Ditemukan 4024688 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memerikan meriksa
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 01-10-2021 — Putus : 14-06-2022 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN BEKASI Nomor 481/Pdt.G/2021/PN Bks
Tanggal 14 Juni 2022 — Penggugat:
Rudolf Naibaho
Tergugat:
1.Anggia Meisesari
2.Ledi Hari Setiawan
3.PT Business Software Solution
4.Judika Malau
Turut Tergugat:
ASEP SUDJANA SH.
32 — 24

  • MENGADILI

    Dalam Eksepsi :

    1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Ketidak berwenangan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus memeriksa dan memutus perkara ini;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Pengadilan PT BANJARMASIN
Putus : 06-01-2016 — Upload : 12-02-2016
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 101/PDT/2015/PT BJM
Tanggal 6 Januari 2016 —
63 — 35
  • 27 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI: Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 29/Pdt.G/ 2015/PN Bjb; Memerintahkan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk membuka sidang kembali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 29/Pdt.G/ 2015/PN Bjb., sampai putusan akhir; Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 101/Pdt/2015/PT BUM. tanggal 15 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;2.
    ., tanggal 27 Agustus 2015, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:= Menyatakan Eksepsi Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill tentangKewenangan Absolut dapat diterima;= Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;= Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 29/Pdt.G/2015/PN Bjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaruyang
    Oleh karena itu putusan Sela Pengadilan NegeriBanjarbaru No 29/Pdt.G/2015/PN.Bjb, tanggal 27 Agustus 2015 yang amarnya :Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill tentangKewenangan Absolut dapat diterima dan menyatakan Pengadilan NegeriBanjarbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak dapatdipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim tingkat bandingakan mengadili sendiri;Menimbang, bahwa sengketa kepemilikan tanah adalah masukwewenang dari Pengadilan
    , mengadili dan memutus perkara No 29/Pdt.G/2015/PN.Bjb, tanggal 27 Agustus 2015 yang menyangkut pokok perkarahingga putusan akhir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memerintahkanPengadilan Negeri Banjarbaru untuk membuka kembali persidangan perkaraNo 29/Pdt.G/2015/PN.Bjb, untuk memeriksa, mengadili hingga memutusperkara sampai putusan akhir;Mengingat akan Peraturan PerundangUndangan yang bersangkutandengan perkara ini;Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 101/PDT/2015/PT.BJMMENGADILI
    Membatalkan putusan Sela Pengadilan Negeri BanjarbaruNomor : 29/Pdt.G/ 2015/PN Bjb., tanggal 27 Agustus 2015, yangdimohonkan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI:e Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa danmengadili perkara Nomor : 29/Pdt.G/ 2015/PN Bib;e Memerintahkan Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk membuka sidangkembali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 29/Pdt.G/ 2015/PN Bjb., sampai putusan akhir;e Menghukum Para Terbanding semula Tergugat , Il, Ill dan
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 19-02-2016 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PA MEDAN Nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.Mdn
Tanggal 15 Maret 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
14 — 5
  • Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
    PUTUSANNomor 403/Pdt.G/2016/PA.Mdn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talakpada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusansebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:XXXX, Umur 26 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Strata I,Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tingga di XXXX, Kecamatan MedanDenai, Kota Medan;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16
    perkawinan dan sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Nomor 7 tahun1989 yang telah diubah pertama kali dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil hukumyang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILIDalam Eksepsi:1 Mengabulkan eksepsi Termohon;2 Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang memeriksa
Pengadilan PN SUKABUMI Perdata
Register : 04-10-2011 — Putus : 22-03-2012 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN SUKABUMI Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.SMI
Tanggal 22 Maret 2012 — -H.Mustofa bin Iyas -PT Astra Sedaya Finance cq. Pimpinan PT astra Sedaya Finance cabang sukabumi
89 — 21
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Sukabumi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh penggugat
    PUTUSAN SELANomor: 10/Pdt.G/2011/PN.SmiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaiberikut dalam perkara :H. MUSTOPA Bin TYAS, umur 31 tahun, jenis kelamin lakilaki, Agama Islam,pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat diKp.
    Bahwa berdasarkan hal terurai di atas Penggugat memohon kepada MajelisHakim yang mulia yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat Iuntuk menyerahkan kembali mobil, BPKB dan faktur obyek jaminan Fidusia,yang dikuasai Tergugat I secara bertentangan dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Bab I Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 29 UndangUndang No. 42Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara seketika dan sekaligus..
    133 HIR Tergugat memohon kepadaYang Terhormat Majelis Perkara Perdata yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, untuk menjatuhkan Putusan Sela dan menyatakan diri tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menyatakan pulabahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.3.
    Tergugat I setelah memeriksa persyaratan yang harus dipenuhi olchPenggugat, kemudian setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan untukpelunasan pembelian kendaraan tersebut.c. Penggugat kemudian membayar uang muka pembelian kendaraan tersebutkepada pihak penjual, sedangkan Tergugat I melakukan pembayarankekurangan dari harga kendaraan atau pelunasan dari kendaraan tersebut,yang merupakan pinjaman dan menjadi hutang Penggugat kepada Tergugat I.d.
    Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini ;Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas,maka Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Pebruari 2012sebagai berikut :Bahwa Tergugat IT mendukung sepenuhnya gugatan yang diajukan oleh Penggugatterhadap PT.
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Perceraian
Register : 20-05-2009 — Putus : 29-06-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 2185/Pdt.G/2010/PA.Bwi
Tanggal 29 Juni 2009 — PENGGUGAT dan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT 1, TURUT TERGUGAT 2
26 — 1
  • Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;
    PUTUSANNomor : 2185/Pdt.G/2010/PA.Bwi. sae a DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa danmengadili perkara perkara tertentu dalam tingkatpertama telah menjatuhkan' putusan sebagaimana tersebutdibawah ini dalam perkaraantara : PENGGUGAT, Agama Islam, Pekerjaan bakul, Alamat, KecamatanGlagah, Kabupaten Banyuwangi, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGATMELAWAN1.
    Bahwa karena gugatan Penggugat termasuk warga tidakmampu/warga miskin (penerima bantuan langsung tunaiBLT) maka Penggugat mohonberperkara secara tidak berbiaya (secara prodeo)sesuai amanat pasal 237 HIR, untuk itu kami sertakansebagai lampiran gugatan ini Surat Keterangan TidakMampu/Miskin yang dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang untuk menyatakan halMajelis HakimYth ; Atas dasar alasan alasan tersebut diatas sudilah kiranyaMajelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus perkaragugatan ini dengan
    Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Zz. Membebaskan Penggugat untuk membayar biayaperkara ini ;Demikianlah putusan ini dijatuhkan diBanyuwangi padahari 29 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16Rajab 1431 Hijriyah, oleh Kami Dra. Hj. LILIK MULIANAsebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.
Pengadilan PA BANJARNEGARA Perdata Agama
Register : 01-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 577/Pdt.G/2021/PA.Ba
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 12
  • eksepsi1. mengabulkan eksepsi Tergugat;
    2. menyatakan pengadilan agama banjarnegara tidak berwenang memeriksa perkara nomor 577/pdt.G.2021/PA.Ba;
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Wanprestasi
Register : 04-03-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pdt.G/2021/PN Bdg
Tanggal 14 Oktober 2021 — PT. Setiabudi Jaya Sakti lawan Henry Husada DKK
95 — 15
  • I A Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor. 131/Pdt.G/2021/PN.Bdg;
  • Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut;
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.610.000,- (Dua Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 05-09-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 10-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 802/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Desember 2022 — Penggugat:
PT Angkut Teknologi Indonesia
Tergugat:
Jane Sihotang
120 — 33

  • M E N G A D I L I :

    Dalam Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili :

    • Menerima eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Negeri/ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ;
    • Menyatakan Pengadilan Negeri / Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara No. 802/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel ;

    Dalam Pokok Perkara :

Pengadilan PT JAYAPURA Perdata Pembagian Harta
Register : 07-08-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PT JAYAPURA Nomor 61/PDT/2015/PT.JAP
Tanggal 11 Nopember 2015 — Muntiara (vs) Hairudin Achmad, dk
221 — 111
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 83/Pdt.G/2014/PN Son tanggal 29 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;DENGAN MENGADILI SENDIRI :- Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;- Memerintahkan untuk memeriksa dan mengadili kembali perkaranya:- Menghukum Tergugat I, II/ Terbanding I, II dan Tergugat III/ Terbanding III untuk membayar biaya
    . /2015/PT JAP.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :MUTIARA, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Lorong Obadiri RT. 02 RW I Kel.Remu Selatan Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai Pembandingsemula PENGGUGAT, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa HukumnyaCHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH dan ABD.
    ,mengadili dan memutus suatu perkara sebagaimanadiketahui berdasarkan Pasal 10 UndangundangNomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman dikenal 4 (empat) lingkungan peradilan,yakni :1 Peradilan Umum ;Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili danmemutuskan perkara Pidana yang dilakukan oleh orangorang sipil dan perkaraPerdata, kecuali suatu peraturan perundangundangan menentukan lain.2 Peradilan Agama ;Kompetensi Absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili danmemutuskan
    perkaraperkara orang yang beragama Islam dalam bidangPerkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Waqaf, dan Shadaqah.3 Peradilan Militer ;Kompetensi Absolut dari Peradilan Militer adalah memeriksa, mengadili danmemutus perkaraperkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer (baik dariAngkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian).4 Peradilan Tata Usaha Negara.Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa,mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang
    danmengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sorong dinyatakan berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Bandingmemerintahkan untuk memeriksa dan mengadili kembali pokok perkaranya :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan
    dan mengadili perkaraini ;Memerintahkan untuk memeriksa dan mengadili kembali perkaranya: Menghukum Tergugat I, II/ Terbanding I, II dan Tergugat II/ Terbanding III untukmembayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 119/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PT Sarana Ventura Selaras / diwakili Alamsyah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI
113 — 63
  • Menerima eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo yang diajukan Tergugat.

    2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini.

    Dalam Pokok Perkara

    1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

    2.

    PUTUSANNomor: 119/G/2018/PTUN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganAcara Biasa yang dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di JalanDiponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam sengketa antara: 222 nena nnn nnn nnn nnn nen nnnPT.
    Selain itu Penggugat pun pernah megajukan gugatan terhadappenetapan KEP BMN pada Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 49 dari 90 halaman Putusan Nomor 119/G/2018/PTUN.BDGBandung dengan nomor perkara 54/G/2018/PTUN.BDG, dimanamajelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkaratersebut, mengakui eksistensi KEP BMN tersebut denganmenyatakan dalam ammar putusan bahwa permohonanPenggugat tidak diterima.I.
    Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa,Mengadili dan Memutus Perkara a quo ;2. Eksepsi Objek Gugatan Error In Objecto;3.
    sikap terhadap eksepsi Pengadilan Tata UsahaNegara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a quo(eksepsi kewenangan absolut Pengadilan) yang diajukan Tergugat diputusbersama dengan pokok sengketa setelah melewati proses pembuktiandipersidangan, selain itu untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa a quo guna menemukan kebenaran materiel terhadapmaksud dan tujuan gugatan Penggugat apabila eksepsi kewenangan absolutterbukti tidak beralasan hukum, paralel
    Pasal 50 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukanbahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Perjanjian
Register : 30-01-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PN RABA BIMA Nomor 15/Pdt.G/2018/PN RBI
Tanggal 27 Maret 2018 — H. IBRAHIM AHMAD melawan MARIAMA BINTI M. NOR Alias MARIAMA AHMAD
92 — 30
  • M E N G A D I L I- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;- Menyatakan Pengadilan Agama Raba Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :H.
    Bahwa, atas dasar halhal yang telah terurai diatas, maka Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima melalui Majelis Hakim yangterhormat untuk memeriksa, mengadili Perkara ini dengan menjatuhkanputusan sebagai berikut :1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan secara hukum bahwa, Penggugat adalah Ahli Waris sahdari almarhum AHMAD MIHU (Ayah Kandung Penggugat);3.
    Selanjutnya dalam Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan danmenyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orang orang yangberagama islam dibidang :Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Rbia. Perkawinan;b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukumislam;c.
    makamenurut pendapat Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat tersebut diatasadalah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Raba Bima karenagugatan Penggugat secara utuh masih menyangkut harta warisansebagaimana Undang undang R.I Nomor : 7 Tahun 1989 Jo Undang undang RINomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasmaka eksepsi Tergugat beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan demikianPengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang memeriksa
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-09-2016 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 19-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 118/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 20 Juni 2012 — - DIMPOS TP PAHPAHAN, ST (PENGGUGAT) - ERNY NASRANI BR SIAHAAN (TERGUGAT I) - WALIKOTA MEDAN Cq. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, (TERGUGAT II)
38 — 21
  • - Menyatakan Eksepsi dari Tergugat- I tidak dapat diterima;- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwewenang, memeriksa dan mengadili perkara No. 118/Pdt.G/2012/PN.Mdn
    PUTUSAN SELANo.118/Pdt.G/2012/PNMdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah inidalam perkara antara:DIMPOS TP PAHPAHAN, ST,beralamat di Jl. Menteng Raya Ujung No. 69A, Kel.Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, KotamadyaMedan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1.HILMAR ROBINSON SILALAHI, SH, 2. JOHANSENSIMANIHURUK, SH, 3.
    hukum dan peraturan PerundangUndangan khususnya Perda KotaMedan No. 22 Tahun 2002 tentang Ristribusi izin Gangguan, karena Penggugatsebagai jiran tetangga tidak pernah memberikan izin berupa surat pernyataantentang tidak keberatan Penggugat sebagai persyaratan diterbitkannya izingangguan atas usaha cq Bengkel Era Baru Servis;10.Bahwa, dikarenakan perbuatan Tergugat dan Tergugat Il adalah telah demikian11merugikan kepentingan hukum Penggugat maka berdasarkan hukum agar YangMulia Majelis Hakim yang memeriksa
    (lima ratus juta rupiah);13.Bahwa, karena perbuatan Tergugat Il juga sebagai perbuatan melawan hukum,maka berdasarkan atas hukum agar surat izin gangguan yang diterbitkan olehTergugat Il sepanjang Bengkel Era Baru Servis dinyatakan tidak berkekuatanhukum;14.Bahwa, untuk menjamin gugatan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimanamestinya dan tidak hampai/illisonir, maka dimohon kepada Ketua PengadilanNegeri Medan Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadiliPerkara ini untuk meletakan sita
    , mengadili dan memutus perkaraperdata ini, mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraPutusan Sela No. 118/Pdt.G/2012/PN.Madn, hal. 9 dari 16perdata ini kiranya sependapat dengan kami dan akhirnya memutus perkara inidengan amar putusan sebagai berikut:1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaraad);2.
    Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwewenang, memeriksa dan mengadiliperkara No. 118/Pdt.G/2012/PN.Mdn;3. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan No. 118/Pdt.G/2012/PN.Mdn dapatdilanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara;4. Menyatakan ongkos perkara ini ditetapbkan pada putusan akhir, dalam pokokperkara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanNegeri Medan pada hari : SENIN, tanggal 18 JUNI 2012, oleh Kami LEBANUSSINURAT SH.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 08-09-2016 — Putus : 20-01-2015 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pdt.G/2014/PN Mdn
Tanggal 20 Januari 2015 — - LING LING Alias LILIYATI (PENGGUGAT) - SUJADI (TERGUGAT I) - Drs. TENGKU AZAN KHAN (TERGUGAT II) - FARIDAH HANUM,SH (TERGUGAT III) - SURIANTO (TERGUGAT IV)
232 — 85
  • - Menolak eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat II tersebut di atas ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan me-ngadili perkara ini
Pengadilan PN MEDAN
Register : 20-09-2016 — Putus : 01-09-2014 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 68/Pdt.G/2014/PN Mdn
Tanggal 1 September 2014 —
36 — 19
  • .- Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
    PUTUSANNo.68/Pdt.G/2014/PN MdnDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sbb dalamperkara antara :DEKARMAN SINAGA, Lelaki berumur 45 tahun, Agama Kristen,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswastabertempat tinggal di Dusun IV, Kelurahan Martebing,Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten SerdangBedagai, Propinsi Sumatera utara, berdasarkan Suratkuasa Khusus tanggal 17
    KESIMPULAN DAN PERMOHONANBahwa berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas, maka wajar jikakiranya dimohonkan kepada KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN Ca.MAJELIS HAKIM yang mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak yangberpekara agar dihadapkan ke depan persidangan untuk pada hari yang telahditetapbkan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, dan berkenaan mengadiliperkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Dengan demikian sudah sepantasnya terhadapuraian Replik Penggugat khususnya uraian terhadap tanggapannya /penyangkalannya atas eksepsi kompetensi' relatief Tergugat harusdikesampingkan untuk ditolak, dan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat sekarang ini ( cqperkara No 68/ Pdt G/ 2014/ PN Mdn.)
    Bahwa dalam uraian jawaban Tergugat Il tentangEksepsi Absolute tidak ada uraian antara lain, bahwa Tergugat Il mendalilkankalau Pengadilan Negeri Medan tidak dalam posisi untuk memeriksa danmengadili perkara ini ; namun yang menjadi pertanyaan bagi majelis hakim laluPeradilan manakah yang menurut pendapat Tergugat Il yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ?, sebab tidak ada uraian / redaksi dalamjawaban Tergugat Il, mengenai hal tersebut.
    Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Pengadilan Negeri Medan TidakBerwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kiniteranggarkan sebesar Rp.976.000,( sembilan ratus tujun puluh enam riburiupiah).Halaman 16Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2014/PN.Mdn.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakimPengadilan Negeri Medan, pada hari : Kamis, tanggal 28 Agustus 2014, oleh:INDRA CAHYA.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-12-2015 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 699/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 25 Mei 2016 — - JOLY SULAIMAN SITANGGANG, ST (PENGGUGAT) - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT I) - PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KEHUTANAN (TERGUGAT II) - PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PANGURURAN (TERGUGAT III)
30 — 7
  • - Mengabulkan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) ;- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 24-07-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 187/Pid.Sus/2017/PT SMG
Tanggal 24 Juli 2017 — Puji Lestari Alias Wella Binti Pawarto
59 — 32
  • - Menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tersebut;- Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Magelang tanggal 30 Mei 2017 Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Mgg dengan memperbaiki sekedar mengenai Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan;- Menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang adalah yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa PUJI LESTARI alias WELLA binti PAWARTO tersebut;- Menguatkan
    Pengadilan Negeri Magelang Tidak Berwenang Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat PengadilanNegeri Magelang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inidengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAPadalah tidak tepat dan tidak benar, karena sebagaimana diuraikandalam dakwaan Jaksa penuntut Umum tempat kejadian perkaraadalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, adapunsaksisaksi yang menjadi dasar sebagian besar saksisaksiberdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang
    Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat Pengadilan NegeriMagelang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini denganmendasarkan pada ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP adalah tidaktepat dan tidak benar,Terhadap penilaian dari penasehat hukum terdakwa ini kami tanggapisebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yangberbunyi:Pengadilan negen yang di dalam daerah hukumnya terdakwabertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atauditahan, hanya berwenang mengadili
    penangkapan sebagai berikut: Pada haridan tanggal seperti tersebut diatas telah ditangkap tersangkaPUJI LESTARI alias WELLA Binti PAWARTO di pinggir Jl.Gatot Subroto No. 18, Kelurahan Jurang Ombo, KecamatanMagelang Selatan, Kota Magelang....dst.Bahwa dengan demikian kualifikasi unsur yang bersifat alternatifpada ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP telah terpenuhi yaitutentang terdakwaberdiam terakhir atau di tempat ia diketemukandengan demikian Pengadilan Negeri Magelang mempunyaikewenangan untuk memeriksa
    Memeriksa perkara itu dengan dakwaan sebagaimana diaturdan diancam:Primair: Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Subsidair: Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Magelang untukmelanjutkan penahanan terhadap Terdakwa PUJI LESTARI aliasWELLA binti PAWARTO sebagaimana surat penetapanperpanjangan penahanan nomor: 37/Pid.Sus
    No.187/Pid.Sus/2017/PT SMG Menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang adalah yang berhakdan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas namaTerdakwa PUJI LESTARI alias WELLA binti PAWARTO tersebut; Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Magelang tanggal 30Mei 2017 Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Mgg yang selebihnya; Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 24 JULI 2017dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi JawaTengah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 17-11-2016 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 17 Nopember 2016 — PT ASURANSI SINAR MAS VS DAMSIR RITONGA
253 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
    Nomor 858 K/Pdt.SusBPSK/2016kendaraan adalah untuk pribadi telah bertentangan dengan Pasal 28 ayat(1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,yang mana Hakim harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya danuntuk itu dia wajib mencari dan menemukan hukum objektif dan materiilyang hendak diterapbkan dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal iniHakim tidak boleh memutus suatu perkara berdasarkan perasaan ataupendapat subjektif Hakim (dikutip dari pendapat M.
    Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayarbiaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasiditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 17 November 2016 oleh Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.
Pengadilan PTA PALEMBANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 18-05-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PTA PALEMBANG Nomor 25
Tanggal 9 Juli 2015 — TIEN SUPARTIENI Binti MAS NGABEL ASMAUDIN dkk VS Hj.ROHMAH Binti H.MUHAMMAD AMIN
108 — 52
  • Menyatakan Pengadilan Agama Palembang berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 0263/Pdt.G/2015/PAPlg tanggal 23 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1436 H;2. Memerintahkan Pengadilan Agama Palembang untuk memeriksa dan memutus pokok perkara tersebut diatas;3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
    Muhammad Amin, umur 77 tahun, agama Islam,pekerjaan lbu rumah tangga bertempat tinggal di Jl.Pangeran Marto No. 248 Rt. 09 Kelurahan 19 llir.Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, dahulu sebagaiTergugat Sekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca putusan dalam perkara yang bersangkutan ;Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkarayang dimohon banding;DUDUK PERKARAMengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yangdijatunkan oleh Pengadilan
    Oleh karena itu pada Penetapan tersebut tidak melekat NebisIn Idem;Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama belum memeriksapokok perkara secara tuntas dan menyeluruh dan langsung menjatuhkanputusan WNegatif, hukum acara tidak membenarkan Majlis Hakim tingkatbanding memeriksa pokok perkara yang belum diputus oleh Majelis HakimTingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding harusmemerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memeriksa danmemutus pokok perkaranya secara tuntas, hal
    Menyatakan Pengadilan Agama Palembang berwenang memeriksa danmemutus perkara Nomor 0263/Pdt.G/2015/PAPlg tanggal 23 Maret 2015M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1436 H;2. Memerintahkan Pengadilan Agama Palembang untuk memeriksa danmemutus pokok perkara tersebut diatas;3.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 27-05-2024 — Putus : 01-07-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Pra/2024/PN Mks
Tanggal 1 Juli 2024 — Pemohon:
AMRINA RACHIM WARHAM, S.KM
Termohon:
NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN RI CQ KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULSEL CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO
17 — 16
    • Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pra peradilan Pemohon tersebut ;
    • Biaya perkara Nihil ;
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 31-01-2013 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 26/Pid/2013/PT SMG
Tanggal 6 Maret 2013 — SUPRIYATI ALIAS UPIK Binti JAMIN
31 — 26
  • Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid untuk membuka kembali persidangan, memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 319/Pid.B/2012/PN.Mkd. atas nama SUPRIYATI Alias UPIK Binti JAMIN
    UNTUK DINASPUTUSANNomor 26/Pid/2013/PT.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwaNama Lengkap : SUPRIYATI ALIAS UPIK Binti JAMIN ; Tempat lahir : Purwotrejo ; Umur/Tgl.lahir : 37 tahun / 25 Nopember 1975 ; Jenis kelamin =: Perempuan ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Polindes di Dusun kalisat
    MENGADILI SENDIRI : Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid untukmembuka kembali persidangan, memeriksa dan mengadili PerkaraNomor 319/Pid.B/2012/PN.Mkd. atas nama SUPRIYATI Alias UPIKBinti JAMIN ; Membebankan biaya perkara kepada Negara ; Hal 6 dari 7 hal Put No.26/Pid/2013/PT.SmgDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hariRABU, tanggal 06 Maret 2013, oleh kami HJ. SRI MARTININGSIH,SH.
    FATHURRAHMAN, SH. masingmasing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku HakimAnggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiSemarang tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor 26/Pen.Pid/2013/PT.Smg.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding danputusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum olehKetua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut sertadihadiri PURWO HADIJATI, SH.