PUTUSANNomor 9/Pdt.G/2019/PN SdkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkaraperkara perdata padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :HISAR PARULIAN SITUMORANG, 32 Tahun, Lakilaki, Kristen Protestan,Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kalang BaruDesa Kalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairiselanjutnya disebut Sebagal......................+...

PENGGUGAT;MelawanSUSI VERAWATI SILABAN, 31 Tahun, Perempuan, Kristen Protestan,Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan PerluasanNo.189 Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang KabupatenDairi, selanjutnya disebut sebagai.....................

Negeri Sipil dimana sesuaidengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, danPenggugat telah mempunyai surat jjin terlebin dahulu dari Pejabat atasanHalaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sdklangsung Penggugat, yang mana akan Penggugat ajukan dalam SidangPembuktian Surat;17.Bahwa karena timbulnya permasalahan ini adalah akibat perbuatan danulah Tergugat mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;18.Bahwa segala sesuatu dan halhal yang belum diterangkan dalam

Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil (PNS),TNILPOLRI yang akanmelakukan perceraian wajib memperoleh izin secara tertulis atau Surat keteranganterlebin dahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P3 berupa SuratIzin Nomor B01/N.218/Ep.01/02/2019 tertanggal 26 Februari 2019 yangdikeluarkan oleh Kepala kejaksaan Negeri Dairi yang berisikan pemberian izin dariKepala Kejaksaan Negeri Dairi sebagai atasan penggugat kepada Penggugatselaku Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri

Dairi untuk melakukan gugatancerai terhadap Susi Verawati Silaban, Majelis Hakim berpendapat, izin atasan yangdiajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilanmenurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidakmelawan hukum dan

PUTUSANNOMOR 0112/Pdt.G.2018/PA.Ptsears yess all pauDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara cerai gugat antara :TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 14 Agustus1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, PendidikanStrata I, tempat kediaman di, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaiPenggugat";MELAWANTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Piasak

, 01 Mei 1978,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata ,tempat kediaman di, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaiTergugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti surat, danmendengar keterangan para saksi di persidangan ;Hal.1 dari 21 Putusan No.0112/Pdt.G/2018/PA.PtsDUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPutussibau

SAKSI 2 PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Jongkong 06 September1976, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Hal. 8 dari 21 Putusan No.0112/Pdt.G/2018/PA.Ptsbertempat tinggal di, Kabupaten Kapuas Hulu, yang dalam persidanganmengaku sebagai teman Penggugat, dan dibawah sumpah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telahdikaruniai sSeorang anak;Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugatsemula harmonis

Kapuas Hulu, telah menerangkan bahwa Pegawai NegeriSipil yang bernama PENGGUGAT, diberi izin untuk mengajukan gugatanperceraian kepada suaminya yang bernama TERGUGAT, sehingga alat buktisurat tersebut telah memenuhi syarat materiil Suatu bukti autentik;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formildan materiil suatu bukti autentik, maka bukti tersebut telah memenuhikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harusdinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS)telah mendapat izin dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten KapuasHulu untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dan olehkarenanya Majelis Hakim menilai Penggugat telah memenuhi maksud Pasal3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 yangdiubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmendapatkan

Negeri Sipil teah mengajukan SuratPermintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian tanggal 05 Juli 2020, namunbelum mendapat izin dari atasan dan oleh Majelis Hakim diberi waktu mendapatsurat izin dari atasan;Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan dengan dibacakan gugatanPenggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugattanpa ada perubahan maupun penambahan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti berupa:A.

Negeri Sipil telah menunggu suratizin dari atasan dan sampai batas waktu yang telah ditetapkan tidak mendapatSurat izin dari atasan, kemudian Penggugat telah menyampaikan SuratPernyataan tanggal 16 Februari 2021 bahwa Penggugat siap bertanggungjawab akibat hukum yang timbul setelah perceraian;HIm. 7 dari 16Putusan 4550/Pdt.G/2020/PA.SorBahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetappada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan

Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanTergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lainuntuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, makaMajelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengantanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil terikatdengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sertaSurat Edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permintaan IzinUntuk Melakukan Perceraian tanggal 05 Juli 2020, namun sampai batas waktutidak juga mendapat surat izin dari atasan, kemudian Penggugatmenyampaikan Surat Pernyataan Tanggal 16 Februari 2021 bahwa Penggugatbertanggung jawab atas segala akibat hukum, maka Majelis Hakim dapatmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secaraverstek, akan tetapi oleh karena

PUTUSANNomor 448/Pdt.G/2020/PA.BtaZo ZN 2SeyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Baturaja, 20 Maret 1983, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempatkediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaiPenggugat;melawanTergugat, tempat dan tanggal lahir Batumarta

Bahwa Penggugat sudah mendapatkan izin perceraian dari Bupati OganKomering Ulu Berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor :800/942/KPTS/XLII/II.3/2020 Tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri SipilDi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;10.

Negeri Sipil dan telahmemperoleh Surat Izin untuk Melakukan Perceraian berdasarkan SuratHal. 3 dari 16 Hal.

Pasal 26Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telahditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri(in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutusorang lain sebagai wakil atau kKuasanya yang sah;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telahmemperoleh Surat Izin untuk Melakukan Perceraian berdasarkan SuratKeputusan Bupati Ogan Komering

Ulu Nomor 800/942/KPTS/XLII/II.3/2020Tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan PemerintahKabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 22 September 2020 sehingga MajelisHal. 7 dari 16 Hal.

Bahwa perselisinan dan pertengkaran juga dikarenakan Termohon seringmengungkit tentang ketidak mampuan Pemohon dalam mencukupikebutuhan sehari hari, termohon sebagai Pegawai negeri sipil merasapenghasilnnya lebih besar dari Pemohon , Bahwa selama 1(satu) tahunsering terjadi perselihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalahtersebut,7.

Nurul Aziz Shohibul Izzah sebagaimana laporanmediator tanggal 19 Maret 2018, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telan mendapatkanrekomendasi dari atasannya sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor800/272/III/2018 tanggal O05 Maret 2018 sehingga pemeriksaan dapatdilanjutkan pada pokok perkara;Halaman 4 dari 15 halamanPutusan Nomor 0305/Pdt.G/2017/PA.PwdBahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang

Negeri Sipil yang sudah mempunyaipenghasilan yang tetap, akan tetapi justru Termohon selalu menuntutdan selalu merasa kurang dan apabila dinasehati Termohon tidakmau mengerti;Bahwa sejak bulan September 2015 Termohon pergimeninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohonsendiri di Karanganyar yang sampai sekarang telah berjalan selama2 tahun 4 bulan ;Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Pemohon agarrukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;di bin Sutowlyono, umur

Negeri Sipil yangsudah mempunyai penghasilan yang tetap, akan tetapi justruTermohon selalu menuntut dan selalu merasa kurang dan apabiladinasehati Termohon tidak mau mengerti ;Bahwa sejak bulan September 2015 termohon pergimeningalkan pemoohjn dan pulang kerumah orang tua Termohonsendiri di Karanganyar yang sampai sekarang telah berjalan selama2 tahun 4 bulan;Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon agar rukun kembalidengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;Halaman 7 dari 15 halamanPutusan Nomor

Negeri Sipil yang sudahmempunyai penghasilan yang tetap, akan tetapi justru Termohon selalumenuntut dan selalu merasa kurang, akhirnya Pemohon dan Termohonberpisah selama 2 tahun 4 bulan berturutturut dan selama berpisah antaraPemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, adalah fakta yang dilihatsendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan olehPemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syaratmateriill sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR

Bahwa Penggugat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil mulai tanggal 01 Maret1992 pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada Gol/Ruang Yuana Darma /IIa ;2.

Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal01 Maret 1993 pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;Bahwa Penggugat dipindah dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang keKejaksaan Negeri Temanggung terhitung mulai tanggal 11 Oktober 1994 ;Bahwa Penggugat dipindah dari Kejaksaan Negeri Temanggung di JawaTengah ke Kejaksaan Semarang cabang Pelabuhan di Semarang terhitung mulaitanggal 21 Nopember 1995 ;Bahwa Penggugat mendapat kenaikan pangkat menjadi Muda Darma

Bahwa perbuatan Budiyono, S.H., S.Sos sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakanpelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 5 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor :53 Tahun 2010 ;C.(1)Bahwa BAPEK dalam pertimbangan dan putusan tidak melihat runtutan perkaratidak menengok kebelakang perkara ;Bahwa perkara tersebut bukan perkara Penggugat ;Bahwa perkara tersebut saya diperintah untuk membantu ;Bahwa perkara tersebut adalah milik :Madona Embang (Gol IV/a) ;Budi Santoso (Gol III/d) ;Bahwa Penggugat tidak tercantum

Negeri Sipil ;5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara / sengketa tersebut ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartatelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 28/G/2012/PT.TUN.JKT, Tanggal 5Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.146.500.

Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, sehinggahukuman disiplin itu dapat diterima dengan rasa keadilan ;9 Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tinggi halaman 35 PutusanNomor : 28/G/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 5 Maret 2013 paragrap ke 3 dari atasdinyatakan bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 053/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Penguatan Jenis HukumDisiplin atas nama Budiyono, SH.

Bahwa saksi bekerja sebagai pemilik Hotel KARTIKA INDAHBahwa yang menjadi terdakwa tindak pidana penipuan :adalah mengaku bernama Sdr.HARIADI pegawai negeri dari kantor Perijinan Kab. jombang.Bahwa orang yang menjadi korban tindak pidana penipuan adalah saksi korbansendiri dankakak saksi korban Sdri.

Panglima Sudirman No. 111 Ds.Pulo lor, Kec/Kab.Jombang.Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan di Hotel KARTIKA INDAH.Bahwa benar yang menjadi terdakwa tindak pidana penipuan adalah mengaku bernama Sdr.HARIADI pegawai negeri dari kantor Perijinan Kab. Jombang.Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan cara terdakwa datang ke HotelKARTIKA INDAH dengan memakai seragam coklat lengkap untuk menarik pajak HotelKARTIKA INDAH, kemudian korban Sdri.

YENI YULIAWATI mendengar percakapan saksidan menyuruhnya masuk ke dalam Kantor Hotel KARTIKA INDAH, kemudian saksimelanjutkan bersihbersih, setelah selesai bersihbersih saksi melihat terdakwa sudah tidakada di dalam kantor hotel.Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa melakukan lindak pidana penipuan setelah diberitahuoleh korban sekitar jam 16.00 win dan menerangkan kalau lakilaki yang memakai bajuseragam dinas pegawai negeri warna coklat menarik pajak tersebut telah menipunya, dankorban telah menyerahkan

Jombang.Bahwa telah terjadi lindak pidana penipuan terhadap saksi yaitu Selasa 10 Mei 2016 sekirajam 10.00 wib di Hotel BOROBUDUR Jombang, namun tidak sampai menjadi korban karenasaksi tidak memberikan barang yang diminta.Bahwa saksi bekerja sebagai pemilik Hotel BOROBUDUR.Bahwa benar yang menjadi terdakwa tindak pidana penipuan adalah mengaku bernama Sdr.HARIADI pegawai negeri dari kantor Perijinan Kab. jombang.Bahwa orang yang menjadi korban tindak pidana penipuan adalah adik saksi yaitu Sdri.YENI

HARIYADI adalah terdakwaKUTUT YUNARPO Bin SEBAN MANGUNDIWIRYO.Bahwa akibat dari peristiwa tersebut adik saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tersangkut dengan tindak pidana lainnya.Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di staf pemerintahan diKelurahan Dermo, Kec. Mojoroto, Kab.

Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT. Taspen)Makassar.. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua PengadilanAgama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasayang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikanpenetapan tentang sahnya pernikahan (alm) N**** Bin M****** dengan Pemohonyang dilangsungkan pada tahun 1975 di Desa Gentungan, Kecamatan BajengBarat, Kabupaten Gowa.Hal. 2 dari 15 Penetapan No. 62/Pdt.P/2017/PA.Sgm9.

Tabungan danAsuransi Pegawai Negeri (PT. Taspen) Makassar..

Tabungan danAsuransi Pegawai Negeri (PT. Taspen) Makassar.3. H. A*** R**** Bin H***** Dg. B****, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaanpegawai syara (pembatu imam), tempat kediaman di Mattontong Dare, XXX,Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernamaN**** Bin M****** karena Pemohon adalah sepupu dua kali saksi.

Tabungan danAsuransi Pegawai Negeri (PT. Taspen) Makassar.Hal. 6 dari 15 Penetapan No. 62/Pdt.P/2017/PA.Sgm4. S**** Dg. N**** Bin M***** Dg. B****, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaantukang kayu, tempat kediaman di Mattontong Dare, XXX, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernamaN**** Bin M****** karena Pemohon adalah sepupu dua kali saksi.

Tabungan danAsuransi Pegawai Negeri (PT.

Selanjutnyamemenuhi permintaan terdakwa tersebut, saksi Rifal kemudian menghubungi saksiKabib yang merupakan salah satu Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PendidikanKecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong, dan meminta bantuan saksi Kabibagar terdakwa dapat segera mendapatkan ijasah paket C. Saksi Kabib lalumeminta agar saksi Rifal memenuhi persyaratan untuk mendapatkan ijasah paketC bagi terdakwa berupa foto 3x4 dan ijasah terakhir serta uang sejumlah Rp.3.000.000, ( tiga juta rupiah).

Setelan saksi Rifal menyerahkan persyaratansebagaimana diminta oleh saksi Kabib kKemudian saksi Kabib meminta bantuankepada saksi Martin yang merupakan salah satu Pegawai Negeri Sipil pada DinasPendidikan Propinsi Sulawesi Tengah untuk membantu pengurusan ijazah paket Cbagi terdakwa. Selanjutnya selang dua minggu kemudian, saksi Kabibmenghubungi saksi Rifai untuk mengambil ijazah paket C dan Surat KeteranganHasil Ujian Nasional untuk di tandatangani oleh terdakwa.

Setelah saksi Rifal menyerahkan persyaratansebagaimana diminta oleh saksi Kabib kKemudian saksi Kabib meminta bantuankepada saksi Martin yang merupakan salah satu Pegawai Negeri Sipil pada DinasPendidikan Propinsi Sulawesi Tengah untuk membantu pengurusan ijazah paket Cbagi terdakwa. Selanjutnya selang dua minggu kemudian, saksi Kabibmenghubungi saksi Rifai untuk mengambil ijazah paket C dan Surat KeteranganHasil Ujian Nasional untuk di tandatangani oleh terdakwa.

Selanjutnyamemenuhi permintaan terdakwa tersebut, saksi Rifal kemudian menghubungi saksiHalaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2018/PT PALKabib yang merupakan salah satu Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PendidikanKecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong, dan meminta bantuan saksi Kabibagar terdakwa dapat segera mendapatkan ijasah paket C.

Dimana telah hilangnya keharmonisan dalam hidupberumah tangga dan komunikasi tidak terjalin dengan baik sebagaisuami istri;13.Bahwa dikarenakan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, makakeinginan bercerai Pemohon telah disampaikan kepada pejabatyang berwenang pada instansi Pemohon dan kemudian telahdilakukan Mediasi namun gagal dan akhirnya telah mendapatkan izinbercerai dari Kementerian Dalam Negeri dimana hal ini telah sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 8003694 Tahun2014 tanggal

larutmalam, bahkan pernah Termohon tidak pulang;e Bahwa saksi mengetahui sudah kurang lebih 1 tahun, Pemohon danTermohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon sekarang tinggaldi Semarang dengan lakilaki lain;e Bahwa saksi sebagai Paman sudah sering menasehati danmengingatkan Termohon, untuk meninggalkan lakilaki yang bukansuaminya, dan rukun lagi dengan Pemohon, namun tidak berhasil;e Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi menasehati ataumerukunkan Pemohon dan Termohon;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenanguntuk itu;Bahwa, Pemohon di depan sidang menyatakan mencabut suratkuasanya hukumnya, dan menyatakan mencabut petitum angka 3 (tiga)perkara a quo;Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dantidak ada bukti lain yang akan disampaikan di persidangan, serta dalamkesimpulannya mohon untuk segera mendapatkan putusan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala halikhwal yang terjadi

Dengan demikain,Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkaraaquo;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukungdengan bukti P.2 serta atas keterangan para saksi, maka haruslahdinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),yang atas keinginannya untuk bercerai telah diketahui dan telahmemperoleh izin dari pejabatan yang berwenang untuk itu;Menimbang, bahwa sungguhpun Termohon tidak hadirdipersidangan namun berdasar pasal 22 ayat (2) peraturan

Negeri Sipil (PNS),telah mendapat surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yangberwenang untuk itu sebagaimana bukti P.2, dengan demikian Pemohonsebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah memenuhiketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangperubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa meskipun Islam dalam syariatnya membenciadanya perceraian antara suami isteri

PUTUSANNomor 49/Pdt.G/2017/PN.Mnk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:RION SAHRION LILIGOLY, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, AlamatPerumahan kontrakan Dominggus Mandacan JalanBumi Marina Kelurahan Amban Distrik ManokwariBarat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat,dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ACHMADJUNAEDY, S.H.

Negeri Sipil yangterikat pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugatmengajukan permohonan izin cerai kepada atasan Penggugat.

Bahwapermasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakanpenyelesaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti suratPenggugat dan keterangan Saksisaksi Penggugat tersebut diatas, telah dapatmenunjukkan bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri SipilDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manokwari;Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentukkeluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana

Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukanperceraian haruS memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannyasebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil (PP 45/1990), yang pada ayat (1) disebutkan bahwa:;(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wayibmemperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;Menimbang, bahwa

berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P5,maka Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, telah dapat memenuhipersyaratan sebagaimana disyaratkan oleh PP 45 Tahun 1990 tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tertanggal 08 September 2003,dengan kaidah hukum yang berbunyi Suami isteri yang telah pisah tempattinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanyaperselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan

Gor Bulu Tangkis Puruk Cahu, KabupatenMurung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaiPenggugat;Lawan:Tergugat, Tempat tanggal lahir Batu Nyiwuh, 5 Maret 1992, Jenis kelaminPerempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JalanTemanggung Lawung Ill Nomor O02 Puruk Cahu,Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelan mendengar

Negeri Sipil.Setelah disepakati bersama agar tidak berlarutlarut permasalahan dandipikirkan dengan kepala dingin serta hubungan persaudaran dan dalamkepengurusan anak bisa dilakukan bersama maka disepakati digugat olehpenggugat saat ini.Bahwa Penggugat dan tergugat adalah seorang ibu dan ayah yang bertanggungjawab terhadap anak, dan anak masih dibawah umur yang sangatmembutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu dan ayah maka anakakan diasuh bersama tanpa membatasi satu sama lainHalaman 2 dari

Saksi Il,yang telah di dengar keterangannya di bawah janji di persidangan, sebagaimanayang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;Menimbang, bahwa karena berdasarkan gugatan Penggugat, pekerjaanTergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim pertama sekali akanmempertimbangkan tentang surat keterangan Tergugat untuk bercerai;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin

Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipildisebutkan bahwa: Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat yang dalampenjelasannya dijelaskan lebih lanjut bahwa Ketentuan ini berlaku bagi setiapPegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai NegeriSipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebihdahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima

Bukti surat ini membuktikan bahwa atas gugatan yang diajukan olehPenggugat, Camat Seribu Riam telah mengetahui bahwa Tergugat telah digugatcerai oleh Penggugat selaku suaminya di Pengadilan Negeri Muara Teweh, olehkarenanya syarat surat keterangan cerai Tergugat sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;Halaman 8 dari

Negeri Sipil yang diubah dengan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka selaku Pegawai Negeri SipilPenggugat telah menyapaikan Surat Permintaan Izin Untuk MelakukanPerceraian tertanggal 10 Desember 2018 kepada Kepala Balai KarantinaPertanian Kelas Banjarmasin dan selanjutnya Penggugat telahmemperoleh izin perceraian demikian berdasarkan surat Keputusan

Fotokopi, Surat Keputusan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas BanjarmasinNomor 0668/KP.260/K.18.B/03/2019, tertanggal 6 Maret 2019 tentang PemberianIzin Perceraian Pegawai Negeri Sipil antara Made Agus Susilo dengan Ni PutuAyu Lestari, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda P4;.

Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata, berdasarkan ketentuanPasal 284 RBg, yang termasuk alat bukti adalah:1.

Sumpah (Pasal 1929 BW);Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, untuk membuktikan dalilgugatannya, Penggugat telah mengajukan sejumlah alat bukti berupa buktiSurat, salah satunya adalah Surat Keputusan Kepala Balai Karantina PertanianKelas Banjarmasin Nomor : 0668/KP.260/K.18.B/03/2019 tanggal 6 Maret2019 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, dimana buktisurat tersebut digunakan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pokokperkara;Menimbang, Surat Keputusan Kepala Balai Karantina Pertanian

Negeri Sipil adalah Petitumyang berlebihan, dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan Ditolak;PETITUM KETIGAMenimbang, bahwa dari bukti P1, dan P2 yang bersesuaian denganketerangan saksi WAYAN NARTE, saksi KETUT SUANTRA dan saksi NYOMANDIAN IRAWAN dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang sah dan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,perceraian

Bahwa almarhum pewaris adalah seorang Pegawai Negri Sipil, yang mempunyaitabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN) yang untuk menerima tabungantersebut perlu Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama, oleh karena ituPemohon sebagai saudara satusatunya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq.Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumpewaris.6.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa saksi adalah sebagai berikut :Nama : SAKSI I PEMOHON, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,Bertempat Tinggal di PAMEKASAN ; diatas sumpah menerangkan yang padapokoknya sebagai berikut ; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ; Bahwa Pemohon tinggal di PRMEKASAN ;Bahwa pewaris almarhum PEWARIS ASLI telah meninggal dunia pada hari Jum attanggal 28 Agustus 2009, karena sakit ; Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS ASLI berkerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil dan tidak pernah kawin ;Bahwa pewaris almarhum PEWARIS ASLI mempunyai seorang saudara kandung yaitt PEMOHON ASLI ;Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris untuk keperluan mengurusTaspen almarhum ;Nama : SAKSI IT PEMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di PAMEKASAN ; diatas sumpah menerangkan yang padapokoknya sebagai berikut ; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saksi saudara sepupu Pemohon Bahwa Pemohon tinggal di PRMEKASAN ;Bahwa pewaris

almarhum PEWARIS ASLI telah meninggal dunia pada hari Jumattanggal 28 Agustus 2009, karena sakit ; Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS ASLI berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak pernah kawin ;Bahwa pewaris almarhum PEWARIS ASLI mempunyai seorang saudara kandung yaitu PEMOHON ASLI ;Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris untuk keperluan mengurus Taspen almarhum ;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar seluruhnya ;Menimbang, bahwa pada

PENETAPANNOMOR 0742/Pdt.G/2016/PA MtpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadillperkara perdata tertentu tingkat pertama, dalam persidangan MajelisHakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antarapihakpihak:PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil MTs Negeri Batu Ampar,tempat tinggal Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebutsebagai PEMOHON;MELAWANTERMOHON, umur 41 tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir S2,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru MAN 2, tempat tinggalKabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 07 Nopember 2016telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan AgamaMartapura, yang selanjutnya terdaftar dalam Buku Register PerkaraNomor 0742/Pdt.G/2016/

Bahwa Pemohon saat ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) yaitu guru pada MTs Negeri Batu Ampar, dan Pemohon telahmendapatkan izin untuk melakukan perceraian berdasarkan SuratKeputusan Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian Nomor0162/MTSN.17.11.5/PP.00.5/011/2016 tanggal 04 Nopember 2016 yangdikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut;9.

PENETAPANNo.390/Pdt.P/2012/PN.Mlg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan)pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonanyang diajukan oleh :DESVRIYANTI, SH, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Sukun PondokIndah L2 RT.008 RW.007, Kelurahan Bandungrejosari, KecamatanSukun, Kota Malang, disebut sebagai PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut

MALANGPADA HARI : SELASATANGGAL : 24 April 2012HAKIM PENGADILAN NEGERI TERSEBUTHARINI, SH, MHBERITA ACARA SIDANGNomor : 390/ Pdt.P / 2012 / PN.Mlg.Persidangan terbuka Pengadilan Negeri di Malang yang memeriksa danmengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama dan dilangsungkandidalam Gedungnya yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara No.198 Malang padahari : SELASA tanggal : 01 MEI 2012 terhadap permohonan yang diajukan oleh :DESVRIYANTI, SH, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Alamat JalanSukun Pondok Indah L2 RT.008 RW.007, KelurahanBandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, disebut sebagaiPEMOHON ;Susunan Persidangan adalah sebagai berikut :1.

APRIL 2012 sayaZAID PRIBADI berdasarkan surat Penetapan KETUA PENGADILAN NEGERI MALANGtertanggal 14 Desember 1996 Nomor : W10.D24KP.04.0408, ditunjuk sebagai Jurusita /Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut ;TELAH MEMANGGILDESVRIYANTI, SH, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat JalanSukun Pondok Indah L2 RT.008 RW.007, KelurahanBandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, disebut sebagaiPEMOHON ;Supayaia / mereka datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Malang

PAULUS PAKERENG, lakilaki, Umur 56 tahun, Agama KristenProtestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia;2. ISHAK PAKERENG, lakilaki, Umur 49 tahun, Agama KristenProtestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia;3. YUSUF KULLA PAKERENG, lakilaki, Umur 47 tahun, AgamaKristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Warga NegaraHalaman 1 dari halaman 32 Putusan No.139/PDT/2016/PT.KPGIndonesia;.

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu rajiterhadap Termohon (TERMOHON ) dihadapan sidang Pengadilan AgamaKendal ;3 Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundangundangan yangberlaku ;SUBSIDAIR:Dan atau memutuskan yang seadiladilnya.Bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan yangtelah ditentukan dan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah memperoleh surat izinuntuk melakukan perceraian dari Pejabat atasannya

telahmembenarkannya dan selanjutnya Pemohon menyatakan sudah mencukupkan buktibuktinya dan selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon mohon putusan ;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusasn ini, maka segala hal ihwal yangterjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkaraini dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;Menimbang bahwa bagi seorang Pegawai

Negeri Sipil untuk melakukanperceraian diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yangtelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalammelakukan perceraian ditentukan bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai

Pemohon wajib memperoleh surat izin dari pejabat atasannya yangberwenang dan bagi yang berkedudukan sebagai Termohon wajib memperoleh suratketerangan dari pejabat atasannya ;Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukansebagai Pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya (Termohon)sudah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat atasannya, yaituWakil Bupati Kendal Nomor : 474.2/133/2015 tanggal 20 Mei 2015 ;Menimbang bahwa berdasarkan

Negeri Sipil yang berpangkatPengatur Muda Tk I/Golongan Ruang II/b, maka Majelis Hakim menghukum Pemohonuntuk membayar kepada Termohon berupa :.

PUTUSANNomor 3107/Pdt.G/2020/PA.SbgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan perkara Cerai Talak, antara :Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Subang , sebagaiPemohon;melawanTermohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,bertempat tinggal di Anyar Kota Bandung, sebagaiTermohon

Bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telahmendapatkan izin cerai berdasarkan Surat Pemberian Izin PerceraianNomor: KP.11bb/Kep.336BKPSDM/2020 dari Bupati Subang tertanggal 8Juli 2020;10.

Negeri Sipil (PNS) telah rutinmemberikan nafkah kepada Termohon, bahkan Pemohon pun telahberulangkali menasihati Termohon agar menerima bersyukur terhadap nafkahyang Pemohon berikan, namun Termohon tidak juga merubah sikapnya dantidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga antarakeduanya telah berpisah tempat tinggal selama 10 (Sepuluh) tahun dan selamaberpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah berusaharukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Negeri Sipil (PNS) telah rutinmemberikan nafkah kepada Termohon dan selama berpisah tempat tinggalPemohon dan Termohon sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebuttidak berhasil.

Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkanoleh pertengkaran karena Termohon sering mengeluh dan merasakekurangan terhadap nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohonyang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah rutin memberikannafkah kepada Termohon;2. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohonsudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;4.

Bahwa karena Penggugat diterima sebagai Pegawai Negeri di demak padaawal bulan April 2008 Penggugat tinggal di demak dan Tergugat tetaptinggal di Wil 2 T karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri di Wil 2 T;4. Bahwa setelah Penggugat tinggal di Demak Tergugat seminggu sekali atau2 minggu sekali datang ke Demak untuk kumpul dan melakukan Hubungansuami istri, bahkan apabila Tergugat tidak bisa kumpul di Demak Penggugatlah yang datang ke Wil 2 T;5.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDER:;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon suatu putusan yangseadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Penggugat danTergugat datang sendiri menghadap di persidangan;Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasidengan bantuan mediator bernama Fatkhul Muin, S.H., M.H, namun mediasitersebut tidak berhasil;Bahwa Penggugat bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipli (guru padaSMP

Negeri di Wil 2T hingga sekarang tidak kembali lagi;Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adakomunikasi lagi layaknya suam1 istri;Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akantetapi tidak berhasil.2. saksi Kabupaten Demak, saksi di persidangan di bawah sumpah telahmemberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahsaudara sepupu Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah

Negeri di Wil 2T hingga sekarang tidak kembali lagi selama kurang lebih 1 tahun; Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adakomunikasi lagi layaknya suam1 istri; Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akantetapi tidak berhasil.Bahwa, Tergugat tidak mengajukan buktibukti di persidangan meskipuntelah diberikan kesempatan untuk itu;Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon agar Pengadilanmenjatuhkan Putusan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat

Negeri Sipli(Guru pada SMP.