PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero) suatu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Pemerintah Kabupaten Pasuruan Cq Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan TransmigrasiIr. Bambang Hariyanto, MM, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan TransmigrasiSumarji, ST. Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

copy Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan JaminanSosial Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

ISN. khususnya di unit Patal Grati sekarang berproduksinya hanya bergantungpada Pemberi Order (Work Order/WO) selaku pihak ketiga/makloon;Bahwa Tenaga kerja selain tunduk pada aturan umum yakni aturan tenaga kerja nasionaljuga tunduk pada Peraturan Kerja Bersama (PKB. );Bahwa PT. ISN. mengikuti upah minimum yang ditetapkan Gubernur termasuk di unit PatalGrati;Bahwa PT.

Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan, Dinas Tenaga Kerja(Disnaker) di daerah lain tidak keberatan dengan cara pembayaran seperti yang dilakukan diunit Patal Grati;Bahwa PT.

ISN mulai tahun 2002 rugi, sedang di unit PatalGrati pada tahun 2005 s.d. 2009 rugi+ Rp.13 milyard, hal tersebut disebabkan mesin sudahtua sehingga tidak efisien;ZoBahwa ongkos tenaga kerja adalah 40 % dari seluruh ongkos produksi;Bahwa pada Tahun 2005 seluruh pekerja di unit Patal Grati berjumlah + 530 orang, dengansistem kerja padat karya dan status pekerjanya sebagian adalah sebagai tenaga kerja tetap,sedangkan sebagian tenaga kerja kontrak;Bahwa Tahun 2005 s.d. 2009 pekerja tetap dibayar sesuai

Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : 094/3244/424.053/2009 tertanggal 10Nopember 2009 dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi KabupatenPasuruan, selanjutnya diberi tanda bukti T6;7.

Pemohon:
JOHANSEN JUDI JONG
Termohon:
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur

Tergugat:
1.Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel. Panjang
2.Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang ( KOP TKBM Pel. Pajang)

DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

(fotokopidari fotokopi) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 3348/1.831, tertanggal 26April 2013, Perihal : Panggilan Dinas. (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 3946/1.831, tertanggal 13Mei 2013, Perihal: Panggilan Dinas.

(fotokopisesuai dengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 5268/1.835, tertanggal 24Juni 2013, Perihal : Mohon Penjelasan II. (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 6156/1.831, tertanggal 17Juli 2013, Perihal : Anjuran.

(fotokopisesuai dengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 5268/1.835, tertanggal 24Juni 2013, Perihal : Mohon Penjelasan II. (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 3348/1.831, tertanggal 26April 2013, Perihal : Panggilan Dinas.

Bukti T5 BPAGESurat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 6078/1.831, tertanggal 15Juli 2013, Perihal : Anjuran. (fotokopi darifotokopi) ;Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 6156/1.831, tertanggal 17Juli 2013, Perihal : Anjuran. (fotokopi darifotokop1) ;Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Serikat PekerjaNasional DPD SPN DKI Jakarta.

Bukti T6A : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 5955/1.831, tertanggal 10Juli 2013, Perihal : Anjuran. (fotokopi sesuai denganaslinya) ;12. Bukti T6B : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor : 6582/1.831, tertanggal 30Juli = =2013, Perihal : Anjuran.

Penggugat:
BPJS KETENAGAKERJAAN PEKANBARU KOTA
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT PELABUHAN PEKANBARU

Penggugat:
1.BAROKAH
2.DIAN AGUSTINA
Tergugat:
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia

TOGAP MARPAUNG, PGD
Terbanding/Tergugat : Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir BAPETEN

SOEDARDJO SA VS KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR - BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

SOEDARDJO SA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalKomplek PUSPIPTEK Blok IVL/2, RT/RW. 024/008, Desa/KelurahanSetu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang, pekerjaan PNS di KantorPusat Teknologi Reaktor Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional(BATAN);Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DANKESELAMATAN NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIRNASIONAL (BATAN), tempat kedudukan di Gedung Nomor 80,Kawasan PUSPIPTEK Serpong, 15314;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:Dr.

NuklirNasional dahulu bernama Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) sejakTanggal 01 Maret 1982 (vide lampiran P4);Bahwa Penggugat mempunyai Pangkat terakhir IVD sebagai Pegawai NegeriSipil di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tanggal 1 Januari 2002berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri,Nomor 19/K tahun 2002 (vide lampiran P5);Bahwa Penggugat mempunyai Jabatan Fungsional terakhir sebagai PenelitiMadya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Golongan IV/a, TMT01122008

mu Pengetahuan Indonesia (LIPI)Nomor 06/E/2009 (vide lampiran P38);Bahwa sesuai dengan Lampiran III Keputusan Kepala Badan Tenaga NuklirNasional, Nomor 093/Ka/Iv/2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan ManajemenLitbangyasa Iptek Nuklir, Sub Bab V.2. Ketentuan Umum Pelaksanaan alenia 3,tidak diketemukan istilah Rapat Koordinasi Bidang, sehingga Penggugat tidakmempunyai kewajiban untuk hadir di Rapat Koordinasi Bidang.

Tulislah tempat dibuat KeputusanAtasan Pejabat Penilai atas keberatantersebut;Berdasarkan Peraturan Kepala BadanTenaga Nuklir Nasional Nomor 159/KA/XII/2006, tentang Pedoman PenilaianPegawai Negeri Sipil melalui DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan diLingkungan Badan Tenaga NuklirNasional, Angka Ill. Tanggung jawabpelaksanaan penilaian, penyimpanan, danmutasi, A. Tanggung jawab PelaksanaanPenilaian, I.

Karena yangmempunyai33kewenanganmengeluarkanDP3 adalahterletak padaAtasan PejabatPenilai atauKepalaPTRKNBATAN (Vide Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor159/KA/XITI/2006).

ELA NURLAILA, dkkM E L A W A NKEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia;Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Tenaga KerjaKota Cilegon; Tempat kedudukan di Jalan RayaBojonegara Km. 2 Kelurahan Kedaleman, KecamatanCibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Bahwa Surat Dinas Tenaga Kerja Nomor: 560/1136/Hubin tertanggal surat24 Mei 2012 perihal Jawaban Pengaduan Perselisihan PHkKdisampaikan Mediator Bapak Zharwan dan Kepala Bagian HubunganIndustrial (Hubin) Bapak Suparman kepada PUK SPKEP PolypetPolyprima pada hari Senin 28 Mei 2012 di kantor Dinas Tenaga KerjaKota Cilegon.

Dinas Tenaga Kerja/Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tidakmelaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahyang baik, dan tidak melaksanakan kehatihatian dalammengeluarkan keputusan yang berimplikasi terhadap kepentinganmasyarakat (kami para pekerja);Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Surat Nomor960/1136/Hubin tertanggal surat 24 Mei 2012 perihal Jawaban PengaduanPerselisinan PHK yang telah dibuat olen Kepala Dinas Tenaga Kerja KotaHalaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Surat Nomor960/1136/Hubin tertanggal 24 Mei 2012 perihal Jawaban PengaduanPerselisihan PHK: 2 22202 3. Mewajibkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon untuk mencabutKeputusan Tata Usaha Negara yang berupa surat Nomor 560/1136/Hubintertanggal 24 Mei 2012 perihal Jawaban Pengaduan Perselisihan PHK;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menggelar mediasi antaraPT.

Polyprima Karyareksa dan PUKSPKEP PolypetPolyprima tanggal 19 April 2012, 25 April2012, dan 1 Mei 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor:560/1847/Hubin tanggal 07 September 2009, perihalPenjelasan dan tanggapan atas PHK sepihak (fotokopisesuai dengan asli); 25 ==" Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor:560/2160Hubin tanggal 15 Oktober 2009, perihalJawaban Penegasan Status Hubungan Kerja (fotokopisesuai dengan asli);"Surat dari Dinas Tenaga Kerja

PT.Bima Multi Finance Kantor Cabang Palu
Turut Tergugat:
Kementrian Tenaga Kerja Cq. Dinas Koperasi,Usaha Mikro Kecil Menegah dan Tenaga Kerja Kota Palu

DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA vs KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

DoosanCipta Busana Jaya, beralamat di Kawasan Berikat NusantaraCakungCilincing, Jalan Madura V Blok D18 A Jakarta 14140,Selanjutnya dalam kedudukan tersebut memberi kuasa kepada:Anton Nugroho, beralamat di Kawasan Berikat Nusantara Cakung,Jalan Madura V Blok D 18 A, Jakarta 14140, kewarganegaraanIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus' NomorDCBJ/DIR/382/VIII2013, tanggal 22 Agustus 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA

HARIMAN ~ SIHOMBING,Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, beralamat diJalan Plumpang Semper No.41 Jakarta Utara, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2013;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon

KALTIM JASA SEKURITI;PENGAWAS KETENAGAKERJAAN pada DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PosIndonesia, Penggugat telah menerima Surat Keputusan Penetapan UlangPengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Rl Nomor :KEP.23/PPKNKJ/IX/2014 tanggal 26 September 2014 Tentang PenetapanKekurangan Upah Kerja Lembur A.N Hasruddin Dkk Pekerja/Buruh PT.

KaltimJasa Security Kota Bontang Kalimantan Timur, yang dikeluarkan olehPengawasan Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral Pembinaan,Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl.

Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka SuratKeputusan Penetapan Ulang Pengawas pada Direktorat JendralPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga KerjaDan Transmigrasi RI Nomor : KEP.23/PPKNKJ/IX/2014 Tanggal 26September 2014 Tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja LemburA.N Hasruddin Dkk Pekerja/Buruh PT.

Kaltim Jasa Sekuriti Kota Bontang Kalimantan Timuryang dikeluarkan Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat JendralPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi RI dimakud adalah sebagai berikut :Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor : 261/G/2014/PTUNJKT.1.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan tertulis yang berisipenetapan tertulis (beschikking) berupa Penetapan Ulang padaPengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Jendral PembinaanPengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI Nomor : KEP.23/PPKNKJ/IX/2014 Tanggal 26September 2014 Tentang Penetapan Kekurangan Upah Kerja LemburA.N HASRUDDIN Dkk Pekerja/Buruh PT. Kaltim Jasa Security KotaBontang Kalimantan Timur ;2.

BAMBI
5.KEPALA DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA.
6.KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI KOTA JAKARTA PUSAT.
7.PENYIDIK DINAS TENAGA KERJA KOTA JAKARTA PUSAT

DONGBANG DEVELOPMENT ; DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.; YULIANUS RUMAKETTY, DKK.

Dongbang Development adalah perusahaan yang didirikanberdasarkan hukum Indonesia dan jumlah tenaga kerja saat iniadalah + 170(lebih kurang seratus tujuh puluh) tenaga kerja;bahwa SPSI PT. Dongbang cq. Yulianus Rumaketty (Ketua SPSIl)telah memberikan kuasa kepada S. Palijama, SH. dan Y. Rumaketty, SH.

pengawasketenagakerjaan Kabupaten/Kota;bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotamadyaJakarta Selatan telah menetapkan besarnya upah lembur sebagaimanaditetapbkan dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan No. 1618/1.836 tanggal 28 AprilHal. 6 dari 18 hal.

/2004 pada Pasal 13 ayat (2) memutuskan apabila salahsatu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dapat meminta penetapanulang kepada pengawas ketenagakerjaan di provinsi;bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakartatelah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi DK!

Yulianus Rumaketty, dkk. (40 orang)sebesar Rp. 281.744.630, (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratusempat puluh empatribu enam ratus tiga puluh rupiah);bahwa terhadap Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 7057/2006 kami telah memberikanjawaban melalui surat No. 086/BR/XI/2006 tanggal 27 Nopember 2006perihal menolak Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi DKI Jakarta No. 7057/2006 (Bukti P.5);bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

DKIJakarta (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Keputusan No. 7057/2006tertanggal (tanpa tanggal) Nopember 2006;bahwa dalam memutuskan dan menetapkan, PengawasKetenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI padaPenetapan Ulang No. 95/PPK.NK/IV/2007 menetapkan :Kedua : Mewajibkan PT.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DANKEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU DK VS H. DJUFRI HASAN BASRI DKK

PUTUSANNomor 2415 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1.KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DANKEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU , diwakili oleh H.

Iskandar Husin pada saat penandatangananAkta Notaris Nomor 10 tanggal 7 Desember 1994 di Kantor Notaris AsmanYunus, S.H., sebagai pihak Tergugat II adalah keliru, bahwa berdasarkanUndang U ndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi DaerahKementerian Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Provinsi Riaudiotonomkan menjadi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan KependudukanProvinsi Riau (Pemerintah Daerah), pada saat penandatanganan AktaNotaris Nomor 10 tanggal 7 Desember 1994 di Kantor Notaris AsmanYunus

Iskandar Hoesin selaku Kepala Kantor WilayahDepartemen Transmigrasi Provinsi Riau yang merupakan perpanjangantangan pemerintah pusat di daerah (pemerintah pusat) dan bukan KepalaDinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, olehgugatan Penggugat salah mengenai orang ( error in persona) haruslahditolak (niet ontvankelijk verklaardtBahwa gugatan aquo kabur( obscuur libel ) dimana Penggugat dalamgugatannya telah mengakui adanya Akta Notaris Nomor 10 tanggal 7Desember 1994 di Kantor

di atas maka pihak pertamadiizinkan dan berhak untuk melaksanakan pemindahan dan penyerahan hak ataspersil tersebut menurut dan sesuai dengan ketentuan pemindahan dan peralihanhak atas tanal (vide T2);Bahwa isi yang terkandung di dalam Akta Notaris Nomor 10 tanggal 7Desember 1994 di Kantor Notaris Asman Yunus, S.H., menyatakan pemindahandan penyerahan hak milik atas tanah dan kuasa jelas telah terjadi peralihan hakdari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kepada pemerintah pusat yaituDepartemen Tenaga

Nomor 2415 K/Pdt/2016Kasasi KEPALA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DANKEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU, dan Pemohon Kasasi I NOTARIS ASMANYUNUS, S.H., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor31/PDT/2016/PT PBR., tanggal 21 Maret 20 16 yang memperbaiki PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru No mor 64/Pdt.G/2015/PN Pbr., tanggal 24November 2015, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini denganamar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Para

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KESELAMATAN NUKLIR, PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL2. KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIR- BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

/Desa Setu,Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, PekerjaanPegawai Negeri Sipil Badan Tenaga Nuklir Nasional;Selanjutnya disebut sebagai ................06 PENGGUGAT ;MELAWAN:1.

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KESELAMATANNUKLIR, PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DANKESELAMATAN NUKLIR BADAN TENAGA NUKLIRNASIONAL, Tempat Kedudukan Kawasan PuspiptekGedung Nomor 80 Serpong Tangerang ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 701/HK0103/RKN/2013, tanggal 10 Juni 2013, dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1. Estopet Mangido Dairo Sormin, S.H. M.M., ; 2.

.; Masingmasing pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional,berkedudukan di Jalan Kuningan Barat, MampangPrapatan, Jakarta Selatan, dan Kawasan PuspiptekSerpong Tangerang Selatan ;Selanjutnya disebut sebagai .............::cceeeee TERGUGAT ;Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 15/G/2013/PTUNSRG2.

KEPALA PUSAT TEKNOLOGI REAKTOR DAN KESELAMATAN NUKLIRBADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, TempatKedudukan Kawasan Puspiptek Gedung Nomor 80 Serpong Tangerang;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 700/HK0103/RKN/2013, tanggal 10 Juni 2013, dalam hal ini diwakilioleh Kuasa Hukumnya yaitu : 1. Estopet Mangido Dairo Sormin, S.H. M.M. ; 2. Sudarman, S.H.; 2222 oo3. Ir.

Sugiyanto ; Masingmasing pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional,berkedudukan di Jalan Kuningan Barat, MampangPrapatan, Jakarta Selatan, dan Kawasan PuspiptekSerpong Tangerang Selatan ;Selanjutnya disebut sebagai ...............::068 TERGUGAT Il;Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ; Telah membaca dan memperhatikan : "1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :15/PENDIS/2013/PTUNSRG, Tanggal 29 Mei 2013, tentang LolosDismissal ; 220 22 02 noe one enn nee cee nne eee2.Penetapan

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, dk. vs. PT. TEHNODEV INTI UTAMA

permasalahan tersebut;Bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia (in casu Tergugat ) selaku pimpinan instansiPemerintah yang mewadahi aspek tersebut di atas,mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP 30/MENSJ/11/2004 tanggal 27 Februari 2004, tentang Pembentukan timterpadu dalam persiapan/ujicoba dan pemindahan prosespemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeri yangsebelumnya di Bandara SoekarnoHatta ke Ciracas, JakartaTimur

Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor:KEP.125/MENSJ/V1I/2004 tanggal 2 Juni 2004, tentangPenunjukan tenaga khusus dalam rangkamengkoordinasikan pengadaan kendaraan untuktransportasi pemulangan tenaga kerja Indonesia yangpulang dari luar Negeri;Surat tersebut ditandatangani oleh Dr.

Fahmi Idris selakuMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia,perihnal mohon perlindungan atas investasi PT.

No. 1339 K/Pdt/201216Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP.30/MENSJ/II/2004 tentang Pembentukan tim terpadu dalam persiapan/uji cobadan pemindahan proses pemulangan tenaga kerja Indonesia dari luar Negeriyang sebelumnya di Bandara Soekarno Hatta ke Ciracas, Jakarta Timur, danKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP.114/ MEN/VII/2004 tentang Penunjukan Koperasi Pelita Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi untuk melakukan proses pengadaan kendaraan pemulangantenaga

MENTERI TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, dan 2.

TabraniL A W A NKepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah, DKK

Kepala Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah,beralamat di JI. Hj. Muchtar Komplek Pemda Gunung Sugih Kabupaten LampungTengah, yang selanjutnya disebut sebagal.............. cece eee ecceenteettteeeee eeeTergugat I;2. Kepala Kampung Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung KabupatenLampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagaiLecce eae ecceeeessnaeeecesseeecesstaceeeessaees Tergugat I;3. Gubenur Provinsi Lampung, alamat Jl.

BENNY HARLINDONG VS KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;

BENNY HARLINDONG, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggaldi Perumahan Villa Nusa Indah, Blok H I, Nomor : 20, Kelurahan BojongKulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi jawa Barat;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di JalanPrapansa Raya, Nomor : 9, Blok B, Lantai 10, Jakarta Selatan 12170;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Dengan demikian, gugatan memenuhiketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara ;Bahwa objek gugatan diterbitkan Tergugat dalam kedudukannya sebagaiKepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota AdministrasiJakarta Selatan, hal itu berarti merupakan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.

dan Transmigrasi Jakarta Selatan mengenai tidak dibayarkannyaupah Penggugat saat itu, Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juli 2005 mengeluarkan SuratPerihal: Perintah Membayar Upah Karyawan Nomor 2859/1.836 kepadaPengusaha namun tidak dihiraukan oleh Pengusaha ;Bahwa oleh karena Pengusaha PT Philips Indonesia tidak melaksanakanputusan sebagaimana yang dimaksud diatas secara sukarela, maka demiadanya perlindungan akan kepastian hukum bagi kami selaku

IlII.2014.09.3125.SHT tanggal 14 Maret 2014 ;Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kotamadya JakartaSelatan membalas surat dari Pengadilan Hubungan Industrial JakartaPusat pada tanggal 24 Juni 2014 menyatakan bahwa Sejakdiberlakukannva UndangUndang RI.

Prapatan No. 52, Jakarta 10110, mengenai Perhitungan KewajibanPengusaha atas Putusan P4P tersebut dengan surat No.W10.UI.PHI/P4P.081/2009.Eks.1.2015.03.14110.SHT tanggal 3 Januari2015 ;Bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakartameneruskan permintaan Penjelasan/Perhitungan Upah dari PengadilanHubungan Industrial kepada Suku Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Selatan dengan surat No. 313111.834.1 tanggal29 Januari 2015 ;Bahwa Suku Dinas Tenaga Kerja Dan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara Cq Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow