Ditemukan 2215934 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pemerintah daerah
Penghinaan
Pemerintah
Barang jasa pemerintah
Pemerintah kota padang
Register : 04-10-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 09-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3456/Pdt.G/2017/PA.JT Tanggal 7 Nopember 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
12 — 4
12 — 4
memenuhi syarat oleh karena itu dapat diterima danperkaranya dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Jakarta Timurdengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; , tertanggal dan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena ituPenggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraiansebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.
saat itusudah pisah rumah dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungansebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugatanperceraian Penggugat dapat disimpulkan adalah pasal 19 (b) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana antara suami isteri sering terjadiperselisinan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara merekasudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;Menimbang, bahwa karena alasan cerai Penggugat adalah pasal 19huruf (f) Peraturan
Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka guna mmenuhiketentuan pasal 76 UndangUndang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 5010Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pengadilantelah mendengar keterangan saksi pihak keluarga atau orang terdekat denganpihak berperkara dan semua keterangan saksisaksi tersebut yang termuatdalam berita acara sidang yang saling bersesuain satu sama lain dapat dipakaisebagai bukti dalam perkara
Ini adalah aniaya (kedhaliman) yangbertentangan dengan semangat keadilan.dan menurut Pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, serta pasal 116 huruf (6 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat denganmenjatuhkan
Register : 02-03-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 16-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 882/Pdt.G/2017/PA.JT Tanggal 20 April 2017 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
38 — 4
38 — 4
Register : 21-12-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 09-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 4440/Pdt.G/2016/PA.JT Tanggal 13 Maret 2017 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
9 — 2
9 — 2
Register : 26-01-2018 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 502/Pdt.G/2018/PA.JT Tanggal 20 Maret 2018 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
52 — 4
52 — 4
Register : 04-12-2017 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 23-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 4518/Pdt.G/2017/PAJT Tanggal 3 April 2018 — -PEMOHON
-TERMOHON
11 — 1
11 — 1
Register : 20-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 02-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3520/Pdt.G/2018/PA.JT Tanggal 17 Oktober 2018 — PEMOHON berlawana dengan TERMOHON
20 — 4
20 — 4
Register : 29-09-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3550/Pdt.G/2017/PAJT Tanggal 6 Februari 2018 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
63 — 39
63 — 39
Register : 09-01-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 26-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 176/Pdt.G/2018/PAJT Tanggal 22 Mei 2018 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
19 — 5
19 — 5
Register : 10-07-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 26-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2753/Pdt.G/2018/PAJT Tanggal 25 September 2018 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
13 — 5
13 — 5
Register : 11-04-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 24-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1729/Pdt.G/2018/PAJT Tanggal 5 Juni 2018 — -PEMOHON
-TERMOHON
12 — 2
12 — 2
Register : 14-10-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 16-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3542/Pdt.G/2016/PA.JT Tanggal 16 Maret 2017 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
54 — 12
54 — 12
Register : 11-04-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 16-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1427/Pdt.G/2017/PA.JT Tanggal 13 Juli 2017 — PEMOHON berlawanan dengan TERMOHON
33 — 12
33 — 12
Register : 27-03-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 24-01-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1489/Pdt.G/2018/PAJT Tanggal 3 Juli 2018 — -PENGGUGAT
-TERGUGAT
12 — 6
12 — 6
Register : 15-11-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 15-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3978/Pdt.G/2016/PA.JT Tanggal 2 Februari 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
14 — 8
14 — 8
Register : 07-08-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 09-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2794/Pdt.G/2017/PA.JT Tanggal 12 Desember 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
7 — 1
7 — 1
danputusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara Verstek sesuai pasal 125 ayat(1) HIR;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timurdengan Kutipan Akta Nikah No. tertanggal dan rumah tangga Penggugatdengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memilikilegal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
yangberprilaku buruk (tidak bersifat adil), maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) danPasal 172 HIR., keterangan saksi tersebut secara yuridis materiil dapat diterimasebagai alat bukti;Menimbang, bahwa Saksi dan II Penggugat adalah pihak keluargadari Penggugat yang juga menyatakan pada pokoknya sudah mendamaikanPenggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka keterangannyatersebut dianggap sebagai keterangan keluarga, oleh karenanya hal tersebuttelah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini dapat disimpulkanbahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat denganalasan rumah tangga tidak rukun sejak Tergugat telah meninggalkanPenggugat sampai dengan sekarang dan tidak diketahui alamatnya yang pastidi seluruh wilayah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugatanperceraian Penggugat dapat disimpulkan
adalah pasal 19 (f) dan (b) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana antara suami isteri sudah berpisahselam dua tahun dan mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;7Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan ceraiPenggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975,maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 UndangUndang No. 7 tahun 1989yang telah dirobah dengan Undangundang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah
Register : 19-09-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 09-03-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3415/Pdt.G/2017/PA.JT Tanggal 7 Nopember 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
7 — 2
7 — 2
Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, permohonan Penggugat untukmengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasarpertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukundalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h)Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakangugatan cerai ini dikabulkan;10.
atas perkara inidapat dijatuhkan secara Verstek sesuai pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Jakarta Timurdengan Kutipan Akta Nikah Nomor; tertanggal , dan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugatmemiliki /egal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimanadiatur dalam Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka guna mmenuhiketentuan pasal 76 UndangUndang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pengadilantelah mendengar keterangan saksi pihak keluarga atau orang terdekat denganpihak berperkara dan semua keterangan saksisaksi tersebut yang termuatdalam berita acara sidang yang saling bersesuain satu sama lain dapat dipakaisebagai bukti dalam perkara
Ini adalah aniaya (kedhaliman) yangbertentangan dengan semangat keadilan.dan menurut Pasal 39 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, serta pasal 116 huruf (6 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat denganmenjatuhkan
Register : 28-10-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 16-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3714/Pdt.G/2016/PA.JT Tanggal 18 Mei 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengannTERGUGAT
120 — 16
120 — 16
Register : 10-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 18-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3680/Pdt.G/2017/PA.JT Tanggal 9 Nopember 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
108 — 9
108 — 9
Register : 31-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 08-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 2888/Pdt.G/2016/PA.JT Tanggal 9 Januari 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
5 — 1
5 — 1
Register : 07-02-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 16-02-2019
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 557/Pdt.G/2017/PA.JT Tanggal 27 April 2017 — PENGGUGAT berlawanan dengan TERGUGAT
7 — 0
7 — 0