang ditunjukkan ;C Terkait angka dari Pemohon Banding sebesar Rp1.707.035.000,00 yaituatas Biaya Suratsurat Kendaraan, belum ada data yang ditunjukkan ;d.