Penggugat:
PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk
Tergugat:
1.Wahyudi Prasetio
2.PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III
Turut Tergugat:
1.Lembaga Penjamain Simpanan
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat

Kutisari Indah Barat X No. 16 Surabaya, sesuai dengan surat kuasatertanggal 14 Februari 2020, ................ selanjutnya disebut TERLAWAN I;PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, selanjutnya disebutTERLAWAN Il;Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta Ill ,disebut sebagai TERLAWAN III;Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Bank Jtrust Indonesia, Tbk, yang terletak di jalanPangeran Jayakarta No. 73 Blok A3, Kelurahan Mangga DuaSelatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, tetapdilaksanakan karena Pelawan dalam hal ml telah salah dalammemasukan Pihak yakni yang melaksanakan lelang seharusnyaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta Pusatnamun oleh PelawanPihak yang dimasukan Adalah Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang III Jakarta Barat;2.

Bank Jtrust Indonesia, Tbk, yang terletak dijalan Pangeran Jayakarta No. 73 Btok A3, Kelurahan Mangga DuaSelatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Mohon untukHalaman 21 Putusan Nomor 91/Pdt.Bth/20120/PN Sbytetap dilaksanakan karena mengingat dalam Perkara aquo pihakyang menjadi Terlawan Il Adalah salah Pihak yakni KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ill Jakarta Barat, bukanKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta Pusat;Il.

Bank Jtrust Indonesia, Tok, yangterletak di jalan Pangeran Jayakarta No. 73 Blok A3, KelurahanMangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta PusatMembebankan Biaya Perkara kepada Pelawan;DALAM REKONPENSIds2.Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Untuk Seluruhnya;Memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta Pusat agar dapat segera melaksanakan Eksekusi Lelangatas sebidang Tanah dan Bangunan, sesuai sertifikat hak gunabangunan Nomor 3058 seluas 89 m2, Atas Nama PT.

Negaradan Lelang Ill Jakarta barat Kerena seharusnya Terlawan IIadalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta Pusat, hal mi dapat dilihat dan letak Objek LelangSebidang tanah dan bangunan nomor 3058 seluas 89 m2, Atasnama PT.

Cipedes milik/terdaftar atas nama TERGUGAT II/HALIM WIJAYA.Hal.15Perkara Nomor :07/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga JKT.PstHARTA PAILIT ADALAH HARTA KEKAYAAN MILIK/TERDAFTARATAS NAMA DEBITOR PAILIT/PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYABahwa yang dimaksud dengan Debitor Pailit adalah Debitor yang sudahdinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan.

DISTRIBUSI INDONESIA JAYA Pailit dengansegala akibat hukumnya.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Kepailitan danPKPU, yang dimaksud dengan Kepailitan adalah Sita Umumatas semua Kekayaan Debitor Pailityang pengurusan dan pemberesannyadilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawassebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.Pasal 1 angka (1) UU Kepailitan dan PKPU:Kepailitan adalah Sita Umum atas semua Kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator

di bawahpengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan danPKPU,Kepailitan meliputi seluruh Harta Kekayaan Debitor Pailit padasaat putusan pernyataan pailit diucapkan.

DISTRIBUSIINDONESIA JAYA adalah seluruh Harta Kekayaan milik/terdaftar atasnama Debitor Pailit/PT. DISTRIBUSI INDONESIA JAYA.TANAH SHM NO. 2544/KEL. CIPEDES ADALAH MILIK/TERDAFTARATAS NAMA TERGUGAT II/HALIM WIJAYA SEHINGGA JELASJELASBUKAN MERUPAKAN HARTA PAILIT PT. DISTRIBUSI INDONESIAJAYABahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1)jo.

DISTRIBUSI INDONESIA JAYA adalahseluruh Harta Kekayaan milik/terdaftar atas nama Debitor Pailit/PT.DISTRIBUSI INDONESIA JAYA.Bahwa dari penjelasanpenjelasan tersebut diatas, terobukti Tanah SHMNo. 2544/Kel.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember
2.Kepala Kantor Pertanahan Banyuwangi

Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG TUBAN
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DQN LELANG (KPKNL) SURABAYA

Penggugat:
PT Lenteralestari Buanaraya
Tergugat:
PT Bank Rakyat Indonesia
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN)
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto
3.PT Xingyun Indonesia

., KANTOR CABANG PADANG
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANG

Penggugat:
SULISTIYO NUGROHO
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Sragen
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
3.PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT GROGOL JOYO, cabang Sragen
Turut Tergugat:
Hartono

Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSragen pada tanggal 14 Februari 2019 dengan Nomor 52/SK/2019,sebagai Penggugat ;LawanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, tempat kedudukanJIl.Veteran No.10 Sragen, sebagai Tergugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kpknl Surakarta, tempatkedudukan JI.

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Cabang Pekalongan beralamat Jalan Sriwijaya No. 1 Pekalongan(TERLAWAN II), EKA HENDRA M(TERLAWAN III), AKHMAD WANUDIN (TERLAWAN IV);

S.K. 133/DIRBMLI/16 tanggal 22 Agustus2016, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)Cabang Pekalongan beralamat Jalan Sriwijaya No. 1 Pekalongan, dalamhal ini memberikan kuasa kepada Marhaeni Rumiasih dkk berdasarkan suratkuasa Nomor : SKU650/MK.6/2016 tanggal 29 Agustus 2016, selanjutnyadisebut sebagai TERLAWAN II.3.

Bank Mega Tbk denganperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)PekalonganDALAM EKSEPSI1. Eksepsi Bahwa Pelawan Tidak Berkapasitas Untuk Mengajukan Perlawanan1.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, pihakyang dapat atau berhak mengajukan perlawanan adalah orang yangmerasa kepentingannya dilanggar atau dirugikan1.2. Bahwa perlawanan yang diajukan Pelawan pada pokoknya terkait denganpermohonan eksekusi pengosongan oleh Sdr.

Bank Mega, Tbk (Terlawan 1) dengan perantaraanKantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Pekalongan (Terlawan 2)1.3. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01152 dan 01930 , objeksengketa yang dilelang adalah atas nama Akhmad Wanudin , sedangkanPelawan dalam perkara ini adalah Husnul Hakim (Pelawan)1.4. Bahwa selain itu, yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kredit FasilitasPembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) Nomor 126/UKMPKL/12 tanggal 11 Mei 2012 adalah antara PT.

Peraturan Menteri KeuanganNomor 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perubahan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan bahwa :Grosse Risalah Lelang adalah Salinan asli dari Risalah Lelang yangberkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Bahwa dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf d Peraturan DirekturJenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 disebutkan :Grosse Risalah Lelang merupakan salinan asli dari

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Tengah danD.l. Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Pekalongan,berkedudukan di Jl. Sriwijaya No. 1 Pekalongan (Tergugat Il). Dimana GrosseRisalah Lelang adalah Salinan asli dari Risalah Lelang yang berkepala "DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Penggugat:
ANGGONO SAPUTRA
Tergugat:
1.SUBAI
2.SUCIATI
Turut Tergugat:
2.PT.BANK BRI PERSERO Tbk
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALANG
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(KPKNL)

., berdasarkan surat KuasaKhusus tertanggal 09 September 2020 sebagai TurutTergugat Il ;Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(kpknl), tempat kKedudukanJalan S.Supriadi No.157 Sukun Kota Malang, Sukun,Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikankuasa kepada Asep Suryadi, Ilva Nurdianah Azizah, HildaNurhayati, Neni Puji Artanti, tik Santosa, Gunawan WirantoTedjosukmono, Satria Islam Putra Sarabis berdasarkansurat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2020 sebagaiTurut Tergugat Ill;

Menteri Keuangan cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa TimurDirektorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Malang selaku (Instansi) atasan Turut Tergugat Ill,karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang bukanorganisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatubadan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila adatuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.1.2.

Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malangbukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badanyang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara,dimana salah satu instansi atasan dari Turut Tergugat Ill adalahPemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan cq. DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Jawa Timur DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Malang.

Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat III diatas, terbuktilah bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukankepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang tanpamengkaitkan dengan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat.Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapat berakibat bahwaterhadap gugata a quo menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanyaharus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet OntvankelijkVerklaard).

Bahwa fakta yangsebenarnya dokumen dan surat yang diperlukan telah memenuhi syaratuntuk dilaksanakan Lelang dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang/Kantor Pejabat Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelangHalaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpnyang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudahlengkap dan telah memenuhi legalitas subjek dan objek lelang.

Rekonvensitelah melangsungkan pernikahan, antara Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi telah terjadi percampuran harta, mengingat seluruhpenghasilan dari Penggugat Rekonvensi selaku PNS dan penghasilanlain yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi sejak awal pernikahansampai dengan bulan Februari 2013 telah diberikan kepada TergugatRekonvensi untuk dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan;Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensimelangsungkan pernikahan, telah diperoleh harta kekayaan

Tiga unit sepeda motor masingmasing berupa 1 (satu) unit sepedamotor merk Zupiter Z warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merkZupiper Z warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125warna biru;Bahwa seluruh harta kekayaan/harta bersama sebagaimanadisebutkan dalam posita gugatan rekonvensi Nomor 3 huruf A s/d F tersebutadalah berada dalam penguasaan Baiq Hadiah (Tergugat Rekonvensi) danseluruh hasil yang timbul akibat harta kekayaan/harta bersama tersebutadalah dikuasai oleh Baiq Hadiah

Untuk itu, kami mohon kepada yang mulia MajelisHakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk melakukanpembagian terhadap harta kekayaan/harta bersama tersebut sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan alatbukti otentik, maka sudah sepantasnya putusan dalam perkara ini dapatdijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vorraad) meskipun ada verzet,banding kasasi, maupun PK dll;Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat

Rekonvensidan karena ada kekhawatiran Tergugat Rekonvensi akan memindahtangankan harta kekayaan/harta bersama tersebut kepada pihak ketigasecara sepihak sehubungan dengan adanya gugatan rekonvensi ini, makaPenggugat Rekonvensi mohon agar harta bersama tersebut terlebih dahuludiletakkan sita jaminan (CB);Bahwa berdasarkan dalildalil yang telah diuraikan di atas, mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untukberkenan menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut:1.

Menyatakan hukum seluruh harta kekayaan yang diperolehselama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi danTergugat Rekonvensi tersebut sebagai harta bersama;3. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi dan PenggugatRekonvensi masingmasing berhak seperdua dari hartabersama tersebut;4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau siapa saja yangmenguasai harta bersama tersebut untuk melaksanakanHal. 5 dari 13 hal. Put.

Menyatakan Perjanjian Akad Kredit sebagaimana yang telah dibuat danditandatangani antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demihukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;3. menyatakan Pelaku Usaha yang telah melakukan lelang Eksekusi HakTanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi JaminanPembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberukanoleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pekanbaru

Negaradan Lelang (KPKNL) pekanbaru untuk menjualnya (Bukan PelakuUsaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang/KPKNL Pekanbaru);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung republikIndonesia Nomor 3210.K/PDT/1984, tertanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakanatas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umumtersebut telah bertenatangan dengan pasal 224 HIR/258 RBG sehinggatidak sah sehingga pelaksanaan parate

Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Pekanbaru terhadap agunan yang menjadi jaminankonsumen kepada pelaku usaha yaitu berupa:Sebidang tanah kebun sawit berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :829/Desa Sekijang luas tanah 20.000m2 (dua puluh ribu meter persegi), terdaftaratas nama TRI MARSONO, terletak di:Provinsi : RIAUKabupaten/Kota : KAMPARKecamatan : SIAK HULUDesa/Kelurahan : SEKIJINGSebidang tanah kebun sawit berdasarkan Sertipikat

Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan olehPelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Pekanbaru adalah seperti/antara lain:Membaliknamakan ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertipikat Hak Milik(SHM) keatas nama orang lain.Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara a quodikuasai dan/atau dimiliki orang lain.5.

Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan Lelang Eksekusi HakTanggungan di Muka Umum atas Agunan yang menjadi JaminanPembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit (hutang) yang telahdiberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen dengan melalui PerantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru,yaitu berupa:Sebidang tanah kebun sawit berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :829/Desa Sekijang luas tanah 20.000m2 (dua puluh ribu meter persegi), terdaftaratas nama TRI MARSONO

Negara dan Lelang(KPKNL) Gorontalo; Bahwa setelah Saksi memperoleh tanah dari menang lelang, Saksipernah bertemu Terdakwa saat pengukuran tanah bersama pihak BadanPertanahan Nasional (BPN) untuk proses balik nama sertifikat, saat ituTerdakwa bertanya kepada Saksi perihal alas an mengukur tanah tersebutbersama pihak Bapadan Pertanahan Negara (BPN) dan Saksi menjawabbahwa Saksi telah membeli tanah tersebut dari hasil lelang KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo; Bahwa Saksi

mengenal Saksi Korban Hidayat Monoarfa saat Saksi danSaksi Korban Hidayat Monoarfa samasama mengikuti lelang di KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo; Bahwa tanah yang menjadi permasalahan antara Saksi Korban HidayatMonoarfa dengan Terdakwa berbatasan dengan tanah milik Saksi, dimanatanah milik Saksi terletak di dekat jalan sementara tanah milik SaksiKorban Hidayat Monoarfa terletak di belakang gilingan padi; Bahwa terdapat rumah yang dihuni Terdakwa dalam sebidang tanahyang

Negara dan Lelang Gorontalo tertanggal 11Oktober 2013;Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 508 yang diterbitkan BadanPertanahan Nasional, atas nama pemegang hak Hidayat Monoarfa; Fotokopi Kutipan Risalah Lelang Nomor: 311/2013 yang diterbitkan olehKPKNL Gorontalo tertanggal 28 Oktober 2013 atas tanah denganSertifikat Hak Milik nomor 508;Fotokopi Kuitansi Nomor: 086/RL.311/2013 yang dikeluarkan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo tertanggal 11Oktober 2013;Fotokopi Sertifikat

Hak Milik nomor 670 yang diterbitkan BadanPertanahan Nasional, atas nama pemegang hak Hidayat Monoarfa; Fotokopi Kutipan Risalah Lelang Nomor: 160/2013 yang diterbitkan olehKPKNL Gorontalo tertanggal 1 Juli 2013 atas tanah dengan Sertifikat HakMilik nomor 670;Fotokopi Kuitansi Nomor: 052/RL.160/2013 yang dikeluarkan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo tertanggal 24Juni 2013; Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 672 yang kemudian oleh BadanPertanahan Nasional diubah menjadi nomor

Selain itu Seseorang yangnamanya tercantum dalam suatu Sertifikat Hak Milik berarti merupakan pemiliktanah tersebut seutuhnya tanpa campur tangan orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dihubungkandengan alat bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 507, Sertipikat HakMilik Nomor 508, Sertipikat Hak Milik Nomor 670, Sertipikat Hak Milik Nomor906, yang didapatkan Saksi Korban Hidayat Monoarfa dari menang lelang BankBRI Cabang Limboto di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011, dan sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ambon;Bahwa dengan demikian secara hukum Yayasan Darussalam Maluku merupakanYayasan yang sah secara hukum, karena merupakan peralihan dari YayasanDarussalam maka tugas dan tanggung jawab pengelolaan seluruh harta kekayaan(assetasset) Yayasan Darussalam termasuk Universitas Darussalam Ambon adalahmerupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Yayasan Darussalam Maluku ; Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor

Program Studi IImu Administrasi Negara $1 dan (8).Program Studi Akuntansi DIIl, hal ini sesuai dengan Surat Direktur JenderalPendidikan Tinggi Nomor : 1819/D/T/2001 tanggal 29 Mei 2001 tentang PemberianIjin Penyelenggaraan ProgramProgram Studi Pada Universitas Darussalam Ambon yang diselenggarakan juga oleh Yayasan Darussalam ;Bahwa untuk melaksanakan peralihan tugas dan tanggung jawab pengelolaanseluruhharta kekayaan (assetasset) Yayasan termasuk Universitas Darussalam Ambontersebut secara internal

Darussalam Ambon untuk menyerahkanpengelolaan dan penyerahan harta kekayaan (assetaset) kepada Yayasan DarussalamMaluku, karena adanya Akte Perubahan atas Akte Notaris Nomor. 01 Tahun 2008tanggal 6 Oktober 2008 sebagaimana Akta Notaris Nomor. 12 tanggal 6 Maret 2014dengan nama Terlawan/ Penggugat ( YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU)yang dibuat oleh Notaris M.

Bahwa atas dasar Akte Perubahan Nomor. 12 tanggal 6 Maret 2014, maka Terlawan(Penggugat) menguasai Pengelolaan atas seluruh harta kekayaan (assetasset) YayasanDarussalam termasuk Pengelolaan Universitas Darussalam Ambon, hal tersebut jelas jelas merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum hukum; 24.

Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut ; 26. Bahwa dari kreteria pembubaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 UU RInomor. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan tersebut, maka Yayasan Darussalam menurutHalaman 10 dari 84 Putusan Nomor : 28/Pdt.Plw/2016/PN Amb27.28.hukum tidak ada kriteria yang memenuhi syarat sehingga Yayasan Darussalam dapat dinyatakan bubar, karena: a. dalam anggaran dasar tidak diaturjangka waktu Yayasan berakhir ; b.

Pembanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR.KPKNL Diwakili Oleh : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR.KPKNL
Terbanding/Penggugat : MYRNAWATI TJAHJADI
Turut Terbanding/Tergugat I : Dr. ANDREAS BOSCO GOLENG
Turut Terbanding/Tergugat IV : PT. CITRA LELANG NASIONAL
Turut Terbanding/Tergugat V : NOTARIS DEWI FITRIANI, SH., M.Kn.
Turut Terbanding/Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL)Bogor, berkantor di JI. Veteran No. 45, Kota Bogor, 16113,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TIO SEREPINASIAHAAN, SH.

Bank Internasional Inonesia Tbk. ( BII) c.q PT.BII Tbk Cabang Makassar
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI. c.q Mentri Keuangan RI.berkedudukan di Jakarta , c.q Kepala Direktorat Jendral Kekayaan Negera c.q Kakanwil XV Makassar c.q Kepala kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Makassar

Kepala KantorPelayanan kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Makassar,HIm 1 dari 46 him. Putusan No.444/PDT/2017/PT.MKS.berkedudukan di JI. Jend. Urip Sumoharjo Km 4 GedungKeuangan Negara 1 (GKN 1) It. 2 Kota Makassar, selanjutnyadisebut, TURUT TERBANDING semulaTURUT TERLAWAN3. PT. CITRA LELANG NASIONAL, alamat JI. Raya PasarMinggu Km. 19 Jakarta, selanjutnya disebut, TURUTERBANDING ll semula TURUT TERLAWAN a Pengadilan TinggiterSebut; 22222 nen nn ene n nn nn nen nn enens Setelah membaca1.

Menteri Keuangan RI. berkedudukan di Jakarta, c.qKepala Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q Kakanwil XV Makassar c.qKepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Makassar;berkedudukan di JI. Jend. Urip Sumoharjo Km.4 Gedung Keuangan Negara1 ( GKN 1) Lt. 2 Kota Makassar; selanjutnya disebut : TURUT TEGUGAT I.3. PT. CITRA LELANG NASIONAL, alamat JI. Raya Pasar Minggu Km.19Jakarta; selanjutnya disebut : TURUT TERGUGAT II.Duduk pokok perkaranya sbb. :2.

Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI. Sulawesi,
Terbanding/Turut Tergugat III : Pimpinan Kantor Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) regional 6 Sulampapua
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan ( BPN ) Kota Makassar

DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANWIL XDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) MALANG, berkedudukan di Jalan S. Supriadi Nomor157, Malang, dalam ini memberi kuasa kepada lis Saiful Arifin,S.H., M.Hum., Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNLMalang, berkantor di Jalan S. Supriadi, Nomor 157 Malang,Halaman 1 dari 7 hal. Put.

Menyatakan hukum harta kekayaan berupa :----------------------------------a. Sebidang tanah seluas 5.500 M2 terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 5344/Desa Ungasan, Surat Ukur tanggal 18-12-2001 No. 1377/2001 atas nama RINA NURJAYA ;----------------------------b.

Menyatakan hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :----------------- Sebuah mobil Merzedes Benz E 250 No.Pol B 216 POR seharga Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;-------Adalah sah merupakan Harta Bersama (gono gini) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;4.

Saksi LINDA GUSVIARIANI;e Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini, karena adanyadugaan tindak pidana penggunaan identitas palsu dan tindak pidanamenempatkan, mentranfer, mengalinkan, membelanjakan, membayarkan,menhubahkan, menitipbkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk,menukarkan denngan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atasharta kekayaan yang di ketahuinya atau patut di duga merupakan hasiltindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan;

yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasiltindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkanasal usul Harta Kekayaan sehingga seolaholah menjadi Harta Kekayaan yangsah.e Bahwa Pengertian pencucian uang menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidanapencucian uang adalah : segala perbuatan yang memenuhi unsur tindakpidana sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini.e Bahwa pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikansebagai

suatu) perobuatan yang dilakukan dalam upaya untukmenyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan yangdiperoleh dari hasil tindak pidana.

Tahap penempatan merupakan tahappertama dalam proses pemisahan harta kekayaanhasil kejahatan dari sumber kejahatannya.2) Pelapisan (Layering), adalah Upaya untuk lebih menjauhkan hartakekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya sepertimentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedian jasakeuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentukhasil kejahatan, mengaburkan asalusul harta kekayaan dengan25mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatanlainnya

Dengan dilakukannya Layering, akan menjadi sulit bagi penegakhukum untuk mengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut.3) Integrasi (Integration), adalah Upaya menggunakan harta kekayaan hasiltindak pidana yang telah ditempatkan (Placement) dan atau dilakukanpelapisan (Layering) yang nampak seolaholah sebagai harta kekayaanyang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembalikegiatan kejahatannya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang,berkedudukan di Jalan S.

BANK PERMATA Tbk. yang dalam perlawanan ini disebutTERLAWAN , melalui bantuan TERLAWAN Il dalam hal ini KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;Bahwa Permohonan lelang tersebut diajukan kepada Pengadilan NegeriKepanjen dengan Nomor 7/Eks./2008/PN.Kpj tertanggal 4 September2008, dan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2009;Bahwa dengan diajukannya Permohonan lelang oleh TERLAWAN makahak dari PARA PELAWAN dalam memenuhi amar putusan No.5/Pdt.G/2008/PN.Kpj, menjadi terganggu dan dirugikan;Bahwa

No. 427 K/Pdt/2011a.Bahwa dalam penyebutan identitas Terlawan Il sebagaimanadikemukakan oleh Pelawan adalah keliru, karena tidak mengkaitkandengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq.

Kanwil X DirektoratJenderal Kekayaan Negara yang merupakan Badan Hukum Indukdari Terlawan Il;Bahwa Gugatan Pelawan yang hanya ditujukan kepada Terlawan Iharus dinyatakan kurang sempurna, karena sebagai instansipemerintah dalam melakukan tindakan hukumnya merupakan satukesatuan dengan lembaga yang melingkupinya, sehingga GugatanPelawan mohon dinyatakan tidak dapat diterima (Vide: YurisprudensiMARI No. 296 K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970);2.